Satukan Frekuensi Pada Rapat Koordinasi Kesamsatan Jasa Raharja Cabang Papua bersama Pembina Samsat Konsolidasikan Komitmen Bersama meningkatkan pelayanan Kesamsatan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kepala PT Jasa Raharja Cabang Papua, Mulkan, SE., M.Si., AAAI-K, aktif berpartisipasi dalam berbagai acara rapat penting. Salah satunya adalah Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi dan Forum SKPD Bidang Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan serta Rapat Kesamsatan Provinsi Papua Tahun 2023 yang diadakan di Hotel Pacific Palace, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada hari Senin, 15 Mei 2023. Kehadiran Mulkan dalam rapat ini menunjukkan komitmen Jasa Raharja Cabang Papua dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang kesamsatan di wilayah Papua.

Rapat koordinasi ini diadakan dengan tujuan utama untuk merencanakan langkah-langkah teknis dalam bidang hukum, kelembagaan, dan Pendapatan Daerah terutama dalam bidang kesamsatan. Hal ini berkaitan dengan persiapan regulasi di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, serta penetapan Daerah Otonomi Baru. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menyamakan langkah-langkah dalam meningkatkan pendapatan daerah, terutama di Provinsi Papua. Oleh karena itu, dilakukan Rapat Koordinasi dan Forum SKPD yang terintegrasi dari ketiga sektor strategis tersebut.

Sambutan selamat datang dari H. Jefridin Hamid, Sekretaris Daerah Kota Batam yang mewakili Walikota Batam, mengapresiasi terselenggaranya acara ini di Kota Batam. Meskipun Kota Batam memiliki APBD yang relatif kecil, namun prestasi yang membanggakan terlihat dari fakta bahwa 60% dari APBD-nya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan ini bisa menjadi contoh yang inspiratif bagi Provinsi Papua dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai sektor. Walaupun Batam tidak memiliki sumber daya alam seperti Papua, Pemerintah Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata memberikan jaminan dan kemudahan bagi investor dalam berbagai aspek, termasuk ketersediaan infrastruktur dan regulasi. Batam hingga saat ini juga dirancang sebagai kota yang cocok untuk Meeting, Incentives, Conventions and Exhibition (MICE), sehingga memilih Batam sebagai tempat untuk menggelar rapat koordinasi ini adalah keputusan yang tepat.

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE., MM, menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam rangka percepatan tata kelola pemerintahan format baru, sesuai dengan perubahan undang-undang yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis kewenangan khusus dalam satu kesatuan wilayah dan satu tata kelola yang dapat menjamin pemenuhan hak dasar penduduk, terutama Orang Asli Papua (OAP). Regulasi tersebut juga memberikan arah, dasar, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan pada kewenangan khusus.

Dalam sambutannya, MB. Setiyo Wahyudi, SE, MM, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, menyampaikan beberapa tantangan dan permasalahan terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pasca pemekaran daerah. Salah satunya adalah berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Induk akibat pemekaran, yang berdampak pada perekonomian provinsi induk. Hal ini juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat serta kemampuan mereka dalam membayar pajak.

Selain itu, anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 51,6%, termasuk anggaran Unit Pelaksana Penyelenggaraan Daerah (UPPD)/SAMSAT, dana penagihan, dan dana sosialisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa upaya peningkatan PKB dan BBNKB telah dilakukan. Salah satunya adalah penyediaan kantor SAMSAT yang representatif di Keerom dan Supiori pada tahun 2022, serta rencana pembangunan kantor SAMSAT baru di Biak pada tahun 2023. Selain itu, dilakukan inovasi seperti penggunaan Aplikasi Pendataan Berbasis Android dan penambahan SAMSAT baru. Kombes Pol Muhammad Nasihin selaku Direktur Lalu Lintas Polda Papua yang turut hadirpun menjelaskan mengenai implementasi ERI dalam perannya mendukung kegiatan kesamsatan dan pemutakhiran data kendaraan.

Dalam kesempatan tersebut, Mulkan menjelaskan tentang inisiatif strategis untuk meningkatkan pelayanan kesamsatan dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan interoperabilitas tim pembina samsat dalam penegakan hukum. Mulkan menegaskan bahwa terdapat 10 komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktur Utama PT Jasa Raharja. Komitmen ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan kesamsatan. Beberapa langkah action plan lain yang akan diambil dalam tahun 2023 meliputi peningkatan interaksi langsung dengan wajib pajak serta penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Selain itu, data dari samsat akan dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan.

Rapat Koordinasi dan Forum SKPD berlangsung selama dua hari pada tanggal 15-16 Mei 2022, dengan lokasi pelaksanaan di Pemerintah Kota Batam. Acara tersebut diresmikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua dan dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah Papua, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta kepala Bagian Organisasi dan Bagian Hukum dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain Jasa Raharja, turut hadir juga delapan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/SAMSAT di Provinsi Papua, perwakilan dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Papua, dan Bank Papua yang kemudian di tutup resmi oleh Setda Provinsi Papua Y. Derek Hegemur dengan menghasilkan beberapa rekomendasi program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini.[]