Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

PT Adhi Karya Tetap Bangun Akses Tol di Yogyakarta

MediaBUMN

Published

on

PT Adhi Karya

PT Adhi Karya (Persero) memastikan bakal tetap menyambungkan jalan tol sampai bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo. Walaupun mendapat penolakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budi Harto selaku Direktur Utama PT Adhi Karya mengatakan, jalan tol akses bandara baru termasuk ke dalam trase Tol Yogyakarta-Solo. Ruas tol itu pun sudah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN yang diprioritaskan oleh pemerintah. “Jadi (dibangun), sampai ke (Bandara) Kulon Progo jadi,” tegas Budi.

Memang didasarkan pada data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR, rute tol yang bakal dibangun. Oleh PT Adhi Karya tersebut, yaitu Solo-Yogyakarta, bernama Yogyakarta Interational Airport atau YIA Kulon Progo dengan panjang hingga 91,93 kilometer.

Akan tetapi bila melihat daftar PSN yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPIP. Trase Tol Yogyakarta-Solo hanya memiliki panjang 40,49 kilometer, dan tidak rute menuju ke bandara baru. “Ya itu (akan) disesuaikan, jadi Sultan sudah mengizinkan sebenarnya,” tanggap Budi.

Sebelumnya, Hananto Hadi Purnomo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY. Menuturkan bahwa, Sri Sultan menolak Tol Yogyakarta dan YIA sebab tidak mempunyai acuan.

Karena sepengetahuan Hananto, tol yang bakal melintasi Kulon Progo bukanlah Yogyakarta-Solo, melainkan merupakan rute Yogyakarta-Cilacap. Sedangkan untuk Tol Yogyakarta-Cilacap sendiri masih dalam tahap perencanaan, bukan pembangunan.

“Yang ada itu adalah jalan tol Yogya-Cilacap, lewatnya (ke) Kulon Progo. Jadi kalau Pak Gubernur ngomong enggak setuju (pembangunan) Tol Yogya-Bandara. Lah enggak ada acuannya kok,” jelas Hananto.

PT Adhi Karya Dapat Masukan Sri Sultan

Melalui Hananto, Sri Sultan memberikan empat catatan kepada pihak PT Adhi Karya selaku pengelola. Yakni yang pertama berkaitan dengan keberadaan situs arkeologis. Jangan sampai trase tol yang melalui wilayah DIY dibangun di atas situs arkeologis yang ada.

Selanjutnya mengenai lahan, Sultan berpesan agar trase tol meminimalkan pemakaian lahan di DIY. Sebab di wilayah Yogya mengalami keterbatasan lahan, khususnya lahan pertanian berkelanjutan ataupun lahan pangan.

Ketiga, Sultan berpesan agar pembangunan tol tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai orang-orang DIY hanya menjadi objek saja dalam proyek PT Adhi Karya tersebut. Dan yang terakhir ialah harapan Sultan supaya keberadaan tol tidak memisahkan komunitas masyarakat. []

HIGHLIGHT BUMN

Holding BUMN Pariwisata Ditarget Rampung Tahun 2022

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding BUMN pariwisata

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding BUMN pariwisata dan aviasi yang digagas oleh Kementerian BUMN ditargetkan dapat terbentuk di tahun 2022 mendatang.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyatakan sektor pariwisata dan penerbangan akan digabungkan dalam satu holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN pariwisata ini, untuk mengintregasikan usaha dari tiap BUMN sektor penerbangan dan wisata sehingga nantinya bisa berdampak positif untuk pembangunan pariwisata nasional.

“Kami targetkan proses pembentukan holding tersebut selesai pada 2022 mendatang. Jadi efektifnya klaster BUMN ini terbentuk di tahun 2022,” ucap Kartika dalam diskusi virtual Transforming Indonesia Into Asia’s Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, konektivitas udara akan dioptimalkan untuk mendukung arus pariwisata.

Adapun anggota dari holding BUMN pariwisata dan penerbangan ini yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Menurut Kartika, Kementerian BUMN sudah mendiskusikan rencana holding BUMN Pariwisata dan aviasi ini kepada beberapa perusahaan tersebut.

“Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan bisnis Garuda, Angkasa Pura, ITDC dan HIN menjadi satu holding. Ini diharapkan pada waktunya nanti, konektivitas udara akan mendukung arus pariwisata, ini kita harapkan bisa berjalan,” ujarnya.

Pembentukan holding BUMN pariwisata ini juga diharapkan bisa memberi nilai tambah kepada tiap perusahaan pelat merah yang bergabung di holding.

“Kami juga berharap pembentukan holding BUMN parisata akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19 berakhir,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan, peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan holding BUMN pariwisata ini ditargetkan terbit bulan Oktober mendatang.

Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap difinalisasi. Dengan terbentuknya holding BUMN pariwisata, diharpakan dapat menghindarkan persaingan tidak sehat antar sesama perusahaan pelat merah di sektor aviasi.

“Setelah holding terbentuk, perusahaan BUMN sektor aviasi akan berada dalam satu perusahaan. Tidak bersaing sesama, tidak ada sikut menyikut karena sudah berada di satu naungan,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Modal BUMN di Tahun 2021 Dijatah Rp37,38 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Modal BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta- Modal BUMN dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp37,38 triliun.

Dana tersebut masuk dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaan BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah modal BUMN ini mengalami kenaikan 18,74 persen jika dibandingkan tahun 2020 yang nilainya Rp31,48 triliun.

“Kalau kita lihat di RAPBN 2021, dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN kepada BUMN nilainya sebesar Rp37,38 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9/2020).

Dijelaskannya, dana PMN itu akan disalurkan kepada delapan perusahaan milik Negara, yaitu kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang tercatat naik dari tahun ini Rp1,75 triliun.

Dana PMN ini akan digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Kemudian PT Hutama Karya (Persero) mendapat dana PMN sebesar Rp6,2 triliun, turun dibanding tahun ini sebesar Rp11 triliun.

“Dana tersebut akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera sebanyak tiga ruas tol. Penyaluran dana ini juga dikaitkan terutama peranan Hutama Karya dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera untuk jalan tol dari utara ke selatan (Aceh hingga Lampung),” tuturnya.

Selanjutnya untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun, jumlah itu masih sama dengan PMN tahun ini.

Dana itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi gardu induk, transmisi, dan distribusi listrik ke daerah pedesaan.

“BUMN selanjutnya yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) senilai Rp470 miliar, turun dari tahun ini Rp500 miliar. Lalu kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp20 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp6,26 triliun. Dana PMN berkaitan dengan dengan penanganan masalah gagal bayar Jiwasraya,” jelas Ani, sapaan akrabnya.

Kemudian ada beberapa perusahaan pelat merah yang di tahun ini tidak mendapatkan alokasi PMN, akan mendapat di tahun 2021.

Perusahaan tersebut adalah PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 triliun, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar, dan PT Pelindo III (Persero) Rp1,2 triliun.

Namun sebaliknya, ada juga perusahaan BUMN yang tahun ini menerima dana PMN tidak lagi mendapat jatah PMN di tahun depan.

“Yang tahun depan tidak lagi mendapat penyertaan modal Negara yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero),” pungkasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Bisnis Hotel BUMN Dikonsolidasi, Lima Perusahaan Pelat Merah Teken MoU

EKO PRASETYO

Published

on

Bisnis hotel BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Bisnis hotel BUMN mulai dikonsolidasikan oleh sejumlah perusahaan pelat merah. Hal itu terbukti dengan langkah konkrit yang dilakukan lima BUMN yang mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman “Rencana Konsolidasi Bisnis Hotel BUMN.”

Penandatanganan MoU ini dilakukan secara secara virtual oleh para Direktur Utama BUMN sebagai langkah awal konsolidasi bisnis hotel BUMN, Senin (14/9/2020).

Mereka yang melakukan penandatanganan, yaitu Direktur Utama PT
Garuda Indonesia (Persero), Irfan Saputra; Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero), Iswandi Said; Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto; dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero), Agung Budi Waskito.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kerjasama kelima BUMN ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menjadikan bisnis BUMN yang semakin kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Arahan dari Kementerian BUMN, agar melaksanakan rencana konsolidasi bisnis hotel BUMN. Maka salah satu inisiatif yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan dan mengoptimalkan hotel-hotel milik BUMN, agar bisa menjadi hotel kebanggan Indonesia,” ujar Kartika melalui keterangan persnya.

Menurutnya, penandatanganan MoU dilakukan sebagai bentuk dukungan dari kelima BUMN atas inisiatif tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga sebagai tindak lanjut dan langkah awal dari rangkaian diskusi yang telah dilaksanakan oleh para pihak BUMN terkait.

Dengan konsolidasi ini, diharakan dapat mendukung program pemerintah di bidang pariwisata.

“Kerjasama ini juga akan meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai dari konsolidasi bisnis hotel BUMN,” jelasnya.

Bisnis Hotel BUMN Tingkatkan Daya Saing

Meski kelima perusahaan pelat merah itu berkomitmen konsolidasi bisnis hotel, namun tidak terbatas pada aset dan liabilitas yang mencakup 22 unit hotel dan 2 hotel operator management milik PT HIN, Pegadaian, Garuda Indonesia, dan Pertamina.

Kartika juga menegaskan, agar BUMN perlu kembali ke inti bisnis (core business) masing-masing.

Sehingga untuk perhotelan, perlu dilakukan atur ulang anak usaha yang bergerak di bisnis hotel BUMN.

Dengan begitu, BUMN tersebut bisa kembali menjalankan bisnisnya sesuai dengan inti bisnis yang mereka punya.

“Hotel-hotel BUMN lokasinya sangat strategis. Bisnis hotel BUMN sangat berpotensi maju jika kita fokus memberikan pelayanan yang terbaik,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Erick Thohir menyatakan sebagai langkah transformasi untuk menjadikan bisnis BUMN yang efisien, pihaknya akan merampingkan jumlah BUMN.

Dari yang semula berjumlah 142 BUMN saat ini menjadi 107, dan selanjutnya akan dikerucutkan lagi menjadi 40 BUMN saja.

“Hotel-hotel miliki BUMN akan dikonsolidasikan. Kami berharap hal ini membuat bisnis hotel BUMN lebih efisien, kompetitif dan mampu bersaing dengan industri perhotelan di dalam dan di luar negeri,” kata Erick Thohir. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM