Connect with us
PERTAMINA

Transportasi

Tarif Penyeberangan ASDP Ferry Naik

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Tarif penyeberangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Tarif penyeberangan antar provinsi untuk penumpang dan kendaraan naik mulai Jumat (1/5/2020). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai memberlakukan kenaikan tarif penyeberangan ini di 20 lintasan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, kenaikan tarif penyeberangan ini telah disahkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No 92 Tahun 2020, tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi. Menurutnya, penyesuaian tarif penyeberangan ini dilakukan melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari regulator, operator, YLKI, dan asosiasi terkait serta dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

“Penyesuaian tarif ini dilakukan karena tingginya permintaan pengguna jasa terhadap peningkatan kapasitas serta modernisasi sarana dan prasarana. Dalam dua tahun belakangan ini, kami terus melakukan peningkatan kapasitas dan modernisasi. Baik di kapal maupun pelabuhan,” ujar Ira Ira, dalam keterangannya, Jumat (1/5/020).

Upaya modernisasi dilakukan mulai dari dermaga, perluasan areal parkir, serta peningkatan fasilitas penjualan tiket dan akomodasi penumpang untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa. Ira menambahkan, penerapan tarif penyeberangan baru ini, juga karena sudah tiga tahun terakhir ini tidak dilakukan penyesuaian tarif.

“Maka dengan berlakunya tarif penyeberangan baru, ASDP juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal,” jelasnya.

Adapun, tarif penyeberangan yang mengalami perubahan untuk angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya. Rata-rata kenaikan tarif di 20 lintasan penyeberangan antarprovinsi sebesar 10 persen. Dalam penetapannya, terdapat variasi untuk penumpang dan barang. Ira pun memastikan, besaran tarif ini sudah sesuai arahan Kemenko Maritim dan Investasi, bahwa kenaikan tidak melebihi 15 persen.

Ira mencontohkan, di perlintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, tarif penyeberangan untuk penumpang pejalan kaki dari Rp15.000 naik 9,11 persen menjadi Rp 19.500. Kendaraan penumpang golongan IVA naik dari Rp374.000 menjadi Rp419.000.

Kemudian lintasan Ketapang-Gilimanuk, penumpang pejalan kaki yang sebelumnya Rp6.500 naik 12,72 persen menjadi Rp8.500. Sementara kendaraan penumpang golongan IVA naik dari Rp159.000 menjadi Rp182.500.

Untuk lintasan Padangbai-Lembar, tarif sebelumnya untuk penumpang pejalan kaki Rp46.000 naik 12,59 persen menjadi Rp57.000. Kendaraan penumpang golongan IVA dari Rp917.000 menjadi Rp1.023.000.

“Di lintasan Sape-Labuan Bajo di NTT, penumpang pejalan kaki sebelumnya Rp60.000 naik 13,49 persen menjadi Rp83.000. Untuk kendaraan penumpang golongan IVA dari Rp1.375.000 menjadi Rp1.536.000,” jelasnya. []

Transportasi

Kereta Api Siliwangi Cirancang-Cipatat Gratis Hingga Akhir September

EKO PRASETYO

Published

on

Kereta Api Siliwangi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kereta Api Siliwangi rute Ciranjang hingga Cipatat tarifnya akan digratiskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama 10 hari, terhitung mulai tanggal 21 hingga 30 September mendatang.

Penggratisan tarif kereta ini disampaikan saat acara peresmian perpanjangan relasi Kereta Api Siliwangi dari sebelumnya Sukabumi–Ciranjang PP menjadi Sukabumi–Cipatat PP mulai keberangkatan 21 September 2020.

Peresmian reaktivasi rute kerea ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta jajarannya, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman dan Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah di Stasiun Cipeuyeum, Senin (21/9/2020).

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan tarif kereta gratis ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan PT KAI kepada masyarakat.

“Kami menggratiskan tiket Kereta Api Siliwangi untuk rute Ciranjang–Cipatat PP. Meski gratis, masyarakat tetap harus membeli tiket seharga Rp0 di loket stasiun yang dilayani Kereta tersebut, yaitu Stasiun Cireungas, Sukabumi, Gandasoli, Ciranjang, Lampegan, Cipeuyeum, Cibeber, Cipatat, dan Cianjur,” ujarnya.

Pembelian tiket kereta Rp0 ini akan dilayani oleh petugas mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan.

Sedangkan untuk tiket Kereta Api Siliwangi rute Sukabumi hingga Cipatat PP tetap dikenakan tarif Rp3.000, dan bisa dipesan melalui aplikasi KAI Access mulai H-7 sebelum keberangkatan.

Didiek berharap dengan adanya tarif promo dan perpanjangan rute kererta api, pihaknya bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api.

“Rute kereta api yang diperpanjang ini sejauh 15 km. Ini bisa terealisasi usai diselesaikannya reaktivasi jalur Kereta api Cianjur–Ciranjang hingga Cipatat sepanjang 30 km oleh Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Kereta Api Siliwangi Dorong Perekonomian Daerah

Perpanjangan operasi Kereta Api Siliwangi ini juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian daerah di masa pandemi covid-19.

“Dengan moda transportasi kereta api, masyarakat dapat menikmati layanan yang murah, aman, nyaman dan bebas dari kemacetan,” pungkasnya.

Sementara Dirjen Perkeretaapian Kemenhub telah melakukan reaktivasi Jalur kereta api dari Cianjur, Ciranjang hingga Cipatat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya.

Perpanjangan ini juga untuk meminimalisasi biaya angkutan dan distribusi logistik nasional.

“Ini kami lakukan secara bertahap sejak 2018 lalu, dimulai dengan peningkatan jalur dan normalisasi badan jalan kereta api. Kini jalur tersebut seluruhnya telah memenuhi aspek keselamatan dalam pengoperasian Kereta Api. Dengan reaktivasi ini, PT KAI dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. []

Continue Reading

Transportasi

Subsidi Rapid Test Penumpang Kereta, PT KAI Beri Dukungan

EKO PRASETYO

Published

on

Subsidi rapid test

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Subsidi rapid test rencananya akan diberikan pemerintah kepada para penumpang kereta api (KA).

Pemberian subsidi rapid test ini tujuannya untuk memudahkan masyarakat memenuhi syarat jika hendak bepergian menggunakan jasa kereta api.

VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus mengatakan pihaknya sangat mendukung rencana subsidi rapit test untuk penumpang kereta api tersebut.

“Kami tentunya mendukung rencana pemerintah tersebut, karena itu akan memudahkan masyarakat yang akan menggunakan kereta api,” ujar Joni Martinus, Jumat (18/9/2020).

Namun, Joni menyebutkan hingga saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan belum menyampaikan secara langsung rencana subsidi rapid test itu kepada pihak PT KAI.

Saat ini, PT KAI telah bekerja sama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk menyediakan layanan rapid test dengan harga terjangkau di sejumlah stasiun, tarifnya ditetapkan hanya Rp85 ribu.

“Untuk menyediakan layanan rapid test, kami bekerjasama dengan RNI di 17 Stasiun. Sampai saat ini masih berjalan dan harganya pun terjangkau,” imbuhnya.

Diketahui, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri menyampaikan bahwa pemerintah berencana memberikan subsidi biaya rapid test untuk penumpang kereta api.

Dengan subsidi itu, diharapkan dapat meringankan beban operator kereta api di tengah sepinya jumlah penumpang akibat terdampak pandemi covid-19.

“Rencana pemberian subsidi rapid test salah satu upaya meringankan biaya yang dikeluarkan masyarakat. Rencana ini masih kami diskusikan dengan pihak operator kereta,” ungkap Zulfikri dalam Dialog Publik Hari Perhubungan Nasional, pada Kamis (17/9/2020).

Menurut Zulfikri, jumlah perjalanan dan penumpang kereta api pada akhir tahun 2019 sebenarnya mengalami lonjakan drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, di awal tahun 2020 terjadi pandemi dan membalikkan kondisi tersebut, karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di sejumlah daerah.

Secara operasional, operator kereta api sempat mencoba menambah jadwal perjalanan di bulan Agustus lalu.

Tapi ternyata jumlah penumpang masih tetap bertahan di angka 60 ribu penumpang, sehingga tingkat isian penumpang (okupansi) tidak lebih dari 47 persen.

“Bahkan menjelang September, kembali terjadi penurunan okupansi karena jumlah perjalanan ditingkatkan. Artinya penambahan jumlah perjalanan kereta tidak berhasil menambah jumlah penumpang,” tutupnya. []

Continue Reading

Transportasi

Subsidi Tiket KRL Menurun Seiring Merosotnya Jumlah Penumpang

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Subsidi tiket KRL

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Subsidi tiket KRL (Kereta Rel Listrik) dari pemerintah pada tahun ini mengalami penurunan akibat terjadinya penurunan jumlah penumpang.

Penurunan jumlah penumpang KRL akibat dampak pandemi covid-19 cukup signifikan.

Pada tahun lalu jumlah penumpang mencapai 1,1 juta orang, saat ini angka tertinggi hanya 420.000 orang.

Artinya jumlah penumpang pada saat mencapai volume ini mengalami penurunan drastis hingga 60 persen lebih.

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan dengan penurunan itu, maka subsidi kewajiban pelayanan publik (PSO) dari pemerintah pada tahun ini juga akan turun dibandingkan tahun lalu.

“Alhasil nilai PSO PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku pengelola KRL juga menyusut karena besarannya sesuai dengan volume penumpang,” jelasnya, Selasa (8/9/2020).

Namun Anne tidak menyebutkan besaran anggaran subsidi tiket KRL yang turun.

Untuk mengantisipasi defisit pendapatan, pihak KCI melakukan prioritas pada biaya pelayanan yang berhubungan untuk pencegahan Covid-19, sembari tetap berkoordinasi dengan pemerintah.

“Kurang tepat kalau kita membicarakan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Yang jelas meski jumlah penumpang turun, kita harus tetap jalan, caranya dengan melakukan efisiensi dan fokus pada pelayanan,” kata Anne.

Kurang Bayar Subsidi Tiket KRL

Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga melaporkan terkait kurang bayar utang pemerintah pada subsidi tiket KRL sebesar Rp257,87 miliar.

Tunggakan subsidi tiket KRL ini terdiri atas kurang bayar pada sejak tahun 2015, 2016 dan 2019 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemerintah membayarkan lebih kecil dari tunggakan, dan kekurangannya dianggarkan di APBN tahun berikutnya.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) pada tahun 2015, pemerintah memiliki kekurangan bayar sebesar Rp108,27 miliar kepada KAI sebagai penyelenggara KRL yang sudah ditetapkan sebagai angkutan bersubsidi.

Di tahun 2016, kekurangan bayar sebesar Rp2,22 miliar, dan pada tahun 2019 hasil audit BPK terdapat kekurangan bayar sebesar Rp147,38 miliar.

Sementara itu, nilai kontrak kewajiban pelayanan publik antara pemerintah dan PT KAI khusus untuk subsidi tiket KRL meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2015 nilai kontraknya sebesar Rp976,5 miliar, di tahun 2016 nilai kontraknya meningkat menjadi Rp1,1 triliun dan di tahun 2019 naik lagi menjadi Rp1,3 triliun. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM