Connect with us
PERTAMINA

Farmasi

Saham Krakatau Medika Dialihkan ke Holding Rumah Sakit BUMN

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Saham Krakatau Medika

MEDIABUMN.COM, Jakarta — Saham Krakatau Medika milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Resmi dialihkan ke PT Pertamina Bina Medika IHC. Pengalihan saham Krakatau Medika ini dilakukan sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN Rumah Sakit yang saat ini memasuki fase II.

Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel, Pria Utama mengatakan, Krakatau Medika merupakan salah satu Rumah Sakit BUMN yang akan diintegrasikan ke dalam anggota Holding Rumah Sakit BUMN.

“Untuk pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN ini, manajemen PT Krakatau Steel, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dan PT Krakatau Bandar Samudera melakukan pengalihan saham kepada Pertamina Bina Medika IHC,” kata Pria Utama, Rabu (12/8/2020).

Selanjutnya Krakatau Steel bersama dua anak usahanya akan memindahkan hak atas saham sebesar 67,86 persen ke Pertamina Bina Medika IHC selaku operator holding.

Saham yang diserahterimakan terdiri dari 6,5 juta saham milik PT Krakatau Bandar Samudera, 9 juta saham milik PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan 11 juta saham milik PT Krakatau Steel.

Nilai transaksi pengalihan 11,12 juta lembar saham yang mewakili 28,5 persen saham Krakatau Medika ini mencapai Rp62,7 miliar.

“Pembayaran transaksi ini akan dilakukan sebagian secara tunai dan sebagian dengan penerbitan sejumlah saham baru oleh Pertamina Bina Medika IHC,” jelas dia.

Kemudian pemasukan KRAS dan dua anak usahanya seluruhnya senilai Rp86,59 miliar.

Setelah transaksi ini selesai, PT Pertamina Bina Medika IHC akan menjadi pemegang saham mayoritas di PT Krakatau Medika.

Diketahui, penandatanganan akta jual beli saham tujuh BUMN pemilik tujuh Rumah Sakit telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan Holding Rumah Sakit BUMN yang berpotensi meningkatkan perannya dalam ketahanan kesehatan nasional.

Erick juga berharap pembentukan holding ini akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah.

“Seharusnya seluruh RS milik BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan, dan dipimpin oleh orang yang ahli di bidang kesehatan. Ini semua sesuai untuk dapat menuju go global,” ungkapnya.

Adapun tujuh BUMN yang telah menyerahkan pengelolaan rumah sakit yaitu PT Krakatau Steel sebagai pemegang saham PT Krakatau Medika, PTPN X sebagai pemegang saham PT Nusantara Medika Utama, PT Pelindo II sebagai pemegang saham PT Rumah Sakit Pelabuhan, dan PT Pelindo III sebagai pemegang saham PT Pelindo Husada Citra. []

Farmasi

Bahan Baku Obat Impor Ditekan, Kimia Farma Target 74 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Bahan baku obat

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bahan baku obat yang selama ini dipasok dari impor luar negeri mulai diturunkan jumlahnya oleh pemerintah.

Penurunan impor  ini ditargetkan hingga tahun 2024 mendatang untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi nasional.

Saat ini perusahaan farmasi di Indonesia masih mengimpor bahan obat parasetamol hingga 7 ribu ton dengan senilai US$32,5 juta.

Namun BUMN Farmasi PT Kimia Farma Tbk. (persero) menyatakan target penurunan impor ini akan menjadi tantangan yang besar dan butuh kerjasama dari berbagai pihak.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno mengatakan, pihaknya menargetkan dapat berkontribusi dalam penurunan impor bahan baku obat (BBO) hingga 74,48 persen pada tahun 2024.

Hal itu merupakan langkah yang dilakukan Kimia Farma untuk mewujudkan Kemandirian Industri Farmasi Nasional.

“Terutama untuk bahan baku obat yang masih mengalami ketergantungan impor cukup tinggi,” ujar Ganti, Minggu (25/10/2020).

Menurutnya, kontribusi Kimia Farma dalam produksi bahan baku obat akan didukung oleh PT Kimia Farma Sungwoon Pharmacopia dan PT Pertamina (Persero) dalam memproduksi parasetamol.

Namun ia belum menyebutkan nilai investasi yang akan dikucurkan oleh Kimia Farma dan Pertamina untuk menggarap industri ini.

Untuk mencapai target di tahun 2024 mendatang, pelaksanaan peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri farmasi menjadi penting.

Namun jika target produksi bahan baku obat berhasil terlaksana, akan menggantikan bahan bahan impor dari luar negeri.

Regulasi Bahan Baku Obat Impor

Untuk diketahui, Kementerian Industri telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi impor bahan baku obat sebesar 35 persen.

Pasalnya sekitar 90 persen dari 200 lebih perusahaan farmasi di dalam negeri masih fokus pada sektor hilir produksi obat-obatan.

Sebelumnya Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang mengatakan pemerintah berupaya menekan impor bahan baku obat.

Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam membuat regulasi dan kebijakan untuk menghadirkan ekosistem industri yang baik.

Dengan begitu, sektor industri farmasi akan lebih mandiri, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus menjadi penarik investasi dari dalam dan luar negeri.

“Terlebih untuk pembuatan obat dan alat kesehatan yang saat ini permintaannya sangat banyak di masa pandemi Covid-19,” ujarnya. []

Continue Reading

Farmasi

Holding BUMN Kesehatan Segera Dibentuk, Ini Bocorannya!

CHRIESTIAN

Published

on

Holding BUMN Kesehatan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN Kesehatan dipastikan akan segera dibentuk, dimana pembentukan perusahaan pelat merah pada klaster kesehatan tersebut akan memperluas holding BUMN pada sektor farmasi.

Dalam acara Ngopi BUMN, Asisten Deputi Bidang Telekomunikasi dan Farmasi Kementerian BUMN Aditya Dhanwantara mengungkapkan bahwa rencana pembentukan holding BUMN kluster kesehatan tersebut sangat penting dilakukan.

Menurutnya sektor farmasi membutuhkan integrasi dengan layanan kesehatan lainnya menjadi alasana yang kuat dalam pembentukan Holding BUMN Kesehatan tersebut.

“Holding BUMN di sektor farmasi nantinya akan diperluas dengan membentuk Holding BUMN Kesehatan, dimana perusahaan di sektor farmasi nantinya akan memberikan layanakan kesehatan seperti Krakatau Medika, IHC Pertamedika serta banyak Rumah Sakit BUMN yang menjadi afiliasi,” jelas Aditya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pembentukan holding pada klaster kesehatan ini membutuhkan beberapa tahapan.

Ia menegaskan jika Kemeterian BUMN tidak bisa serta merta membentuk Holding BUMN Kesehatan, tetapi ada beberapa tahapan kerjasama dengan sesame BUMN, kerjasama operasional, dsb.

“Tidak semudah itu, karena harus melalui sejumlah tahapan,” tambahnya.

Adapun Kementerian BUMN sebelumnya sudah mengesahkan beroperasinya holding farmasi pada awal tahun 2020.

Holding farmasi tersebut diisi oleh tiga perusahaan BUMN yaitu sebagai induk adalah PT Bio Farma (Persero) dengan anggota PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. []

Continue Reading

Farmasi

Harga Vaksin Covid-19 Sekitar Rp200 Ribu, Tiba Bulan Depan

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Harga Vaksin Covid-19

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga Vaksin Covid-19 yang disiapkan PT Bio Farma (Persero) ditetapkan di kisaran Rp200 ribu per dosis.

Vaksin yang dimaksud adalah produksi perusahaan asal China Sinovac, yang akan dikirim ke Indonesia mulai bulan depan.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menilai, kisaran harga vaksin covid-19 ini tidak akan memberatkan pemerintah karena harganya masih terjangkau.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa vaksin produksi Sinovac akan dijual seharga 1,96 dolar AS per dosis, lebih murah dari harga yang ditetapkan Bio Farma.

“Namun isu itu sudah dikonfirmasi oleh Bio Farma, dan dibantah oleh pihak Sinovac,” ujar Honesti, Selasa (13/10/2020).

Honesti menegaskan, Bio Farma sebagai BUMN tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau.

Sehingga bisa memberi perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dari wabah covid-19 yang penyebarannya terus meningkat.

Menurutnya ada beberapa faktor yang menentukan harga vaksin Covid-19, di antaranya nilai investasi dalam uji klinis dari tahap pertama hingga tahap akhir.

Untuk menjamin kualitas vaksin corona yang akan dikirim ke Indonesia, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan meninjau langsung ke pabrik Sinovac.

Tim inspeksi dari Kementerian Kesehatan MUI, dan Bio Farma akan melihat kualitas fasilitas produksi dan mengecek kehalalan vaksin.

Tak hanya di China, tim inspeksi juga akan menegecek fasilitas dan proses produksi vaksin di Bio Farma untuk menyesuaikan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Vaksin Tiba Bulan Depan

Selain dengan Sinovac, Bio Farma juga bekerjasama dengan dua perusahaan China lainnya yakni Cansino, G42/Sinopharm dalam pembuatan vaksin covid-19.

Pemerintah menargetkan, pembelian vaksin dari ketiga perusahaan ini sudah bisa berjalan mulai bulan depan.

Dirut Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, jumlah vaksin yang disanggupi dari ketiga perusahaan berbeda, menyesuaikan kapasitas produksi dan komitmen dengan pembeli lain.

Perusahaan Sinovac menyatakan siap memproduksi 3 juta dosis vaksin hingga akhir tahun 2020, sebanyak 1,5 juta vaksin dikirim di bulan November dan sisanya di bulan Desember.

Kemudian Cansino hanya menyanggupi 100.000 dosis vaksin di bulan November 2020, tapi akan menambah 15 juta vaksin di tahun 2021.

Sementara perusahaan Sinophar akan mengirim 5 juta vaksin di bulan depan, dengan total keseluruhan sebanyak 15 juta vaksin hingga akhir 2020.

Indonesia sendiri butuh sebanyak 320 juta dosis vaksin untuk vaksinasi massal yang diikuti 160 juta penduduk, karena setiap orang akan mendapatkan dua kali suntikan.

“Pemerintah akan memanfaatkan jaringan puskesmas di seluruh daerah yang jumlahnya mencapai 11 ribu puskesmas. Jadi satu puskesmas bisa melakukan minimal 100 kali suntikan yang terus dilakukan bertahap hingga tahun 2022 mendatang,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!