Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

PT Krakatau Steel Terus Restrukturisasi Bisnis Hadapi Impor

MediaBUMN

Published

on

PT Krakatau Steel

PT Krakatau Steel (Persero), melalui Direktur Utamanya Silmy Karim mengatakan bahwa, saat ini tantangan yang sangat nyata dihadapi perseroan adalah impor baja. Adanya impor baja yang masih tinggi ini terus menghantam industri baja nasional.

Pada Sabtu (3/8), Silmy berujar bahwa impor baja ini dominan dan semakin menekan industri baja dalam negeri. Tingkat utilisasi produksi HRC sekarang masih di bawah 50 persen, dikarenakan porsi impor yang cukup dominan untuk pemenuhan baja domestik.

PT Krakatau Steel Jalankan Restrukturisasi

Berdasarkan data dari The South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) tahun 2018, total impor baja di Indonesia mencapai 7,6 juta ton. Komoditas besi dan baja pun tercatat sebagai komoditi impor terbesar ketiga, mencapai 6,45 persen. Ini dihitung dari total importasi yang bernilai 10,25 miliar USD.

Silmy mengimbuhkan, bahwa data dari BPS pada Januari hingga Maret 2019 impor besi ini totalnya meningkat sampai 14,75 persen secara year on year. Nilainya menjadi 2,76 miliar USD. Kenaikan ini sekaligus menjadi yang terbesar keempat.

Karena itu, PT Krakatau Steel terus berupaya menjalankan program restrukturisasinya supaya kinerja perseroan bisa kembali optimal serta mencatatkan keuntungan. Restrukturisasi yang tengah dijalankan perseroan adalah restrukturisasi hutang dan transformasi bisnis.

Ini bertujuan supaya PT Krakatau Steel lebih kompetitif dan efisien di tengah persaingan industri baja yang mengglobal. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk komitmen dari perseroan pada para pemegang saham dan pihak stakeholder lain.

Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain, optimalisasi aset-aset non-core supaya lebih berguna. Selain itu, pencarian mitra bisnis yang strategis dan pelepasan unit kerja yang hanya melayani induk perusahaan juga dilakukan. Perampingan organisasi dan menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak usaha hingga menjadi profit center juga diupayakan.

Operasi lainnya yang dilakukan perseroan juga terus digencarkan. Seperti pola penjualan produk yang mulai diperbaiki, sehingga diharapkan bisa menaikkan volume penjualan. Begitu juga dengan pola konsumsi energi serta peningkatan yield produksi di pabrik Hot Strip Mill sebagai upaya penekanan biaya produksi. [

HIGHLIGHT BUMN

Protokol New Normal, Sejumlah Perusahaan BUMN Belum Siap

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Protokol new normal

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Protokol new normal atau normal baru menjadi kewabijan bagi semua perusahaan BUMN untuk dilaporkan ke Kementerian BUMN. Namun hingga kini masih ada sejumlah perusahaan pelat merah yang belum siap menjalankan skema new normal tersebut.

Hal itu terungkap lantaran masih ada beberapa BUMN yang belum melaporkan Protokol new normal kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga menggatakan masih ada enam persen perusahaan BUMN yang belum melaporkan persiapan protokol new normal hingga Rabu siang (27/5/2020).

“Sampai tadi siang masih ada enam persen BUMN yang belum melaporkan, jumlah ini memang berkurang dari posisi pada saat batas pelaporan di 25 Mei 2020 yang tersisa 14 persen perusahaan belum melaporkan protokol new normal,” kata Arya dalam bincang virtual, Rabu, 27 Mei 2020.

Arya mengungkapkan, perusahaan-perusahaan pelat merah yang belum melaporkan protokol new normal di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT PANN (Persero).

Menurutnya, persiapan penyusunan protokol new normal yang belum detail membuat perusahaan-perusahaan tersebut belum melaporkannya ke Kementerian.

“Jadi ada yang belum siap laporannya. Sepertinya pratokol ne normalnya mereka belum disiapkan dengan detil makanya belum mereka belum laporkan juga,” jelasnya.

Padahal persiapan new normal ini adalah arahan langsung dari Erick Thohir melalu melalui Surat Edaran per tanggal 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

Maka keterlambatan pelaporan protokol ini tentu menjadi catatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam penilaian kinerja perusahaan.

“Bagi perusahaan yang sudah melaporkan protokol new normal artinya perusahaan itu siap menghadapi skenario new normal. Baik dalam pelayanan publik maupun persiapan mereka di kantor,” tandasnya.

Sebelumnya Erick Thohir mengatakan dari hasil pemetaan yang dilakukan terhadap kesiapan protokol new normal, 86 persen perusahaan pelat merah sudah siap menghadapi era normal baru.

Erick menargetkan agar perusahaan BUMN sudah memiliki protokol masing-masing paling lambat pada 25 Mei 2020. Alasannya, jika tiba-tiba di 26 Mei ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perusahaan BUMN tidak kebingungan dalam menjalankan bisnis dan tugasnya.

“Kita sudah petakan 86 persen BUMN sudah siap. Tapi ada yang enggak siap, yang nggak siap harus kita pandu agar tidak membuat blunder di lapangan” kata Erick. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Vaksin Corona Kemungkinan Baru Ditemukan pada 2021

Alfian Setya Saputra

Published

on

Vaksin corona

MEDIABUMN.COM, Jakarta- Vaksin corona yang akan diproduksi oleh BUMN Farmasi kemungkinan baru akan ditemukan di tahun 2021 mendatang. Observasi dan pengkajian terhadap vaksin corona ini masih terus dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan bekerjasama dengan beberapa pihak.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan untuk menemukan vaksin Corona (covid-19) memang membutuhkan waktu yang lama. Kementerian BUMN telah bekerjasama dengan Menteri Kesehatan, BPPT dan lembaga lain untuk menghasilkan vaksin tersebut.

Meski sudah dilakukan berbagai upaya, vaksin corona yang awalnya ditarget bisa diproduksi massal dalam waktu dekat, dipastikan tidak akan tercapai.

“Kami sudah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melihat vaksin ini. Tapi kemungkinan kalau menemukan vaksin corona mungkin kuartal I hingga 4 tahum 2021. Kita anggap vaksinnya ditemukan bulan Februari 2021, saat ini masih bulan Mei, berarti kalau kita hitung masih butuh waktu 9 bulan lagi,” ujar Erick, Selasa (26/5/2020).

Adapun pengkajian vaksin corona ini termasuk dibagi dalam 3 langkah penanganan melalui pendekatan Test, Trace dan Treat atau 3T. Dalam tahap Test lacak (trace), BUMN Telekomunikasi telah menbuat satu aplikasi yaitu ‘Peduli Lindungi’ yang berfungsi untuk melacak pergerakan serta pembatasan isolasi.

Di tahap test uji (treat), BUMN sudah mendistribusikan mesin polymerase chain reaction atau PCR ke 18 rumah sakit dengan catatan bisa melakukan 10 ribu lebih tes dengan kapasitas mendekati 1.000 per hari.

“Dalam hal ini PT Bio Farma bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk produksi massal RT PCR Test Kit sesuai rekomendasi WHO. Hasilnya jumlah alat tes PCR yang terlah diproduksi sebanyak 50 ribu test kit, dengan tambahan 50 ribu test kit di akhir bulan Mei mendatang,” jelas Erick dalam persentasinya.

Sementara untuk penemuan vaksin corona tahap ketiga yaitu Treat (penanganan), holding BUMN farmasi ini telah bekerja sama dengan perusahaan asal China, Sinovac dan lembaga kesehatan dari Eropa yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Pada tahan ini, PT Bio Farma juga menggandeng pihak RSPAD Gatot Soebroto dan Eijkman Institute dan untuk mengembangkan terapi Convalescent Plasma.

“Sebanyak 3 dari 10 pasien corona telah memulai transfusi dan kondisinya dilaporkan membaik. Meski begitu, terapi plasma hal ini masih butuh observasi dan pemantauan lebih lanjut,” jelasnya.

Tak hanya itu, BUMN telah membangun 2.375 tempat tidur khusus penanganan pasien corona di 70 rumah sakit milik.

Untuk produksi alat ventilator khusus pasien corona, PT LEN dan PTDI juga dipastikan siap memproduksi alat bantu pernafasan ini mulai bulan Mei dengan kapasitas produksi mencapai 1.000 hingga 1.250 per minggu.

Namun kedua BUMN industry ini masih menunggu izin dari Kementerian Kesehatan untuk produksi massal secara komersial. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Komisaris PT Sucofindo Yang Baru Resmi Ditunjuk

Alfian Setya Saputra

Published

on

Komisaris PT Sucofindo

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Komisaris PT Sucofindo (Persero) yang baru resmi ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT SGS selaku Pemegang Saham. Penunjukan ini disampaikan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sucofindo per tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Sucofindo.

Berdasarkan SK tersebut, secara resmi diputuskan Aditya Dhanwantara menjabat sebagai Komisaris PT Sucofindo (Persero) menggantikan komisaris sebelumnya Faisal Halimi. Aditya Dhanwantara saat ini juga menjabat sebagai Asisten Deputi Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas.

Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN, Andus Winarno, mengatakan penyerahan SK Para Pemegang Saham ini dilangsungkan melalui layanan online meeting sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan physical distancing.

“BUMN menunjuk Aditya Dhanwantara sebagai Anggota Dewan Komisaris baru untuk PT Sucofindo. Pengangkatan kali ini dikhususkan untuk jabatan Komisaris, dan diharapkan bagi pejabat yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Andus mewakili Menteri BUMN Erick Thohir, kamis (21/5/2020).

Sementara Bachder Djohan Buddin selaku Direktur Utama PT Sucofindo menambahkan, dengan adanya pergantian di jajaran komisaris, diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi perusahaan pelat merah tersebut.

“Semoga amanah yang diberikan kepada Aditya Dhanwantara sebagai komisaris Sucofindo ini dapat mendorong kesuksesan bagi Sucofindo, dan dapat membangun bekerja sama yang baik dalam menyusun strategi untuk kemajuan perusaahaan,” kata Bachder.

Menurut Bachder, Komisaris berperan penting dalam memperkuat posisi perseroan sebagaimana yang tertuang dalam visi PT Sucofindo, yaitu menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, sehingga dapat membawa sebagai perusahaan TIC dalam level yang lebih tinggi di tingkat global.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh seluruh jajaran Direksi, Komisaris PT Sucofindo dan petinggi BUMN melalui aplikasi online meeting. Di antaranya Asdep RPPKNM BUMN Aditya Dhanwantara, Asdep MSE BUMN Andus Winarno, Kabid PPKNM BUMN Ruspen Saragih dan Kabid Layanan Hukum BUMN Riyanto. Kemudian pihak SGS, Managing Director PT SGS Shashibhushan Jogani dan Internal Legal Counsel PT SGS Purnama Laksmi.

Sebagai BUMN, saham mayoritas PT Sucofindo (Persero) dipegang oleh Pemerintah Indonesia dengan kepemilikan 95 persen. Perusahaan inspeksi pertama di Indonesia ini memiliki 60 titik layanan yang dikelola secara terpadu dan didukung oleh para ahli di berbagai bidang. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM