Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Staf Ahli Direksi BUMN Dibatasi Maksimal Lima Orang

Published

on

Staf ahli direksi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Staf ahli Direksi BUMN kini telah diatur oleh Kementerian BUMN dalam Surat Edaran Nomor:SE-9/MBU/08/2020. Surat Edaran tentang Penunjukan Staf Ahli bagi Direksi BUMN itu dikeluarkan sebagai ‘aturan main’ bagi jajaran direksi perusahaan pelat merah yang ingin memiliki staf ahli.

Pasalnya selama ini belum ada aturan baku terkait hal tersebut, dan menimbulkan ketidaksesuaian antar BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mencontohkan ada beberapa perusahaan BUMN yang menunjuk staf ahli dengan jumlah yang cukup banyak, mencapai belasan orang, seperti di PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Inalum (Persero).

“Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli itu tidak transparan, ada yang sampai 11 dan 12 orang. Seperti di PT PLN, ada dulu sampai belasan juga, di Pertamina dan Inalum juga seperti itu. Oleh karena itu, Kementerian BUMN perlu menata ulang aturan main terkait penetapan staf ahli pada direksi BUMN, yakni maksimal lima orang,” kata Arya, Senin (7/9/2020).

Dijelaskannya, istilah staf ahli di tiap BUMN juga berbeda, ada yang disebut sebagai advisor (penasehat), atau konsultan, tergantung masing-masing perusahaan.

Dengan Surat Edaran ini, maka setiap BUMN diperbolehkan memiliki staf ahli tapi harus sesuai dengan ketentuan dari pihak Kementerian guna mendorong transparansi pada perusahaan tersebut.

Selain mengatur jumlah maksimal staf ahli direksi BUMN, Kementerian BUMN juga menetapkan batasan gaji yang diterima oleh staf ahli, yakni maksimal Rp50 juta per bulan.

Pasalnya, Kementerian BUMN juga menemukan ada beberapa perusahaan pelat merah yang menggaji staf ahli hingga ratusan juta per bulan.

“Jadi sudah ditetapkan para staf ini tidak diperbolehkan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut (50 juta). Karena yang kami temukan selama ini ada yang digaji Rp100 juta lebih juga, jadi beragam-ragam,” tuturnya.

Dengan penetapan ini, menurut Arya akan menampik pendapat pihak lain yang menyatakan jika aturan penunjukan staf ahli akan melahirkan ribuan jabatan baru di BUMN.

Justru aturan ini adalah langkah Kementerian BUMN untuk melakukan pembenahan di tiap BUMN agar semakin transparan dan akuntabel.

“Surat Edaran ini adalah bagian dari bersih-bersih BUMN. Semuanya harus akuntabel, jelas, dan transparan. Tidak lagi jalan sendiri-sendiri, tidak lagi ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.

Menyoal Kontroversi Staf Ahli Direksi

Sebelumnya, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu melontarkan pertanyaan tersebut melalui akun Twitternya yang menilai aturan dari SE Menteri BUMN akan menambah lebih seribu jabatan staf ahli, termasuk pada anak perusahaan BUMN.

Namun Arya menyanggah tuduhan tersebut, lantaran penerbitan SE ini justru untuk memberikan aturan baru bagi semua jajaran BUMN

“Justru karena kami menemukan banyak penunjukan staf ahli secara tidak transparan, maka kami rapikan. Langkah kami adalah membuat semuanya jadi legal dan transparan, membuat semuanya jadi lebih jelas tidak diam-diam begitu,” tandasnya.

Dalam SE tersebut juga diatur tentang masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan.

Namun, direksi BUMN memiliki hak untuk memberhentikan staf ahli sewaktu-waktu.

Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga melarang staf ahli rangkap jabatan sebagai staf ahli di BUMN lain maupun di anak usaha BUMN.

Selain tu, staf ahli direksi BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai sekretaris direksi atau komisaris BUMN. Untuk pengangkatan staf ahli, Direksi BUMN juga wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada Kementerian BUMN. []

HIGHLIGHT BUMN

Penggabungan PPI dan BGR Resmi Digelar, Kini Menjadi New PPI

Published

on

Penggabungan PPI dan BGR

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penggabungan PPI dan BGR yang dilakukan Kementerian BUMN di tahun 2021 akhirnya rampung.

Bergabungnya dua perusahaan pelat merah ini ditandai dengan penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan yang kini menjadi surviving entity.

PT Bhanda Ghara Reksa kini digabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, pada Kamis (2/12/2021) di Kementerian BUMN Jakarta dan sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Akta Penggabungan perusahaan ini diteken oleh Dirut PPI Nina Sulistyowati dan Dirut BGR, M Kuncoro Wibowo yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansyuri dan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Zuryati Simbolon.

Penggabungan PPI dan BGR sebelumnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021.

Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha rampungnya merger dua perusahaan ini menjadi momentum penting dalam rangka pembentukan Holding BUMNPangan.

Sebab penggabungan PPI dan BGR merupakan bagian proses pembentukan holding pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

“Target ini kita wujudkan dengan revitalisasi, penyegaran serta peningkatan kinerja BUMN yang bergerak di sektor pangan. Hal ini sesuai arahan Presiden, yaitu mewujdukan ketahanan pangan di tahun 2045,” kata Pahala.

Dengan bergabungnya sejumlah BUMN dalam satu holding, akan memperlancar alur distribusi logistik dan meningkatkan revenue dari penetrasi yang dilakukan.

Holding ini juga diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan pemberdayaan mitra seperti nelayan, petani, dan juga peternak agar semakin professional dan modern dengan memanfaatkan teknologi pangan.

Menurut Pahala, seluruh BUMN yang dimerger diharapkan mampu bersaing dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga meminta pihak manajemn untuk merancang program kerja yang konkret, mencari bisnis model yang baru, mengoptimalkan aset perusahaan agar lebih bermanfaat, serta mengupayakan bisnis unusual.

Harapan Penggabungan PPI dan BGR

Sementara Direktur Utama (new) PT PPI (Persero) Nina Sulistyowati juga berharap dengan rampungnya penggabungan PPI dan BGR nantinya mampu memberikan manfaat besar bagi peningkatan ekonomi di daerah dan nasional.

“Kita berharap rantai pasok pangan di Indonesia akan semakin efisien, dan memberikan manfaat kepada ekosistem pangan untuk dapat memperluas penyaluran logistiknya hingga go global,” kata dia.

Masuknya BGR dalam naungan PPI akan saling melengkapi pada sektor trading dan logistic secara retail, domestik hingga pasar global melalui ekspor produk-produk pangan Indonesia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Saham BUMN Bakal IPO di 2022, Ini Bocoran Erick Thohir!

Published

on

Saham BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Saham BUMN akan dilakukan penerbitan baru untuk right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di beberapa perusahaan.

Tak hanya right issue, sejumlah perusahaan pelat merah juga akan melakukan IPO atau penawaran saham perdana di tahun 2022 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan untuk right issue saham BUMN ini akan dilakukan dari beberapa sektor, seperti industri, perbankan, energi hingga kesehatan.

“Langkah ini dilakukan agar BUMN terkait bisa mendapatkan pendanaan baru guna memperkuat modal usahanya,” jelas Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Erick merinci beberapa BUMN yang bakal right issue di sektor energi yakni PT Krakatau Steel, PT Semen Indonesia Bank BNI dan Bank BTN.
Sementara dari Bank Himbara yang telah merampungkan proses right issuenya di tahun ini adalah Bank BRI.

Selain right issue, ada juga beberapa BUMN yang akan melakukan penawaran saham BUMN perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Erick merinci beberapa perseroan yaitu anak usaha PT Adhi Karya, PT Adhi Commuter Properti dan beberapa anak usaha PT Pertamina.

Di antaranya PT Pertamina Hilir, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina International Shipping, dan PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

Kemudian BUMN Kesehatan yang ikut IPO tahun depan, ada Bio Farma dan PT Indonesia Healthcare Corporation.

Lalu di bidang telekomunikasi, anak usaha Telkom lain yang menyusul adalah PT Telkom Data Center dan PT PT Dayamitra Telekomunikasi.

“Di sektor pertambangan ada PT Inalum Operating, PT MIND ID dan, PT Logam Mulia. Dan di pertanian ada PT EDC and Payment Gateway dan PT Pupuk Kalimantan Timur,” jelas Erick.

Mantan Presiden Klub Inter Milan ini juga memastikan beberapa anak usaha PT Krakatau Steel akan melantai di pasar perdana, yaitu PT Krakatau Tirta Industri, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Industrial Estate. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penutupan BUMN, Erick Thohir: “Kami Sudah Tutup 70 BUMN!”

Published

on

Penutupan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penutupan BUMN yang tidak produktif alias ‘sakit’ menjadi salah satu prioritas dari Kementerian BUMN semenjak dipimpin oleh Erick Thohir.

Hal itu terbukti dari banyaknya BUMN sakit yang disuntik mati alias ditutup atau dimerger dengan perusahaan lainnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan jumlah perusahaan pelat merah yang ditutup sejauh ini sudah mencapai 70 BUMN.

Erick menegaskan, penutupan BUMN ini dilakukan hanya bagi perusahaan yang sudah lama tidak operasional dan secara keuangan dalam keadaan ‘sakit’.

Menurutnya, perusahaan milik negara yang sudah tidak bisa berkompetisi hanya akan menjadi pemborosan terhadap keuangan Negara.

Sebab BUMN yang dimaksud tidak akan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor bisnisnya, terlebih untuk memberi pemasukan bagi APBN.

“Penutupan BUMN yang kami lakukan bagi perusahaan yang sudah tidak berjalan sejak tahun 2008 lalu, jadi memang harus ditutup. BUMN yang lama tidak beroperasi jelas akan mengakibatkan pemborosan,” papar Erick, dalam Orasi Ilmiah di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021).

Tak berhenti sampai disini, Erick menyatakan bahwa penutupan BUMN sakit masih akan terus dilakukan pemerintah bagi BUMN yang tidak beroperasi, dan sudah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Meski banyak BUMN yang ditutup, ia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja di BUMN.

“Langkah ini akan terus kita lakukan sebagai langkah efisiensi dan tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan,” kata dia.

Tak hanya penutupan BUMN, efisiensi juga harus dilakukan di masing-masing perusahaan pelat merah guna meningkatkan kinerjanya.

Erick mencontohkan saat ini berbagai bank BUMN sudah melakukan penutupan kantor cabang di berbagai daerah karena sektor keuangan sudah banyak beralih ke layanan digital.

“Meski bank itu menutup kantor cabangnya tapi kan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi pekerjaannya bisa ditambahkan, misalnya keluar untuk menaikkan kinerja sales nasabah,” jelas Erick.

Pemerintah Dorong Penutupan BUMN Sakit

Sebelumnya, Erick Thohir sudah menyampaikan rencana penutupan 7 perusahaan milik negara yang berasal dari beragam industri, mulai dari penerbangan hingga konstruksi.

Ia menyatakan pemerintah perlu memberikan kepastian bagi BUMN yang tak beroperasi apakah masih perlu dilanjut atau disetop secara total.

Menurutnya, jika BUMN tersebut dibiarkan dalam kondisi ‘hidup segan mati tak mau’ justru merupakan hal zalim karena tidak memberikan kepastian.

Adapun perusahaan yang masuk daftar pembubaran itu yakni PT Industri Gelas, Maskapai Merpati Nusantara Airlines, PT PANN, PT Istaka Karya, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan PT Industri Sandang Nusantara. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!