Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Tuntas! 51 Persen Saham PT Freeport Milik Indonesia

MediaBUMN

Published

on

Saham PT Freeport Indonesia

Saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51 persen telah resmi kembali kepangkuan ibu pertiwi. Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada INALUM.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Baca Juga: Menteri Rini: Utang BUMN Bersifat Produktif dan Terkendali

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar US$ 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9.36% menjadi 51.23%.

Laman: 1 2

Energi & Tambang

Jaringan listrik PLN di Pulau Maratua Kaltim Akhirnya Tersambung

EKO PRASETYO

Published

on

Jaringan listrik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jaringan listrik di darah 3T atau Terdepan, Tertinggal dan Terluar terus dikerjakan oleh PT PLN (Persero).

Salah satunya yang baru diresmikan yaitu di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang mencakup Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, dan Desa Payung-Payung.

Arus listrik ini disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Maratua dengan potensi minimal 600 pelanggan yang dapat menikmati listrik PLN.

General Manager PLN UIW Kaltimra, Sigit Witjaksono, untuk jaringan listrik di Pulau Maratua, perseroan sudah merampungkan pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sejauh 18 Kilometer sirkuit (kms).

Kemudian jaringan tegangan rendah (JTR) sejauh 15 kms dan memasang 8 unit trafo berkapasitas 800 kVA.

“Dengan jaringan listrik ini, maka 77,84 persen desa di Kaltim sudah berlistrik PLN per September 2020. Jumlah desa di Kalimantan Timur sebanyak 1.038 desa, sebanyak 808 desa sudah dialiri listrik,” ujarnya.

Menurut Sigit, untuk membangun jaringan listrik di desa-desa terpencil memang memiliki tantangan yang besar, terutama kondisi medan yang sulit.

Seperti yang terjaddi di Pulau Maratua, untuk mengangkut material besar hanya bisa lewat jalur laut, dan sering dihantam menghadapi cuaca buruk dan ombak besar.

“Tapi hal itu tidak menjadi hambatan bagi kami untuk terus menerangi negeri hingga ke berbagai daerah terpencil,” ungkapnya.

Selain di Kutai Timur, PLN juga berhasil menyambungkan jaringan listrik untuk Desa Kaubun dan Desa Muara Pantun di Kabupaten Kutai Timur.

Untuk melistriki Desa Kaubun, petugas PLN telah membangun JTR sepanjang 14 kms, JTM 13.7 kms, dan memasang 7 unit travo berkapasitas total 500 kVA.
Di Desa Kaubun yang jarak tempuhnya selama 4 jam dari ibukota Kutai Timur, PLN telah mengaliri listrik ke hingga 901 pelanggan.

Sementara di Desa Muara Pantun, PLN memasang JTM sepanjang 6.8 kms, JTR 8.8 kms dan 5 unit trafo berkapasitas total 450 kVA.

Jaringan listrik ini akan menyambungkan listrik untuk 269 pelanggan di desa tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

“Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena bisa menyelesaikan pembangunan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil. Kami akan terus upayakan pemerataan listrik, sesuai misi PLN,” tandasnya.

Apresiasi Jaringan listrik PLN

Apa yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero) ini mendapar apresiasi dari Pemda setempat.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, jaringan listrik PLN untuk Pulau Maratua sudah lama diharapkan oleh warga setempat.

Pasalnya, listrik merupakan kebutuhan yang amat penting untuk menggerakkan roda perekonomian di Pulau Maratua yang sumber penghasilannya didominasi nelayan dan pelaku wisata.

“Kami sangat gembira dengan adanya jaringan listrik PLN ke Pulau Maratua. Kami mengapresiasi upaya PLN yang tentu akan mendukung dunia pariwisata. Pulau Maratua dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, dan menjadi destinasi wisata bahari favorit di Kabupaten Berau,” ujarnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Skema Impor BBM dan LPG, Pemasok Wajib Simpan Stok di Indonesia

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Skema impor BBM

MEDIABUMN.COM, Jakarta — Skema impor BBM dan gas alam cair atau LPG sedang dibenahi oleh PT Pertamina (Persero).

Pihak Pertamina mempersiapkan strategi baru dalam pengadaan BBM dan LPG yang disebut dengan supplier held stock (SHS).

Skema impor BBM dan LPG yang baru ini akan dilakukan melalui skema kontrak jangka panjang kepada para pemasok.

Nantinya para pemasok yang sebelumnya menyimpan stok BBM dan LPG di Singapura agar dialihkan ke Indonesia.

Menurut Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Mulyono pihaknya saat ini masih mengkaji skema impor BBM dan LPG yang baru tersebut.

“Pokoknya Pertamina mau beli BBM dan LPG yang storage-nya disiapkan di Indonesia. Kami minta stok penyimpanannya dalam jangka waktu 10 tahun harus jadi miliknya Pertamina,” kata Mulyono dalam pelatihan media secara daring, Senin, 28 September 2020.

Ia menjelaskan, jika stok BBM dan LPG disimpan di Indonesia, maka Pertamina bisa memangkas waktu pengiriman dan biaya inventori.

Dengan skema impor BBM dan LPG ini, Mulyoni berharap akan memberi sejumlah keuntungan bagi Pertamina, mulai dari sisi logistik, distribusi, dan juga bagi kepentingan nasional.

Selain itu, pasokan BBM dan LPG yang disimpan di Indonesia juga akan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Mulyono menambahkan, skema impor BBM yang baru ini juga untuk mendukung kebijakan BPH Migas, yang akan mengatur para badan usaha untuk memiliki cadangan BBM pada level 24 hari dalam waktu 5 tahun.

“Skema ini akan meningkatkan ketahanan stok nasional walaupun BBM dan LPG itu bukan punya Pertamina, tapi sudah ada di Indonesia. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa kita gunakan. Untuk sistemnya Pertamina akan membayar setelah diambil barang di terminal yang ada di Indonesia,” tandasnya.

Tetap Setor Dividen

Di sisi lain, PT Pertamina tetap menyetorkan kewajiban kepada Negara berupa dividen dan pajak meski mengalami kerugian di semester I tahun 2020.

Tercatat di semester I, perusahaan pelat merah ini merugi hingga Rp11,13 triliun (USD767,92 juta).

Namun pada Januari-Agustus Pertamina telah membayar pajak sebesar Rp41 triliun, dan di bulan Juli hingga September, kembali menyetorkan dividen sebesar Rp8,5 triliun.

“Pertamina memang merugi, tapi Pertamina masih punya uang. Kontribusi yang diberikan Pertamina kepada pemerintah mencapai Rp50 triliun dari minyak mentah dan kondensat,” kata Mulyono.

Mulyono menegaskan, Pertamina bisa saja menghindari kerugian tersebut dengan menyetop sementara kegiatan operasional di kilang dan memilih impor BBM dari luar negeri dengan harga yang lebih murah.

Tapi hal itu justru akan berdampak pada para pekerja di perusahaan BUMN ini yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang.

“Karena itu, Pertamina tetap menjalankan operasional di kilang. Dan hasilnya, tidak ada satupun pegawai atau mitra kerja pertamina yang di-PHK. Selama pandemic covid-19, kita tetap operasikan kilang, SPBU, dan semua bidang lainnya karena Pertamina memikirkan nasib 1,2 juta karyawan,” tutupnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Aset PLN Diamankan, Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.308 Sertifikat

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Aset PLN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Aset PLN terus dilakukan pengamanan oleh pihak perseroan dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kali ini aset milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN yang diamankan yakni lahan seluas 233.000 meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku.

PT PLN menerima 390 sertifikat atas lahan tersebut dari Kementerian ATR/BPN dengan nilai aset sebesar Rp59 miliar.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam Rakor Tata Kelola Aset PLN dan Pemda, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (25/9/2020).

Selain di Ambon, penyerahan sertifikat yang diserahkan kepada PLN juga telah dilakukan di beberapa daerah yaitu di Sumatera Utara 1.105 Aset, Jambi 737 Aset, Jawa tengah 609 Aset, dan Gorontalo 117 Aset.

Dengan penyerahan ini, total penyelamatan aset PLN sudah mencapai mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah dilakukan pengukuran.

Sinergi antara PLN, BPN, dan KPK ini juga telah menyelamatkan aset PLN berupa tanah dengan nilai lebih dari Rp1 triliun.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Menurut Firli, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan aset tanah dan sertifikasi ini, baik itu Pemda, Kementerian ATR/BPN, dan juga PLN,” ungkap Firli melalui siaran pers, Jumat (25/9/2020).

Firli menambahkan, program manajemen aset negara ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah.

Komitmen Selamatkan Aset PLN

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal juga mengapresiasi inisiatif PLN dalam proses sertifikasi aset tanah yang dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Sunraizal, jika menggunakan cara biasa, butuh waktu mencapai 100 tahun aset tanah itu bisa disertifikatkan.

“Seluruh sumber daya dan dana akan kita upayakan. Harapannya BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah mencontoh PLN dalam melakukan sertifikasi atas aset-aset tanahnya,” ucap Sunraizal.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama merupakan bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, dan mendayagunakan aset PLN untuk masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat.

“Kami benar-benar merasakan bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang fokus pada program pencegahan korupsi melalui penyelamatan dan pembenahan aset BUMN,” ujar Darmawan.

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di Provinsi Maluku yang pada 31 Desember 2019 hanya sebesar 18 persen, kini melonjak hingga 86 persen.

Ia mengungkapkan, awalnya Presiden RI Joko Widodo menugaskan agar PLN menyelesaikan masalah aset yang masih terjadi, yaitu mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun.

Meski awalnya sempat terpikir hal itu tidak mungkin tercapai, namun berkat kerjasama semua pihak, penugasan itu bisa dijalankan.

Darmawan pun menyampaikan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI.

“Selain bermanfaat bagi PLN, sertifikasi tanah ini juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kerja sama ini makin diperkuat lagi, untuk pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!