Connect with us
PERTAMINA

Transportasi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dilanjutkan Sampai Surabaya

MediaBUMN

Published

on

Proyek kereta cepat

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan terus dikerjakan di tengah pandemi virus corona. Pemerintah bahkan meminta megaproyek ini diintegrasikan hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

“Arahan dari Bapak Presiden program Kereta Cepat ini dilanjutkan, perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya. Jadi didorong kelanjutan proyek tidak hanya berhenti di Bandung tapi terus sampai Surabaya,” kata Airlangga, usai rapat terbatas melalui konferensi video, Jumat (29/5/2020).

Rencana perpanjangan jalur jalur kereta cepat Bandung Surabaya ini, kata Airlangga agar proyek lebih ekonomis. Presiden Jokowi juga mengusulkan agar konsorsium pelaksana proyek ditambahkan oleh pihak dari Jepang.

Saat ini, proyek kereta cepat digarap oleh PT Kereta Cepat China-Indonesia. Perusahaan itu merupakan patungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN, dan konsorsium Tiongkok.

Konsosrium Tiongkok terdiri dari Sinohydro Corporation Limited, China Railway Signal and Communication Corp, China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, dan CRRC Corporation Limited.

Sementara PT Pilar Energi Indonesia terdiri dari empat BUMN, yakni PT KAI (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PTPN VIII (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Namun digarap bersama China, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini mengalami keterlambatan 1 tahun. Airlangga pun membenarkan perlambatan tersebut.

Maka untuk percepatan, Presiden mengarahkan agar proyek Kereta Cepat ini digabung dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Penggarapannya juga akan ditambah dengan konsorsium Jepang yang menggarap kereta cepat Jakarta hingga Surabaya.

Terkait penambahan konsorsium Jepang dalam megaproyek ini, akan dikaji oleh Kementerian BUMN.

“Bapak Presiden telah mengusulkan agar ditambah konsorsium dari Jepang. Usulan ini akan dikaji oleh Kementerian BUMN, baik itu mengenai anggota konsorsium juga mengenai rutenya dan total projectnya,” tambah Airlangga.

Jepang Ikut Garap Proyek Kereta Cepat

Diketahui, Jepang akan ikut menggarap proyek Kereta cepat Jakarta-Surabaya ini. Kereta ini ditargetkan bisa melaju dengan kecepatan maksimum 160 km per jam, dan waktu tempuh Jakarta-Surabaya hanya 5,5 jam.

Saat ini konsultan Jepang, JICA masih melakukan kajian awal. Jika taka da halangan proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya akan beroperasi di tahun 2025.

Terkait proyek ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan memang molor dari target awal, yakni rampung di akhir tahun 2021.

Menurut Luhut keterlambatan megaproyek ini karena pandemi covid-19. Namun Luhut masih menghitung berapa kerugian biaya akibat penundaan megaproyek tersebut.

Alasannya, pemerintah masih fokus menangani corona di dalam negeri.

“Pembangunan proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung itu perlu dijadwal ulang karena sekarang ini kan berhenti, tidak banyak kegiatan yang dilakukan pastilah targetnya juga tertunda,” katanya. []

Transportasi

Dana Talangan Untuk PT KAI Butuh Rp3,5 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Dana talangan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dana talangan menjadi pilihan terakhir bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI agar tetap bisa melanjutkan operasional dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Untuk itu, PT KAI akan mengajukan dana talangan senilai Rp3,5 triliun kepada pemerintah, 36 persen dari dana itu atau senilai Rp1,25 triliun diperuntukkan bagi biaya pegawai.

Saat ini, PT KAI memiliki 46.000 pegawai yang terdiri dari 30.000 pegawai induk usaha dan 16.000 pegawai anak usaha.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartanto mengatakan pihaknya mengambil kebijakan untuk tidak merampingkan karyawan hingga tidak adanya pemangkasan pendapatan.

“Kami tidak akan melakukan pemotongan gaji dan melakukan PHK karyawan, sehingga kami memerlukan likuiditas Rp1,25 triliun untuk membiayai ini,” jelasnya, Rabu (8/7/2020).

Menurut Didiek, selain biaya pegawai, porsi terbesar dana talangan ini akan dimanfaatkan untuk perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian Rp680 miliar, bangunan di sepanjang lintasan kereta Rp740 miliar.

Sisanya untuk pembiayaan komponen biaya bahan bakar senilai Rp550 miliar dan dana pendukung operasional senilai Rp280 miliar.

Didiek menambahkan, selama pandemi corona, PT KAI telah melakukan beberapa langkah efesiensi untuk bisa survive.

Namun hal tersebut masih belum cukup untuk mendukung berbagai kegiatan operasional perseroan.

“Pengajuannya yang terbesar untuk biaya pegawai 36 persen, sedangkan 21 persen untuk perawatan prasarana termasuk bangunan, dan 19 persen untuk sarana perkeretaapian,” jelasnya.

Untuk merealisasikan dana talangan ini, perusahaan pelat merah ini akan menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian BUMN.
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian keuangan, disusul pembahasan skema dengan lembaga keuangan dan non keuangan dan Kemenkeu.

Menurut Didiek, secara struktur kemenkeu akan menunjuk Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Penjaminan Indonesia sehingga terkumpul dana talangan senilai Rp3,5 triliun.

“Kami sudah melakukan RDP dengan DPR, dengan begitu paling lambat hingga Agustus 2020 telah menandatangani perjanjian pendanaan sekaligus pencairan pendanaan pada bulan yang sama,” jelasnya.

Anjok Dihantam Corona

Pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap pendapatan perseroan yang anjlok.

Rinciannya, di bulan Januari 2020, pendapatan PT KAI cukup bagus yakni Rp2,3 triliun, namun pada Februari, pendapatan mulai turun menjadi Rp1,2 triliun saja.

Lalu di bulan Maret, pendapatan semakin anjlok hanya Rp890 miliar, dan turun lagi di bulan April yang hanya sebesar Rp684 miliar.

“Sementara perseroan harus tetap mengeluarkan biaya operasinal yang mana jumlahnya cukup tinggi. Seperti di bulan Maret Rp1,4 triliun, dan April Rp1,2 triliun, jadi dampak covid-19 ini langsung terasa dalam cash flow kami,” tutupnya. []

Continue Reading

Transportasi

Penumpang KRL Selalu Padat, KAI Minta Jam Kerja Diatur

EKO PRASETYO

Published

on

Penumpang KRL

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penumpang KRL (Kereta Rel Listrik) yang selalu padat di jam-jam sibuk masih menjadi masalah. Masyarakat di DKI Jakarta masih berangkat kerja berbarengan dan menimbulkan kepadatan di stasiun sejak pukul 06.00 sampai 08.00 pagi hari.

Untuk mengatasi hal ini, pihak PT KAI meminta agar seluruh instansi, baik Pemerintah Pusat, Pemda, swasta, BUMN dan BUMD untuk mengatur ulang jam kerja pegawainya.

Dengan begitu kepadatan penumpang KRL dapat terurai dan mengurangi antrean pengguna KRL yang masuk stasiun.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo di Jakarta, Senin (6/7/2020).

“Kami berharap semua pihak baik instansi maupun perusahaan yang pegawainya berangkat kerja menggunakan KRL bisa mengatur kembali jam masuk kerja pegawai sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 No 8 tahun 2020. Pihak terkait juga bisa melakukan pengaturan jam kerja shift pagi dan siang,” ujar Didiek.

Menurut Didiek, dengan adanya pengaturan ulang jam kerja, maka pelayanan kepada penumpang KRL di stasiun dan kereta akan lebih baik.

Para penumpang juga nantinya tidak akan berlama-lama untuk mengantre di stasiun untuk masuk ke KRL karena situasinya tidak akan sepadat saat ini.

Saat ini, PT KAI sudah memaksimal operasional KRL, dengan mengoperasikan 95 persen dari total perjalanan KRL, yaitu 947 perjalanan dari 991 perjalanan regular.

Didiek mencontohkan, di stasiun Bogor, headway antar kereta hanya berjarak 5 menit sekali.
Namun jarak itu ternyata belum mampu mengurangi antrean yang setiap hari membludak karena kapasitas yang disediakan masih dibatasi untuk tiap perjalanan.

Maka dari itu PT KAI berharap ada kebijakan baru dari Kementerian Perhubungan terkait batas kapasitas angkut KRL.

Diketahui kapasitas KRL dapat ditingkatkan dari 45 persen menjadi 60 persen sesuai SE DJKA No 14 Tahun 2020, penambahan ini diusulkan seletah dilakukan evaluasi oleh berbagai pihak terkait.

Per 8 Juni 2020 lalu, telah ditetapkan maksimal kapasitas angkut KRL adalah 45 persen, dan sejak itu pula PT KAI melakukan antisipasi kepadatan di kereta dan stasiun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Apabila kapasitas ditingkatkan menjadi 60 hingga sekitar 100 persen, maka antrean penumpang KRL akan berkurang. Meski ada penambahan kapasitas angkut, PT KAI tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seperti yang sudah dilakukan di masa pandemi Covid-19,” tandasnya.

Penumpang KRL Naik 7 Persen

Pada Senin (6/7/2020), jumlah penumpang KRL yang dilayani hingga pukul 10.00 mencapai 166.044 orang, atau meningkat 7 persen dibanding periode yang sama pada hari Senin minggu lalu yaitu 155.555 orang.

Didiek mengimbau agar masyarakat pengguna KRL menghindari jam-jam sibuk untuk berangkat. Masyarakat juga diminta memantau sosial media @commuterline dan aplikasi KRL Access untuk mengetahui kondisi antrean di sejumlah stasiun.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penumpang KRL karena harus mengantre dan menambah waktu perjalanan.

“Antrean ini kami lakukan menjalankan kebijakan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tutupnya. []

Continue Reading

Transportasi

Pendapatan PT KAI Babak Belur Dihantam Corona

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pendapatan PT KAI

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pendapatan PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia (Persero) anjlok akibat terdampak pandemi corona atau Covid-19. Anjloknya pendapatan PT KAI ini akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah untuk meredam penyebaran virus corona.

Kebijakan ini berdampak langsung pada perusahaan pelat merah tersebut lantaran jasa angkutan berbasis rel tersebut tidak optimal, bahkan dilakukan penghentian operasional hingga beberapa waktu lamanya.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, dihentikannya operasional angkutan kereta selama pandemi hingga saat ini, berdampak besar terhadap pemasukan perusahaan.

Dalam sehari perseroan hanya meraup 10 persen saja dari pendapatan rata-rata harian sebelum pandemi covid-19.

Biasanya dalam sehari PT KAI bisa meraup pemasukan sekitar Rp23 miliar dalam situasi normal, namun saat ini hanya sekitar Rp300 juta

“Sekarang kereta sangat minim operasi. Kalau kita lihat persentasenya, kami hanya 7 persen. Sebelumnya kereta penumpang setiap harinya bisa mendapatkan pendapatan sekitar Rp 23 miliar. Tapi sekarang ini hanya turun drastis, hanya sekitar Rp 300 juta sampai Rp 400 juta,” ujar Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapta dengan Komisi VI, Selasa (30/6/2020).

Pendapatan PT KAI Bersumber Dari KRL dan Kereta Lokal

Didiek menjelaskan, saat ini Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta api lokal masih menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan perusahaan.

Sementara kontribusi dari kereta api jarak jauh saat ini belum ada lantaran operasioalnya masih dihentikan.

Menurutnya dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis PT KAI sudah terasa sejak pertengahan bulan Maret lalu.

“Saat ini kami hanya bisa mengoperasikan kereta komuter dan lokal,” ungkapnya.

Pendapatan PT KAI yang menurun drastis juga tidak lepas dari minat masyarakat untuk bepergian dengan menggunakan Kereta Api yang juga menurun.

Sebab, ada beberapa persyaratan pencegahan covid-19 yang harus dipenuhi masyarakat untuk bisa menggunakan angkutan kereta jarak jauh.

Di antaranya harus membawa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk masyarakat yang hendak keluar masuk Jabodetabek, dan wajib dirapid tes untuk memastikan masyarakat benar-benar bebas dari covid-19.

“Kereta api jarak jauh penumpang wajib membawa surat hasil rapid test dan SIKM, membuat minat masyrakat untuk berpergian menurun. Tapi kalau ada orang tua sakit, meninggal baru mereka melakukan perjalanan,” tandasnya.

Untuk itu, Didiek berharap agar utang dari pemerintah kepada PT KAI segera dibayarkan, karena utang pemerintah ke BUMN transportasi ini juga cukup besar, mencapai Rp 257,87 miliar.

Utang itu merupakan kekurangan pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik (PSO) alias subsidi tiket tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!