Connect with us
PERTAMINA

Ekonomi Review

Sistem Keuangan Triwulan II 2018 Masih Stabil

MediaBUMN

Published

on

Sistem Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Triwulan II 2018 tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.

Kondisi ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan selam Triwulan II tahun 2018 serta mempertimbangkan perkembangan hingga tanggal 20 Juli 2018.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam konferensi pers bersama anggota KSSK lainnya yaitu Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di Aula Djuanda, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini.

“Selama Triwulan II tahun 2018 ini dan dengan mempertimbangkan hingga tanggal 20 Juli 2018, KSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan II Tahun 2018 tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan yang berasal dari global,” tegas Ketua KSSK.

Beberapa indikator fundamental stabilitas sistem keuangan pada Triwulan II 2018 tetap terjaga ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, cadangan devisa yang masih memadai, tingkat defisit APBN yang terkendali, surplus keseimbangan primer serta kinerja perbankan yang membaik.

Namun demikian, KSSK mencermati adanya tekanan pada nilai tukar dan surat berharga negara akibat Fed Fund Rate dan perang dagang Amerika Serikat dengan mitra dagang utamanya.

“Meskipun demikian, KSSK mencermati adanya tekanan pada nilai tukar dan surat berharga negara terutama yang berasal dari expektasi lanjutan dari kenaikan Fed Fund Rate dan sentimen dari perang dagang antara Pemerintah Amerika Serikat dengan mitra dagang utamanya,” jelasnya.

Oleh karena itu, KSSK akan terus melakukan asessment dan melakukan mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. []

Ekonomi Review

Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Harus Berjalan Beriringan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemulihan Ekonomi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemulihan Ekonomi yang dirancang melalui program PEN harus sejalan dengan penanganan wabah Covid-19 yang hingga kini masih terjadi.

Tim pelaksana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus menjalankan kepentingan dari kedua aspek ini sekalgisu, yaitu ekonomi masyarakat kembali bertumbuh, namun angka penularan virus corona harus bisa ditekan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, perbaikan ekonomi dan penanganan kesehatan harus berjalan beriringan dan menjadi prioritas oleh tim PEN.

“Dengan kondisi hari angka positif covid-19 masih terus berrtambah, maka kedua hal tersebut harus berjalan seiringan,” ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Erick Thohir sendiri resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19.

Menurut Erick, pemisahan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti makna new normal atau kenormalan, sehingga melakukan berbagai aktivitas secara bebas tanpa menerapkan protokol kesehatan.

“Hal inilah yang membuat jumlah kasus terinfeksi covid terus bertambah. Jika hal ini tidak segera dibenahi, bisa terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19. Hal itu jelas sangat berdampak terhadap sektor pertumbuhan perekonomian nasional,” kata dia.

Karena itu, Presiden Joko Widodo telah memutuskan tim yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi digabung di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara Erick didapuk menjadi ketua pelaksana, pembentukan tim ini tercantum dalam peraturan presiden (PP).

Penggabungan ini dilakukan agar kedua tim tersebut melakukan upaya dan program yang seiring sehingga hasilnya semakin baik.

Erick pun menyampaikan berbagai targat prioritas dari tim khusus bentukan presiden RI tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tugas Menteri BUMN adalah melakukan koordinasi antara Tim PEN dan dan Satgas Penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim atau Gugus Tugas Penanganan covid-19, Doni Manardo mengatakan, sesuai arahan presiden, pihaknya akan meningkatkan upaya bersama untuk melakukan sosialisasi perubahan perilaku masyarakat.

Kolaborasi dari berbagai pihak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadarandan kepatuhan publik.

“Kalau kepatuhan masyarakat semakin membaik, kita yakin kasus positif corona bisa berkurang. Untuk itu, kami meminta masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar pandemi covid-19 tidak semakin meluas dan perekonomian nasional bisa segegara pulih,” jelas Doni. []

Continue Reading

Ekonomi Review

Sektor Jasa Diprediksi Turun Hingga Akhir Tahun

EKO PRASETYO

Published

on

Sektor jasa

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Sektor jasa diprediksi akan berkontribusi cukup rendah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020.

Sektor yang berperan besar dalam peningkatan ekonomi di masa new normal ini akandatang dari sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan.

Sektor sekunder seperti manufaktur, konstruksi, listrik, gas dan air diprediksi tanpa pertumbuhan alias stagnan.

Hal ini diungkapkan Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Ryan Kiryanto dalam diskusi virtual yang digelar akhir pekan ini.

“Sektor jasa disebut juga sektor tersier seperti perdagangan, transportasi dan gudang, infokom, jasa keuangan dan asuransi, pariwisata, dan lain-lain. Sektor jasa kontirbusinya akan mengecil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2020 mendatang,” jelas dia.

Menurut Ryan Kiryanto di masa sebelum Covid-19, kontribusi dari sektor jasa masih tinggi sekitar 4,26 persen yaitu pada Kuartal I-2020.

Sementara kontribusi sektor primer hanya sebesar 0,18 persen dan sektor sekunder 2,38 persen.

“Tetapi kami memprediksi pada kuartal II dan III nanti, bahkan mungkin sampai kuartal IV, kondisi ini akan berubah. Kontribusi sektor primer akan naik, sektor sekunder stagnan, dan kontribusi jasa atau tersier akan mengecil,” jelas Ryan.

Prediksi ini didasari pada kondisi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemic covid-19 di sejumlah wilayah.

Sektor Jasa Melemah

Kemudian di kuartal III dan IV 2020, Ryan menilai konsumsi masyarakat masih belum optimal, sehingga pembelian barang-barang tahan lama masih akan melemah.

Ia mencontohkan sektor pariwisata yang terdampak cukup parah akibat pandemic, sehingga pemulihannya akan berjalan lama.

“Sektor pariwisata ini recovery-nya agak ketinggalan dibandingkan sektor yang lain karena memang begitulah keadaannya,” kata Ryan.

Melemahnya permintaan di sektor jasa ini, sambung dia, juga tergambar dari tingkat inflasi dalam dua bulan terakhir (Mei-Juni 2020) yang dinilai tidak normal.

Biasanya inflasi di moment Ramadan dan Idul Fitri selalu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasanya. Sementara BPS mencatat pada Mei inflasi 0,07 persen, dan Juni sebesar 0,18 persen.

“Inflasi yang amat rendah selama dua bulan ini bisa dibilang tidak normal, karena bulan kemarin inflasinya jauh di bawah inflasi historis. Kalau kondisi ekonomi bagus seperti tahun lalu, pasti inflasi bulanan Mei dan Juni naik, lebih tinggi dari inflasi bulanan yang lain,” tandasnya.

Menurut Ryan, ada dua hal yang menyebabkan dua bulan terakhir inflasi sangat rendah.

“Pertama karena banyak masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk membeli lantaran tak lagi bekerja atau kena PHK. Kedua, bagi yang punya cukup uang, kegiatan konsumsi masih terbatas karena adanya berbagai pembatasan sosial,” tutupnya. []

Continue Reading

Ekonomi Review

Kebutuhan Uang Kartal Lebaran Ini Diprediksi Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Kebutuhan uang kartal

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kebutuhan uang kartal pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri tahun ini diprediksi akan mengalami penurunan signifikan. Hal ini menyusul adanya larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri untuk mencegah penularan virus corona.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim menyampaikan, pada 2019 lalu kebutuhan uang kartal saat Ramadan dan Idul Fitri mencapai Rp 192 triliun. Sementara di tahun ini diproyeksikan hanya mencapai Rp 158 triliun atau turun 17,70 persen.

“Bank Indonesia (BI) memprediksi kebutuhan uang kartal untuk periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020 akan berkurang sekitar 17,70 persen. Untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020, BI telah menyiapkan uang kartal sebanyak Rp 158 triliun untuk didistribusikan ke seluruh wilayah,” kata Marlison Hakim, Kamis (30/20/2020).

Dari total Rp 158 triliun yang disiapkan, sebanyak 90,09 persen merupakan uang pecahan besar, 9,86 persen uang pecahan kecil kertas, dan 0,05 persen uang pecahan kecil logam. Marlison mengatakan, selain karena larangan mudik, penurunan kebutuhan uang kartal juga dipicu oleh libur Idul Fitri yang dialihkan ke akhir tahun 2020. Sehingga jumlah hari libur dari semula 12 hari menjadi 5 hari.

“Alasan lainnya karena ada pekerja swasta tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Khusus Aparatur Sipil Negara, serta anggota TNI dan Polri. THR diberikan kepada golongan eselon 3 ke bawah,” ungkapnya.

Adapun kebutuhan uang tunai tertinggi saat Ramadan dan Idul Fitri tahun ini terjadi di daerah Jabodetabek yang diprakirakan sebesar Rp 38 triliun. Untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, BI tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.

Terkait adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah, Marlison mengatakan tahun ini penukaran uang tidak lagi dilakukan di ruang publik. BI juga melakukan penyesuaian terkait penukaran uang untuk mencegah penyebaran covid-19. Kegiatan penukaran uang bisa dilakukan di 3.742 kantor cabang bank di seluruh Indonesia yang telah bersinergi dengan BI.

“Penukaran uang sudah bisa dilakukan mulai 29 April hingga 20 Mei 2020,” kata dia.

Selain itu, BI juga telah menerapkan kebijakan karantina setoran uang yang masuk ke BI selama 14 hari sejak diterima di khazanah. Karantina ini diberlakukan mulai 16 Maret lalu hingga saat ini. Jumlah Uang Rupiah Layak Edar (ULE) yang telah melewati masa karantina sebesar Rp 31,7 triliun. Sedangkan untuk jumlah uang yang masih dikarantina yaitu setoran bank tanggal 10 -24 April sebesar Rp 22,7 triliun. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM