Connect with us
PERTAMINA

Transportasi

Syarat Penyeberangan Diperketat, Ini Penjelasan PT ASDP

Published

on

Syarat penyeberangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Syarat penyeberangan akan diperketat mulai 1 Desember mendatang untuk menekan arus perjalanan orang di akhir tahun.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku BUMN yang mengelola jasa pelabuhan akan memperketat syarat penyeberangan di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.

Ada beberapa persyaratan penyeberangan yang akan diperiksa secara ketat, yaitu menunjukkan dokumen vaksin dan hasil negatit Antigen/PCR yang valid, ditunjukkan melalui Aplikasi PeduliLindungi.

Kemudian pelaku perjalanan harus menunjukkan e-ticket Ferizy berisi data lengkap sesuai kartu identitas dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sekretaris perusahaan ASDP, Shelvy Arifin menjelaskan pengetatan ini hanya berlaku dari Jawa ke Bali dan Sumatera atau sebaliknya mulai 1 Desember 2021.

“Bagi pengguna jasa Ferry kami minta agar data penumpang dan kendaraan diisi dengan benar sesuai KTP dan STNK. Jadi petugas kami hanya akan menerima e-ticket yang datanya lengkap dan sesuai identitas penumpang dan kendaraan,” kata Shelvy melalui keterangan resminya, Minggu (21/11/2021).

Shelvy menjelaskan, dalam proses check in, calon penumpang harus membawa dokumen e-ticket berisi data lengkap dan kartu identitas untuk diverifikasi oleh petugas ASDP.

Pengetatan syarat penyeberangan ini akan diberlakukan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.

Ia menjelaskan, penumpang yang berhak atas santunan asuransi dalam perjalanan kapal ferry adalah penumpang yang datanya memang sesuai dan sah.

Maka para penumpang kapal Ferry tetap diimbau agar membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi Ferizy, situs ferizy.com atau dan sales resmi yakni Agen BRILink dan Alfamart.

Syarat Penyeberangan Tekan Covid-19

Dalam pengisian calon penumpang dan kendaraan harus diperhatikan dengan baik agar tidak salah dan pastikan seluruh jumlah penumpang di kendaraan terdata di dalam tiket agar sesuai dengan data manifest kapal.

Jika calon penumpang hanya melampirkan QR code tanpa data perjalanan dan tidak mencantumkan identitas, jumlah penumpang, jenis kendaraan, dan nopolnya tidak sesuai, maka tidak akan dilayani di loket ASDP.

Adapun pengetatan syarat penyebrangan ini dilakukan pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi di Indonesia.

Sebelumnya pemerintah sudah menetapkan PPKM Level III dengan menetapkan syarat penyeberangan wajib menunjukkan kartu vaksin hasil rapid PCR hasil negatif yang berlaku 3 x 24 jam atau hasil swab Antigen berlaku 1 x 24 jam.

Namun ada pengecualian yang diberlakukan bagi warga yang masih berusia di bawah 12 tahun tidak perlu menunjukkan kartu vaksin.

Sementara bagi warga yang mengalami masalah kesehatan khusus (komorbid) wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Namun di dalam Surat Eedaran Menteri Perhubungan Nomor 94, dan Surat Edaran Satgas Covid Nomor 22, dan Imendagri Nomor 57, aturan ini dikecualikan bagi para sopir angkutan logistik. []

Transportasi

Saham ASDP Bakal IPO 2022, Bidik Dana Segar Rp4 Triliun

Published

on

Saham ASDP

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Saham ASDP rencananya akan dilakukan penawaran publik atau initial public offering (IPO) mulai tahun depan.

Pihak perseroan menargetkan saham ASDP bisa mulai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pada kuartal II tahun 2022 atau paling lambat di kuartal III.

Dari IPO ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menargetkan dapat meraup dana segar hingga sekitar Rp4 triliun.

Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) M Yusuf Hadi mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal atau capital expanditure (capex) dan pengembangan bisnis.

M Yusuf menyebut target dana hasil IPO Saham ASDP di kisaran Rp3 triliun sampai Rp 4 triliun terbilang masih kecil.

“Kita buat target dananya tidak terlalu besar karena situasi pandemi yang masih terjadi saat ini ini, jadi targetnya segitu dulu,” kata Yusuf Hadi.

Yusuf menjelaskan, PT ASDP sudah menyiapkan berbagai program dan upaya ekspansi bisnis yang akan dimulai di tahun 2022.

Salah satunya akan mengakuisisi perusahaan operator swasta untuk menambah armada kapal guna meningkatkan layanan di 289 rute atau lintasan komersial.

“Saat ini total kapal ASDP dan mitra 212 kapal, maka akan melakukan akuisisi guna menjamin kualitas penyeberangan. Dengan adanya tambahan armada kapal pasti keterjaminan itu juga lebih besar lagi,” ujarnya dalam acara Economic Outlook 2022 dengan tema “Akselerasi Pembangunan Transportasi 2022” Rabu (24/11/2021).

Terkait potensi bisnis penyeberangan di tahun depan, Yusuf mengaku optimis sektor ini akan membaik seiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang diprediksi akan terus baik.

Hal itu juga bisa dilihat dari data peningkatan jumlah penumpang atau barang yang diangkut menggunakan kapal milik ASDP.

Di awal pandemi tahun 2020, Yusuf menyatakan saat itu bisnis ASPD sangat terpuruk karena adanya pembatasan perjalanan dalam aturan PSBB.

Namun di tahun ini jumlah penumpang yang menyeberang sudah naik hingga 11,5 persen, roda empat naik 8,9 persen, dan sepeda motor naik 6,3 persen.

Walaupun jumlah pengguna jasa di tahun ini belum setara 2019, perseroan tetap yakin peningkatan di tahun 2022 akan semakin baik.

“Kami memprediksi jumlah penumpang akan tumbuh 14 persen dan angkutan logistik tumbuh 16 persen. Jika ini tercapai, artinya prospek di 2022 ekonomi dari sektor industri maritime sudah membaik,” kata Yusuf. []

Continue Reading

Transportasi

Utang Garuda Indonesia, GIAA Kirim “Surat Cinta” Ke Lessor

Published

on

Utang Garuda

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Utang Garuda Indonesia masih terus diupayakan restrukturisasi agar maskapai pelat merah ini tidak pailit.

Saat ini pihak perseroan sudah mengirimkan skema proposal restrukturisasi utang Garuda kepada pihak lessor dan kreditur.

Langkah ini sebagai salah satu upaya pemulihan kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terus dioptimalkan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya mengajak seluruh lessor dan kreditur untuk meninjau skema restrukturisasi yang diajukan ini untuk dipertimbangan.

Dijelaskannya, dalam proposal ini dituangkan rencana jangka panjang bisnis GIAA dan berbagai penawaran yang diajukan dalam pembayaran kewajiban perusahaan.

“Skema restrukturisasi ini kami sampaikan kepada para lessor, kreditur, dan para pemasok utama untuk dipertimbangkan dalam proses restrukturisasi yang akan berjalan,” kata Irfan Setiaputra melalui keterangan tertulis Selasa (16/11/2021).

Irfan menyebut, langkah sebagai upaya dari GIAA untuk mempercepat proses restrukturisasi utang Garuda dan pemulihan bisnis maskapai pelat merah tersebut.

Pengajuan skema ini, sambung dia, menjadi momen penting bagi pihak perseroan untuk melakukan upaya transformasi bisnisnya agar lebih adaptif, efisien, dan tetap menghasilkan.

Skema Restrukturisasi Utang Garuda Indonesia

Adapun skema restrukturisasi utang Garuda Indonesia disampaikan melalui kanal data digital yang dapat diakses secara kapan saja (real time) oleh semua pihak terkait.

Baik itu untuk para lessor, kreditur, maupun pihak lainnya yang sudah menjalin ketentuan non-disclosure agreement (perjanjian kerahasiaan).

Menurut Irfan, kanal ini akan memudahkan semua pihak untuk meninjau dokumen serta memberi tanggapan balik kepada Garudan Indonesia.

“Ini berkomitmen menjalankan transparansi dan kejujuran dengan menyediakan sistem yang bisa diakses secara terbuka. Ini juga akan mendukung terciptanya komunikasi konstruktif dengan semua kreditur,” ungkapnya.

Proposal restrukturisasi ini, juga telah disesuaikan dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta dari salah satu mitra bisnis Garuda.

Pihak perseroan juga telah berkoordinasi dengan tim restrukturisasi dan konsultan untuk menjawab dan mempelajari setiap respons yang disampaikan.

Sehingga dari jawaban yang masuk, manajemen Garuda bisa segera melakukan tindak lanjut negosiasi, sehingga akan didapatkna kesepakatan terbaik.

“Dukungan dari lessor dan kreditur tentunya sangat penting bagi Garuda sehingga kami bisa menjalankan transformasi agar lebih adaptif menjawab berbagai tantangan industri penerbangan di masa yang akan depan,” tuturnya.

Sembari melakukan negosiasi, di sisi lain pihak maskapai juga terus melakukan penyempurnaan layanan penerbangan melalui tinjauan pada aspek biaya dan efisiensi.

Namun Garuda akan tetap mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan dalam penerbangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa.

“Pembenahan kami lakukan di seluruh aspek bisnis. Kami tengah berupaya memaksimalkan lini pendapatan dari bisnis kargo sebagai penopang utama pendapatan usaha,” tutupnya. []

Continue Reading

Transportasi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Diguyur PMN Rp6,9 Triliun

Published

on

Proyek Kereta Cepat

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pengerjaannya sempat mangkrak akhirnya mendapat guyuran dana dari pemerintah.

Dana yang disalurkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ini mencapai Rp4,3 triliun yang diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Adapun besaran dana PMN keseluruhan yang diterima PT KAI yakni Rp6,9 triliun yang dibagi sebesar Rp4,3 untuk proyek kereta cepat, dan sisanya Rp2,6 triliun untuk LRT Jabodebek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, PMN suntuk proyek LRT Jabodebek untuk menutupi pembengkakan biaya (cost overrun).

Begitu juga dana PMN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk membayar kewajiban dasar dari konsorsium (base equity capital).

Ia menjelaskan dana PMN disalurkan ke PT KAI karena di dua mega proyek itu terjadi beberapa permasalahan.

Adapun dana PMN Rp6,9 triliun itu berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp20,1 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, awalnya proyek kereta cepat dibangun dengan skema business to business, namun kini harus ada campur tangan APBN.

“Proyek ini tadinya B to B, tapi PT KAI mengalami pukulan akibat pandemi Covid-19 karena jumlah penumpangnya menurun drastis. Hal itu berdampak pada kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari proyek tersebut,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, akibat ketidakmampuan PT KAI, maka pemerintah memasukkan dana PMN Rp4,3 triliun untuk memenuhi base ekuitas awal dari penyelesaian proyek.

Menurutnya, penyaluran modal negara untuk proyek Kereta Cepat sudah diatur dalam regulasi pemerintah dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang diubah dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015.

Dalam aturan ini, BUMN PT KAI ditetapkan sebagai pemimpin konsorsium proyek dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Ada beberapa BUMN yang jadi anggota PSBI yaitu PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia dan PTPN VIII.

Kemudian, proyek ini digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yaitu perusahaan gabungan dari Indonesia dan China.

Proyek ini dibiayai bersama oleh perusahaan di KCIC dan pinjaman dari CDB dengan besaran 75 persen pinjaman dan sisanya patungan modal KCIC.

Sementra di internal KCIC, 60 persen modal disetor oleh keempat BUMN yang tergabung di dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!