Connect with us
PERTAMINA

Ekonomi Review

Inilah Strategi Fiskal Tahun 2019

MediaBUMN

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tema kebijakan fiskal tahun 2019 APBN untuk mendorong investasi dan daya saing dalam pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPR ke-24 belum lama ini di ruang rapat Paripurna DPR.

Untuk mendorong investasi dan daya saing tersebut, strategi fiskal yang diambil oleh Pemerintah adalah mobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

“Secara garis besar, kebijakan pendapatan negara tahun 2019 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara. Kebijakan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan keberlanjutan usaha,” papar Menkeu.

Dari sisi perpajakan, melihat perkembangan positif pertumbuhan penerimaan perpajakan pasca Tax Amnesty dan momentum pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 11,4-11,9 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, kebijakan PNBP diarahkan untuk optimalisasi produksi hulu migas dan pertambangan minerba dengan diikuti upaya efisiensi biaya produksi.

Lebih lanjut dari sisi belanja, Menkeu memaparkan kebijakan belanja ditujukan untuk penguatan kualitas SDM, menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

“Kebijakan belanja juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Kita terus melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan serta melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Menkeu juga mengungkapkan pembiayaan APBN tahun 2019 dilaksanakan secara hati-hati (prudent). Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dengan kecenderungan yang menurun dan dalam batas aman. Pemerintah pun akan mendorong keseimbangan primer menuju positif untuk memperkuat kesehatan APBN. []

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi Review

Kebutuhan Uang Kartal Lebaran Ini Diprediksi Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Kebutuhan uang kartal

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kebutuhan uang kartal pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri tahun ini diprediksi akan mengalami penurunan signifikan. Hal ini menyusul adanya larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri untuk mencegah penularan virus corona.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim menyampaikan, pada 2019 lalu kebutuhan uang kartal saat Ramadan dan Idul Fitri mencapai Rp 192 triliun. Sementara di tahun ini diproyeksikan hanya mencapai Rp 158 triliun atau turun 17,70 persen.

“Bank Indonesia (BI) memprediksi kebutuhan uang kartal untuk periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020 akan berkurang sekitar 17,70 persen. Untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020, BI telah menyiapkan uang kartal sebanyak Rp 158 triliun untuk didistribusikan ke seluruh wilayah,” kata Marlison Hakim, Kamis (30/20/2020).

Dari total Rp 158 triliun yang disiapkan, sebanyak 90,09 persen merupakan uang pecahan besar, 9,86 persen uang pecahan kecil kertas, dan 0,05 persen uang pecahan kecil logam. Marlison mengatakan, selain karena larangan mudik, penurunan kebutuhan uang kartal juga dipicu oleh libur Idul Fitri yang dialihkan ke akhir tahun 2020. Sehingga jumlah hari libur dari semula 12 hari menjadi 5 hari.

“Alasan lainnya karena ada pekerja swasta tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Khusus Aparatur Sipil Negara, serta anggota TNI dan Polri. THR diberikan kepada golongan eselon 3 ke bawah,” ungkapnya.

Adapun kebutuhan uang tunai tertinggi saat Ramadan dan Idul Fitri tahun ini terjadi di daerah Jabodetabek yang diprakirakan sebesar Rp 38 triliun. Untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, BI tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.

Terkait adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah, Marlison mengatakan tahun ini penukaran uang tidak lagi dilakukan di ruang publik. BI juga melakukan penyesuaian terkait penukaran uang untuk mencegah penyebaran covid-19. Kegiatan penukaran uang bisa dilakukan di 3.742 kantor cabang bank di seluruh Indonesia yang telah bersinergi dengan BI.

“Penukaran uang sudah bisa dilakukan mulai 29 April hingga 20 Mei 2020,” kata dia.

Selain itu, BI juga telah menerapkan kebijakan karantina setoran uang yang masuk ke BI selama 14 hari sejak diterima di khazanah. Karantina ini diberlakukan mulai 16 Maret lalu hingga saat ini. Jumlah Uang Rupiah Layak Edar (ULE) yang telah melewati masa karantina sebesar Rp 31,7 triliun. Sedangkan untuk jumlah uang yang masih dikarantina yaitu setoran bank tanggal 10 -24 April sebesar Rp 22,7 triliun. []

Continue Reading

Ekonomi Review

Kredit Perbankan Masih akan Tumbuh Meski Ekonomi Melambat

MediaBUMN

Published

on

Kredit perbankan

Kredit perbankan dinilai masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020. Menurut Bank Indonesia (BI) kredit perbankan masih akan tumbuh double digit.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjarnako, meskipun dihadapi perlambatan ekonomi global ia optimis kredit akan tetap tumbuh positif sampai akhir tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2020.

Lebih lanjut ia mengatakan jika kredit perbankan pertumbuhannya sampai akhir tahun 2019 diprediksi masih berada pada kisaran 10-12 persen (year on year).

“Untuk tahun depan kami prediksi pertumbuhannya sekitar 11-13 persen,” ujar Onny.

Lebih lanjut ia menyebut jika konsumsi Indonesia bisa terus tumbuh karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Seperti diketahui bahwa kuatnya konsumsi rumah tangga tersebut yang pada akhirnya membebaskan Indonesia dari krisis tahun 2008-2009.

Selain itu, imbuh Onny, konsumsi rumah tangga tetap mengalami pertumbuhan yang stabil. Karena hal ini didukung oleh penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah meskipun konsumsi swasta tumbuh terbatas.

“Konsumsi kita sangat baik nemaun tidak kuat karena pertumbuhan ekonomi kita didorong pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masih bagus,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perlambatan ekonomi global dapat berdampak buruk bagi Indonesia. Oleh karena itu BI saat ini tengah mengantisipasi perlambatan ekonomi global.

Caranya yakni memberikan stimulus dengan melonggarkan kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga yang diikuti perbankan dan pelonggaran Rasio Loan to Value atau Financing to Value.

Menurutnya kebijakan yang digodok BI dan pemerintah diyakini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi RI sehingga berada di bawah titik tengah kisaran 5,0 persen hingga 5,4 persen ada 2019 dan meningkat menuju titik tengah kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen di tahun 2020. []

Continue Reading

Ekonomi Review

Indonesia Jadi Ekonomi Terbesar Ke Lima, Sri Mulyani: Ini Syaratnya!

MediaBUMN

Published

on

Indonesia

Indonesia menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke 5 di dunia, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebut ada enam syarat yang harus dipenuhi dimana enam syarat tersebut menjadi fondasi kokoh bagi untuk ekonomi Indonesia ke depan.

“Ada enam syarat yang harus dipenuhi Indonesia jika ingin menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Enam syarat ini menjadi fondasi yang sangat penting,” ujar wanita kelahiran Bandar Lampung tersebut.

Yang pertama, sebutnya, adalah infrastruktur. Sektor ini akan berkontribusi besar dalam mendukung mobilitas serta mendorong pembangunan Indonesia. Infrastruktur memiliki dampak luar biasa bagi perekonomian.

Kemudian yang kedua menurutnya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, riset, kesehatan, serta tentunya perlindungan sosial.

“SDM tentunya juga harus menciptakan birokrasi yang efisien profesional berintegritas dan efisien,” ungkap Sri Mulyani.

Syarat ketiga yaitu teknologi, dimana kemajuan sektor ini dapat mengembangkan industri dalam negeri.

Selanjutnya syarat keempat yaitu adanya perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis. Syarat kelima adalah perbaikan pengelolaan tata ruang wilayah.

“Syarat terakhir yaitu mampu menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap sehat.

Ekonomi Indonesia Juga Tergantung Kondisi Global

Namun demikian, Menkeu menyatakan ekonomi global tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri. Oleh karena itu, Menteri terbaik di dunia ini menegaskan jika dirinya tidak bisa menjamin 100 persen bahwa enam syarat ini akan membawa Indonesia betul-betul menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima pada 2045 mendatang.

“Tentunya keenam syarat itu bukan jaminan karena kita juga dihadapkan oleh berbagai kemungkinan dinamika fluktuasi atau bahkan krisis yang mungkin terjadi dalam skala global,” ujarnya.

Namun, apabila kondisi perekonomian global kondusif, maka pendapatan per kapita nasional diproyeksikan berada pada posisi US$23.199 pada 2045 dengan usia produktif sebesar 47 persen.

“Selain itu jumlah masyarakat yang berada di kelas menengah ke atas kami perkirakan akan mencapai sebesar 70 persen dari total penduduk 319 juta jiwa,” tutup Menkeu. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM