Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

PT Pos Indonesia Hadirkan Digitalisasi Segmen Menegah Ke Bawah

MediaBUMN

Published

on

PT Pos Indonesia

PT Pos Indonesia melakukan berbagai cara meningkatkan pasar sebagai jasa layanan pengiriman barang milik pemerintah. Salah satu cara adalah dengan digitalisasi layanan sistem keuangan. Sebuah pelayanan yang membidik target masyarakat menengah ke bawah.

Hal di atas dikemukakan oleh Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta. Seperti diketahui bahwa PT Pos selain menjadi perusahaan pengriman bank juga melayanai pengiriman uang yang dulu dikenal dengan sebutan wesel pos.

Ihwan Sutardiyanta berharap layanan digitaliasi yang diberikan dapat memudahkan pelanggan untuk menjangkau layanan perusahaannya. Khususnya pelanggan yang berasal dari masayarak menengah ke bawah yang belum tersentuh kalangan perbankan.

PT Pos Indonesia Dorong Transaksi Keuangan

Menurut Ihwan Sutardiyanta yang ditemui di sela-sela acara pengumuman pemenang Ramadhan bersama PT Pos Indonesia dan Western Union menegaskan tujuan digitalisasi layanan keuangan. Selain memudahkan transaksi, adanya digitalisasi juga bertujuan mendorong transaksi keuangan masyarakat melalui Pos lebih banyak.

PT Pos Indonesia memang terus meningkatkan strategi untuk mengembangkan diri. Inovasi tidak hanya berhenti pada layanan digitalisasi keuangan. Perusahaan sedang fokus untuk mengembangkan layanan dagang–el khusus bagi Usaka Mikro Kecil dan Menengak atau UMKM. Perusahaan berencana menjadi intermediary yang mengelola sistem pembayaran untuk transaksi dagang-el bagi UMKM. Demikian Ihwan menambahkan pada kesempatan yang sama.

Produk yang dimaksud oleh PT Pos Indonesia adalah giro pos mobile. Produk ini telah diluncurkan perusahaan pada awal tahun 2019. Giro pos mobile merupakan layanan digital yang berbasis rekening Giropos. Tentu saja, layanan hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki rekening di PT Pos. Dengan kepemilikan rekening dan Giro pos mobile di ponsel pintar, pelanggan atau nasabah dapat bertransaksi semua produk PT Pos.

Iwan menuturkan bahwa pihaknya akan membantu settlement pembelian barang dari UMKM secara online. Cara yang sudah dijalankan untuk settlement UMKM adalah layanan cash on delivery (COD) bagi pelaku usaha. Menurut Ihwan, layanan ini menjadi produk pengiriman barang yang paling diminati pelanggan.

Untuk kebutuhan semua layanan digital yang sedang dibangun PT Pos Indonesia Ihwan memperkirakan investasi tidak lebih dari Rp50 miliar. Investasi tersebut akan terus ditambah dan diperkuat seiring dengan pertumbuhan layanan itu sendiri.

Adapun digitalisasi terhadap layanan tidak dengan membuat prduk baru. Perusahaan hanya melakukan inovasi terhadap produk–produk PT Pos yang sudah ada. Selanjutnya layanan digital akan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. []

HIGHLIGHT BUMN

BUMN Sekarat Bakal dilepas ke Swasta?

Alfian Setya Saputra

Published

on

BUMN sekarat

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Ramai menjadi perbincangan soal BUMN sekarat yang terus menggerogoti uang negara menjadi salah satu tugas berat bagi Kementerian BUMN.

Adapun Kementerian yang digawangi Erick Thohir tersebut telah memiliki solusi menangani persoalan BUMN sekarat tersebut. Salah satu opsinya adalah melepas perusahaan pelat merah berkategori dead-weight alias sekarat itu ke pihak swasta.

Dimana opsi tersebut menjadi opsi kedua setelah sebelumnya Kementerian BUMN menyebut BUMN sekarat akan dilakukan likuidasi (tutup) atau digabung (merger). Menurut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menuturkan, semua opsi yang ada untuk persoalan BUMN sekarat tersebut masih dalam kajian.

“Berbagai opsi yang ada masih terus dikaji kemnudian masih terus dikonsolidasikan jadi satu, bisa didivestasikan kalau sudah mungkin lebih cocok dijalankan oleh pihak lain di luar BUMN, atau bisa diholdingkan jadi anak perusahaan yang lain. Pengkajian tersebut yang masih terus dilakukan,” ujar mantan bos PT Inalum tersebut (25/2).

Menurutnya hal terpenting yaitu adanya langkah konkret yang akan dilakukan kepada perusahaan pelat merah berstatus sekarat tersebut.

“Struktur bisnisnya yang terpenting harus jelas dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa untuk dapat mengeksekusi BUMN sekarat tersebut, Kementerian BUMN tengah menunggu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi pengalihan kewenangan divestasi, merger, dan lainnya kepada Kementerian BUMN.

“Pak Erick tengah memprosesnya agar nantinya kewenangan dalam melakukan divestasi serta merger bisa dilakukan oleh pak Erick sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” tutup Budi. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

130 Bos BUMN Belum Setor Rencana Bisnis ke Erick Thohir?

MediaBUMN

Published

on

rencana bisnis

MEDIABUMN.COM, Jakarta – sebanyak 130 pimpinan di perusahaan pelat merah dinilai masih banyak yang belum menyetorkan rencana bisnis 5 tahun ke depan. Artinya dari sejumlah 140 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada baru 10 yang sudah melapor soal rencana kerja perusahaaan.

Kepada media, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan baru ada beberapa perusahaan yang melaporkan rencana bisnis yang berasal dari sektor perbankan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Masa minta rencana bisnis (bisnis plan) saja tidak bisa? Yang rajin itu dari BUMN perbankan, PLN bahkan Pertamina juga sudah setor,” ujar Erick.

Adapun rencana bisnis perusahaan merupakan dokumen berkala yang menjadi pedoman terkait rencana manajemen untuk menjalankan bisnis pada periode tertentu. Rencana bisnis disediakan oleh kepala perusahaan sebagai penjabaran strategi dalam mencapai tujuan.Selain itu, rencana bisnis juga dibuat dengan tujuan untuk menggaet investasi dari pihak luar.

Dalam kesempatan tersebut, bos Mahaka Media ini juga menyebut akan meleburkan perusahaan pelat merah yang kinerjanya terus merugi dalam satu subholding. Untuk memudahkan kerja sang Menteri, rencananya Kementerian BUMN akan membentuk sebanyak 15 subholding, dimana masing-masing Wakil Menteri BUMN akan bertanggung jawab memegang sekitar 7 subholding.

“Nantinya kami ingin setiap wakil menteri memegang setidaknya ada 7 subholding atau lebih. Tapi belum final, masih dalam pemetaan,” tambah Erick.

Adapun sebelumnya, Menteri Erick telah menyampaikan rencana merger BUMN lainnya yang terus merugi antara lain PT PANN Multi Finance (Persero). []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

5 Anak Usaha Garuda Indonesia Bakal Dibubarkan Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Anak usaha Garuda

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Anak usaha Garuda Indonesia akan segera dibubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantaran banyka merugikan. Aksi bersih-bersih BUMN terus dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.

Setelah mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia sebelumnya (Ari Askhara) lantaran penggelapan Motor Harley Davidson, bos Mahaka Grup ini kemudian berencana menutup 5 anak Usaha garuda Indonesia.

Sebelumnya Erick telah menyinggung banyakanya perusahaan BUMN yang membuat anak perusahaan yang jumlahnya tidak sedikit. Garuda Indonesia adalah salah satunya. Maskapai pelat merah ini tercatat memiliki 7 anak perusahaan salah satu yang mengundang perhatian dan gelak tawa adalah nama anak usaha di bidang logistik yang bernama PT Garuda Tauberes Indonesia.

PT Garuda Tauberes Indonesia tercatat sebagai salah satu anak usaha yang akan ditutup sang Menteri. Erick mengaku tengah meminta restu dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Saya sedang usul ke Pak Jokowi dan Bu Menkeu untuk mandate tambahan agar kami bisa melakukan merger dan likuidasi. Ada beberapa perusahaan sebagai contoh di Garuda ada 5 anak usaha yang sudah siap dilikuidasi,” papar Erick kepada MEDIABUMN usai rapat di Gedung DPR RI (20/2).

Lebih lanjut Erick mengaku telah mendapatkan persetujuan dari petinggi emiten perusahaan berkode saham GIAA tersebut agar menutup 5 dari 7 anak usaha yang ada.

“Penutupan tersebut lantaran 5 perusahaan itu tidak menguntungkan. Karena pembahasan rapat komisaris dan direksi mengusulakan segera ditutup karena tidak bermanfaat bagi perusahaan induk,” terang Erick.

Meski kurangnya evaluasi atas pembentukan lima anak usaha ini di masa lalu, namun Erick Thohir tidak lantas menyalahkan pendahulunya (Menteri BUMN 2014-2019, Rini Soemarno)

“Bukan persoalan benar atau salah, bisa saja pada masa lalu direction dan kebijakannya belum optimal. Nah, sekarang sudah waktunya diperbaiki,” tutup Erick. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM