Super Holding Bikin Kinerja BUMN Meroket

oleh
Super holding

Super holding dan holding BUMN terus menjadi kajian yang menarik. Kali ini, Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau KADIN, Bambang Soesatyo buka suara.

Menurut Bambang Soesatyo, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi pioneer atau penentu pembangunan dan perekonomian nasional. Tren yang dimiliki BUMN sudah sangat bagus, di mana aset BUMN di tahun 2107 sebesar Rp7.250 triliun naik menjadi Rp8.092 triliun.

Sebagai mitra kerja BUMN, DPR RI melalui komisi VI dan XI selalu mengingatkan agar BUMN tidak merasa berpuas diri dengan tren di atas. BUMN harus terus mengejar pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan, di antaranya aset yang menembus angka Rp10.000 triliun.

Pembentukan holding dan super holding BUMN merupakan salah satu cara BUMN melakukan terobosan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya, demikian Bambang Soesatyo menambahkan.

Super Holding dan Kajian Mendalam

Adanya super holding dan holding sebenarnya merupakan isu lama, kata Bambang. Rencana yang kemudian diwujudkan oleh Kementerian BUMN melalui pembentukan beberapa holding belakangan ini.

Sementara itu, masih menurut Bambang, pembentukan super holding perlu kajian yang mendalam dari pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pembentukannya. Jangan sampai, penggabungan beberapa BUMN yang bergerak di bidang yang sama dan hampir sama hanya sebagai konsolidasi laporan keuangan belaka.

Dampak positif yang bisa dikaji, antara lain super holding harus dapat memperkuat struktur modal, meningkatkan daya saing antar perusahaan BUMN dan non-BUMN, meningkatkan sinergi antar perusahaan, dan efisiensi perusahaan.

Sementara itu, dampak negatif yang harus diwaspadai adalah ketidaktepatan sektor usaha yang digabungkan. Alih-alih ingin meningkatkan daya saing, yang terjadi adalah saling mengandalkan antar perusahaan sehingga daya saing ikut menurun. Padahal peningkatan daya saing seharusnya akan meningkatkan efisiensi kerja.

Di akhir, Bambang mengatakan bahwa di era globalisasi dan digitalisasi ini, BUMN harus menerapkan prisnsip transparency, responsibility, serta fairness dalam pengelolaan perusahaan.

Tidak hanya DPR RI yang menjadi pengawas kinerja BUMN tetapi juga masyarakat yang diwakili oleh media massa. Media massa yang kemudian berfungsi menyebarkan informasi tepat dan akurat kepada masyarakat. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *