Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Restrukturisasi Utang Ditandangani Krakatau Steel dengan Bank

MediaBUMN

Published

on

Restrukturisasi utang

Restrukturisasi utang atau perubahan dan pernyataan kembali utang perseroan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ditandatangani. Penandatanganan dilakukan untuk semua utang KRAS, baik dengan bank swasta atau bank milik pemerintah alias BUMN.

Sampai saat ini penandatanganan restrukturisasi utang sudah dilakukan Krakatau Steel dengan tiga bank BMUN yaitu PT Bank Mandiri (Perser) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sementara bank swasta sindikasi yang ikut menandatangani adalah PT Bank Central Asia Tbk. Ditambah tandatangan dari Lembaga Pembiayaan Eksor Indonesia.

Penandatanganan surat pernyataan kembali utang yang dilakukan BCA dan Lembaga Pembiaaan Ekspor Indonesia disaksikan oleh perwakilan bank swasta, yaitu PT Bank Cimb Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, Standard Chartered Bank Indonesia, dan PT Bank DBS Indonesia.

Tujuan Restrukturisasi Utang PT Krakatau Steel

Tujuan restrukturisasi utang, menurut Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim adalah menyelematkan perseroan. Menurut Silmy, perjanjian kerja sama perbankan harus dilakukan mengingat KRAS memiliki aspek strategis dalam pembangunan nasional.

KRAS adalah tulang punggung industri dan pembangunan infrastruktur. Diharapkan, setelah restrukturisasi, perseroan akan lebih lincah dalam pengembangan bisnis dan pasar di masa yang akan datang.

Restrukturisasi utang dilakukan Krakatau Steel (KRAS) dengan melibatkan anak-anak usahanya. Perusahaan akan berkomitmen dalam menjaga kelangsungan operasional dan anak usaha tersebut guna memenuhi perjanjian kerjasama.

Dengan ditandatanganinya persetujuan kerjasama pembiayaan, KRAS memeproleh pinjaman untuk modal kerja tambahan sebesar US$200 juta dari sindikasi bank. Pinjaman yang diberikan bertujuan membuat perseroan mencapai likuiditas yang sehat. Selanjutnya, tranformasi bisnis dan keuangan akan berjalan lancar.

Selain restrukturisasi utang, perusahaan baja berpelat merah ini melakukan beberapa langkah lain untuk menyelematkan perseroan. Langkah tersebut, antara lain menjual aset-aset non-core, perampingan organisasi, dan mencari mitra bisnis strategis.

Langkah tersebut juga ditambah dengan pelepasan unit kerja yang semula bersifat cost centre atau hanya melayani induk perusahaan dalam hal ini Krakatau Steel, menjadi bagian dari pengembangan bisnia anak usaha yang dimiliki. Perusahaan menjadi bersifat profit centre.[]

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Perhotelan Ditargetkan Rampung Mei

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN Perhotelan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN Perhotelan yang digagas oleh Pemerintah ditargetkan bisa terbentuk bulan Mei 2021.

Holding BUMN Perhotelan ini rencananya akan dibagi menjadi dua bagian, yakni untuk kepemilikan yang dipegang oleh Wika Reality dan operatorship yang dipegang oleh Hotel Indonesia Natour (HIN).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menargetkan bulan depan sudah bisa launching 100 persen untuk holding BUMN Perhotelan yang berada di bawah Wika Reality.

Direktur Utama PT Wijaya Karya, Agung Budi Waskito mengatakan, pihaknya masih menyelesaikan tahap persiapan untuk menuju Holding BUMN Perhotelan.

“Jadi sampai sekarang kami masih dalam tahap pembentukan SPV di masing-masing. Kita harapkan bulan Mei sudah mulai selesai dan launching 100 persen untuk holding perhotelan Wika Realty,” ujar Agung dalam acara Webinar, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, ada 22 hotel yang akan masuk ke holding dengan total aset mencapai Rp4,7 triliun.

“Untuk tahap pertama pembentukan ada sebanyak 22 hotel dengan aset mencapai Rp4,7 triliun. Setelah terbentuk, kami akan melakukan renovasi pada hotel-hotel yang sudah masuk dalam holding. Kita akan lakukan upgrade hotel yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 tahun,” ungkapnya.

Agung menambahkan, setelah semua perbaikan dan renovasi selesai, pihaknya berharap pandemi Covid-19 juga sudah berakhir.

Sehingga, holding hotel BUMN ini bisa segera mendapatkan pemasukan dan laba dari bisnis tersebut.

Dengan melakukan upgrade bagi seluruh hotel, nantinya akan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana menjadi sangat baik dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung.

Sehingga di 2022 mendatang, Holding BUMN Perhotelan ini sudah menjadi sumber pendapatan yang cukup baik bagi PT Wika Realty.

“Pariwisata kan belum baik tahun ini, jadi kami fokus renovasi. Setelah pendapatan yang kita dapat cukup baik, barulah kita memikirkan untuk masuk ke bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). Kita targetkan di tahun 2023 sudah bisa IPO,” tutupnya.

Diketahui, Wika Realty akan menjadi induk holding BUMN perhotelan dengan beberapa anggota.

Di antaranya anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Aero Wisata, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), dan anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Patra Jasa. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Anak Usaha BUMN Bakal IPO, Nilainya Capai Rp21,9 Triliun!

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Anak usaha BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anak usaha BUMN kembali disiapkan untuk melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dengan nilai mencapai Rp21,9 triliun.

Dua anak usaha BUMN yang disiapkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini adalah PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) anak usaha Pertamina.

Kementerian BUMN telah menargetkan IPO pada kedua anak usaha BUMN ini sehingga bisa menambah jumlahnya hingga 14 perusahaan dalam 4 tahun ke depan.

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, di tahun ini pihaknya menargetkan dua IPO ‘jumbo’ yang dari kedua anak usaha BUMN ini.

“Sebelum IPO, Pertamina Geothermal Energy akan gabung dengan Geo Dipa, yaitu anak usaha PLN. Jadi untuk perusahaan di sektor geothermal kita fokuskan untuk melakukan konsolidasi dulu guna melihat kemungkinan menggabungkan aset-asetnya,” jelas Pahala Nugraha, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, penggabungan aset-aset geothermal milik BUMN mencakup yang ada di pengelolaan wilayah kerja geothermal sendiri maupun pembangkit yang terkait geothermal.

Terkait rencana IPO, PT Dayamitra Telekomunikasi, ditargetkan dapat mengumpulkan dana hingga US$1 miliar atau setara Rp14,6 triliun.

Jika terlaksana, maka IPO dari Unit infrastruktur milik PT Telkom Indonesia ini bisa menjadi penjualan saham pertama terbesar di Indonesia dalam lebih dari satu dekade.

Saat ini anak usaha BUMN Telkom ini diketahui telah meminta proposal tentang penawaran potensial dan dapat segera memilih penasihat.

Sedangkan untuk IPO perusahaan pembangkit listrik EBT dikabarkan bisa menggalang dana mencapai US$500 juta atau setara Rp7,3 triliun.

Menurut Pahala, sebelum melakukan IPO, dari perusahaan geothermal masih butuh persiapan dalam melakukan penggabungan aset dari tiga anak usaha BUMN.

Sehingga saat penawaran saham perdana di BEI dilakukan, dari segi asset dan keuangan sudah betul-betul siap.

“Jangan sampai hanya sekedar IPO saja. Kami siapkan nilai tambah yang bisa diciptakan di pasar modal untuk perkembangan ke depannya,” ujarnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki potensi sangat besar pengembangan energi geothermal karena memiliki stok yang cukup besar.

Melalui penggabungan aset-aset geothermal, perusahaan yang IPO tersebut dapat menjadi salah satu pemilik kapasitas geothermal terbesar di dunia.

“Jadi visi dari pemerintah jelas, bahwa pengembangan energi ke depan diarahkan sesuai dengan arah dunia. Transisi energi menuju energi baru dan terbarukan,” tutupnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Iuran Pensiun Taspen dan Asabri Skema Perhitungannya Diubah

EKO PRASETYO

Published

on

Iuran pensiun

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Iuran pensiun yang dikelola oleh dua perusahaan pelat merah yakni PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) skemanya diubah.

Skema yang diubah yakni cara perhitungan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pembayaran manfaat dan pengumpulan iuran pensiun di kedua perusahaan.

Perubahan skema BOP iuran pensiun ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2021.

Dengan perubahan ini, maka PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dinyatakan agar memfokuskan perhitungan besaran BOP pada kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan penugasan berdasarkan praktik yang sehat, ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam PMK ini, dijelaskan, bahwa perhitungan besaran BOP iuran pensiun memperhatikan lima poin.

“Pertama, angka dasar yang diberikan untuk penyaluran manfaat pensiun, berdasarkan biaya satuan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, usulan inisiatif baru untuk peningkatan layanan dan inovasi. Ketiga, perubahan peserta tahun betikutnya, keempat, penyesuaian indeks dan kelima, perubahan kebijakan pemerintah,” tertulis dalam PMK tersebut.

Selanjutnya, hasil perhitungan besaran BOP iuran pensiun ini akan menjadi acuan penetapan biaya satuan.

Setiap awal tahun anggaran, PT Taspen dan PT Asabri akan mengajukan usulan kebutuhan Biaya Operasional Penyelenggaraan untuk tahun berikutnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Kebutuhan biaya ini dihitung berdasarkan biaya satuan yang telah disesuaikan dikali perkiraan jumlah penerima manfaat iuran pensiun dalam setahun.

“Selanjunya KPA BUN yang melakukan penilaian atas usulan biaya tersebut. hasil penilaian ini menjadi dasar pertimbangan bagi KPA BUN dalam mengajukan usulan dana BOP kepada Menteri Keuangan. Karena besaran BOP dan biaya satuan yang diberikan kepada PT Taspen dan PT Asabri ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan,” jelas aturan tersebut.

Aturan Iuran Pensiun

Sebelumnya, ketentuan mengenai perhitungan BOP iuran pensiun pada kedua perusahaan ini diatur di dalam PMK tahun 2015.

Dalam aturan yang baru, ada perbedaan skema perhitungan BOP pembayaran manfaat dan pengumpulan iuran pensiun.

PMK yang lama menetapkan perhitungan BOP mengacu pada proporsi beban kerja, yang dihitung oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh kedua perusahaan berdasarkan permintaan Menkeu.

Besaran proporsi beban kerja yang telah dihitung tetap bisa ditinjau oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan atau kebijakan dari pemerintah.

Dalam aturan baru, Kemenkeu tetap mempertahankan tata cara penyediaan anggaran dan pencairan BOP, dan sumber dananya tetap berasal dari APBN.

Menkeu juga tetap memperbolehkan kedua perusahaan mengambil sumber dana BOP dari Akumulasi Iuran Pensiun tapi tetap berdasarkan kebijakan pemerintah. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!