Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Program Agro Solution Mulai Diterapkan, Hasil Pertanian 76 Persen

EKO PRASETYO

Published

on

Program Agro Solution

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Program Agro Solution mulai dikembangkan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai inovasi baru dalam memajukan sektor pertanian Indonesia agar lebih modern.

Program ini juga bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Wijaya Laksana selaku Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan, program Agro Solution memberikan pendampingan intensif kepada petani tentang budidaya pertanian yang didukung teknologi terkini.

“Program ini berbasis 3P yaitu Planet, People, Profit. Dalam pelaksanaannya ada enam langkah penting yang harus diterapkan,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2020).

Yang pertama adalah pengelolaan tanah dan tanaman, lalu pendampingan yang intensif dan pola budidaya pertanian berbasis teknologi digital.

Kemudian penyediaan alat dan mesin untuk meningkatkan hasil produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya akses permodalan, asuransi pertanian, dan kemitraan pasar untuk meningkatkan ketersediaan pangan sesuai kebutuhan pasar.

Terakhir meningkatkan nilai tambah hasil panen petani menyediakan jaringan distribusi yang akan membeli hasil pertanian tersebut.

Ditambahkannya, dalam Program Agro Solution juga dilakukan ujicoba teknologi i-Farm, yaitu aplikasi untuk memantau aktivitas dan kemajuan para petani binaan.

Keberhasilan Program Agro Solution

Wijaya mengatakan, program Agro Sulution telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah, salah satunya di wilayah Jember dan Banyuwangi yang dikerjakan oleh PT Pupuk Kaltim.

Di daerah Jember, program ini diterapkan di lahan 40 hektar dan melibatkan 28 petani.
Dalam hal ini, Pupuk Kaltim menjadi Koordinator Kemitraan, mulai dari penyediaan pupuk non-subsidi, pendampingan untuk digital farming, dan sebagainya.

Sementara Bank BNI menyediakan permodalan bagi petani dan Jasindo menyediakan asuransi pertanian.

Sementara di Banyuwangi, program inovasi Pupuk Indonesia inihanya seluas 14 hektare yang dikerjakan 8 petani.

Para petani di Banyuwangi juga mendapatkan pendampingan dari Pupuk Kaltim dan Pemda setempat, termasuk dalam penyediaan pupuk.
Petani juga dikawal untuk mendapatkan bantuan permodalan KUR dan asuransi pertanian.

“Hasil dari program Agro Solution, produktivitas pertanian meningkat di atas rata-rata. Di Jember meningkat hingga 52,9 persen. pendapatan petani pun meningkat hingga 69,6 persen dari sebelumnya,” ungkapnya

Sementara hasil yang lebih tinggi terdapat di Banyuwangi, yakni hasil panen naik hingga 76 persen, dan pendapatan naik 107,7 persen.

Pada kuartal IV tahun ini, luasan lahan yang masuk Program Agro Solution sudah lebih dari seribu hektar yang tersebar di berbagai daerah.

Mulai dari Minahasa, Madiun, Bima, Dompu, Magetan, Tuban, Tulungagung, Bojonegoro, Bone, Janeponto, Sidrap, Bolmong, Tomohon, Boalemo, Gorontalo, Jember dan Banyuwangi. []

Agrobisnis & Pangan

Produksi Gula di PTPN XI Dievaluasi, Begini Skemanya

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Produksi gula

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Produksi gula dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI terus dimaksimalkan secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pihak perusahaan saat ini mulai melakukan evaluasi agar produksi gula nasional lebih maksimal dan mencegah terjadinya permasalahan kemudian hari dalam memproduksi gula.

Terlebih saat ini PTPN XI mulai memasuki masa giling akhir tahun 2020.

Menurut Direktur PTPN XI, R.Tulus Panduwidjaja, pihaknya mengevaluasi seluruh pabrik gula yang ada di berbagai tempat agar melakukan perbaikan kinerja.

“Evaluasi ini kita lakukan agar tahun depan hasilnya benar-benar maksimal,” ujar Tulus, Kamis (19/11/2020).

Menurut Tulus Panduwidjaja, ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pihak perseroan, mulai dari memaksimalkan fungsi kontrol di setiap lini produksi, penyiapan bahan baku produksi, memacu kreativitas karyawan dengan utilisasi aset agar bisa produktif.

Pihaknya juga meminimalisir investasi yang dinilai tidak memberikan dampak langsung pada hasil produksi gula di PTPN XI.

“Langkah-langkah perbaikan yang kita lakukan mulai dari area perkebunan yang digarap petani hingga di lingkungan pabrik milik PTPN XI. Dalam hal ini kami siap menjembatani para petani tebu untuk mendapatkan pendanaan usaha dengan program PKBL dan menggandeng BUMN lainnya,” kata dia.

Hal ini menurut dia, akan turut mendukung program ketahanan pangan dalam hal ini gula melalui bantuan pinjaman modal kepada petani tebu.

Dengan skema ini, peran BUMN akan semakin memberikan dampak multiplayer efek, dimana para penati mampu menggarap kebun sesuai jadwal, dan protas tebu optimal.

Untuk bantuan bagi para petani tebu, direncanakan akan ada sinergi dengan PT Jasa Marga dalam penyaluran bantuan modal Rp15 miliar untuk petani di Pabrik Gula Pagottan.

Sedangkan dengan Askrindo akan disalurkan bantuan modal sebesar Rp11,4 milyar untuk petani mitra di Pabrik Gula Redjosarie dan Poerwodadie.

Sekretaris Perusahaan PTPN XI, M. Sholeh Kusuma mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei untuk kelayakan petani mitra di pabrik gula.

Menurutnya, program sinergi BUMN masa tanam telah disalurkan total sebesar RPp55,5 miliar untuk membantu permodalan petani tebu rakyat yang berasal dari PT Pertamina, Perum Peruri, PT Biofarma, PT Askrindo dan PT Jasa Marga. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Impor Garam Masih Terjadi, Erick ThohirAkan Caplok Tambang Garam Luar Negeri

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Impor garam

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Impor garam hingga kini masih terus dilakukan pemerintah untuk menutupi kebutuhan garam dalam negeri.

Untuk itu, Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor garam dengan mengakuisisi tambang garam di luar negeri.

Selanjutnya tambang yang sudah diakuisisi ditargetkan akan menjadi penyuplai garam berkualitas bagi Indonesia dengan kandungan NaCl di atas 97 persen.

“Akusisi ini perlu dilakukan karena saat ini Indonesia masih defisit garam industri. Itu yang membuat kita masih terus impor garam,” ujar Erick, pada acara Jakarta Food Security Summit, Kamis (19/11/2020).

Untuk mewujudkan keinginan itu, Erick menjelaskan pihaknya sedang menyiapkan berbagai strategi, namun tetap melihat potensi keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan.

Selain berupaya menekan impor garam, Erick juga bertekad melakukan perbaikan lain di sektor lainnya, seperti ketahanan pangan, energi, dan kesehatan masyarakat.

Untuk menggenjot ketahanan pangan, Kementerian BUMN sedang mengkonsolidasi BUMN yang bergerak di bisnis yang sama agar tergabung di dalam satu holding.

Erick menggabungkan beberapa BUMN agar tidak ‘saling bunuh’ dan menghindari persaingan tidak sehat, yaitu PT Berdikari, PT Perinus, Perum Perindo, dan PT Pertani.

BUMN pangan lainnya yang digabung yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Garam, PT PPI, dan PT Bhanda Ghara Reksa menjadi satu kluster dengan induk perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

“Jadi BUMN ini menjadi satu perusahaan tapi fokus pada inti bisnisnya, jadi nggak tumpang tindih bahkan saling bunuh,” ungkapnya.

Erick mencontohkan, untuk PT Perinus dan Perindo saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Kementerian BUMN karena membidangi sektor yang sama, dan dinilai akan lebih baik jika dilakukan penyatuan (merger).

Hal serupa juga akan dilakukan terhadap Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) agar keduanya fokus pada sektor perdagangan dan distribusi.

Dalam hal ini BGR difokuskan untuk bisnis storage, dan PPI fokus pada perdagangannya.

Kemudian Pertani dan PT Sang Hyang Seri akan fokus menggarap komoditas jagung dan beras.

Sementara PT Berdikari fokus pada komoditas ayam dan sapi, Perindo dan Perinus fokus pada komoditas perikanan.

“Jadi ke depannya tidak ada lagi perusahaan di bawah Klaster Pangan saling bersaing,” tutupnya. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Kawasan Food Estate Akan Diserahkan Kepada BUMN dan Swasta

Alfian Setya Saputra

Published

on

Kawasan food estate

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kawasan food estate yang digarap oleh Pemerintah akan diserahkan kepada perusahaan BUMN dan juga pihak swasta untuk dilakukan pengembangan.

Hal ini dinilai menjadi langkah yang tepat karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk pengembangkan kawasan lumbung pangan tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, keterlibatan perusahaan milik negara maupun swasta dalam mengelola kawasan Food Estate akan menerapkan pola Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

“Untuk pengembangan kawasan food estate ini, pemerintah dan petani setempat tidak bisa bekerja sendiri. Maka kami perlu melibatkan korporasi baik BUMN dan swasta,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar para pelaku usaha di kawasan Food Estate ini melakukan inovasi dan transformasi digital.

Bagi para pelaku UMKM seperti petani, peternak, dan nelayan diharapkan melalui melakukan penjualan secara online.

Kawasan Food Estate Dorong Ketahanan Pangan

Dijelaskannya, beberapa bulan lalu Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian lainnya meluncurkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Program ini dilakukan dengan menggandeng pengelola platform digital yang diharapakan akan mendorong jutaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhubung dengan layanan berbasis digital.

“Gerakan ini bukan hanya untuk menghidupkan kembali ekonomi nasional yang sempat terpuruk, tapi juga akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Karena para petani dan nelayan bisa memangkas rantai pasok distribusi dari produsen kepada konsumen,” ungkapnya.

Luhut menyebutkan, di masa pandemi Covid-19, berbagai negara fokus mengamankan sektor pangannya sendiri agar tetap terpenuhi.

Melihat hal itu, tentu menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan di bidang pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Sehingga berbagai kekurangan dan kendala yang selama ini terjadi bisa diperbaiki, mulai dari sisi produksi hingga penyaluran ke masyarakat.

Terkait pemenuhan pangan dalam negeri, Luhut menyatakan hal itu sudah menjadi agenda utama dan rencana pemerintah.

Saat ini pemerintah sudah menjalankan program tersebut, termasuk mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Pandemi Covid-19 memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi bangsa yang lebih mandiri. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dilakukan di seluruh negara yang kini memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu,” pungkasnya. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!