Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

PT Sucofindo Sediakan Jasa Sertifikasi SNI Produk Audio Video dan Luminer

MediaBUMN

Published

on

PT Sucofindo

PT Sucofindo Tbk (Persero) menyediakan jasa sertifikasi SNI pada produk audio visual serta produk luminer. Hal tersebut dilakukan guna melindungi hak dan keselamatan konsumen.

Persero memulai penerapannya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi penerapan SNI secara wajib. Bagi peralatan audio video serta luminer terhadap pelaku usaha seperti produsen, importir, dan perwakilan perusahaan.

Pada kesempatan itu, Haris Witjaksono selaku Direktur Komersial II menuturkan. Bahwa PT Sucofindo sudah ditunjuk sebagai LSPro atau Lembaga Sertifikasi Produksi oleh Pemerintah. Melalui Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM pada produk yang wajib menggunakan SNI.

PT Sucofindo Ditunjuk Sebagai LSPro SNI

Agus Kurniawan berpendapat, penunjukan PT Sucofindo sebagai LSPro SNI ini didasari oleh kesiapan infrastruktur dalam kegiatan pengujian SNI. Khususnya pada produk audio video.

Kewajiban sertifikasi SNI untuk peralatan audio video mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018. Daftar produk yang wajib mempunyai sertifikasi SNI ialah TV dengan ukuran layar hingga 42 inci, disc player DVD & Blu-ray. Serta tape mobil (termasuk pemutar kaset, cakram optik serta format audio video digital lain di dalamnya).

Lalu, speaker aktif yang berdiri sendiri (bukan bagian dari komponen produk lainnya) dan terakhir set top box untuk pesawat televisi. Termasuk penerima digital untuk satelit, terrestrial, serta kabel.

Sedangkan untuk produk luminer sertifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Nomor 2 Tahun 2018. Produk luminer yang wajib mempunyai sertifikasi SNI terbagi menjadi 5 jenis. Yakni lumier magun kegunaan umum, luminer tanam, luminer pada pencahayaan jalan umum. Ada pula luminer kegunaan produk portabel, serta luminer lampu sorot.

Sampai saat ini, PT Sucofindo sudah menerbitkan lebih dari 1600 sertifikat sistem manajemen dalam berbagai sektor. Contohnya sektor industri, pendidikan, kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan lainnya.

Ada juga 800 sertifikat SNI dalam kategori produk Peralatan Keamanan, Peralatan Pengukuran meteran air, produk elektronik. Serta peralatan listrik, produk pertanian, makanan, kaca dan keramik, bahan konstruksi hingga mainan anak dan pakaian bayi.

PT Sucofindo juga bisa melakukan sertifikasi lainnya, seperti Standar ISO atau pengujian berbagai macam produk. IEC atau pengujian peralatan elektronika dan produk kelistrikan. ASTM untuk pengujian petroleum, mainan dan tekstil, APHA, US EPA untuk pengujian lingkungan. Serta AOAC untuk pengujian petrokimia. []

HIGHLIGHT BUMN

Undang Undang BUMN, Erick Thohir : Harus Direvisi!

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Undang Undang BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Undang Undang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) harus direvisi oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).

Pasalnya dalam Undang Undang BUMN ini sudah 17 tahun belum pernah dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (23/9/2020).

Erick menjelaskan, saat ini banyak perusahaan BUMN yang dihadapkan pada sejumlah masalah baru di lapangan yang tidak ditetapkan di dalam UU tersebut.

Seperti kasus yang menyangkut Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pembagian Dividen (laba perusahaan) yang diterima dan diberikan kepada negara.

Menurut Erick, ada ketimpangan antara besaran modal yang diterima dengan dividen yang diberikan untuk negara.

Dalam catatan Kementerian BUMN, besaran PMN yang diterima BUMN dalam 5 tahun terakhir hanya Rp117 triliun, sementara dividen yang diberikan mencapai Rp267 triliun.

“Jadi komposisinya antara dividen nilainya dua kali lebih besar dari modal PMN. Belum lagi masalah utang, itulah kenapa kita sepakat dengan usulan revisi Undang Undang BUMN. Sehingga kita bisa memetakan apa itu penugasan dan apa itu investasi,” kata Erick.

Ia melanjutkan, dari 90 persen PMN yang diajukan Kementerian BUMN selama ini, mayoritas adalah untuk penugasan BUMN.

Hal ini yang membuat persepsi orang bila Penyertaan Modal Negara yang diperoleh perusahaan pelat merah itu negatif.

Erick juga menyampaikan terkait perbandingan antara pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan BUMN komposisi dengan PMN itu 6 persen.

“Artinya, pajak dan PNBP lebih besar daripada PMN. Jadi dampaknya sangat kecil untuk kontribusi kepada negara. Ini sebagai dasar-dasar fakta yang terjadi di BUMN,” ujarnya.

Karena itu, bila Rancangan Undang-undang BUMN ditetapkan sebagai UU, maka akan ada kejelasan antara PMN untuk penugasan dan PMN untuk investasi.

Undang Undang BUMN Ikuti Dinamika

Revisi Undang Undang BUMN itu pun menjadi dasar hukum untuk melakukan pengawasan bagi seluruh perusahaan pelat merah.

Untuk diketahui, Komisi VI DPR dan Baleg DPR sudah memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Revisi tersebut dilatarbelakangi lantaran Undang Undang BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu, sehingga membutuhkan penyegaran.

Martin Manurung selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan, dengan perkembangan yang ada saat ini, Undang Undang BUMN sangat mungkin mengalami perubahan.

Karena banyak hal yang perlu kembali disempurnakan dan disesuaikan di rancangan UU BUMN yang baru. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Anggaran Kementerian BUMN 2021 Dipastikan Turun

EKO PRASETYO

Published

on

Anggaran Kementerian BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2021 akan mengalami penurunan drastis hingga Rp102 miliar dibandingkan anggaran tahun ini.

Anggaran Kementerian BUMN tahun depan ditetapkan sebesar Rp244,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp346 miliar.

Penetapan anggaran itu dipastikan setelah Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN dalam Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Hal itu juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran itu akan dibagi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.

“Meski ada penurunan secara sifnifikan, kami akan menerima dan menggunakan anggaran itu sesuai dengan program yang sudah ada. Kami juga akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR,” ujar Erick Thohir.

Sementara untuk pembagian berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian BUMN tahun depan dibagi menjadi tiga, yaitu belanja Modal Rp19,5 miliar (8 persen), belanja Pegawai Rp63,17 miliar (25,8 persen) dan belanja barang sebesar Rp162,15 miliar (66,2 persen).

Erick menjelaskan, dari pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021, ada lima output utama yang menjadi target, yaitu kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp413 triliun, total aset BUMN sebesar Rp9.099 triliun, target total ekuitas BUMN sebesar Rp2.900 triliun.

“Kemudian ditargetkan belanja modal BUMN sebesar Rp481 triliun dan total laba bersih BUMN mencapai Rp198 triliun,” tandasnya.

Namun hal sebaliknya terjadi pada anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tahun depan, anggaran BKPM akan melonjak hampir dua kali lipat, dari tahun 2020 sebesar Rp589 miliar, menjadi Rp1 triliun di 2021.

Dari total anggaran BKPM Rp1 triliun itu, komposisi terbanyak akan disalurkan untuk sekretariat utama yaitu Rp297 miliar, promosi penanaman modal Rp285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp179 miliar.

Rapat penetapan pagu anggaran Kementerian BUMN ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI dan perwakilan Kementerian baik secara langsung maupun virtual.

Seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pariwisata Ditarget Rampung Tahun 2022

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN pariwisata

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN pariwisata dan aviasi yang digagas oleh Kementerian BUMN ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2022 mendatang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan sektor pariwisata dan penerbangan akan digabungkan dalam satu holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN pariwisata ini, untuk mengintregasikan usaha dari tiap BUMN sektor penerbangan dan wisata sehingga nantinya bisa berdampak positif untuk pembangunan pariwisata nasional.

“Kami targetkan proses pembentukan holding tersebut selesai pada 2022 mendatang. Jadi efektifnya klaster BUMN ini terbentuk di tahun 2022,” ucap Kartika dalam diskusi virtual Transforming Indonesia Into Asia’s Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, konektivitas udara akan dioptimalkan untuk mendukung arus pariwisata.

Adapun anggota dari holding BUMN pariwisata dan penerbangan ini yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Menurut Kartika, Kementerian BUMN sudah mendiskusikan rencana holding BUMN Pariwisata dan aviasi ini kepada beberapa perusahaan tersebut.

“Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bisnis Garuda, Angkasa Pura, ITDC dan HIN menjadi satu holding. Ini diharapkan pada waktunya nanti, konektivitas udara akan mendukung arus pariwisata, ini kita harapkan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembentukan holding BUMN pariwisata ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada tiap perusahaan pelat merah yang bergabung di holding.

“Kami juga berharap pembentukan holding BUMN parisata akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan, peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan holding BUMN pariwisata ini ditargetkan terbit bulan Oktober mendatang.

Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap difinalisasi. Dengan terbentuknya holding BUMN pariwisata, diharpakan dapat menghindarkan persaingan tidak sehat antar sesama perusahaan pelat merah di sektor aviasi.

“Setelah holding terbentuk, perusahaan BUMN sektor aviasi akan berada dalam satu perusahaan. Tidak bersaing sesama, tidak ada sikut menyikut karena sudah berada di satu naungan,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM