Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Ribut dengan Mendag Soal Impor Beras Bulog, ini Kata Buwas!

MediaBUMN

Published

on

Impor Beras

Impor Beras Bulog saat ini menjadi topik yang memanas dikalangan pemerintah, masyarakat bahkan tidak sedikit elite politik yang ikut mamanasi polemik tersebut. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memiliki pandangan terkait hal ini. Menurutnya Indonesia saat ini tidak membutuhkan beras impor karena cadangan beras sangat melimpah dan aman sampai periode Juni 2019.

“Saking melimpahnya kami sampai sewa gudang dan pinjam gudang milik TNI AU,” ujar pria yang akrab disapa Buwas tersebut.

Di tengah ramai perbincangan terkait dirinya yang tidak sejalan dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, ia menegaskan jika dirinya sudah membentuk tim independen untuk menganalisa kebutuhan beras nasional.

“Tim Independen antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Hasilnya tim menyimpulkan jika kita tidak perlu impor karena cadangan melimpah dan aman sampai Juni 2019,” ungkapnya.

Baca Juga: Stok Beras Bulog Melimpah, Pastikan Tidak Akan Impor

Saat ini, imbuh Buwas, gudang-gudang Bulog sudah menampung beras cadangan sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober yang sebesar 400 ribu ton sehingga Bulog memiliki cadangan beras menjadi 2,8 juta ton.

Adapun dari total cadangan beras tersebut, Bulog telah menghitung dengan cermat bahwa kebutuhan beras untuk Rastra (Beras Sejahtera) hanya terpakai 100 ribu ton, sehingga sampai akhir desember 2018 cadangan beras di gundang Bulog sebesar 2,7 juta ton.

Buwas menambahkan jika hal ini belum ditambah dengan serapan gabah dalam negeri yang jumlahnya pada musim kering mencapai 4 ribu ton per hari. Bulog memperkirakan pada akhir tahun stok bisa mencapai 3 juta ton.

“Saya meyakini dengan stok akhir tersebut Desember plus serapan gabah sampai Juni 2019 maka Indonesia tidak perlu impor. Saya tegaskan bahwa saya tidak ingin berpolemik lagi perlu impor atau tidak karena sudah ada analisa akurat yang yang menyimpulkan sampai Juni 2019 cadangan beras aman,” tutupnya. []

Agrobisnis & Pangan

Produksi Sawit PTPN V Pecah Rekor, Pendapatan Bisa Tembus Rp4,8 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Produksi sawit

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Produksi sawit PTPN V atau PT Perkebunan Nusantara V berhasil mencatat rekor sepanjang sejarah.

Pasalnya, untuk kali pertama dalam sejarah PTPN V, produkditivas tandan kelapa sawit mencapai 23,9 ton per hektare.

Angka produksi sawit itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sejak perusahaan pelat merah itu berdiri.

Chief Executive Officer PT Perkebunan Nusantara V, Jatmiko K. mengatakan, dengan produktivitas sawit itu, PTPN V menjadi salah satu anak perusahaan Perkebunan Nusantara yang berhasil meraih target kinerja yang ditetapkan perusahaan.

Sebagai perusahaan negara, kami memiliki dua bisnis utama yakni sawit dan karet.

“Dari unit Kebun Tamora, PTPN V meraih penghargaan dari holding usaha atas capaian mutu produk, produktivitas, dan indikator lainnya di semester 1 tahun ini. Jadi dari seluruh lingkungan PTPN Group, Tamora menjadi kebun sawit terbaik pertama di Indonesia,” ujar Jatmiko, Sabtu (20/9/2020).

Ia menjelaskan, untuk usaha karet, Tamora menempati posisi terbaik kedua di antara seluruh perkebunan karet di semua perusahaan negara milik negara.

Adapun untuk pabrik kelapa sawit (PKS) Sei Pagar yang ada di kabupaten Kampar juga menjadi PKS terbaik keempat di seluruh pabrik milik Holding Perkebunan Nusantara.

Optimis Produksi Sawit

Menurut Jatmiko, prestasi ini bisa diraih karena keakuratan data yang terus diperhatikan sebagai upaya mengembangkan data berbasis teknologi guna meningkatkan efektifitas pengawasan perkebunan.

Pelaksanaan SOP di perusahaan juga dilakukan secara ketat, tansparansi dan data yang akurat menjadi strategi perusahaan untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Ia pun berharap, kinerja ini akan terus berlanjut dan terus lebih baik ke depan.

“Makanya, proses penanaman, perawatan hingga panen harus terus menjadi perhatian. Sebagai pimpinan PTPN V, saya sangat bangga dengan prestasi ini, semoga ini menjadi pelecut motivasi karyawan dan manajemen untuk mempertahankan kinerja positif dan lebih baik di masa mendatang,” ujar mantan Indonesia Tourism Development Corporation ini.

Pihaknya pun optimistis bisa menjaga tingkat produksi sawit sebesar 24,24 ton per hektar hingga akhir tahun 2020.

Optimisme itu didasari dari hasil produksi sawit dan operasional sejumlah unit kebun sawit dan karet milik PTPN V yang saat ini kondisinya sedang optimal.

Dengan produksi sawit sebesar itu, ditargetkan pendapatan PTPN V bisa menembus angka Rp4,8 triliun, atau mengalami pertumbuhan hingga 16,25 persen dari pendapatan tahun 2019.

Namun target itu, tidak seluruhnya didapat dari kebun PTPN V, karena sekitar 40 persen produksi sawit yang dikelola adalah hasil kebun sawit milik rakyat, baik petani swadaya mapun mitra plasma PTPN V.

“Sinergi ini sejalan dengan upaya perseroan dalam membantu memulihkan ekonomi di daerah setempat, dengan meningkatkan kesejahteraan petani binaan,” tutupnya. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

UMKM Perikanan Dapat Modal dan Pendampingan Dari SIG

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

UMKM Perikanan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – UMKM Perikanan mendapat bantuan modal dan pendampingan usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Pemberian bantuan modal usaha ini sebagai bagian dai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha para pelaku UMKM khususnya di sektor perikanan.

Penyerahan bantuan modal ini salah satunya diberikan kepada kelompok budidaya ikan Prima Makmur, di Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Tuban.

Kelompok budidaya ikan Prima Makmur tergabung dalam UMKM binaan PT Semen Indonesia Klaster Perikanan.

Liek Setiadji selaku ketua kelompok budidaya ikan Prima Makmur, mengatakan, pihaknya mendapatkan bantuan modal usaha perikanan dari SIG sebesar Rp33 juta.

Bantuan tersebut digunakan untuk membuat empat kolam baru yang mampu menampung 16.000 bibit ikan lele.

Dengan bantuan ini, dipastikan para pelaku UMKM perikanan sangat terbantu karena mendapatkan modal usaha sekaligus pendampingan dari SIG.

“Kami juga mendapat kesempatan studi banding untuk belajar budidaya ikan lele yang baik. Dengan begitu usaha perikanan kami semakin berkembang. Ini ketiga kalinya kami melakukan panen ikan semenjak mengikuti program pemberdayaan dari SIG,” ujarnya, Jumat (18/9/2020).

Liek Setiadji mengatakan, saat ini hasil panen perikanan mereka bisa mencapai 1,4 ton ikan lele jenis Masamo.
Tingginya permintaan ikan lele di wilayah Kabupaten Tuban juga membawa berkah bagi UMKM perikanan di daerah tersebut, karena stok ikan mereka selalu habis dibeli konsumen.

Potensi UMKM Perikanan

General Manager of Corporate Social Responsibility (CSR) PT SIG, Edy Saraya mengatakan, pihaknya melihat ada potensi pasar di sektor UMKM perikanan.

Untuk itu, PT SIG selaku bagian dari BUMN terus mendukung upaya UMKM dalam mengembangkan usahanya, terlebih di masa pandemi saat ini.

“Hingga saat ini PT SIG telah melakukan pemberdayaan sebanyak 18 kelompok UMKM perikanan. Total bantuan modal usaha yang sudah kami salurkan sebesar Rp523 juta dan pendampingan usaha,” ujarnya.

Adapun jenis usaha budidaya yang dilakukan pelaku UMKM perikanan di antaranya budidaya udang vaname, ikan lele, dan ikan nila.

Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, M Amenan, mengapresiasi langkah yang dilakukan PT SIG.

Dengan adanya bantuan kepada kelompok UMKM perikanan, diharapkan dapat memberikan potensi usaha baru dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Sehingga akan memberikan penghasilan tambahan bagi pelaku UMKM perikanan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat.

“Pemkab Tuban sangat mengapresiasi bantuandan pendampingan teknis dari SIG kepada pelaku UMKM. Harapan kami ke depan cakupan UMKM yang diberdayakan SIG semakin luas,” tandasnya. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Bersubsidi Tetap Bisa Dibeli Meski Belum Punya Kartu Tani

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pupuk bersubsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap akan disalurkan secara efektif selama masa transisi penerapan Kartu Tani atau elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Hal ini disampaikan oleh pihak Pupuk Indonesia setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Senin (14/9/2020).

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero), Wijaya Laksana mengatakan, para petani yang belum memiliki Kartu Tani, tapi sudah terdaftar di e-RDKK tetap bisa membeli pupuk bersubsidi.

“Hal itu juga berlaku bila kios pupuk belum memiliki electronic data capture Kartu Tani. Mereka tetap dapat menebus pupuk bersubsidi secara manual, asalkan bisa menunjukkan dua syarat yaitu, terdaftar dalam e-RDKK, serta menunjukkan foto open camera siap tanam dan persetujuan Dinas Pertanian setempat,” ujar Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Wijaya menjelaskan, beberapa syarat dokumen tersebut nantinya akan dijadikan dasar bagi pihak produsen pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan melakukan penagihan.

Diketahui, Kartu Tani bisa dimiliki petani bila sudah terdaftar dalam sistem e-RDKK yang digunakan petani untuk membeli pupuk bersubsidi.
Penerapan Kartu Tani secara menyeluruh ditargetkan selesai pada 2021 mendatang.

Untuk mempercepat penerapan Kartu Tani, PT Pupuk Indonesia bersama lima anak perusahaannya telah turut aktif dalam melakukan sosialisasi.

Hal ini dilakukan di berbagai daerah lokasi pabrik pupuk, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Pupuk Bersubsidi dengan Kartu Tani

Saat ini sejumlah pabrik pupuk itu sedang memastikan apakah seluruh kios pupuk resmi di daerahnya telah menjadi KPL dan siap menerima transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani.

“Untuk itu, kami telah memberikan data kios pupuk secara lengkap kepada Himpunan Bank-Bank Milik Negara sebagai database yang dibutuhkan dalam penerapan Kartu Tani. Produsen juga segera berkoordinasi dengan pihak bank penanggung jawab jika masih ada kios KPL yang belum dilengkapi mesin debit,” ujar Wijaya.

Pupuk Indonesia juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat apabila ada petani yang sudah terdaftar dalam sistem e-RDKK tapi belum memiliki Kartu Tani.

Sesuai rekomendasi DPR RI, penerapan Kartu Tani dapat dimulai secara efektif di empat wilayah prioritas, yakni Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Pada masa transisi penerapan Kartu Tani, keempat wilayah tersebut ditargetkan dapat efektif menerapkan kartu tani pada 20 September dan 25 September khusus di wilayah Jawa Timur.

Dengan penerapan Kartu Tani, Pupuk Indonesia Group berharapa penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih disiplin dan akuntabel.

“Untuk mempercepat penerapannya, kami juga telah menugaskan produsen untuk menyalurkan pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani pada 7 provinsi 30 kabupaten/kota, dan 178 kecamatan yang sudah mengimplementasikan kartu tersebut secara efektif,” pungkasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM