Holding PLN Dibentuk, Menkeu: “Tidak Ada Halangan Soal Pajak”

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding PLN menjadi satu gabungan BUMN terbaru yang siap dibentuk oleh pemerintah.

Sebelumnya ada beberapa holding BUMN yang telah dibentuk, mulai dari Holding UMi, pertahanan, pangan, pelabuhan, pertambangan hingga rumah sakit.

Saat ini pemerintah masih menyiapkan beberapa langkah untuk membentuk holding PLN, termasuk berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait.

Dari sisi perpajakan, pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN dipastikan tidak ada kendala.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mendukung pembentukan ini dan tidak akan ada halangan dalam hal perpajakan.

Untuk itu, Menkeu juga mendukung hadirnya holding PLN untuk memberikan dampak signifikan pada peningkatan kinerja perusahaan.

Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi treatment PPN, PPh, hingga nilai buku perusahaan sudah ada peraturan yang melandasi, sehingga tak menjadi masalah.

Sementara pemerintah telah mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) dan membangun platform yang sesuai dengan kebutuhan terkini.

Bahkan transisi energi di PLN diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan setiap pihak terkait harus berkoordinasi dan menyiapkan regulasinya.

Terkait hal itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah ada komitmen menyiapkan anggaran sebesar US$20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi oleh PLN.

“Untuk pendanaannya sudah ada komitmen 20 billion USD dan Presiden juga telah meminta agar regulasi yang melandasi kegiatan tersebut disusun dan bisa berjalan dengan baik,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2023).

Meski begitu, menurut Sri Mulyani pembuatan suatu peraturan yang melandasi transisi energi ini harus disusun matang agar bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel.

Untuk diketahui, holding PLN akan diisi empat entitas, yaitu dua subholding bidang pembangkit tenaga listrik, satu subholding penyediaan dan logistik serta satu subholding kegiatan usaha di luar pembangkitan.

Sekretaris Perusahaan PLN Alois Wisnuhardana mengatakan dua Sub-Holding di bidang pembangkitan tenaga listrik, adalah PNP dan PIP.

Kemudian Sub-Holding di bidang penyediaan dan logistik energi primer adalah EPI dan Sub-Holding untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi adalah PT Indonesia Comnets Plus.

Target Net Zero Emission Tahun 2060

PT PLN mulai serius menggarap transisi energi menuju EBT salah satunya dengan pengembangan solusi PV rooftop memanfaatkan tenaga matahari.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan PT MMSR yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada bulan Januari 2023.

Menurutnya, kerjasama ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan akan bauran EBT dan untuk mencapai target mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. []