Jasa Raharja Jambi Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat dengan Pemda Kab. Muaro Jambi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jambi, PT Jasa Raharja Cabang Jambi kembali melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi . Rapat ini merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) (09 Agustus 2024).

Dalam pertemuan ini, Jasa Raharja Jambi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi pelayanan Samsat untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Jambi, Ni Made Ayu Mulidyawati, menyatakan bahwa rapat ini diadakan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran masing-masing dalam mendukung program pemerintah terkait HKPD. “Kami berharap dengan adanya rapat ini, dapat terjalin kerja sama yang lebih baik antara Tim Pembina Samsat, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya ini. Mereka mengakui pentingnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari rapat ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk pelaksanaan program-program strategis terkait kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Jasa Raharja Jambi berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. []