Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Impor Masuk Pasar Dalam Negeri, Ini Strategi PT Pupuk Indonesia!

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pupuk impor

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pupuk impor kembali masuk ke pasar dalam negeri di bulan April 2020 senilai US$ 159,2 juta. Masuknya pupuk impor ke pasar Indonesia ini membuat BUMN yang memproduksi pupuk harus bersaing menghadapi persaingan di industri pupuk.

Meski sudah banyak berdiri perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa memproduksi pupuk, yaitu holding PT. Pupuk Indonesia. Namun Indonesia masih harus bergantung pada kebutuhan pupuk impor.

Wijaya Laksana selaku Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero) mengakui adanya persaingan dengan produk pupuk impor untuk merebutkan pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan para petani.

Untuk memenangkan persaingan ini PT Pupuk Indonesia mengandalkan ketersediaan pupuk di semua daerah sehingga menumbuhkan loyalitas petani pada produk lokal.

“Yang jelas untuk jenis pupuk urea kita masih sangat optimistis. Urea dalam dan luar negeri kita termasuk pemain utama,” kata Wijaya, Kamis (28/5/2020).

Selain itu, PT Pupuk Indonesia juga memasang harga yang murah dibandingkan harga pupuk impor.

Dalam produksi pupuk, salah satu komponen utamanya adalah harga gas yang digunakan. Semakin murah maka bisa meminimalisir harga pupuk agar bisa semakin murah juga.

“Kurangi rate konsumsi gas dengan efisiensi, kurang biaya distribusi,dan biaya-biaya yang bisa mengefisienkan harga pupuk. Intinya efisiensi supaya bisa bersaing dengan pupuk impor dari luar,” jelasnya.

Hadapi Pupuk Impor

Menurut Wijaya, kesiapan BUMN menghadapi produk impor harus dilakukan oleh produsen lokal. Sebab menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia masih doyan mengimpor pupuk.

Tercatat selama bulan April, pupuk masuk ke dalam 10 golongan utama barang yang diimpor senilai mencapai US$ 159 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Jumlah tersebut mengalami lonjakan disbanding bulan Maret 2020 karena impor pupuk tidak masuk 10 besar.

Sepuluh golongan barang impor yang masuk Indonesia selama April 2020 yaitu mesin dan perlengkapan elektrik US$ 1,66 miliar, besi dan baja US$ 667,9 juta, plastik dan barang dari plastik US$ 694,7 juta.

Kemudian kendaraan dan bagiannya US$ 398,8 juta, ampas/sisa industri makanan US$ 342,4 juta, berbagai produk kimia US$ 291,1 juta, pupuk US$ 159,2 juta, sayuran US$ 112 juta, logam mulia, perhiasan/permata US$ 20,8 juta dan senjata serta amunisi serta bagiannya US$ 800 ribu. []

Agrobisnis & Pangan

Produksi Pupuk Indonesia Capai 6,2 Juta Ton

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Produksi pupuk

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Produksi pupuk yang dihasilkan PT Pupuk Indonesia (Persero) sepanjang semester I 2020 tercatat mencapai 6,2 juta ton. Jumlah itu setara 52 persen target produksi dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Pupuk Indonesia tahun 2020 yaitu 11,9 juta ton.

Volume produksi pupuk tersebut terdiri dari 4 juta ton pupuk urea, 1,4 juta ton pupuk NPK, 264.864 ton pupuk SP-36, 415.820 ton pupuk ZA dan 4.560 ton pupuk ZK.

Menurut Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, angka produksi pupuk ini merupakan hasil kontribusi dari lima anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.

Dibandingkan produksi periode yang sama tahun lalu, angka produksi hingga pertengahan tahun ini tercatat tumbuh 6,92 persen.

“Peningkatan produksi pupuk ini tidak lepas dari kondisi pabrik yang saat ini sudah bisa beroperasi secara optimal sehingga produksi setiap tahunnya juga terus meningkat,” kata Aas, Rabu (8/7/2020).

Tidak hanya produk pupuk, perusahaan pelat merah ini juga membukukan volume produksi nonpupuk yang tercatat sebesar 3,58 juta ton.

Angka ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 3,29 juta ton.

Total produksi nonpupuk sepanjang semester I tahun 2020 terdiri dari 121.278 ton asam fosfat, 361.662 ton asam sulfat, dan 3,1 juta ton amoniak.

Selain meningkatkan produksi pupuk dan nonpupuk, BUMN ini juga terus berupaya menekan biaya produksi agar dapat melakukan efisiensi, dan membuahkan hasil positif.

Aas mencontohnya efisiensi pemakaian gas untuk produksi amoniak tahun 2019 sebesar 35,92 MMBTU/ton yang turun dari target 36,05 MMBTU/ton.

Kemudian rasio konsumsi gas untuk produksi urea sebesar 27,56 MMBTU/ton, lebih efisien dari rencana sebesar 28,28 MMBTU/ton.

“Langkah efisiensi ini penting untuk mengurangi beban pemerintah atas subsidi pupuk, termasuk untuk peningkatan daya saing produk. Dengan efisiensi, kami yakin biaya produksi tahun ini akan semakin menurun pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian harga gas bagi industri pupuk,” ungkapnya.

Penurunan harga gas ini, kata dia, akan berdampak positif bagi sektor industri, termasuk industri pupuk.

Penurunan harga gas dipastikan akan sangat berdampak pada penurunan biaya produksi karena penggunaan gas mencapai 70 persen dari struktur biaya produksi pupuk.

“Turunnya biaya produksi pupuk pada akhirnya akan mengurangi beban subsidi pupuk dari pemerintah karena biayanya sudah lebih murah,” tutupnya. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Pupuk Subsidi Dari Pemerintah Masih Utang Rp 17,1 Triliun

EKO PRASETYO

Published

on

Pupuk subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pupuk subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian kepada petani tertanya masih utang dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tercatat utang berjalan untuk program pupuk subsidi ini mencapai Rp17,1 triliun untuk realisasi tahun 2017 hingga 2020.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat merinci, utang pemerintah senilai Rp17,1 triliun tersebut berasal dari lima anak perusahaan. Yaitu PT Petrokimia Gresik (PKG) sebesar Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebesar Rp1,8 triliun dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) sebesar Rp2,1 triliun.

Kemudian PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dan dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masing-masing sebesar Rp1,3 triliun dan Rp1,05 triliun.

“Tagihan utang pupuk subsidi pemerintah itu Rp17,1 triliun. Tagihan ini adalah tagihan untuk realisasi dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih unaudited (tidak diaudit) karena masih tahun berjalan,” kata Aas, Selasa (30/6).

Ia menjelaskan, Pupuk Indonesia Grup menjadi BUMN yang mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk subsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Namun karena utang itu belum dibayarkannya, pihak perseroan harus meminjam modal ke perbankan untuk biaya operasional dan mobilitas perusahaan.

Utang pupuk subsidi ini juga menyebabkan meningkatnya beban perusahaan hingga membuat biaya harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi meningkat.

Namun pemerintah sudah berjanji akan menyicil dana tersebut untuk tahap awal di tahun ini senilai Rp5,7 triliun kepada BUMN Industri pupuk tersebut.

Terpisah, Kementerian Pertanian berupaya untuk memperketat distribusi pupuk subsidi sebab anggaran untuk progam ini juga sudah dikurangi

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengimbau para petani yang terdaftar di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) untuk menebus pupuk bersubsidi melalui pengecer resmi.

Menurutnya, e-RDKK dan kartu tani menjadi upaya nyata agar alokasi pupuk bersubsidi tepat sasarn. Kementerian Pertanian juga menyesuaikan penyaluran pupuk subsidi dengan serapan tahun sebelumnya.

Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, penerapan kartu tani oleh Kementaran merupakan satu upaya menyalurkan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Importir Gula Diminta Serap Hasil Gula Petani

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Importir gula

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Importir gula diminta untuk membeli gula hasil giling tebu pegani lokal yang harganya saat ini cenderung turun. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (25/6) malam.

Agus Suparmanto mengaku setuju dengan usulan dari DPR agar perusahaan dan BUMN yang mendapatkan kuota impor untuk membeli gula petani.

Agus pun berjanji akan segera memberikan penugasan pada BUMN dan importir gula agar menyerap atau membeli gula petani yang dirugikan akibat kebijakan impor.

“Ya, baik akan kami tugaskan BUMN atau perusahaan pengimpor gula untuk menyerap gula petani,” kata Agus.

Pernyataan Agus ini menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan yang harus segera ditindaklanjuti.

Jawaban Menteri Perdagangan ini sekaligus menjawab usulan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.

Dalam raker tersebut, Nusron menyampaikan pentingnya kebijakan Mendag menugaskan importir gula menyerap hasil pertanian petani untuk menyelamatkan nasib para petani gula di musim panen kali ini.

“Beli dengan harga yang sama sesuai kesepakatan yaitu Rp 11.200 di harga distributor, sampai ke HET harga Rp 12.500. Itu Sesuai dengan Permendag yang Bapak buat Nomor 07 Tahun 2020,” ujar Nusron.

Ia pun menyoroti kebijakan Agus soal impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP), menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu.

Karena itu, Nusron mengingatkan agar penyerapan tebu petani segera direalisasikan agar petani punya kepastian gula hasil panen tebunya bakal dibeli.

Sebab saat ini para petani gula karena merasa tidak dilindungi pemerintah akibat kebijakan impor gula yang masih berlanjut.

Harga Mahal

Pada kesempatan itu, Nusron Wahid juga mencecar Menteri Perdagangan soal kebijakan pengendalian harga gula di tingkat konsumen.

Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula, konsumen harus menanggung harga tinggi bahkan tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah.

“Di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur utama yaitu unsur petani, produsen, dan konsumen yang semuanya harus dilindungi. Tapi yang terjadi di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg,” kata Nusron.

Sementara anggota Komisi VI DPR lainnya Mufti Anam mengatakan, seharusnya Mendag sudah bisa memprediksi kelangkaan stok gula sejak tahun 2019.

Sehingga, ketika stok gula kosong, maka pasokan gula impor segera masuk untuk menstabilkan lonjakan harga di dalam negeri.

“Seharusnya pada akhir tahun 2019 analisa ini sudah bisa dilakukan agar di tahun 2020 awal sudah tidak terjadi kelangkaan. Tapi nyatanya awal tahun terjadi kelangkaan sampai di tengah pandemi, sampai bulan Puasa,” jelas Mufti.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Mufti juga meminta Mendag dapat mengendalikan distribusi GKP yang berasal dari raw sugar.

Mufti meminta Kemendag memprioritaskan penyerapan gula dari hasil giling tebu petani.

“Saya pikir Kemendag punya daya desak untuk melakukan ini, untuk mengintervensi pelaku-pelaku pasar agar ini disetop dulu. Agar petani bisa terserap dengan baik,” tutup Mufti. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!