Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Semester I 2019 Pertamina Penuhi Komitmen Pengeboran

MediaBUMN

Published

on

Pertamina

Pertamina terus menjaga produksi migas nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pemerintah yang tertuang dalam APBN. Hal ini tercermin dari konsistensi perseroan dalam melakukan pengembangan sumur minyak dan gas (migas) serta langkah ekplorasi lainnya.

Pertamina melalui dua anak usaha hulu, pada semerster I tahun 2019 berhasil melakukan pengboran terhadap 5 sumur eksplorasi dari 10 sumur eksplorasi yang dibor oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di tanah air.

Sementara itu, untuk pengeboran sumur pengembangan, perusahaan pelat merah ini berhasil menyelesaikan 118 sumur dari 158 sumur pengembangan yg dibor seluruh KKKS di Indonesia.

Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan Samsu mengatakan bahwa pengeboran dan pengembangan sumur eksplorasi Pertamina mendominasi pengeboran pada semester I tahun 2019.

“Pengeboran eksplorasi mencapai 50 persen dari realisasi nasional. Kemudian untuk sumur pengembangan kami telah merealisasikan 74 persen dari total realisasi pemboran sumur oleh seluruh KKKS,” ujarnya.

Menurutnya, capaian target sumur eksplorasi serta pengembangan sumur tersebut didukung oleh investasi yang dilakukan oleh Pertamina di sektor hulu yang cukup signifikan.

Adapun nilai investasi perusahaan di tahun 2019 mencapai US$2,6 Miliar atau sekitar 60 pesen dari keseluruhan investasi Pertamina pada RKAP tahun 2019 yang mencapai US$4,2 miliar. Investasi di sektor hulu tersebut, tambah Dharmawan bahkan diproyeksikan akan meningkat hingga US$3 Miliar.

“Kami berkomitmen penuh untuk melakukan pengeboran secara masif di tahun ini,” tutup Dharmawan. []

Energi & Tambang

Kilang Pertamina Dikebut, 2026 Tak Perlu Impor BBM

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Kilang Pertamina

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kilang Pertamina yang baru dalam waktu dekat akan kembali dibangun, yaitu dua kilang minyak baru (Grass Root Refinery/GRR) di Bontang dan Tuban.

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) juga tengah berupaya mengembangkan kapasitas kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) eksisting di Cilacap, Dumai, Balikpapan, dan Balongan.

Dengan terbangunnya proyek-proyek minyak tersebut, Indonesia ditargetkan tidak lagi melakukan impor BBM pada tahun 2026 mendatang.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mohammad Hidayat mengungkapkan, di tahun 2019, Indonesia masih mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Jumlah mencapai 24,7 juta Kilo Liter (KL) atau 33 persen kebutuhan nasional, sedangkan produksi BBM dari kilang dalam mencapai 50,9 juta KL atau 67 persen.

“Ketika seluruh RDMP dan GRR selesai dibangun, berdasarkan prognosa supply dan demand BBM di tahun 2020 hingga 2026 mendatang, Indonesia akan terbebas dari impor BBM tahun 2026. Saat itu produksi BBM diperkirakan 87,4 juta KL, sementara kebutuhan atau demand mencapai 85,1 juta KL,” kata Mohammad Hidayat, Senin (1/6/2020).

Prognosa Proyek Kilang Pertamina

Hidayat mengatakan, Pemerintah telah menyusun prognosa kebutuhan BBM nasional dengan asumsi kenaikan permintaan sebesar 3,16 persen per tahun.

Prognosa dihitung berdasarkan ketersediaan data dan proyek-proyek kilang yang sedang dibangun dan akan rampung, serta hasil produksi yang didapat untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Dari hasil perhitungan tersebut, produksi BBM pada tahun 2020-2021 diperkirakan stagnan, namun kebutuhan tetap meningkat.

“Dua tahun pertama, kami perkirakan produksi BBM dari kilang-kilang dalam negeri masih stagnan. Sementara demand tetap tumbuh 3,16 persen per tahun mengacu pada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara di tahun 2022, diperkirakan ada penambahan produksi BBM dari RDMP Balongan.

Saat itu, produksi BBM dalam negeri diperkirakan mencapai 47,8 juta KL dan impor BBM mencapai 25,9 juta KL.

Kemudian tahun 2023 RDMP Balikpapan ditargetkan sudah rampung dan akan menyumbang tambahan produksi BBM, sehingga total produksi mencapai 57,5 juta KL dan impor turun menjadi 25 juta KL.

Di tahun 2024, kebutuhan BBM diperkirakan 80 juta KL, produksi BBM tetap 57,5 juta KL dan impor 25,9 juta KL.

Lalu di tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan BBM nasional sebesar 82,5 juta KL, sementara produksi BBM mencapai 68,1 juta KL dan impor 13,4 juta KL, sehingga Impor BBM akan turun drastis.

“Penurunan impor BBM ini lantaran terdapat tambahan produksi BBM dari GRR Bontang. Maka di tahun 2026, diharapkan ada tambahan produksi dari RDMP Cilacap dan GRR Tuban. Dengan rampungnya proyek kilang Pertamina ini, Indonesia tidak perlu impor BBM lagi,” ujar Hidayat.

Percepat Proyek Kilang Pertamina

Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 masih melanda yang juga berdampak pada penurunan demand BBM, Pertamina tetap berupaya menuntaskan proyek strategis nasional.

Langkah ini sesuai amanah dari Pemerintah, termasuk merampungkan pembangunan kilang Cilacap sebagai bagian dari proyek RDMP/GRR.

“Pertamina tetap menjalankan rencana investasi yang telah tertuang dalam RKAP, sekaligus mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan kilang sesuai amanah Pemerintah,” ujar Usman.

Untuk mewujudkan hal itu, Pertamina akan memaksimalkan penyelesaian proyek kilang pertamina dan pembangunan kilang baru agar dapat selesai sesuai target yang ditetapkan. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Kilang Cilacap Tetap Dibangun, Pertamina Cari Partner Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Kilang Cilacap

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kilang Cilacap akan tetap melanjutkan pembangunannya oleh PT Pertamina (Persero) meski tanpa bantuan dari perusahaan minyak Arab Saudi Aramco.

Awalnya pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap ini rencananya akan dikerjasamakan dengan Saudi Aramco. Namun hingga akhir April PT Pertamina (Persero) tidak juga mendapatkan kesepakatan untuk pengembangan kilang tersebut.

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan baru, apakah Pertamina akan sanggup melanjutkan pembangunan mega proyek Kilang Cilacap itu secara mandiri.

Diminta tanggapannya, praktisi migas dari Bimasena Energy Team, Ari Soemarno menilai Pertamina akan kesulitan bahkan bisa dikatakan tidak mungkin mendanai sendiri poyek itu tanpa partner baru.

“Pembangunan kilang baik berupa modifikasi atau pembaruan kilang yang ada maupun kilang baru sebelum pandemi Covid-19 sudah sulit dikerjakan. Ditambah dengan adanya pandemi yang membuat kondisi keuangan Pertamina menjadi berat,” ujar Ari Soemarno yang juga Direktur Utama Pertamina, Rabu (27/05/2020).

Terpisah, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebut PT Pertamina sudah melakukan penjajakan dengan partner baru untuk mengembangkan Kilang Cilacap setelah dipastikan tidak ada kerjasama yang terjalin dengan Aramco.

Namun Arya belum menyampaikan siapa partner baru Pertamina menggantikan Saudi Aramco.

“Sudah dilakukan penjajakan oleh Pertamina, tunggu saja, yang pasti partnernya dari luar negeri,” kara Arya Rabu, (27/05/2020).

Fajryah Usman, selaku VP Corporate Communication Pertamina mengatakan Pertamina akan melanjutkan pengembangan Kilang Cilacap secara mandiri sembari tetap mencari partner baru untuk berinvestasi.

Lobi investasi untuk proyek ini, kata Usman sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan Pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Saudi Aramco sejak tahun 2014 untuk berinvestasi di Kilang ini dengan Pertamina.

“Tapi lobi investasi ini tidak kunjung menemui titik temu, hingga akhirnya Pertamina memutuskan untuk mengembangkan Kilang Cilacap secara mandiri,” kata Usman.

Usman menjelaskan, selisih valuasi antara Saudi Aramco dan PT Pertamina menjadi kendala kerja sama. Nilai awal investasi diperkirakan mencapai Rp 78,4 triliun atau US$ 5,6 miliar dengan kurs Rp 14.000 per US$.

Selisih ini awalnya sudah ada kemajuan karena semula valuasi nilai yang diajukan adalah US$ 5,6 miliar, tapi ditawar lagi oleh Saudi Aramco menjadi US$ 2,8 miliar sehingga menimbulkan perbedaan nilai dua kali lipat.

“Jika Kilang Cilacap berhasil direvitalisasi kapasitas produksi minyak dapat terangkat dari 348.000 bpd menjadi 400.000 bpd. Tapi merevitalisasi kilang ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu Pertamina membutuhkan investor yang ditawarkan pada Aramco,” jelas dia. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Harga BBM dan Listrik Segera Turun

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Harga BBM

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan tarif dasar listrik dalam waktu dekat dipastikan akan segara turun. Untuk mendukung kebijakan, pemerintah telah menganggarkan dana kompensasi sebesar Rp 90,42 triliun.

Namun penurunan harga BBM dan listrik ini hanya dikhususkan bagi kalangan dunia usaha, bukan konsumen umum atau rumah tangga. Kebijakan tersebut untuk membantu dunia usaha yang masih terpapar efek pandemi virus corona atau Covid-19.

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sebesar Rp 641,17 triliun. Sebesar 14,1 persen dari total dana PEN itu atau senilai Rp 90,42 triliun disiapkan untuk penurunkan tarif BBM dan listrik bagi dunia usaha.

“Dana itu merupakan kompensasi yang akan diberikan kepada PT Pertamina sebesar Rp 45,42 triliun dan PT PLN senilai Rp 45 triliun,” jelas Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Askolani, Selasa (26/5/2020).

Ia mengatakan, kebijakan kompensasi tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan tahun 2020 ini. Tujuan tak lain untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta perlindungan pada masyarakat. Jika harga BBM dan tarif listrik turun, diharapkan cashflow dunia usaha bisa membaik.

“Begitu juga dengan keberadaan tenaga kerja bisa terjaga dan membuat angka pengangguran tidak bertambah. Jadi ini untuk membantu kelancaran dan kegiatan dunia usaha yang menyangkut hajat rakyat banyak, khususnya penyediaan listrik dan BBM,” kata Askolani.
Namun, kebijakan penurunan harga BBM dan listrik ini masih dalam diproses oleh pemerintah. Setelah mendapatkan penetapan dari Presiden RI Joko Widodo barulah kebijakan ini bisa diterapkan.

Meski ada wacana pemerintah akan menurunkan harga BMM dan tarif listrik, hingga kini harga BBM belum juga turun meski harga minyak dunia mengalami penurunan. Terkait hal ini, Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan alasan yang didapat Ombudsman RI dari keterangan direksi PT Pertamina.

Pertama, harga pokok BBM yang dijual di Indonesia harga adalah sebelum turunnya harga BBM dunia. Jadi kalau dijual dengan harga murah, dapat dipastikan Pertamina akan mengalami kerugian besar. Kedua, harga BBM dunia terus berfluktuasi alias naik turun. Dan ketiga, jika harga BBM diturunkan dan terjadi kerugian besar di pihak PT Pertamina, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

“Sebelumnya Direksi PT Pertamina telah memberikan penjelasan kepada Ombudsman Ombudsman. Yang saya tangkap dari penjelasan Pertamina, ada tiga alasan pokok itu tadi yang membuat harga BBM belum juga turun,” jelas Laode, Selasa (26/5/2020).

Menurut Laode, jika PT Pertamina mengalami kerugian dengan menurunkan harga BBM, maka akan semakin menambah barisan warga bangsa ini yang terkena PHK akibat wabah virus corona jumlahnya saat ini diperkirakan sudah berada di atas angka dua juta orang. Ombudsman pun mengapresiasi PT Pertamina yang hingga saat ini tidak melakukan PHK karyawan. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM