Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Protokol New Normal, Sejumlah Perusahaan BUMN Belum Siap

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Protokol new normal

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Protokol new normal atau normal baru menjadi kewabijan bagi semua perusahaan BUMN untuk dilaporkan ke Kementerian BUMN. Namun hingga kini masih ada sejumlah perusahaan pelat merah yang belum siap menjalankan skema new normal tersebut.

Hal itu terungkap lantaran masih ada beberapa BUMN yang belum melaporkan Protokol new normal kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga menggatakan masih ada enam persen perusahaan BUMN yang belum melaporkan persiapan protokol new normal hingga Rabu siang (27/5/2020).

“Sampai tadi siang masih ada enam persen BUMN yang belum melaporkan, jumlah ini memang berkurang dari posisi pada saat batas pelaporan di 25 Mei 2020 yang tersisa 14 persen perusahaan belum melaporkan protokol new normal,” kata Arya dalam bincang virtual, Rabu, 27 Mei 2020.

Arya mengungkapkan, perusahaan-perusahaan pelat merah yang belum melaporkan protokol new normal di antaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT PANN (Persero).

Menurutnya, persiapan penyusunan protokol new normal yang belum detail membuat perusahaan-perusahaan tersebut belum melaporkannya ke Kementerian.

“Jadi ada yang belum siap laporannya. Sepertinya pratokol ne normalnya mereka belum disiapkan dengan detil makanya belum mereka belum laporkan juga,” jelasnya.

Padahal persiapan new normal ini adalah arahan langsung dari Erick Thohir melalu melalui Surat Edaran per tanggal 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

Maka keterlambatan pelaporan protokol ini tentu menjadi catatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam penilaian kinerja perusahaan.

“Bagi perusahaan yang sudah melaporkan protokol new normal artinya perusahaan itu siap menghadapi skenario new normal. Baik dalam pelayanan publik maupun persiapan mereka di kantor,” tandasnya.

Sebelumnya Erick Thohir mengatakan dari hasil pemetaan yang dilakukan terhadap kesiapan protokol new normal, 86 persen perusahaan pelat merah sudah siap menghadapi era normal baru.

Erick menargetkan agar perusahaan BUMN sudah memiliki protokol masing-masing paling lambat pada 25 Mei 2020. Alasannya, jika tiba-tiba di 26 Mei ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perusahaan BUMN tidak kebingungan dalam menjalankan bisnis dan tugasnya.

“Kita sudah petakan 86 persen BUMN sudah siap. Tapi ada yang enggak siap, yang nggak siap harus kita pandu agar tidak membuat blunder di lapangan” kata Erick. []

HIGHLIGHT BUMN

Penyaluran BST Tahap III Ditarget Rampung Pertengahan Juli

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penyaluran BST

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) untuk tahap tiga ditargetkan selesai tepat waktu. Keyakinan bisa mencapai target ini lantaran berbagai tantangan yang ada terjadi pada penyaluran tahap I dan II sudah dilewati.

Di mana pada tahap I dan II, penyaluran BST masih menghadapi regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas, baik penerima maupun petugas Pos Indonesia.

Selain itu, kerja sama pemerintah daerah dengan Pos Indonesia di tahap awal penyaluran BST juga mengalami kendala, seperti data keluarga penerima manfaat (KPM) dan harus melakukan penyesuaian.

“Kini pada penyaluran Tahap III sudah saling paham dan sudah tidak ada PSBB. Sekarang kerja sama kami dengan Pemda sudah semakin erat sehingga saya yakin sudah lebih mudah,” kata Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Ihwan Sutardiyanta.

PT Pos Indonesia optimistis penyaluran BST Tahap III selesai di pertengahan Juli, optimisme ini juga didasari karena Kementerian Sosial telah menempuh langkah dalam mengakselerasi penyaluran BST.

Pihak Kemensos langsung dating ke daerah yang masih rendah distribusinya dan berkoordinasi langsung dengan pihak pemda ketika berkunjung ke daerah terkait.

“Kami optimistis penyaluran BST Tahap III bisa selesai tepat waktu, apalagi dengan kinerja Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan jajaran yang langsung turun langsung jika kami mengalami kendala penyalurandi tingkat pemerintah daerah,” ujar Ihwan dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2020).

Dengan dorongan dan peran Kementerian Sosial ini, Pos Indonesia yakin target penyaluran BST akan segera tercapai pada pertengahan Juli.
Berbagai terobosan agar akselerasi BST juga tengah dilakukan, di antaranya PT Pos agar memperbanyak loket layanan agar lebih banyak KPM yang terlayani.

Selain itu, Pos Indonesia juga mendekatkan layanan kepada penerima bantuan dengan membuka penyaluran melalui komunitas seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, dan lainnya.

“Mendekatkan layanan kepada Keluarga Penerima Manfaat ini untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari antrian dan kerumunan warga. Kemudian memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga malam, bahkan di hari libur tetap buka,” ujarnya.

Bahkan petugas Pos juga mengantarkan langsung ke rumah keluarga penerima bantuan, khususnya kepada penerima yang tidak bisa hadir di Kantor Pos dan Komunitas karena alasan tertentu.

Seperti kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan lokasi rumah penerima yang jauh. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Dana Pensiun BUMN Akan Digabung, Ini Tanggapan ADPI

Alfian Setya Saputra

Published

on

Dana pensiun BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dana pensiun BUMN rencananya akan dilakukan penggabungan oleh Kementerian BUMN. Wacana ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir karena khawatir adanya penyalahgunaan dana pensiun BUMN seperti kasus Jiwasraya.

Terkait hal ini, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengingatkan penggabungan dana pensiun BUMN hanya bisa dilakukan jika terdapat entitas pendiri sebagai penanggung jawab.

Direktur Eksekutif ADPI Bambang Sri Muljadi menjelaskan, rencana Kementerian BUMN menggabungkan dana pension BUMN sebenarnya rencana yang baik, tapi sesuai dengan regulasi dapen yang berlaku.

“Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992, perlu terdapat pendiri dari entitas dana pensiun. Jadi bentuknya ada pendiri dana pensiun, misalnya PT Telkom ditunjuk sebagai pendiri utama dan penanggung jawab. BUMN yang lain sebagai mitra pendiri, bukan dibentuk holding atau apa,” ujar Bambang, Minggu (5/7/2020).

Hingga saat ini juga belum terdapat informasi resmi mengenai rencana penggabungan dana pensiun BUMN tersebut, namun pembicaraan sesama pengurus dana pensiun memang sudah mulai dilakukan.

Meskipun begitu, pihaknya tetap menyambut rencana tersebut dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan jumlah kepesertaan dana pensiun.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana penggabungan dana pensiun BUMN agar pengelolaannya bisa lebih baik.

Rencana itu berkaca dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Erick sangat menyayangkan kasus ini karena banyak masyarakat yang kehilangan dana pensiun akibat kasus korupsi.

Maka ke depannya, pengelolaan dana pensiun harus menghindari iming-iming imbal hasil tinggi yang disertai risiko besar dan harus ditempatkan pada instrumen dengan risiko rendah.

“Kita sedang coba konsolidasi dana pensiun BUMN, legal hukumnya masih kami pelajari. Saya tidak mau kejadian Jiwasraya terjadi di dana pensiun BUMN,” ujarnya.

Konsolidasi ini, kata Erick, akan sangat membantu BUMN bidang infrastruktur agar terlepas dari risiko ketidaksesuaian pendanaan untuk kebutuhan investasi proyek.

Karena risiko tersebut sering terjadi di BUMN yang mengandalkan pinjaman perbankan untuk membangun proyek greenfield, sementara titik impasnya baru didapat dalam jangka panjang.

“Banyak investasi jangka panjang yang bisa dibiayai dari hal ini. Seperti BUMN Karya membangun proyek jalan tol di mana-mana, tapi sumbernya dari Himbara jangka pendek, hasilnya enggak ketemu,” kata dia.

“Jika dana pensiun BUMN dapat dikonsolidasikan, dana tersebut dapat mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan diharapkan membuat pengelolaan dana pensiun BUMN lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pemberdayaan UMKM, Perumnas Salurkan Bantuan Pinjaman

Alfian Setya Saputra

Published

on

Pemberdayaan UMKM

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi salah satu perhatian bagi Perum Perumnas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan BUMN ini dengan menyalurkan bantuan pinjaman kepada para pelaku UMKM di berbagai daerah.

Hingga tahun 2020, Perum Perumnas telah mendukung pemberdayaan UMKM kepada 2.331 pelaku usaha melalui Unit Khusus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan pihaknya terus berupaya menyalurkan dana program kemitraan dan dana pembinaan kemitraan UMKM di berbagai daerah.

“Pemberdayaan UMKM yang kami laksanakan sesuai dengan arahan Kementerian BUMN tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagai bentuk dukungan nyata bagi para pelaku usaha kecil dan menengah,” ujar Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Adapun Dana Program Kemitraan Perumnas ini berasal dari penyisihan sebagian laba bersih dan anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Sedangkan, Dana Pinjaman Program Kemitraan berasal dari dana Program Kemitraan untuk dipinjamkan kepada UMKM mitra binaan dengan pengembalian angsuran pokok dan jasa administrasi dengan jangka waktu tertentu.

Adapun dana Program Kemitraan ini disalurkan ke berbagai pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, infrastruktur, industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya.

“Salah satu usaha yang diberdayakan selaras dengan inti bisnis Perum Perumnas sebagai BUMN Infrastuktur perumahan adalah pembuatan batu bata. PKBL perumnas membina 25 pengrajin batu bata di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Garut,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan batu bata pada umumnya digunakan untuk perumahan, gedung, pagar, saluran dan pondasi.

Dengan pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan properti menjadikan kebutuhan batu bata semakin meningkat, dan berpeluang ikut mendukung pembangunan di sektor perumahan dan properti.

“Sektor UMKM sangat besar kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai 60,3 persen. Jumlah UMKM yang kini mencapai 64,2 juta unit bisa menyerap 97 persen dari total tenaga kerja,” ungkapnya.

Dengan itu, Perum Pertamina berharap program pemberdayaan UMKM terus berjalan dan dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!