Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

PT Timah Peroleh Dana Segar untuk Belanja Perseroan

MediaBUMN

Published

on

PT Timah

PT Timah Tbk, sebuah perusahaan pertambangan milik negara alias milik BUMN memperoleh dana segar sebesar Rp1,19 triliun. Dana diperoleh dari emisi obligasi dan sukuk ijarah. Dana segar tersebut rencananya akan digunakan oleh perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan pemenuhan belanja modal tahun 2019.

Secara rinci, Sekretaris Perusahaan PT Timah, Abdullah Umar Baswedan mengungkapkan bahwa, dana segar Rp880 miliar berasal dari obligasi. Pihak PT Timah mengeluarkan obligasi berkelanjutan atau surat utang dalam dua tahap. Obligasi Berkelanjutan I Timah dan Tahap II yang diterbitkan tahun 2019.

BUMN berkode saham TINS tersebut melakukan emisi Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang terdiri atas Seri A dan Seri B. Obligasi Seri A, memiliki jumlah pokok Rp368,7 miliar. Obligasi tersebut digulirkan di bursa dengan kupon 8,50 persen dan jangka waktu peminjaman atau tenor selama 3 tahun. Sementara Seri B memiliki jumlah pokok surat utang sebesar Rp493 miliar, di mana kupon diterbitkan tetap sebesar 8,75 persen dan tenor 5 tahun.

Lebih lanjut Abdullah Umar mengatakan bahwa, kupon yang dikeluarkan PT Timah sangat kompetitif. Besaran harga surat utang yang diterbitkan sama dengan penerbitan obligasi sebelumnya, di tahun 2017.

Dana segar tidak hanya diperoleh dari penerbitan obligai berkelanjutan. Perusahaan penambangan timah milik BUMN ini juga melakukan Sukuk Ijarah I Timah Tahap I pada tahun 2019 ini. Instrumen yang umumnya merupakan jenis investasi syariah ini memiliki jumlah pokok Rp313 miliar.

PT Timah Siap Bayar Utang

Dalam kesempatan yang sama, Abdullah kembali menegaskan penggunaan dana segar yang diperoleh PT Timah. Dana segar yang diperoleh digunakan untuk membayar utang jangka pendek kepada perbankan. Sisanya, perusahaan yang dipimpinnya akan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal yang sering disebut capital expenditure selama tahun 2019.

Abdullah bahkan menyebutkan penggunaan secara detil. Lima puluh persen dari obligasi akan digunakan untuk belanja modal. Modal untuk penambahan kapasitas produksi dengan membangun smelter baru dan pemeliharaan. Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari Siukuk Ijarah akan digunakan untuk belanja modal tahun 2019.

Sebelumnya, PT Timah sudah memperkirakan bahwa, kebutuhan belanja modal tahun 2019 sebesar Rp2 triliun. Dengan adanya dana yang diperoleh dari Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah semua kebutuhan capital expenditure (capex) di tahun 2019 otomatis terpenuhi.

Sampai saat ini, perseroan belum ada rencana untuk menarik pinjaman tambahan dari perbankan. Kalau pun ada, menurut Abdullah bukan untuk kebutuhan tahun 2019, tetapi untuk tahun berikutnya. []

Energi & Tambang

Bahan Bakar Kereta Api, BPH Migas dorong penggunaan LNG

EKO PRASETYO

Published

on

Bahan bakar kereta

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bahan bakar kereta api yang selama ini masih menggunakan solar subsidi didorong untuk mulai dialihkan ke gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG).

Dengan pengalihan jenis bahan bakar dari solar ke LNG diharapkan dapat melakukan penghematan subsidi BBM.

Hal ini disampaikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beserta perwakilan Anggota Komisi VII DPR RI usai melakukan monitoring pemanfaatan kuota BBM untuk kereta api milik PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Palembang.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan, kuota solar subsidi yang diberikan untuk PT KAI di tahun 2019 lalu mencapai 243.262 kilo liter.

Realisasinya penggunaannya sebesar 246.025 kilo liter atau setara 101,14 persen, atau kelebihan kuota 1,14 persen.

Jika per liternya dijual seharga Rp 5.150, maka total kuota solar subsidi untuk PT KAI mencapai Rp 1,2 triliun.

Untuk mencegah terjadinya kelebihan kuota di tahun ini, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan per triwulan.

“Pada kuartal I-2020, kami menetapkan kuota solar subsidi untuk KAI sebesar 51.250 kilo liter dengan realisasi 107,96 persen. Untuk kuartal II kuotanya naik menjadi 61.000 kilo liter. Tapi karena adanya penerapan PSBB akibat pandemi, realisasinya hanya 20,94 persen,” ujar Ifan, dalam siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Ifan mengatakan, pihaknya sudah mengecek angkutan kereta api barang untuk batubara ekspor ke berbagai Negara tetangga menggunakan solar subsidi.

Kereta tersebut rata-rata mengangkut 1 juta ton batubara dengan konsumsi solar mencapai 3.500 kilo liter per bulan, atau senilai Rp15,7 miliar per bulan dan Rp189 miliar per tahun.

“Artinya, biaya untuk BBM subsidi ini sangat besar, dan harusnya bisa dilakukan penghematan biaya dengan mengganti bahan bakar kereta menjadi LNG yang harganya lebih murah, dan produknya juga tergolong energi bersih (clean energy),” ujarnya.

Usulan penggunaan LNG untuk bahan bakar kereta api ini didukung oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar.

Ia berharap hal ini bisa segera diterapkan dalam tahap komersialisasi karena subsidi BBM hanya untuk masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian.

“Menurut saya tidak layak kereta api angkutan barang ekspor mendapat subsidi BBM. Maka kami mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta menggantikan solar subsidi,” kata Gunhar.

Ia menjelaskan, rencana penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2015 lalu.

Saat itu, dilakukan penandatanganan MoU antara PT Pertamina dengan PT KAI untuk mendukung program diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke BBG.

Penggunaan LNG untuk bahan bakar kereta api juga telah berjalan di beberapa negara seperti India, Rusia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan PT KAI pada tahun 2016 lalu, penggunaan LNG dapat menurunkan konsumsi minyak solar sebesar hingga 71 persen.

“LNG adalah bahan bakar yang bersih dan ekonomis, maka penggunaannya bisa mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh emisi mesin diesel, mengurangi impor dan memperpanjang periode pemeliharaan mesin sehingga biaya pemeliharaan juga berkurang,” tutupnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Paket Konverter Kit dari Pertamina Siap Didistribusikan

Alfian Setya Saputra

Published

on

Paket Konverter Kit

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Paket Konverter Kit (konkit) siap didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tindaklanjut dari penugasan yang diberikan pemerintah pusat.

Totalnya ada sebanyak 35.000 paket konverter kit yang akan disalurkan kepada para nelayan dan petani di berbagai daerah.

Sebanyak 10.000 paket konverter kit akan dibagikan untuk petani di 24 kabupaten/kota dan 25.000 paket lagi disalurkan untuk nelayan di 42 kabupaten/kota.

Fajriyah Usman selaku Vice Corporate Communication Pertamina, menyatakan paket Konverter kit ini akan meringankan biaya operasional kapal penangkap ikan bagi nelayan serta mesin pompa air bagi petani.

Karena penggunaannya lebih hemat, efisien, dan lebih ramah lingkungan, perawatan mesin juga menjadi lebih mudah.

“Pertamina mendapat penugasan melakukan konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas. Hal ini sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran dan Petani Tahun Anggaran 2020,” ujarnya.

Fajriyah mengatakan, surat perjanjian ditandatangani oleh pihak Kementerian ESDM dan Pertamina di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Mereka yang menandatangani yaitu Plt Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial, SVP Shipping Pertamina Joko Eko, Direktur Marketing Pertamina Patra Niaga, Pejabat Pembuat Komitmen Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Irene Yulianingsih, Pejabat Pembuat Komitmen Konversi BBM ke BBG untuk Petani Safriyanto dan VP LPG Sales Pertamina Primarini.

“Setelah penandatanganan perjanjian, kami akan bergerak cepat dan segera melakukan proses pengadaan konverter kit yang ditargetkan selesai pada akhir September mendatang. Sehingga pada minggu kedua bulan Oktober 2020 sudah mulai didistribusikan,” ujar Fajriyah dalam siaran pers, Rabu (5/8/2020).

Untuk memperlancar distribusi, Pertamina akan menyiapkan pangkalan di wilayah petani dan nelayan yang menjadi sasaran untuk mendukung ketersediaan isi ulang LPG.

Sejak tahun 2016, BUMN energi ini telah menyalurkan paket konverter kit untuk nelayan, hingga tahun 2019 telah mendistribusikan 60.859 paket.

Sementara untuk petani, jumlah paket Konkit yang disalurkan sebanyak 1.000 paket sejak tahun 2019.

Untuk tahun ini, Pertamina akan mendistribusikan paket Konverter kit untuk nelayan sasaran ke-17 provinsi.

Mulai dari Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

“Sedangkan paket Konverter KIT untuk petani sasaran akan dibagikan sebanyak 10.000 paket di 6 provinsi. Kami memastikan perseroan akan menjalankan tugas ini sesuai target dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Laba PLN Anjlok Hingga 97 Persen!

EKO PRASETYO

Published

on

Laba PLN

MEDIABUMN.COM, Jakarta- Laba PLN (Persero) pada Semester I tahun 2020 mengalami anjlok hingga 97 persen dibandingkan periode serupa tahun 2019, yakni dari Rp7,31 triliun, kini hanya Rp251,61 miliar.

Penurunan laba PLN ini salah satunya dipicu oleh fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dan dampak dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan.

PT PLN dan anak perusahaan mencatat rugi laba kurs mata uang asing bersih Rp 7,8 triliun pada Semester I/2020, padahal di periode yang sama tahun sebelumnya masih bisa mencatat laba kurs Rp 5,04 triliun.

Meski laba PLN anjlok, namun penjualan listrik masih mengalami peningkatan sebesar 1,129 GWh, naik 0,95 persen dari periode tahun lalu sebesar 118,522 GWh menjadi 119,651 GWh.

Hal ini menjadikan pendapatan dari penjualan listrik PLN masih tumbuh 1,5 persen dari Rp133,45 triliun menjadi Rp135,41 triliun.

Agung Murdifi selaku Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, mengatakan laba PLN yang anjlok ini juga dipengaruhi dengan tarif tenaga listrik yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017.

“Sepanjang Semester satu tahun 2020, secara keseluruhan PLN mampu membukukan pendapatan usaha Rp139,78 triliun meningkat 1,6 persen dibandingkan tahun lalu. EBITDA perusahaan senilai Rp35,29 triliun dengan EBITDA Margin sebesar 21,4 persen,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Rabu (29/07/2020).

Agung menjelaskan, peningkatan penjualan listrik ini terjadi lantaran jumlah pelanggan PLN yang juga bertambah.

Tercatat di akhir Juni 2020, jumlah pelanggan PLN sudah mencapai 77,19 juta pelanggan, angka itu bertambah sebanyak 3,59 juta pelanggan dari posisi akhir Juni 2019.
Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi, Pemerintah pusat juga memberikan keringanan biaya listrik bagi pelanggan daya 450 VA dan 900VA bersubsidi.

Terkait pertumbuhan infrastruktur ketenagalistrikan, perusahaan strum Negara ini berrhasil menambah kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.285,2 MW.

Kemudian jaringan transmisi untuk evakuasi daya pembangkit yang telah beroperasi juga bertambah sepanjang 950,9 KMS, dan kapasitas Gardu Induk bertambah sebesar 2.890 MVA.

“Upaya efisiensi biaya operasional terus kami lakukan, khususnya biaya pemakaian bahan bakar. Di Semester pertama tahun 2020, pemakaian bahan bakar lebih rendah dibandingkan Semester I tahun 2019. Yaitu Rp1.368 per kWh yang lebih rendah Rp21 dibanding sebelumnya Rp1.389 per kWh,” tutupnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!