Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Indonesia Grup Raih 3 Penghargaan ASRRAT 2019

MediaBUMN

Published

on

ASRRAT

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup raih tiga penghargaan ajang The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2019. Acara tersebut diselenggarakan The National Center for Sustainability Reporting yang merupakan lembaga independen dengan fokus pengembangan berkelanjutan di Indonesia.

Penghargaan tertinggi yang diraih perusahaan pupuk BUMN ini kategori Platinum Rank.

Pada tahun 2019 ini adalah tahun ke empat bagi Pupuk Indonesia sebagai holding meraih penghargaan di ajang tersebut.

Selain Pupuk Indonesia, anak usahanya pun meraih penghargaan di ajang yang sama.

Penghargaan tersebut diraih PT Pupuk Kalimantan Timur dengan meraih Platinum Rank, serta PT Pupuk Sriwidjaja Palembang meraih Kategori Gold Rank.

Direktur SDM dan Tata Kelola Pupuk Indonesia, Winardi, Minggu (24/11) mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan perusahaan hingga anak usahanya.

Sebab, penghargaan yang diraih merupakan penghargaan yang sama kesekian kalinya diraih oleh perusahaan pelat merah ini.

Kata dia, ini adalah bentuk kebanggaan bisa mempertahankan penghargaan yang bergengsi tersebut.

“Penghargaan yang bisa dipertahankan ini mengartikan bahwa kami sebagai produsen pupuk nasional sudah memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program SDG’s yang dicanangkan Pemerintah,” ujarnya.

Apalagi penghargaan tersebut yang diserahkan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro juga menyampaikan pesannya.

Bambang menyatakan, betapa pentingnya peranan korporasi dalam pencapaian SGS’s Nasional.

“Tujuan SDGS ini dapat dicapai saat medapatkan support dari banyak stakeholders yang datang dari berbagai kalangan, sehingga prinsip no one left behind tercapai,” katanya.

Hal ini tentunya jika melihat komitmen Pupuk Indonesia bersama 10 anak usahanya tentunya sesuai.

Karena Pupuk Indonesia Grup mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan pada tahun 2018 mereka berhasil melakukan efisiensi energi 13.320.288 GJ.

Hal ini meningkat hingga 9% dari tahun sebelumnya atau setara 295.000 rumah dengan asumsi daya 13.000 W selama satu tahun.

Dalam efisiensi energi tersebut, Pupuk Indonesia Grup juga menurunkan emisi 9.475.794, turun 4% dari tahun sebelumnya.

Tak hanya itu saja, anak usaha pupuk Indonesia juga ikut berupaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berpotensi meningkatkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim melalui berbagai program penanaman pohon mangrove di berbagai daerah.

Tahun 2019 juga, Pupuk Indonesia tercatat meraih empat penghargaan dalam ajang The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2019.

Penghargaan tersebut dimulai tahun 2016. Pupuk Indonesia menorehkan Runner Up 1 Sustainability Report kategori Manufaktur dan diikuti perolehan penghargaan yang sama di tahun berikutnya. []

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Subsidi Dari Pemerintah Masih Utang Rp 17,1 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

Pupuk subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian kepada petani tertanya masih utang dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tercatat utang berjalan untuk program pupuk subsidi ini mencapai Rp17,1 triliun untuk realisasi tahun 2017 hingga 2020.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat merinci, utang pemerintah senilai Rp17,1 triliun tersebut berasal dari lima anak perusahaan. Yaitu PT Petrokimia Gresik (PKG) sebesar Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebesar Rp1,8 triliun dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) sebesar Rp2,1 triliun.

Kemudian PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dan dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masing-masing sebesar Rp1,3 triliun dan Rp1,05 triliun.

“Tagihan utang pupuk subsidi pemerintah itu Rp17,1 triliun. Tagihan ini adalah tagihan untuk realisasi dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih unaudited (tidak diaudit) karena masih tahun berjalan,” kata Aas, Selasa (30/6).

Ia menjelaskan, Pupuk Indonesia Grup menjadi BUMN yang mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk subsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Namun karena utang itu belum dibayarkannya, pihak perseroan harus meminjam modal ke perbankan untuk biaya operasional dan mobilitas perusahaan.

Utang pupuk subsidi ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan hingga membuat biaya harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi meningkat.

Namun pemerintah sudah berjanji akan menyicil dana tersebut untuk tahap awal di tahun ini senilai Rp5,7 triliun kepada BUMN Industri pupuk tersebut.

Terpisah, Kementerian Pertanian berupaya untuk memperketat distribusi pupuk subsidi sebab anggaran untuk progam ini juga sudah dikurangi

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengimbau para petani yang terdaftar di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) untuk menebus pupuk bersubsidi melalui pengecer resmi.

Menurutnya, e-RDKK dan kartu tani menjadi upaya nyata agar alokasi pupuk bersubsidi tepat sasarn. Kementerian Pertanian juga menyesuaikan penyaluran pupuk subsidi dengan serapan tahun sebelumnya.

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, penerapan kartu tani oleh Kementaran merupakan satu upaya menyalurkan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Importir Gula Diminta Serap Hasil Gula Petani

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Importir gula

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Importir gula diminta untuk membeli gula hasil giling tebu pegani lokal yang harganya saat ini cenderung turun. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (25/6) malam.

Agus Suparmanto mengaku setuju dengan usulan dari DPR agar perusahaan dan BUMN yang mendapatkan kuota impor untuk membeli gula petani.

Agus pun berjanji akan segera memberikan penugasan pada BUMN dan importir gula agar menyerap atau membeli gula petani yang dirugikan akibat kebijakan impor.

“Ya, baik akan kami tugaskan BUMN atau perusahaan pengimpor gula untuk menyerap gula petani,” kata Agus.

Pernyataan Agus ini menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan yang harus segera ditindaklanjuti.

Jawaban Menteri Perdagangan ini sekaligus menjawab usulan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.

Dalam raker tersebut, Nusron menyampaikan pentingnya kebijakan Mendag menugaskan importir gula menyerap hasil pertanian petani untuk menyelamatkan nasib para petani gula di musim panen kali ini.

“Beli dengan harga yang sama sesuai kesepakatan yaitu Rp 11.200 di harga distributor, sampai ke HET harga Rp 12.500. Itu Sesuai dengan Permendag yang Bapak buat Nomor 07 Tahun 2020,” ujar Nusron.

Ia pun menyoroti kebijakan Agus soal impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu.

Karena itu, Nusron mengingatkan agar penyerapan tebu petani segera direalisasikan agar petani punya kepastian gula hasil panen tebunya bakal dibeli.

Sebab saat ini para petani gula karena merasa tidak dilindungi pemerintah akibat kebijakan impor gula yang masih berlanjut.

Harga Mahal

Pada kesempatan itu, Nusron Wahid juga mencecar Menteri Perdagangan soal kebijakan pengendalian harga gula di tingkat konsumen.

Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula, konsumen harus menanggung harga tinggi bahkan tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah.

“Di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur utama yaitu unsur petani, produsen, dan konsumen yang semuanya harus dilindungi. Tapi yang terjadi di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg,” kata Nusron.

Sementara anggota Komisi VI DPR lainnya Mufti Anam mengatakan, seharusnya Mendag sudah bisa memprediksi kelangkaan stok gula sejak tahun 2019.

Sehingga, ketika stok gula kosong, maka pasokan gula impor segera masuk untuk menstabilkan lonjakan harga di dalam negeri.

“Seharusnya pada akhir tahun 2019 analisa ini sudah bisa dilakukan agar di tahun 2020 awal sudah tidak terjadi kelangkaan. Tapi nyatanya awal tahun terjadi kelangkaan sampai di tengah pandemi, sampai bulan Puasa,” jelas Mufti.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Mufti juga meminta Mendag dapat mengendalikan distribusi GKP yang berasal dari raw sugar.

Mufti meminta Kemendag memprioritaskan penyerapan gula dari hasil giling tebu petani.

“Saya pikir Kemendag punya daya desak untuk melakukan ini, untuk mengintervensi pelaku-pelaku pasar agar ini disetop dulu. Agar petani bisa terserap dengan baik,” tutup Mufti. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Mafia Beras Sulit Diberantas, Dirut Bulog Curhat ke DPR

Alfian Setya Saputra

Published

on

Mafia beras

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Mafia beras masih hingga kini masih terus beraksi mengganggu distribusi pasokan dan kestabilan harga pangan di Indonesia. Bahkan di masa pandemi virus corona atau covid-19, para mafia beras masih terus beraksi untuk mendapatkan keuntungan besar.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (25/6/2020).

Menurut Budi Waseso, beberapa oknum mafia beras sebenarnya sudah diketahuinya, yang terindikasi dari berbagi kecurangan yang ditemuinya di lapangan.

“Saya sampaikan dengan kondisi covid ini, mafia masih ada. Mafia ini tidak takut dengan covid-19, justru memanfaatkan masa pandemi itu untuk bekerja lebih keras,” ucap Budi.

Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, bukti-bukti pun sudah dikumpulkannya dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Tindak lanjut ke aparat hukum ini, perlu dilakukan karena Bulog tidak punya wewenang secara hukum.

Selain melapor ke aparat hukum, Buwas mengklaim juga selalu mengkoordinasikannya ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Sayangnya, berbagai langkah yang telah dilakukan ini belum bisa menghentikan permainan dan gerak senyap para mafia.

“Masalahnya sampai saat ini saya bukan lagi polisi, apalagi bicara saya sebagai Kepala Bareskrim. Mafia ini harus kita lawan lebih keras. Jika tidak ada sinergi ini memang sulit menghilangkan mafia ini. Jujur sampai hari ini juga masih ada,” ungkapnya di harapan anggota DPR RI.

Meski begitu, Buwas tidak mengungkap ke publik siapa saja oknum mafia beras yang dimaksud.

Buwas menilai pengusutan soal permainan para mafia tetap harus melalui aparat penegak hukum.

“Saya tahu tapi tidak mungkin saya buka di sini. Kalau saya buka di sini justru nanti menyulitkan daripada penegak hukum,” ungkapnya.

Ia memberi contoh bagaimana mafia beras itu bekerja, salah satunya dengan menjelekkan kualitas beras Bulog di masyarakat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak percaya dan tidak mau mengonsumsi beras Bulog, sehingga masyarakat mencari distributor lain.

Padahal, menurutnya kualitas beras Bulog sangat baik dan merupakan hasil serapan dari petani di seluruh Indonesia.

“Mafia ini berjuang agar Bulog tidak bisa eksis, lalu diviralkan beras kualitas jelek, yang ketika dibuka banyak kutunya. Jangankan timbangan beras, kualitas pun tidak kami kurangi. Kami transparan,” imbuhnya.

Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah

Di sisi lain, Komisi IV DPR RI merasa prihatin pada Perum Bulog atas progress penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) yan berjalan saat ini.

Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat mengatakan Bulog harus terus menyerap beras dari petani, namun distribusinya ke pasar-pasar sulit.

“Beras petani yang dibeli Bulog ini menggunakan pinjaman dana dari bank yang menggunakan bunga komersil. Jika hal ini terus terjadi, maka Bulog terancam kehilangan kemampuan untuk menyerap beras hasil panen petani lokal,” ungkapnya.

Diketahui, pada semester I-2020 ini, Perum Bulog ditugaskan menyerap CBP dan mempertahankan posisi stok 1,4 juta ton di gudangnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR lainnya, Hermanto dari fraksi PKS.
Menurutnya, jika Bulog terus mengalmi kesulitan menyalurkan beras ke pasar maka ancaman stok berlebih akan terjadi.

Hermanto mengaku khawatir kondisi itu bisa menyebabkan kualitas beras semakin menurun dan mengakibatkan kerugian negara.

“Kalau terjadi kelebihan stok yang rugi bukan hanya Bulog, karena itu adalah uang negara, ya yang dirugikan negara dan rakyat,” pungkasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!