Presiden Prabowo: 328 BUMN Ditutup, Negara Hemat Rp50 Triliun

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan langkah efisiensi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan dampak besar terhadap penghematan keuangan negara. Pemerintah mencatat sebanyak 328 BUMN Ditutup sejak awal masa kepemimpinannya.

Menurut Prabowo, penutupan sejumlah perusahaan negara tersebut dilakukan untuk mengurangi beban operasional yang tidak produktif. Efisiensi itu mencakup berbagai biaya seperti gaji jajaran direksi, komisaris, penyewaan gedung, kendaraan operasional, hingga kegiatan rapat kerja.

Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Prabowo menyampaikan bahwa langkah tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp50 triliun. Ia juga menyebut pemerintah masih memiliki rencana untuk melakukan penataan terhadap ratusan BUMN lainnya.

BUMN Ditutup untuk Tingkatkan Efisiensi dan Kinerja Perusahaan Negara

Prabowo memperkirakan jumlah perusahaan negara yang akan ditutup dapat mencapai sekitar 750 BUMN. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Kebijakan penutupan BUMN dilakukan terhadap perusahaan yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal bagi negara. Pemerintah ingin memastikan aset dan sumber daya negara dikelola secara lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain melakukan penataan struktur perusahaan, pemerintah juga mendorong peningkatan kinerja BUMN yang masih beroperasi. Prabowo mencontohkan keberhasilan PT Pupuk Indonesia yang mencatat peningkatan keuntungan bersih hingga 252 persen.

Menurut Prabowo, peningkatan tersebut terjadi meskipun pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Penurunan harga tersebut justru diikuti peningkatan volume distribusi sehingga kinerja perusahaan tetap mengalami pertumbuhan.

Selain PT Pupuk Indonesia, Prabowo juga menyampaikan perkembangan positif dari PT Timah Tbk. Perusahaan tersebut disebut mampu meningkatkan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pengelolaan BUMN. Ia menegaskan bahwa jajaran direksi perusahaan negara harus fokus menjalankan bisnis secara profesional dan menghindari praktik yang merugikan keuangan negara.

Pemerintah melalui reformasi BUMN terus mendorong perusahaan negara agar memiliki tata kelola yang lebih baik. Langkah efisiensi, restrukturisasi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian dari strategi memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional.

Dengan adanya penataan tersebut, pemerintah berharap perusahaan negara dapat menjadi lebih sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. []