Connect with us
PERTAMINA

Asuransi

Soal Bumiputera dan Jiwasraya, OJK Dicecar DPR

MediaBUMN

Published

on

Bumiputera

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisi XI DPR RI mempertanyankan persoalan Asuransi Jiwasraya (Persero) dan AJB Bumiputera ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11).

Tak hanya Jiwasraya dan Bumputera, Komisi XI juga mempertanyakan kinerja OJK selama ini. Terlebih, OJK adalah pengawas sekaligus regulator industri keuangan tersebut dianggap tak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpa Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera, bahkan Bank Muamalat.

Kritikan tersebut datang dari banyak anggota Komisi XI yang hadir dalam rapat kerja dengan OJK Senin siang.

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakun mempertanyakan terkait permasalahan yang melanda perusahaan BUMN dan swasta tersebut.

“Ini kita lihat lebih ke dalam telah seberapa jauh pengawasan yang dilakukan OJK.. Telah lama kita menanti ini,” katanya.

“Kenapa saya berbicara seperti ini? Sebab, saya ini termasuk orang yang sudah memberikan waktu yang cukup kepada OJK supaya masalah-masalah ini tidak noise di publik,” tambahnya.

Demikian juga cecaran yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat.

Ia juga mencecar fungsi dari OJK selama ini. Sebab menurutnya ia ikut membentuk OJK sejak awal.

Maka dari itu hingga mengetahui ada persoalan Jiwasraya dan AJB Bumiputera hingga Bank Muamalat ini membuatnya kecewa. Apalagi diketahui saat ini tengah ada banyak permasalahan pelik yang timbul.

“Kalau masalah yang terjadi sekarang ini asuransi Bumiputera, Jiwasraya, Bank Muamalat ini sampai muncul, kemana fungsi OJK selama ini?” tanyanya.

“Pengawasannya ini ada di mana? Karena perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak akan jalankan usahanya jika tak ada izin dari OJK,” tambahnya.

Kendati demikian, Vera mengusulkan untuk diadakannya badan supervisi yang mengawasi OJK.

Hal ini dikarenakan menurutnya, OJK selama ini telah menjadi suatu badan yang super body.

“Saya ingin diadakan badan super visi OJK. Karena siapa yang akan mengawasi OJK nantinya, ini juga demi tidak terjadi kegagalan seperti ini di kemudian hari,” saranya.

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian juga mengingatkan OJK bahwa tugasnya sangat berat.

Apalagi saat ini yang dihadapi perusahaan pelat merah yang notabenenya ada uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kok bisa terjadi hal demikian, ingat ada dua asuransi besar milik BUMN, uang rakyat itu yang terancam,” tandasnya. []

Asuransi

Pemegang Polis Jiwasraya Akan Dipindahkan ke Nusantara Life

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemegang polis

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemegang polis asuransi Jiwasraya rencananya akan dipindahkan ke perusahaan asuransi baru bentukan BUMN, yaitu PT Nusantara Life. Sementara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang masih bermasalah akan disetop bahkan ditutup.

Kementerian BUMN mengatakan, aad peluang bagi pemerintah untuk menutup asuransi Jiwasraya sebagai konsekuensi dari pembentukan PT Nusantara Life.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, usai rapat kerja bersama Panja Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/7/2020).

Menurutnya, jika penutupan Jiwasraya dilakukan, maka semua nasabah Jiwasraya sudah memindahkan polisnya ke Nusantara Life.

“Ya, pada akhirnya Jiwasyara tutup. Tapi kami harapkan seluruh pemegang polis Jiwasyarat mau untuk pindah. Karena yang Jiwasraya memang tidak ada pesertanya. Jadi polis-polis di Jiwasraya yang telah direstrukturisasi akan dibawa ke Nusantara Life,” ujarnya.

Kartika menjelaskan, mulai bulan depan, pihaknya akan memulai negosiasi dengan para pemegang polis Jiwasraya secara terbuka. Namun proses realisasi pemindahan polis ini kemungkinan bisa dilakukan hingga Desember 2021 mendatang.

Pemindahan pemegang polis Jiwasraya ke Nusantara Life saat ini belum bisa dijalankan lantaran masih menunggu suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Kartika belum bisa menyebutkan berapa jumlah PMN yang diperlukan untuk menopang restrukturisasi karena saat ini masih hahap penghitungan dan perincian.

“Kenapa Nusantara Life butuh PMN, karena saat ini ekuitas Jiwasraya sudah minus hingga Rp 35,9 triliun. Dengan kondisi ini tidak mungkin dibentuk perusahaan baru tanpa dana bantuan,” ungkapnya.

Kartika mengatakan jika pemegang polis Jiwasraya mau memindahkan kepemilikannya ke Nusantara Life, maka mereka harus bersedia menyesuaikan tingkat imbal hasil.

“Karena imbal hasil yang ditawarkan Jiwasraya selama ini sangat tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di pasar. Kalau bunganya sekarang 12 persen hingga 13 persen, harus turun ke bunga normal di kisaran 6 hingga 7 persen,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah telah memulai pembentukan asuransi baru Nusantara Life, yang nantinya berada di bawah holding asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Sementara Jiwasyara kemungkinan besar akan ditutup lantaran perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu terjerat kasus gagal bayar.

Gagal bayar Jiwasraya sudah terungkap ke publik sejak akhir tahun 2018, saat itu Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis yang jatuh tempo nasabah saving plan sebesar Rp802 miliar. []

Continue Reading

Asuransi

Penerbitan Polis dan Klaim Jasindo Makin Cepat

EKO PRASETYO

Published

on

Penerbitan polis

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerbitan polis dan penanganan klaim PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mengalami percepatan saat penerapan kerja dari rumah atau work from home.

Direktur Utama Jasindo Didit Mehta Pariadi mengatakan, peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) selama masa WFH membuat proses bisnis menjadi lebih ringkas.

Meski begitu, diakui operasional cukup terkendala jika dibandingkan dengan aktivitas di kantor seperti pada umumnya.

Menurut Didit, pihaknya telah mencatatkan percepatan penerbitan polis Jasindo melalui pemanfaatan teknologi informasi dan menggandeng pihak lain untuk bekerjasama.

“Penerapan work from home justru mempercepat operasional bisnis, mulai dari penerbitan polis hingga klaim. Upaya selanjutnya adalah memaksimalkan klaim dan proses-proses bisnis lainnya. Sampai saat ini Jasindo baru memanfaatkan digitalisasi terkait dengan penerbitan e-polis dalam kerja sama dengan lembaga pembiayaan dan perbankan,” ujarnya, Minggu (5/7/2020).

Didit menjelaskan, sebelum penyebaran virus corona, pihaknya sudah menyiapkan upaya percepatan operasional bisnis perusahaan. Namun, pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia membuat perseroan harus melakukan percepatan.

“Pandemi Covid-19 membuat peranan digitalisasi proses menjadi lebih penting Adanya pandemi Covid-19 ini memaksa aktivitas perkantoran dialihkan ke rumah membuat pemanfaatan TI itu menjadi semakin wajib. Maka upaya percepatan operasional salah satunya adalah pengembangan sistem teknologi informasi,” kata dia.

BUMN ini juga mulai menyusun langkah-langkah untuk menyederhanakan proses penerbitan polis maupun klaim.

Seluruh proses dalam alur penerbitan polis dapat dipercepat dengan pemanfaatan teknologi, mulai dari pemasaran, teknik atau akseptasi, dan keuangan.

“Percepatan operasional bisnis ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga kinerja asuransi umum di tengah perlambatan yang sedang terjadi akiabt pandemi Covid-19,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pada kuartal I 2020, industri asuransi umum mencatatkan perlambatan perolehan premi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI memproyeksikan asuransi umum akan mencatatkan kinerja negatif 15 persen–25 persen sepanjang tahun ini.

Bahkan pada skenario terburuk, kinerja negatif diperkirakan bisa mencapai 30 persen akibat pandemi Covid-19.

Trinita Situmeang selaku Wakil Ketua Bidang Statistik dan Riset AAUI menjelaskan, perlambatan kinerja ini masih berpotensi terjadi sepanjang tahun 2020 lantaran pandemi yang menghambat laju ekonomi nasional.

“Dari hasil studi di AAUI, kami mempertimbangkan angka yang ada, pertumbuhan hingga akhir tahun diprediksi berkisar 15 persen–25 persen,” ujarnya. []

Continue Reading

Asuransi

Jaminan Kredit, Pegadaian dan Askrindo Syariah Jalin Kerjasama

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Jaminan kredit

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jaminan kredit bagi masyarakat terus dioptimalkan oleh BUMN, di antaranya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) dan PT Pegadaian (Persero).

Kedua BUMN di sektor jasa keuangan ini menjalin kerjsama dalam hal jaminan kredit dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Jaringan dan Penjualan PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, dan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Supardi Najamuddin.

Menurut Supardi, kerjasama ini akan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Induk, dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan untuk beberapa produk turunan.

Seperti penjaminan kredit pembiayaan kendaraan bermotor, penjaminan pembiayaan kepemilikan emas, dan penjaminan pembiayaan multiguna.

“Adanya sinergi yang dibangun ini kami sangat berharap lebih mempererat hubungan kerja sama dan saling memberikan solusi baik bagi Pegadaian maupun Askrindo Syariah,” kata Supardi, dalam keterangan resmi Rabu (1/7/2020).

Supardi menjelaskan, beberapa produk yang akan menjadi turunan dari kerja sama kedua BUMN ini yaitu Penjaminan Arrum Haji, Penjaminan Arrum BPKB, Penjaminan Pembiayaan gadai syariah (RAHN), dan penjaminan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin memiliki kendaraan bermotor dan penjualan emas batangan.

Ia memastikan kerjasama ini akan berjalan optimal dengan dukungan jaringan Askrindo Syariah yang luas yakni memiliki 32 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan dukungan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) selaku pemegang mayoritas saham Askrindo Syariah, kami harapkan pada 2020 ini Askrindo Syariah dapat mencapai target perusahaan secara optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, untuk mencapai target ujroh, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai strategi.

Seperti meningkatkan penjaminan dalam bidang kesehatan, industry, telekomunikasi, dan sektor lainnya yang masih menguntungkan.

Saat ini realisasi ujroh yang diperoleh Askrindo Syariah berasal dari beberapa produk Kafalah di antaranya Kafalah Pembiayaan Produktif, Kafalah Bank Garansi, dan Kafalah Pembiayaan Konsumtif.

“Kondisi pasar penjaminan saat ini masih ada harapan di beberapa industry, terutama di bidang penjaminan pembiayaan produk kesehatan, telekmunikasi dan food processing. Sekarang yang perlu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan inovasi produk, efisiensi dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang potensial,” tutupnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!