Connect with us
Pln

Asuransi

Perkuat Kepatuhan Pajak Kendaraan : Jasa Raharja, Bapenda, dan Satlantas Polresta Nunukan Gelar Operasi Gabungan

AVATAR-Media-BUMN

Published

on

jasa raharja kaltim

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Nunukan, 20 Mei 2024 – Dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Jasa Raharja Perwakilan Tarakan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nunukan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Nunukan, menggelar kegiatan Intensifikasi Operasi Gabungan Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi jumlah kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang dengan cara melakukan penagihan pajak kendaraan yang tertunggak. Inisiatif ini juga berfungsi sebagai platform sosialisasi pentingnya pembayaran pajak untuk memperoleh manfaat perlindungan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan penumpang umum yang dibiayai melalui SWDKLLJ.

Menurut Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memperpanjang STNK yang telah kedaluwarsa lebih dari dua tahun, maka nomor registrasi kendaraan akan dihapus dari sistem oleh pihak regident selaku kepolisian yang berwenang.

Kepala Jasa Raharja Perwakilan Tarakan, Syarif Muhammad Syafiq, menekankan bahwa “Pembayaran pajak kendaraan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemilik kendaraan. Selain itu, pembayaran SWDKLLJ dan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum tidak hanya memastikan perlindungan dasar dalam berlalu lintas, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.”

Masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa status administrasi pajak kendaraan yang dimilikinya dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo setiap tahun, untuk menghindari sanksi administratif. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari jaminan perlindungan yang efektif. []

Continue Reading