Connect with us
PERTAMINA

Finansial

Sinergi BNI Gandeng bank bjb Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah

MediaBUMN

Published

on

Sinergi BNI

Sinergi BNI atau PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama bank bjb dalam rangka menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP. Untuk satuan kerja lembaga daerah yang telah menjadi nasabah bank.

Kerja sama tersebut selangkah lebih maju dalam pemenuhan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana Kementerian Keuangan dengan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mewajibkan pembayaran.

Dengan menggunakan KKP bisa diimplementasikan kepada semua satuan kerja Kementerian dan Lembaga mulai dari 1 Juli 2019. Aturan dalam penggunaan KKP ini merupakan salah satu bentuk dukungan kedua untuk mewujudkan program cashless society.

Sinergi BNI dan bank bjb tersebut direalisasikan melalui Nota Kesepahaman atau MoU yang ditandatangani oleh Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan BNI. Serta Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb.

Selain itu, juga melalui Perjanjian Kerja Sama atau PKS Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh Okki Rushartomo selaku pemimpin Divisi Bisnis Kartu BNI. Bersama dengan Neneng Hayati selaku pemimpin Divisi Transaction & Internasional Banking bank bjb.

Sinergi BNI Dorong Kinerja

Pada acara tersebut turut hadir pula Wibawa Pram Sihombing. Yakni selaku Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terpilihnya BNI oleh bank bjb didukung oleh catatan sukses perusahaan dalam mewujudkan layanan perbankan yang berbasis digital di Indonesia.

Telah teruji sangat baik, bisa digunakan dalam mendukung optimalisasi. Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah atau Pemda. Salah satunya yakni dalam penerapan konsep Smart City. Dan pada pengelolaan keuangan pemda oleh BNI itu, di antaranya diberikan pada pengelolaan sistem pajak online. Yakni e-PBB, e-PDAM, e-Samsat, serta e-Retribusi.

Sinergi BNI dan bank bjb tersebut merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia, yang menjadi bagian dari sinergi antara BUMN bersama BUMD. Serta menjadi salah satu bentuk kesiapan dan dukungan terhadap program pemerintah.

Kerja sama dengan pemerintah daerah selama ini sudah terjalin dalam bentuk optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Serta dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan simplifikasi dan modernisasi anggaran.

“Dengan penggunaan KKP ini bakal membantu pemerintah dalam meminimalisasi uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi (adanya) potensi fraud dari transaksi secara tunai. Serta mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan (yang ada),” tutup Adi Sulistyowati. []

Perbankan

bank bjb 23 FOODAY Surprizes Tawarkan Promo Belanja di 23 Paskal Shopping Center Bandung

MediaBUMN

Published

on

FOODAY Surprizes

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bagi para konsumen 23 Paskal Shopping Center Kota Bandung, bank bjb menggelar promo food bazaar “23 FOODAY Surprizes”. Promo transaksi kuliner dengan bonus voucher belanja tersebut berlangsung pada 5 hingga 11 April 2021, setiap pukul 11.00-20.00 WIB di Atrium 23 Paskal Shopping Center.

Promo tersebut berlaku untuk pembelian berbagai merchant kuliner di lingkungan mal. Dengan melakukan transaksi di merchant kuliner sebesar Rp100.000, pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan potongan harga hingga memperoleh voucher belanja senilai Rp50.000 (tidak berlaku kelipatan).

Syaratnya, pengunjung harus melakukan transaksi lewat layanan digital banking bank bjb, yakni bjb DIGI atau bjb DIGICash. Selain mendapat voucher belanja, pengunjung juga dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti raflle atau undian bank bjb.

Hadiahnya adalah transaksi jam tangan lokal Matoa dengan harga spesial, yakni Rp3.373.

Khusus untuk kesempatan mengikuti raffle, pengunjung tidak harus melakukan transaksi dengan jumlah tertentu. Seluruh pengunjung yang melakukan transaksi di merchant kuliner pilihan dengan bjb DIGI atau bjb DIGICash berhak mengikuti raffle bank bjb dengan hadiah jam tangan Matoa harga miring. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Holding Ultra Mikro Dibentuk, Tuai Pro dan Kontra di DPR RI

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Holding Ultra

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Ultra Mikro yang akan dibentuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai pro dan kontra di kalangan DPR RI.

Sebagai anggota dewan menyatakan setuju, namun ada juga yang menolak karena menilai Holding Ultra Mikro akan merusak bisnis BUMN yang sudah berjalan.

Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI menilai pembentukan holding BUMN ultra mikro sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak karena dinilai akan membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

Maka ia menyarankan pembentukan Holding Ultra Mikro perlu dilakukan percepatan guna membantu pemulihan sektor UMKM.

“Jadi holding BUMN ini kami yakin tidak akan memutus bisnis para anggota Holding. Seperti BRI, Pegadaian maupun PNM. Karena mereka akan berada dalam satu payung yang terintegrasi,” ujarnya, Kamis (8/4/2021)

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pembentukan Holding ini juga sudah didukung oleh Komite Privatisasi.

Sehingga kehadiran holding BUMN ultra mikro dipastikan berdampak positif dalam menghimpun dana murah masyarakat untuk diputar menjadi modal pembiayaan pelaku UMKM.

Selain itu, holding ini juga akan mempercepat proses digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau UMKM dan usaha mikro di berbagai daerah.

“Jadi selain mendapatkan dana murah bagi UMKM, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif karena sudah didukung keunggulan teknologi keuangan yang yang ada di BRI. Ini kan bisa dimanfaatkan secara terintegrasi dan menciptakan basis informasi dalam melihat perkembangan UMKM,” ungkapnya.

Namun hal berbeda disampaikan oleh Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI yang justru menilai holding Ultra Mikro bukan langkah yang tepat untuk dijalankan oleh Kementerian BUMN.

Menurutnya, pembentukan holding BUMM tidak tepat karena justru akan berdampak negatif bagi kepentingan negara dan bisa dinilai akan mengesampingkan kewenangan rakyat.

Dijelaskannya, holding ultra mikro akan membuat ketimpangan di antara ketiga BUMN, karena yang jadi pemimpin adalah BRI.

“Berarti yang naik kan hanya BRI saja, karena yang lain jadi anggota. Jadi ketidakadaan kepemilikan justru dapat mengakibatkan aset negara dan kepentingan rakyat terganggu. Ini kan sudah diatur dalam Undang Udang Dasar,” kata Anis dalam diskusi virtual, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, jika dilihat berdasarkan latar belakang pembentukan holding tersebut karena pemerintah ingin agar pelaku usaha kecil bisa naik kelas.

Namun ia menilai, alasan ini membuat seolah yang bermasalah hanyalah soal permodalan untuk UMKM.

“Padahal untuk meningkatkan kemampuan UMKM itu ada banyak hal yang harus dibenahi. Bukan hanya masalah keuangan atau permodalan saja. Yang paling penting itu, peningkatan kualitas SDM-nya juga harus dibantun dan akses pemasarannya, termasuk penggunaan teknologinya,” kata dia. []

Continue Reading

Perbankan

bank bjb Selenggarakan RUPST Tahun Buku 2020

MediaBUMN

Published

on

RUPST

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2020 di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (6/4/2021). RUPST tersebut memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Dengan agenda tersebut, RUPST juga sekaligus memberikan pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Buku 2020.

Kegiatan RUPST ini dihadiri oleh 33 Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Banten atau kuasanya serta para pemegang saham publik. Dilakukan pula persetujuan atas penetapan penggunaan sebagian laba bersih Perseroan untuk pembayaran dividen, yakni sebesar Rp 941,97 miliar atau sebesar Rp 95,74 per lembar saham. Angka tersebut setara dengan 56% dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh bank bjb di Tahun Buku 2020, yaitu sebesar Rp 1,7 triliun.

Selain itu, dilakukan pula penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan, persetujuan atas pembaharuan Rencana Aksi Perseroan, persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan penyesuaian Remunerasi Pengurus Perseroan.

RUPST juga telah memberikan kuasa dan kewenangan kepada bank bjb dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola yang baik untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tahun 2020.

Sesuai dengan keputusan RUPST, terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb, sehingga setelah ditutupnya RUPST ini maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Independen : Farid Rahman
Komisaris : Muhadi
Komisaris : Dedi Taufik*
Komisaris Independen : Fahlino F. Sjuib
Komisaris Inependen : Tubagus Raditya Indrajaya*

DIREKSI
Direktur Utama : Yuddy Renaldi
Direktur Konsumer dan Ritel : Suartini
Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
Direktur Operasional : Tedi Setiawan
Direktur Keuangan : Nia Kania
Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna*
Direktur Information Technology, Treasury & International Banking : Rio Lanasier

*terhitung sejak ditutupnya rapat ini dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski di tengah gejolak pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global, bank bjb tetap mampu bertumbuh dengan sangat baik dimana industri perbankan nasional mengalami penurunan sebesar -33,08%. Sepanjang 2020, bank bjb berhasil mencatatkan perolehan laba dan kinerja yang positif, ditunjukan lewat perolehan laba bersih yang naik sebesar Rp 126 miliar atau tumbuh sebesar 8,0% year on year (y-o-y), atas pencapaian ini pertumbuhan bank bjb mampu tumbuh di atas rata-rata industri perbankan nasional maupun pertumbuhan di kelompok Bank Pembangunan Daerah yang pertumbuhannya sebesar 5,64%.

Kinerja yang positif tersebut juga menghantarkan bank bjb untuk meraih berbagai penghargaan dari sejumlah lembaga. Sepanjang 2020, tercatat sebanyak 60 penghargaan berhasil disabet bank bjb. Ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari kerja keras seluruh insan bank bjb dalam berkontribusi menjadi penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah. Prestasi yang telah diraih diharapkan mampu menjadi pemicu semangat bagi bank bjb untuk menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!