Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Program PEN BUMN, Erick Thohir Gandeng KPK

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Program PEN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional mulai digulirkan oleh pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran dalam jumlah besar.

Dana PEN ini disalurkan untuk berbagai sektor, termasuk ke berbagai perusahaan BUMN.

Untuk menjaga anggaran ini tetap sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Erick meminta Lembaga Antirasuah ikut mengawal program PEN terkait skema pembiayaan penanganan pandemi covid-19.

Ia menyambangi markas KPK pada Rabu siang (8/7/2020) dan melakukan pertemuan dengan para pimpinan di lembaga tersebut.

Pertemuan itu sebelumnya seakan ditutupi karena Erick masuk dan keluar Gedung KPK melalui pintu belakang.

Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, dalam pertemuan ini Erick Thohir datang beserta dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo serta Sekertaris Menteri untuk menjelaskan secara rinci program PEN yang terkait langsung dengan BUMN.

“Kunjungan ini diterima Pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan. Pertemuannya sekitar 1 setengah jam dari jam 10.00 WIB,” jelas Ipi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Menurut Ipi, Menteri BUMN dan KPK membahas skema pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.

Menurut Ipi, Erick Thohir menyampaikan bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai.
Namun, Kementerian BUMN menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk, seperti bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara.

KPK Kawal Program PEN

Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK ikut mengawal setiap tahapan program PEN lebih awal.

Termasuk dalam membuat regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan.

Baik dalam hal desain maupun mekanisme program PEN, dan ketika program telah berjalan KPK diharapkan membuat kajian dan evauasi.

“Terkait permintaan ini, KPK merespon dengan positif, karena selama ini KPK memang sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait pelaksanaan program PEN, seperti dengan Kementerian Keuangan misalnya, sudah rutin dilakukan,” ungkapnya.

Kedatangan para petinggi Kementerian BUMN ini, juga dinilai sebagai satu upaya untuk memperkuat koordinasi dengan KPK dan kementerian terkait dalam pencegahan korupsi.

Selanjutnya untuk pembahasan teknis akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan.

Diketahui, Erick Thohir menyambangi Kantor KPK secara diam-diam dan dan masuk dari pintu belakang membuat para publik bertanya-tanya.

Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kunjungan ke KPK ini murni untuk meminta pendampingan KPK dalam hal pelaksanaan Progam PEN.

“Kita kan dapat tiga, yaitu untuk pendampingan UMKM, penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana investasi. Dengan pendampingan kita harapkan semua program PEN dikawal dengan baik,” tuturnya.

Menurut Arya, dengan pendampingan dari KPK, anggaran yang diberikan kepada BUMN bisa disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hukum. []

HIGHLIGHT BUMN

Porsi Perempuan di Jajaran Pimpinan BUMN Ditarget 15 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Porsi perempuan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Porsi perempuan di BUMN terus ditingkatkan sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Erick Thohir melakukan berbagai inovasi dan tranformasi di seluruh perusahaan pelat merah, salah satunya menambah komposisi perempuan sebagai pejabat BUMN hingga 15 persen.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan standarisasi, sistem rotasi, dan program penugasan antar BUMN guna melahirkan talenta-talenta terbaik yang dapat memajukan kinerja dan performa perusahaan.

Beberapa petinggi yang mengisi porsi perempuan di perusahaan BUMN di antaranya Nicke Widyawati sebagai Dirktur Utama Pertamina, Ira Puspadewi – Direktur Utama PT ASDP Ferry, dan Dwina Septiani Wijaya – Direktur Utama Perum Peruri.

Kemudian Setia N. Milatia Moemin – Direktur Utama Perum Damri, Diana Rosa Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia dan Alexandra W Askandar selaku Wakil Dirut Bank Mandiri.

Penerapan 15 persen porsi perempuan di BUMN ini juga mendapat apresiasi dari Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI).

Ketua KPPI, Puteri Anetta Komarudin mengatakan langkah yang dilakukan Erick Thohir menjadi momentum bagi kaum wanita untuk meniti karier dan ikut memajukan BUMN.

“Kebijakan ini menjadi momentum untuk memperluas kesempatan bagi perempuan dan mengembangkan potensi kepemimpinan yang mereka miliki di BUMN,” ungkapnya, Kamis Kamis (29/10/2020).

Putri mengatakan, hal ini nantinya akan mendorong budaya yang baru terkait kesetaraan gender dan keberagaman di jajaran direksi perusahaan pelat merah.

Pasalnya banyak perempuan berbakat dalam hal kepemimpinan dan layak menduduki posisi strategis, baik di bidang bisnis maupun politik.

Anggota Komisi XI DPR RI ini pun menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN atas kinerjanya mendorong peningkatan porsi perempuan di BUMN.

Meski begitu, Putri berharap porsi 15 persen tersebut dapat ditingkatkan lebih besar lagi agar peluang bagi para perempuan untuk berkarier di BUMN semakin terbuka.

“Saya yakin dengan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengisi jabatan di BUMN, maka sumbangsih untuk peningkatan kinerja perusahaan juga akan semakin besar,” kata dia.

Ia berharap penambahan ini bisa dipertimbangkan oleh Kementerian untuk dijadikan kebijakan jangka panjang yang diberlakukan bertahap.

Bahkan bisa disesuaikan dengan komposisi 30 persen representasi perempuan seperti standar global. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Putra Putri Papua Dapat Peluang Besar Bekerja di BUMN

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Putra putri Papua

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Putra putri Papua kini punya peluang besar berkarier di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya Kementerian BUMN saat ini masih melakukan perekrutan karyawan khususnya bagi para angkatan kerja dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rekrutmen ini akan dilakukan sampaiakhir tahun 2020 mendatang dengan target 1.000 karyawan yang akan ditempatkan di berbagai perusahaan pelat merah.

Alex Denni selaku Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN menyebutkan pihaknya melakukan perekrutan karyawan baru hingga bulan Desember mendatang.

“Jika sampai di waktu itu jumlah yang kita dapat belum memenuhi target, akan kita lanjutkan rekrut di tahun depan,” ujar Alex Denni, Rabu (28/10/2020).

Ales menjelaskan, dalam proses seleksi karyawan BUMN, pihaknya dibantu oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Program perekrutan ini diharapkan dapat meratakan tingkat ekonomi, pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh daerah, termasuk di wilayah Indonesia Timur.

Salah satu peserta program rekrutmen yang berasal dari Papua adalah Muklis Nabi, yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga apotek.

Pria asal Teluk Bintuni ini mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) di daerah setempat.

Setelah itu, ia tiba di Jakarta, bekerja di Adhi Karya sebagai juru ikat (rigger) dan sudah menggarap sejumlah proyek, seperti pembangunan jalan tol dan stasiun kereta.

Mukhlis pun berharap putra putri Papua lainnya bisa mengikuti jejak mereka yang telah lebih dahulu berkarya di perusahaan pelat merah.

Sampai saat ini, P2TIM telah meluluskan lebih dari 500 tenaga kerja dengan 18 sertifikasi profesi, baik nasional maupun internasional.

Kemampuan serta kompetensi para lulusan P2TIM tidak hanya dapat mendatangkan manfaat bagi industri di daerah, tapi juga berkontribusi di tingkat nasional. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Dana PMN Rp16,9 Triliun Cair ke Enam BUMN, Apa Saja?

Alfian Setya Saputra

Published

on

Dana

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dana PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk membantu sejumlah BUMN telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Total dana PMN ini sebesar Rp16,9 triliun ini diberikan kepada 6 perusahaan pelat merah, yakni PT PLN, PT ITDC, PT Hutama Karya, PT Geo Dipa Energi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk BUMN sudah berjalan.

Menurutnya, suntikan ke sejumlah perusahaan pelat merah sudah mulai mengalir ke sektor riil.

Seperti pembangunan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh Hutama Karya yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Sekarang kami sedang fokus untuk melakukan berbagai langkah normalisasi sektor riil, tapi tetap dengan protokol kesehatan,” kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara virtual, Selasa (27/10/2020).

Ia menjelaskan, PT HK selaku pelaksana pembangunan jalan tol mendapatkan suntikan dana PMN sebesar Rp3,5 triliun untuk pembiayaan infrastruktur.

Bahkan dalam waktu dekat, Hutama Karya akan kembali mendapatkan suntikan untuk penyelesaian JTTS yang ditarget tersambung dari Lampung hingga Aceh di tahun 2024 mendatang.

Dana PMN senilai Rp5 triliun juga disuntikkan ke PLN untuk penambahan modal perusahaan dalam menyelesaikan proyek listrik pedesaan.

Kemudian PT SMF (Persero) kebagian jatah dana PMN senilai Rp1,75 triliun untuk pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.

“Penambahan dana PMN untuk program FLPP ini sudah terbit pada bulan Agustus lalu,” kata Menkeu.

Kemenkeu juga menyalurkan modal sebesar Rp700 miliar untuk PT Geo Dipa Energi (Persero) yang akan digunakan untuk membiayai proyek geothermal Patuha 2 dan Dieng 2.

Suntikan modal usaha juga diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1 triliun untuk disalurkan sebagai kredit kepada pelaku UMKM dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Dua anak usaha PT BPUI yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo juga mendapatkan permodalan dari pemerintah.

Begitu juga dengan PT ITDC yang akan mendapat dana segar untuk pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Bahkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia EximBank juga mendapatkan jatah dana PMN senilai Rp5 triliun.

Uang tersebut digunakan LPEI untuk menjalankan tugasnya sebagai perusahaan penjamin kredit korporasi untuk memulihkan usaha yanjg terdampak pandemi. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!