Presiden Jokowi: “BUMN Harus Beri Peluang Swasta di Proyek Infrastrutur”

oleh
Presiden Jokowi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Presiden Jokowi menghimbau kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberi peluang swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Presiden Jokowi, hal ini dikarenakan BUMN dan anak-anak usahanya masih sangat dominan dalam proyek pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir ini.

“Jadi BUMN jangan ambil semua proyeknya. Beri peluang swasta ikut serta membangun di proyek infrastruktur, dalam hal ini termasuk pengusaha lokal,” ujarnya.

Hal ini menjadi keluhan bagi para kontraktor lokal soal dominasi BUMN di sektor konstruksi.

Sementara, disampaikan Presiden Jokowi, dirinya telah berulang kali memberikan imbauan pada BUMN untuk bisa memberikan peluang dan memprioritaskan swasta terlebih dahulu sebelum proyek tersebut diambilalih BUMN.

“Selalu dan ada banyak sekali kontraktor – kontraktor lokal yang berkeluh kesah pada saya, ‘Pak, kok semuanya diambil BUMN?’. Bahkan saya telah perintahkan ini enggak sekali dua kali,” ujarnya.

Ia juga berharap, dengan hadirnya swasta dapat memberi peran penting dalam pembangunan dan percepatan proyek infrastruktur yang semakin terlihat dalam 5 tahun ke depan.

“Saya harapkan betul di 5 tahun ke depan ini pihak swasta bisa ikut berperan sedemikian banyak dari pembangunan yang berlangsung,” harapnya.

“Saya juga berpesan, tolong bantu talangkan, tolong untuk beri prioritas pada swasta dulu. Jika swasta tidak mau menyentuhnya, baru dikerjakan BUMN,” tandasnya.

Apalagi dalam program kedepan diketahui Presiden Jokowi kerap menyinggung dalam kabinentnya pada periode 2019-2024, Pemerintah akan melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program paling utama.

Sementara pembangunan infrastruktur tetap dilakukan dan menjadi prioritas kedua, mengingat disampaikannya stok infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara di Asia.

Diketahui juga, imbauan presiden kali ini adalah banyaknya aspirasi yang masuk, terutama apa yang telah dipaparkan Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar.

Saat itu menurutnya, meski telah tercantum dalam Keputusan Pemerintah (Kepmen) tentang aturan BUMN yang hanya diperbolehkan mengerjakan proyek di atas Rp 100 miliar, hal tersebut masih belum efektif.

Hal ini dikarenakan anak-anak perusahaan BUMN masih terus mengerjakan proyek-proyek pembangunan konstruksi di bawah Rp 100 miliar. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *