Swasembada Pangan! BUMN Gandeng Badan Gizi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Swasembada Pangan menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Menteri BUMN Erick Thohir, mendorong peran BUMN dalam mewujudkan keberhasilan program tersebut.

Belum lama ini Erick Thohir mengadakan diskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas kerjasama strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional.

Erick menekankan bahwa pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program penyediaan makanan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat program swasembada pangan,” kata Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024).

Erick menjelaskan bahwa salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Erick menyatakan bahwa SP ini ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis satu kali sehari atau lima kali dalam seminggu, dari hari Senin hingga Jumat.

“Program ini telah dilaksanakan dalam bentuk proyek percontohan di Magelang dan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan gizi masyarakat,” ungkap Erick.

Erick menegaskan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi untuk mendukung operasional SP.

Menurut Erick, sinergi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional adalah kunci dalam mencapai target swasembada pangan.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tambah Erick.

Erick menyatakan bahwa pembentukan SP memerlukan investasi dana sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, yang akan diperoleh dari APBN, kerja sama dengan BUMN, dukungan dari instansi seperti TNI, serta kontribusi dari BUMDes dan sektor swasta.

Dalam operasionalnya, Erick menambahkan, SP akan dibiayai oleh APBN dengan anggaran rata-rata sebesar Rp11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, harga pangan, dan logistik di setiap daerah.

“SP juga memerlukan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN, khususnya BUMN yang tergabung dalam klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” ungkap Erick.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah direksi dari PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel. Erick juga berharap kehadiran perwakilan dari BUMN pangan dapat memperkuat ekosistem pangan dengan peran khusus dari BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.

“BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya yakin kita dapat mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. []