CEO TALK
Jurus Pos Indonesia Jadi BUMN Logistik!
Seperti diketahui bahwa kinerja logistik suatu negara pada umumnya diukur melalui Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Indeks/LPI). LPI merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan sistem logistik suatu negara atau wilayah dimana metode tersebut terbitkan oleh World Bank.
Dalam LPI 2023, Indonesia memiliki skor total 3,0 atau berada di peringkat 61. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan LPI 2018 (skor 3,15 atau peringkat 46), namun masih lebih baik jika dibandingkan LPI 2016 (skor 2,98 atau peringkat 63).
Jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country) yang hanya berada di kisaran 2,54, Indonesia masih tergolong di atas rata-rata.
Namun jika dibandingkan dengan negara mitra yang memiliki pertumbuhan tergolong tinggi di Asia seperti China (skor 3,7 atau peringkat 19) dan India (skor 3,4 atau peringkat 47), serta negara-negara ASEAN seperti Singapura (skor 4,14 atau peringkat 1), Malaysia (skor 3,43 atau peringkat 32), dan Thailand (skor 3,26 atau peringkat 45), maka Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar di sisi kinerja logistik.
Sehingga hal ini yang mendorong pemerintah untuk menjadikan Pos Indonesia sebagai BUMN yang ke depannya diharapkan mampu mendongkrak kinerja logistik nasional sehingga mampu berlari lebih kencang.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, BUMN terus mendorong ekositem logistik nasional sehingga dengan adanya ekositem logistik yang baik maka Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki indeks pertumbuhan logistik yang saat ini lebih baik.
Mengapa Pos Indonesia? Setelah dirampingkan menjadi 41 perusahaan pelat merah, ternyata saat ini tidak ada yang spesifik pada core business logistik. Sebelumnya BUMN memiliki BGR (Bhanda Ghara Reksa) dan VTP (PT Vaurna Tirta Prakarya) yang kemudian BGR masuk holding bersama RNI dan VTP masuk ke PPA.
“Karena sejalan konsolidasi-konsolidasi, membuat Indonesia tidak memiliki BUMN sektor logistik yang justru itu merupakan isu nasional. Atas dasar tersebut pak Erick Thohir dalam aspirasi pemegang sahamnya menulis bahwa Pos Indonesia harus menjadi BUMN Logistik,” ujar Faizal.
Tahap awal yang dilakukan Kementerian BUMN adalah membentuk klaster logistik darat dimana Pos Indonesia berada didalam klaster tersebut. Khusus klaster ini dibentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas menangani 37 anak cucu perusahaan logistik BUMN yang justru perusahaan induk dari 37 perusahaan tersebut bukan merupakan BUMN yang bergerak pada sektor logistik.
“Pak Erick kebetulan menunjuk saya sebagai ketua PMO logistik darat dimana yang menjadi tugas PMO adalah membuat digital platform bagaimana mengintegrasikan agar 37 perusahaan ini bisa menyelenggarakan bisnis logistik menjadi lebih efisien,” pungkas Faizal.
Untuk menurunkan ongkos logistik, imbuh Faizal, harus dipahami betul mana-mana saja ongkos logistik yang dinilai tidak efisien. Untuk itu diperlukan data yang akurat.
“Bagaimana kita bisa mengetahui kalau ongkos logistik tidak efisien kalau tidak memiliki data. Oleh karena itu dengan adanya horizontal digital platform logistics nantinya akan mengintegrasikan platform-platform vertical yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sehingga bisa terlihat mana yang efisien dan mana yang tidak efisien,” papar Faizal. []
