Kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat Kabupaten Sumbawa, Jasa Raharja Perwakilan Sumbawa Audiensi UU HKPD

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Mataram- Dalam rangka memperkuat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban kendaraan bermotornya, maka PT Jasa Raharja Perwakilan Sumbawa melakukan kunjungan kerja sekaligus audiensi ke Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Sumbawa. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (07/11/2024).

Kegiatan audiensi ini dilaksanakan dengan kolaborasi bersama Tim Pembina Samsat Tingkat Kabupaten Sumbawa. Hadir pada kesempatan ini yaitu PJ Bupati Kabupaten Sumbawa yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin, Kasat Lantas Polres Sumbawa, Edwin Isa Mahendra, S.TK., S.IK., Kepala UPTB-UPPD Samsat Sumbawa, Edi Sofyan Gole, S.Sos., M.Si, dan Kepala Perwakilan Jasa Raharja Sumbawa, Budi Hari Prasetiyo, SE.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan sinergi antara Tim Pembina Samsat Tingkat Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam berbagai aspek, terutama terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, audiensi juga bertujuan untuk menyampaikan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor yang rencananya akan mulai berlaku pada tahun 2025, di mana 66,67% pendapatan PKB akan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai kontribusi langsung, dan diharapkan akan ada dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam pengutipan PKB dan SWDKLLJ.

Kepala Perwakilan Jasa Raharja Sumbawa, Budi Hari Prasetiyo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa atas kesediaannya untuk pelaksanaan audiensi ini. “Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah Tim Pembina Samsat Tingkat Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pendapatan PKB maupun SWDKLLJ,” jelas Budi. []