Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Akhir 2018 Tol Pejagan-Semarang Rampung

MediaBUMN

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terus mendorong kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk merampungkan tol Pejagan sampai Semarang pada akhir tahun 2018 ini.

Hal tersebut diutarakan Rini usai melakukan peninjauan ke dua ruas tol Trans Jawa tersebut. Adapun ruas yang dimaksud adalah ruas Pejagan – Pemalang serta ruas Pemalang – Batang hingga Semarang.

Dalam kesempatan tersebut Rini didampingi oleh sejumlah perjabat terkait antara lain adalah Deputi Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Ahmad Bambang, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Gatot Trihargo, Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani serta Staf Khusus III Kementerian BUMN, Wianda Pusponegoro.

Terkait upaya percepatan penyelesaian ruas tol tersebut, Rini memberikan perhatian atas asepk keselamatan kerja serta aspek keselamatan bagi para pengguna jalan yang mencakup peneranagn, contour tanah dan marka jalan.

“Perkembangan proyek ini sudah sangat baik sekali terutama dari standarisasi Kementerian PUPR,” terangnya.

Ruas tol Pejagan – Pemalang membentang dari Pejagan di Jawa Barat hingga Pemalang di Jawa Tengah, ruas ini juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ruas Kanci – Pejagan dengan ruas Pemalang -Batang. Adapun pada ruas ini konsensinya merupakan PT Pejagan Pemalang Tol Road yang sahamnya saat ini dimiliki oleh PT Waskita Transjawa Toll Road sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Waskita Toll Road.

Ruas ini diambil alih PT Waskita Toll Road pada tahun 2014, dan berprogres dengan cepat sehingga seksi 1 dan 2 dapat mulai beroperasi pada Juli 2016. Sementara seksi 3 dan 4 akan resmi beroperasi pada Juli tahun ini. Seksi 3 dimulai dari simpang susun Brebes Timur (Breksit) sampai ke simpang susun Adiwerna sepanjang 10,4 km. Sedangkan seksi 4 dimulai dari simpang susun Adiwerna hingga Sewaka Pemalang sepanjang 27,6 km. Nilai investasi yang digelontorkan untuk proyek ruas ini ini mencapai Rp 7,62 triliun.

Rini juga turut meninjau ruas Pemalang – Batang yang hak konsesinya dipegang oleh PT Pemalang Batang Tol Road. Ruas yang menelan nilai investasi mencapai Rp 7,5triliun ini telah difungsikan sementara untuk arus mudik dan balik pada Idul Fitri 2018, dan direncanakan beroperasi secara keseluruhan pada Oktober 2018.

“Sepanjang hari ini saya menyusuri ruas tol dari Pejagan hingga Semarang yang pada masa mudik kemarin sempat dibuka secara fungsional. Sekarang sedang dilanjutkan dan dibereskan, sehingga akhir tahun bisa selesai sesuai target,” imbuh dia.

Selanjutnya, Rini beserta rombongan turut meninjau ruas tol Batang – Semarang. Pemegang konsesi ruas ini adalah PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) yang sahamnya dimiliki oleh Jasa Marga dan PT Waskita Toll Road. Ruas ini membentang sepanjang 75,0 km dengan biaya investasi mencapai Rp 11,05 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani menuturkan, pengerjaan ruas ini telah mencapai 83,99 persen hingga 1 Juli 2018 dan ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun 2018. “Pembangunan di ruas Batang – Semarang yang sudah berlanjut lagi pasca dipakai mudik kemarin termasuk jembatan Kalikuto. Saya yakin ruas tol batang semarang akan bisa dioperasikan pada tahun ini,” ungkap Desi.

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. I Gusti Ngurah Putra menambahkan, pihaknya pun mengaku optimis akhir tahun ini ruas Pejagan sampai dengan Semarang sudah bisa selesai. Terlebih pengerjaan jembatan Kalikuto yang merupakan salah satu titik penting dalam ruas ini sudah mencapai 90 persen dan bisa rampung pada akhir Agustus 2018.

“Dengan semangat sinergi, kami bersama Jasa Marga dan pihak kepolisian sempat membuka secara fungsional jembatan Kalikuto demi melayani para pemudik. Sekarang Kalikuto kami sempurnakan penyelesaiannya,” jelas dia.

HIGHLIGHT BUMN

Anggaran Kementerian BUMN 2021 Dipastikan Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Anggaran Kementerian BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2021 akan mengalami penurunan drastis hingga Rp102 miliar dibandingkan anggaran tahun ini.

Anggaran Kementerian BUMN tahun depan ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.

Penetapan anggaran itu dipastikan setelah Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN dalam Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Hal itu juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran itu akan dibagi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.

“Meski ada penurunan secara sifnifikan, kami akan menerima dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan program yang sudah ada. Kami juga akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR,” ujar Erick Thohir.

Sementara untuk pembagian berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian BUMN tahun depan dibagi menjadi tiga, yaitu belanja Modal Rp19,5 miliar (8 persen), belanja Pegawai Rp63,17 miliar (25,8 persen) dan belanja barang sebesar Rp162,15 miliar (66,2 persen).

Erick menjelaskan, dari pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021, ada lima output utama yang menjadi target, yaitu kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp413 triliun, total aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun, target total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun.

“Kemudian ditargetkan belanja modal BUMN sebesar Rp481 triliun dan total laba bersih BUMN mencapai Rp198 triliun,” tandasnya.

Namun hal sebaliknya terjadi pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tahun depan, anggaran BKPM akan melonjak hampir dua kali lipat, dari tahun 2020 sebesar Rp589 miliar, menjadi Rp1 triliun di 2021.

Dari total anggaran BKPM Rp1 triliun itu, komposisi terbanyak akan disalurkan untuk sekretariat utama yaitu Rp297 miliar, promosi penanaman modal Rp285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp179 miliar.

Rapat penetapan pagu anggaran Kementerian BUMN ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan Kementerian baik secara langsung maupun virtual.

Seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pariwisata Ditarget Rampung Tahun 2022

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN pariwisata

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN pariwisata dan aviasi yang digagas oleh Kementerian BUMN ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2022 mendatang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan sektor pariwisata dan penerbangan akan digabungkan dalam satu holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN pariwisata ini, untuk mengintregasikan usaha dari tiap BUMN sektor penerbangan dan wisata sehingga nantinya bisa berdampak positif untuk pembangunan pariwisata nasional.

“Kami targetkan proses pembentukan holding tersebut selesai pada 2022 mendatang. Jadi efektifnya klaster BUMN ini terbentuk di tahun 2022,” ucap Kartika dalam diskusi virtual Transforming Indonesia Into Asia’s Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, konektivitas udara akan dioptimalkan untuk mendukung arus pariwisata.

Adapun anggota dari holding BUMN pariwisata dan penerbangan ini yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Menurut Kartika, Kementerian BUMN sudah mendiskusikan rencana holding BUMN Pariwisata dan aviasi ini kepada beberapa perusahaan tersebut.

“Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bisnis Garuda, Angkasa Pura, ITDC dan HIN menjadi satu holding. Ini diharapkan pada waktunya nanti, konektivitas udara akan mendukung arus pariwisata, ini kita harapkan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembentukan holding BUMN pariwisata ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada tiap perusahaan pelat merah yang bergabung di holding.

“Kami juga berharap pembentukan holding BUMN parisata akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan, peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan holding BUMN pariwisata ini ditargetkan terbit bulan Oktober mendatang.

Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap difinalisasi. Dengan terbentuknya holding BUMN pariwisata, diharpakan dapat menghindarkan persaingan tidak sehat antar sesama perusahaan pelat merah di sektor aviasi.

“Setelah holding terbentuk, perusahaan BUMN sektor aviasi akan berada dalam satu perusahaan. Tidak bersaing sesama, tidak ada sikut menyikut karena sudah berada di satu naungan,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Modal BUMN di Tahun 2021 Dijatah Rp37,38 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Modal BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta- Modal BUMN dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp37,38 triliun.

Dana tersebut masuk dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaan BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah modal BUMN ini mengalami kenaikan 18,74 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang nilainya Rp31,48 triliun.

“Kalau kita lihat di RAPBN 2021, dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN kepada BUMN nilainya sebesar Rp37,38 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9/2020).

Dijelaskannya, dana PMN itu akan disalurkan kepada delapan perusahaan milik Negara, yaitu kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang tercatat naik dari tahun ini Rp1,75 triliun.

Dana PMN ini akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Kemudian PT Hutama Karya (Persero) mendapat dana PMN sebesar Rp6,2 triliun, turun dibanding tahun ini sebesar Rp11 triliun.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera sebanyak tiga ruas tol. Penyaluran dana ini juga dikaitkan terutama peranan Hutama Karya dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera untuk jalan tol dari utara ke selatan (Aceh hingga Lampung),” tuturnya.

Selanjutnya untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun, jumlah itu masih sama dengan PMN tahun ini.

Dana itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi gardu induk, transmisi, dan distribusi listrik ke daerah pedesaan.

“BUMN selanjutnya yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) senilai Rp470 miliar, turun dari tahun ini Rp500 miliar. Lalu kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp20 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp6,26 triliun. Dana PMN berkaitan dengan dengan penanganan masalah gagal bayar Jiwasraya,” jelas Ani, sapaan akrabnya.

Kemudian ada beberapa perusahaan pelat merah yang di tahun ini tidak mendapatkan alokasi PMN, akan mendapat di tahun 2021.

Perusahaan tersebut adalah PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 triliun, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar, dan PT Pelindo III (Persero) Rp1,2 triliun.

Namun sebaliknya, ada juga perusahaan BUMN yang tahun ini menerima dana PMN tidak lagi mendapat jatah PMN di tahun depan.

“Yang tahun depan tidak lagi mendapat penyertaan modal Negara yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero),” pungkasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM