PT INKA Tanggapi Soal Bus Transjakarta Yang Terbengkalai

oleh
PT INKA

PT INKA mengakui beberapa bangkai bus yang ada di sebuah lahan parkir di Ciputat, Tangerang Selatan dan Bogor, Jawa Barat. Merupakan milik perusahaannya, yang masih belum dilakukan tindakan sebab menunggu penyelesaian pembatalan kontrak pengadaan bus. Yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat 300 bangkai bus yang bertuliskan Transjakarta di lahan parkir Ciputat tersebut. Yang merupakan buntut dari terbongkarnya praktik korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta pada tahun 2013 yang lalu.

PT INKA Tunggu Proses Penyelesaian Pembatalan

“Pembatalan kontraknya itu yang seperti apa kita masih belum terima pembatalannya. Makanya hal ini masih dalam proses penyelesaian,” pungkas Hartono. Selaku Senior Manager Humas, Sekretariat dan Protokoler PT INKA.

Perusahaan industri yang termasuk dalam anggota BUMN tersebut berharap adanya keputusan terbaik jika pembatalan diputuskan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan atas masalah itu. Pasalnya bus tersebut telah diparkirkan sejak tahun 2013 yang lalu, saat perkara korupsi muncul.

Kala itu, PT INKA telah berusaha memenuhi kewajibannya sebagai salah satu pemenang dalam tender pengadaan bus Transjakarta. Akan tetapi, belum sempat diserahterimakan kepada pihak Pemprov DKI, perkara korupsi terlanjur muncul.

“Tapi karena barang itu (masih) belum bisa diserahterimakan ya akhirnya kami menitipkannya di sana,” jelas Hartono.

PT INKA Tolak Pengembalian Uang Muka

Sedangkan mengenai uang muka, PT INKA telah menerimanya, tetapi Hartono tidak hafal jumlah persisnya. Dari sisi lain, adanya permintaan dari Pemprov DKI yang meminta agar uang muka dikembalikan, pihaknya tidak sepakat.

“Kan bukan dari kita yang membatalkan, ya PT INKA maunya enggak mengembalikan uang muka dong,” ujar Hartono.

Perusahaan telah menjalankan kewajiban dalam pengadaan barang sesuai dengan isi kontrak. Dengan tidak adanya pelunasan bus yang telah didatangkan membuat kerugian pada PT INKA. Dan jika uang muka harus dikembalikan juga, maka perusahaan akan mengalami semakin banyak kerugian.

Oleh sebab itu, hal tersebut masih dikonsultasikan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah atau BPKP. Serta sejumlah pihak yang terkait agar ada kejelasan dalam putusan.

Sementara itu, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta belum dapat merinci dengan pasti rencana gugatan. Dari Pemprov DKI terhadap pengembang bus Transjakarta yang menolak untuk mengembalikan uang muka. Hal itu masih dalam kajian dan belum ada keputusan final yang bakal ditempuh oleh Pemprov. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *