Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Telkomsel Dukung Penuh Pelaksanaan Ibadah Haji

MediaBUMN

Published

on

Telkomsel

Telkomsel kembali berkomitmen untuk menyiapkan berbagai pelayanan untuk peserta ibadah haji tahun 2019. Adapun pusat pelayanan yang ditawarkan adalah Posko Siaga Haji dan paket Promo Haji, yang bertujuan untuk memastikan pengalaman berkomunikasi bagi para jamaah Haji tetap nyaman sejak momen keberangkatan di Tanah Air hingga saat melakukan ibadah Haji di Tanah Suci.

Telkomsel juga menyiapkan Posko Telkomsel Siaga yang selalu hadir setiap tahunnya dan sudah berada di beberapa titik lokasi asrama haji di Indonesia, yang mana posko-posko tersebut sudah beroperasi sejak awal Juli hingga Agustus 2019. Dengan tujuan untuk melayani berbagai kebutuhan calon Jemaah haji yang terkait dengan layanan seluler.

Tidak lupa juga kalau pihak Telkomsel melakukan penambahan akan kapasitas dan kualitas jaringan di sana guna mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi selama momen transit jemaah haji di lokasi tersebut.

Telkomsel Konsisten Layani Kebutuhan Jemaah Haji

Denny Abidin selaku Vice President Corporate Communications Telkomsel mengatakan bahwa, setiap tahunnya Telkomsel berkonsisten untuk melayani kebutuhan komunikasi jemaah haji Indonesia. Telkomsel juga selalu menghadirkan layanan Posko Siaga Haji di berbagai titik Asrama Haji untuk memastikan kelancaran komunikasi calon jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan.

Mereka pun juga menghadirkan paket khusus Haji serta pusat pelayanan yang siap membantu pelanggan selama berada di Tanah Suci, sehingga para jemaah dapat dengan fokus beribadah tanpa harus khawatir terputusnya komunikasi dengan keluarga di Tanah Air.

Adapun paket promo yang dihadirkan adalah paket Promo Haji yang berupa paket combo roaming untuk internet, telepon, dan SMS sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan tanpa perlu mengganti nomor pelanggan maupun setting device/handphone. Dengan demikian, para jamaah haji masih dapat berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga di Tanah Air. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga agar penggunaan internet harian tetap terkendali dan mencegah tagihan yang tak terduga.

Pengguna setia Telkomsel juga dapat berkomunikasi dengan menghemat biaya lebih dari 50 persen, di mana mereka harus mengaktifkan pilihan Paket Promo Haji 3in1 terlebih dahulu. Paket Haji 3in1 ini sendiri pun tersedia dari mulai paket 20 hari yang terdiri dari 50 menit telepon ke nomor Indonesia, lokal dan terima telepon, 50 SMS dan 7GB layanan data selama di Arab Saudi dengan tarif Rp. 550,000.

Tidak hanya paket 20 hari, paket 3in1 juga tersedia Paket 3in1 30 hari dan 40 hari, bahkan Paket Internet 20 hari, Paket Internet 30 hari, Paket Internet 40 Hari, dan Paket Talk Mania 1 Hari, yang mana pengguna leluasa dapat memilih sesuai dengan kebutuhan.

Cara untuk mengaktifkan cukup mudah, yakni cukup menghubungi *266*15# atau melalui aplikasi MyTelkomsel yang dapat diakses di Indonesia dan luar negeri. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai paket promo Haji 2019 dapat dilihat dengan mengakses website resmi Telkomsel https://www.telkomsel.com/promo-haji.

Tidak hanya untuk jamaah haji saja, untuk keluarga atau kerabat di Indonesia atau negara lain yang ingin membantu melakukan aktivasi dan pembelian paket bagi jemaah Haji di Tanah Suci, dapat pula memanfaatkan fitur layanan Roaming Gift yang dapat diakses juga melalui menu akses *266#.

Pelayanan call center gratis 24 jam pun sudah tersedia serta membuka kantor layanan setiap hari, yaitu GraPARI di Mekkah dan GraPARI di Madinah sebagai tanda atas konsistensi mereka. Anda dapat menghubungi +628110000333 yang merupakan Call Center 24 jam berbahasa Indonesia, serta kantor layanan GraPARI Mekkah (Zam-zam Tower lantai P3).

Selain itu, juga ada GraPARI Madinah 1 (Al Namlah Center di Hotel Salihiyah, pintu 26 Masjid Nabawi), GraPARI Madinah 2 (Hotel Millenium Taibah, lantai Shopping Center, pintu 6 dan 7 Masjid Nabawi) yang selalu siap melayani kebutuhan pengguna setiap harinya.

GraPARI milik Telkomsel tersebut, sudah menyiapkan berbagai macam solusi komunikasi yang biasa dihadapi pengguna, di antaranya seperti informasi dan aktivasi produk dan layanan, upgrade kartu 4G, dan ganti kartu hilang atau rusak. []

HIGHLIGHT BUMN

Pemimpin Wanita di BUMN Ditarget Harus Mencapai 20 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemimpinan wanita

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemimpinan wanita di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus ditingkatkan oleh Kementerian BUMN.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam transformasi di BUMN.

Bahkan di tahun ini ditargetkan pemimpin wanita di berbagai perusahaan plat merah baik di jajaran direksi maupun komisaris harus mencapai 15 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, saat ini jumlah pemimpin wanita di jajaran direksi dan komisaris BUMN baru mencapai 11 persen.

“Ini kita lakukan secara bertahap, hingga nantinya bisa naik lagi di tahun 2023 sebanyak 20 persen pemimpin wanita di BUMN,” ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu (7/4/2021).

Menurut Erick Thohir, menambah jumlah pemimpin wanita di jajaran pejabat BUMN diperlukan untuk mengubah pola pikir hingga modal bisnis perusahaan.

Sehingga akan mendorong perusahaan milik Negara untuk bersaing di industri dalam negeri dan menambah jumlah perusahaan yang masuk dalam persaingan global.

“Kita juga harus mengubah pola pikir dan model di masa pandemi ini. Terutama dalam proses digitalisasi untuk mengikuti persaingan global,” lanjutnya.

Transformasi di jajaran BUMN, kata Erick, tidak mungkin berjalan kalau tidak dimulai dengan transformasi SDM-nya.

Karena kualitas SDM merupakan kunci untuk membuat sebuah perubahan besar yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai AKHLAK.

“BUMN akan punya daya saing di nasional, dan di kancah global juga jangan sampai kalah,” harapnya.

Selain menarget pemimpin wanita hingga 20 persen, mantan bos Inter Milan ini juga ternyata menargetkan jajaran direksi muda bisa mencapai 5 persen.

Kriteria direksi muda yaitu masih berusia di bawah 42 tahun yang saat ini jumlahnya masih sekitar 4 persen di seluruh BUMN.

Sementara Alexandra Askandar selaku Ketua Forum Human Capital Indonesia mengatakan, pihaknya terus memacu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan BUMN.

Sehingga adaptif dengan perubahan bisnis yang bergerak dinamis di era VICA dan disrupsi digital saat ini.

“Untuk itu, kami juga mengikuti tren bisnis terkini agar bisa merancang sebuah model yang adaptif guna peningkatan kinerja bisnis BUMN. Kami fokus menjalankan fungsi untuk mencetak pemimpin dari internal perusahaan. Kami juga menyiapkan para pemimpin wanita dan generasi muda untuk berkiprah di BUMN yang jenis usahanya sangat beragam,” ungkapnya.

Adapun beberapa program yang telah dijalankan FHCI yakni Leadership Development, Raising Number of Diaspora Talents hingga program BUMN Bisa! []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Rangkap Jabatan BUMN Kembali Ditemukan di Puluhan Perusahaan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Rangkap jabatan BUMN

MEDIABUMN, Jakarta – Rangkap jabatan BUMN kembali mencuat di berbagai pemberitaan, baik pada jabatan direksi maupun komisaris.

Hal ini terungkap setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan hasil temuannya dari berbagai perusahaan pelat merah.

KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan BUMN terjadi hampir di semua sektor usaha, mulai dari konstruksi, pertambangan, keuangan, asuransi dan sebagainya.

Di sektor pertambangan tercatat ada 22 perusahaan pelat merah yang pimpinannya merangkap jabatan.

Untuk bidang keuangan, investasi dan asuransi, total rangkap jabatan BUMN mencapai 31 direksi dan komisaris.

Di sektor BUMN pertambangan sebanyak 12 direksi dan komisaris, lalu di sektor konstruksi sebanyak 19 direksi dan komisaris.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Ukay Karyadi menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penelitian terkait rangkap jabatan BUMN.

Maka tidak tertutup kemungkinan hal ini akan terus diperdalam hingga bisa masuk ke proses penegakan hukum.

“Jika ditemukan ada indikasi persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut, bisa jadi masuk ranah hukum,” kata Ukay dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Ukay menyebutkan, pihaknya sedang menggali ketentuan yang ada dalam Peraturan Kementerian BUMN yang mengizinkan terjadinya rangkap jabatan BUMN di jajaran direksi dan komisaris.

Hal itu tercantum dalam Bab V huruf A Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan itu dikeluarkan pada 9 Oktober 2020 dan mulai berlaku mulai 16 Oktober 2020.

Rangkap Jabatan BUMN Langgar Aturan?

Selain itu, rangkap jabatan BUMN antara direksi atau komisaris juga diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Dalam UU itu dilarang seorang direktur atau komisaris perusahaan merangkap jabatan lagi di perusahaan yang sektornya berkaitan. Atau bidang usahanya memiliki keterkaitan atau menguasai pangsa pasar tertentu. Ini dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan terjadinya praktek monopoli,” bebernya.

Dijelaskannya, rangkap jabatan BUMN dapat berpotensi melanggar persaingan di berbagai usaha.

Di antaranya, perusahaan tertentu mendapat kemudahan dan terlibat dalam pengaturan harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya.

Pasalnya koordinasi akan dengan mudah dicapai jika ada rangkap jabatan BUMN di tingkatan direksi komisaris antar perusahaan di sektor yang sama.

Kemudian berpotensi terjadi praktik eksklusivitas, bundling, dan tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait.

Untuk mencegah terjadinya berbagai potensi persaingan yang tidak sehat, KPPU sudah menyampaikan pertimbangan kepada Kementerian BUMN.

“Pada intinya kami menyarankan Kementerian BUMN untuk mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan di berbagai perusahaan milik negara. Kami juga menyarankan Kementerian terkait memastikan personil yang menjabat sebagai direksi dan komisaris tidak rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN,” pungkasnya.

Dengan begitu, KPPU berharap dapat menekan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sudah diatur dalam Undang Undang. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan, Aset BUMN Jadi yang Pertama!

EKO PRASETYO

Published

on

Sertifikat tanah elektronik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Sertifikat tanah elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam waktu dekat akan diberlakukan.

Ternyata penggunaan sertifikat tanah elektronik ini untuk tahap awal tidak akan diberlakukan bagi masayrakat umum.

Melainkan untuk Barang Milik Negara (BMN) dan juga aset tanaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, penerakan sertifikat tanah elektronik ini dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba.

Uji coba ini perlu dilakukan agar masyarakat mengerti dan tahu keunggulan dari sistem baru pendataan sertifikat tanah elektronik.

“Jadi di awal ini kita hanya uji coba untuk barang-barang milik pemerintah dan juga aset perusahaan milik negara,” ujar Sofyan saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (22/3/2021).

Sofyan menyebutkan program sertifikat tanah elektronik akan menjadi yang berjalan dalam waktu yang panjang.

Maka yang terpenting di awal adalah meyakinkan masyarakat bahwa program ini aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita yakinkan bawah sertifikat tanah elektronik ini juga dapat diakses dari mana saja. Kalau masyarakat tetap belum yakin, ya sama saja. Untuk itu kami sedang menyiapkan rincian teknis sertifikatnya. Mulai dari valiasi data tanah, dasar hukum, serta pembuktian dan penyelesaian jika terjadi sengketa,” ungkapnya.

Sistem Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga sedang menyiapkan sistem keamanan sertifikat yang diawasi langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Kementerian ATR/BPN juga menerapkan sistem manajemen keamanan informasi guna memastikan proses pendataan yang dilakukan sudah sesuai analisa risiko dan mitigasi.

Menurutnya, aset tanah BUMN yang menjalani penerapan awal sertifikat tanah elektronik ini karena ini merupakan aset perusahaan besar dan tidak ada masalah.

Sertifikat ini nantinya akan menggunakan dua langkah verifikasi, dan tanda tangan elektronik oleh Badan Sertifikasi Elektronik.

Kemudian data digital Kementerian ATR/BPN digunakan dengan model terenkripsi dan dicadangkan secara teratur di dalam pusat data kementerian tersebut.

Diketahui, program ini sudah diatur dalam Permen ATR Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program ini juga untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik (sertifikat-el) sehingga nantinya tidak ada lagi sertifikat tanah berbentuk kertas.

Namun penerapan sertipikat elektronik ini perlu dilakukan validasi terlebih dahulu dengan sertipikat tanah sebelumnya, baik itu dari sisi data, ukuran tanah dan pemilik.

Setelah validasi rampung, barulah sertifikat kertas diganti dengan elekronik dan wajib diserahkan ke BPN. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!