Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Waskita Beton Kerjakan Proyek Pengaman Pantai di Singapura

MediaBUMN

Published

on

Waskita Beton

MEDIABUMN.COM. Jakarta – Waskita Beton / PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) yang merupakan anak usaha BUMN PT Wakita Karya (Persero) berhasil mendapat kepercayaan untuk mengerjakan proyek pengaman pantai di Singapura.

Waskita Karya dalam proyejk tersebut dipercaya sebagai pemasok tetrapod dalam pengerjaan proyek pengaman pantai yang berada di Pulau Tuas, Singapura.

Proyek tersebut menjadi bagian kerjasama antara Waskita Beton dengan perusahaan Semut Tama Langgeng PTE Ltd. Adapun sebagai sebagai pemilik proyeknya adalah Temasek.

Direktur Pemasaran Waskita Beton Agus Wantoro dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2019) mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan ekspansi ke luar negeri.

“Melalui produk tetrapod yang dimiliki kami akan melakukan ekspansi ke luar negeri salah satunya ke Singapura ini,” terang Agus Wantoro.

Dijelaskan Agus, melalui kerjasama yang terjalin antara Waskita dengan Semut Tama Langgeng ini berhasil mencatatkan nilai kontrak dengan nominal sebesar Rp217,5 miliar.

Tak sampai disitu saja, kata Agus, spesifikasi struktur beton berkaki empat yang akan digunakan ini memiliki ukuran L=1,32m ; H=1,21m; Cement type V, K350.

Sementara, ketika disinggung soal target pengerjakan, dijelaskan Agus, perusahaan menargetkan proyek di pantai Singapura ini akan selesai awal tahun 2020.

“Ke depannya tetrapod juga akan ditargetkan untuk bisa juga disuplai pada proyek-proyek pengaman pantai yang ada di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Diketahui sejarah berdirinya PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) ini terbentuk resmi sebagai entitas anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dalam naungan BUMN yakni pada 7 Oktober 2014.

Waskita Beton Precast ini merupakan perusahaan yang aktifitasnya memproduksi beton precast dan ready mix dengan kapasitas produksi hingga sampai saat ini masih menjadi yang terbesar di Indonesia.

Tak hanya itu saja, perseroan ini juga telah mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 September 2016.

Saat ini, anak usaha BUMN ini tengah dipercaya mengerjakan proyek di Singapura dengan kontrak hingga miliaran rupiah. []

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Data Keuangan BUMN Diintegrasikan Untuk Perolehan Dividen

Alfian Setya Saputra

Published

on

Data keuangan

MEDIABUMN,COM, Jakarta – Data keuangan BUMN diintegrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan data perpajakan dan pendapatan dividen negara.

Integrasi ini akan membuat data keuangan BUMN menjadi lebih transparan dan mencegah munculnya permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, dengan kerjasama integrasi data keuangan BUMN dan perpajakan, akan memudahkan kinerja BUMN itu sendiri.

“Jadi direksi BUMN bisa fokus pada kinerja bisnis perusahaannya, yang akhirnya bisa meningkatkan pembagian dividen kepada Negara,” ujar Suryo Utomo, di Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun integrasi data antara wajib pajak BUMN dan Direktorat Jendral Pajak ini dilakukan secara elektronik.

Dengan begitu jika ditemukan ada kejanggalan dalam pelaporan itu dapat dilakukan sejak awal dan tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai disusun.

Semua transaksi ini, kata dia, sudah dapat diidentifikasi implikasinya dalam kewajiban pajak.

“Nantinya BUMN akan membuat laporan keuangan perusahaan yang tersambung dengan sistem perpajakan secara online. Sehingga BUMN bisa lebih fokus melaksanakan operasional perusahaan untuk menambah penghasilan dan dividennya bisa lebih besar,” jelasnya.

Menurut Suryo, langkah yang dilakukan ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui performa masing-masing perusahaan pelat merah secara akurat.

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri BUMN, bahwa kami sedang melakukan integrasi data DJP dan data keuangan BUMN untuk memastikan berapa deviden di masing-masing perusahaan. Ini sejalan karena dari transaksi tadi terbentuk susunan setelah laporan keuangan, SPT dan PPh,” kata Suryo.

Jika integrasi data keuangan BUMN ini dilanjutkan, maka kerjasama antara DJP dan BUMN akan memasuki tahun ketiga.

Diketahui, kerja sama yang dijalin DJP dengan BUMN dalam integrasi data perpajakan ini sebelumnya dilakukan dengan system e-Faktur host-to-host.

Sejauh ini, sudah ada lima BUMN yang siap mengintegrasikan data keuangan dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pegadaian.

“Yang sudah masuk dalam uji coba SPT dan masa PPh yaitu Pertamina, Telkom dan PLN. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan pihak Pelindo III untuk membuat kesepakatan, mereka juga sepakat,” tutupnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penyandang Disabilitas Direkrut BUMN, Kuota 2 Persen

EKO PRASETYO

Published

on

Penyandang disabilitas

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyandang disabilitas punya peluang besar untuk bergabung di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kementerian BUMN berkomitmen akan terus menambah jumlah difabel yang bekerja di setiap BUMN dengan porsi sebanyak 2 persen lapangan kerja.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020).

Erick mengatakan rekrutmen penyandang disabilitas di BUMN sudah berjalan lama.

Bahkan sepanjang tahun 2020, ada sebanyak 178 difabel yang telah bekerja di berbagai perusahaan pelat merah.

“Komitmen itu sudah berjalan di BUMN, tahun ini ada 178 yang direkrut , ini bagian dari pemenuhan porsi 2 persen itu,” ujar Erick.

Namun Erick tidak merinci di perusahaan mana saja tempat mereka bekerja.

Selain itu, Erick juga menyampaikan pentingnya sinergi antar Kementerian dan lembaga untuk mengatasi para korban PHK akibat pandemi virus Corona.

Untuk itu, ia juga juga meminta adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan pembukaan lapangan kerja dan bantuan kepada pekerja formal dan informal dapat berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

Sementara Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengatakan, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan.

Di tahun 2018 ada sebanyak 4.537 orang, dari dari tahun sebelumnya sebanyak 4.286 orang.

Dukungan Penuh Untuk Penyandang Disabilitas

Sementara jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas per tahun 2019 mencapai 20,98 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.

“Jumlah difabel yang bekerja masih terbilang rendah yaitu 9,91 juta orang, angka pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebanyak 289.407 orang. Data ini menunjukkan bahwa kita masih punya PR besar yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif,” ujarnya.

Ida menambahkan, kedua pihak akan terus bersinergi memastikan fasilitas kerja untuk para disalibitas sudah tercukupi, dan juga pemenuhan porsi tenaga kerja sebanyak 2 persen.

Hal ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah pusat, Pemda, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari total karyawan.

“Jadi dalam udang-undang itu sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah menjamin kesamaan hak difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan dan keterampilannya,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!