Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Pos Indonesia Bangkrut? Cuma Isapan Jempol!

Published

on

Pos Indonesia

Pos Indonesia dituding telah bangkrut! Namun manajemen Pos Indonesia telah membantah serta memberikan klarifikasinya terkait pemberitaan di media massa. Ramai diperbincangkan jika pelayanan pos dan logistik ditengarai sedang mengalami krisis keuangan, dan diprediksi akan bangkrut.

Selain itu Pos Indonesia juga diberitakan tengah mengalami fase pailit. Sehingga harus meminjam dana dari bank guna membayar gaji karyawan mereka. Namun, dengan tegas hal itu disangkal oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi W Setijono.

Gilarsi dengan cepat memberikan klarifikasi soal berita yang dikoarkan di media daring skala nasional. Yang awalnya dimulai oleh pernyataan Rieke Dyah Pitaloka selaku Anggota DPR RI yang menyebutkan jika Pemerintah hendaknya memberikan perhatianya dengan kondisi PT Pos Indonesia.

Meski mengapresiasi pendapat Rieke, sebagai wujud pembelaannya agar pemerintah juga secara langsung terlibat saat proses penyehatan Pos Indonesia yang telah lama tertunda. Namun, ia tetap menambahkan jika ada beberapa hal mengenai pemberitaan di media yang hanya hoax saja. Seperti, isu peminjaman dana ke bank guna membayar gaji karyawan.

Lebih lanjut Gilarsi menjelaskan jika peminjaman dana dari bank tersebut memiliki alokasi untuk keperluan modal kerja, pendanaan tagihan serta operasi.

Siklus perputaran uang di PT Pos per bulan rata-rata berada di angka sekitar Rp20 triliun. Hal ini karena pos mempunyai jasa keuangan. Disisi lain Pos juga memiliki rate A yang berasal dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka yakni, Pefindo.

Pos Indonesia Berupaya Lawan Disrupsi

Pos Indonesia saat ini tengah berupaya melawan disrupsi dampak kehadiran berbagai produk digital. Menurut Gilarsi perusahaan kini tengah berupaya melawan disrupsi dengan melakukan transformasi bisnis yang mencakup di segala aspek bisnis, penguatan anak usaha, serta Sumber Daya Manusia,

Untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir ini Pos Indonesia sedang melakukan tranformasi bisnis meliputi semua aspek bisnis, serta peningkatan produk baru. Dengan demikian, Gilarsi secara tegas membantah Pos Indonesia Bangkrut atau pailit.

Ia juga meminta semua pihak agar tidak melakukan pendiskreditan data. Karena kondisi Pos tengah baik-baik saja. Terlebih angka rating korporasi perusahaan ini dapat dipastikan hampir kesemuanya berada di level A.

PT Pos Indonesia juga menyimpan semua kendali penuh terhadap keseluruhan aset didalamnya, tidak ada satupun yang diagunkan. Selain itu Sumber pendapatan yang berasal dari PSO, fee distribusi , APBN, fee setoran penerimaan pajak juga jasa kurir surat dinas yang angkanya lumayan fantastis. Yakni, Rp 800 milliar per tahun.

Pada klarifikasi terakhirnya, Gilarsi menyatakan jika Pos Indonesia hingga saat ini masih bisa memberikan pelayanan Pos Universal selam 6 hari per mingu. Sementara Postal Services di luar negeri saja hanya mampu melayani 4 hingga 5 hari per minggu. Berita mengenai PHK juga tidak ada karena adanya restrukturisasi.

Iuran BPJS, iuran pensiun dibayar secara lancar dan dipastikan tidak adanya tunggakan sama sekali.

Hal ini turut memperjelas keadaan kepada publik jika berita Pos Indonesia bangkrut dipastikan hanya isapan jempol belaka. []

HIGHLIGHT BUMN

Penggabungan PPI dan BGR Resmi Digelar, Kini Menjadi New PPI

Published

on

Penggabungan PPI dan BGR

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penggabungan PPI dan BGR yang dilakukan Kementerian BUMN di tahun 2021 akhirnya rampung.

Bergabungnya dua perusahaan pelat merah ini ditandai dengan penandatanganan Akta Penggabungan Perusahaan Perseroan yang kini menjadi surviving entity.

PT Bhanda Ghara Reksa kini digabung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, pada Kamis (2/12/2021) di Kementerian BUMN Jakarta dan sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Akta Penggabungan perusahaan ini diteken oleh Dirut PPI Nina Sulistyowati dan Dirut BGR, M Kuncoro Wibowo yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansyuri dan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Zuryati Simbolon.

Penggabungan PPI dan BGR sebelumnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021.

Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha rampungnya merger dua perusahaan ini menjadi momentum penting dalam rangka pembentukan Holding BUMNPangan.

Sebab penggabungan PPI dan BGR merupakan bagian proses pembentukan holding pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

“Target ini kita wujudkan dengan revitalisasi, penyegaran serta peningkatan kinerja BUMN yang bergerak di sektor pangan. Hal ini sesuai arahan Presiden, yaitu mewujdukan ketahanan pangan di tahun 2045,” kata Pahala.

Dengan bergabungnya sejumlah BUMN dalam satu holding, akan memperlancar alur distribusi logistik dan meningkatkan revenue dari penetrasi yang dilakukan.

Holding ini juga diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan pemberdayaan mitra seperti nelayan, petani, dan juga peternak agar semakin professional dan modern dengan memanfaatkan teknologi pangan.

Menurut Pahala, seluruh BUMN yang dimerger diharapkan mampu bersaing dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga meminta pihak manajemn untuk merancang program kerja yang konkret, mencari bisnis model yang baru, mengoptimalkan aset perusahaan agar lebih bermanfaat, serta mengupayakan bisnis unusual.

Harapan Penggabungan PPI dan BGR

Sementara Direktur Utama (new) PT PPI (Persero) Nina Sulistyowati juga berharap dengan rampungnya penggabungan PPI dan BGR nantinya mampu memberikan manfaat besar bagi peningkatan ekonomi di daerah dan nasional.

“Kita berharap rantai pasok pangan di Indonesia akan semakin efisien, dan memberikan manfaat kepada ekosistem pangan untuk dapat memperluas penyaluran logistiknya hingga go global,” kata dia.

Masuknya BGR dalam naungan PPI akan saling melengkapi pada sektor trading dan logistic secara retail, domestik hingga pasar global melalui ekspor produk-produk pangan Indonesia. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Saham BUMN Bakal IPO di 2022, Ini Bocoran Erick Thohir!

Published

on

Saham BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Saham BUMN akan dilakukan penerbitan baru untuk right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di beberapa perusahaan.

Tak hanya right issue, sejumlah perusahaan pelat merah juga akan melakukan IPO atau penawaran saham perdana di tahun 2022 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan untuk right issue saham BUMN ini akan dilakukan dari beberapa sektor, seperti industri, perbankan, energi hingga kesehatan.

“Langkah ini dilakukan agar BUMN terkait bisa mendapatkan pendanaan baru guna memperkuat modal usahanya,” jelas Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Erick merinci beberapa BUMN yang bakal right issue di sektor energi yakni PT Krakatau Steel, PT Semen Indonesia Bank BNI dan Bank BTN.
Sementara dari Bank Himbara yang telah merampungkan proses right issuenya di tahun ini adalah Bank BRI.

Selain right issue, ada juga beberapa BUMN yang akan melakukan penawaran saham BUMN perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Erick merinci beberapa perseroan yaitu anak usaha PT Adhi Karya, PT Adhi Commuter Properti dan beberapa anak usaha PT Pertamina.

Di antaranya PT Pertamina Hilir, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina International Shipping, dan PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

Kemudian BUMN Kesehatan yang ikut IPO tahun depan, ada Bio Farma dan PT Indonesia Healthcare Corporation.

Lalu di bidang telekomunikasi, anak usaha Telkom lain yang menyusul adalah PT Telkom Data Center dan PT PT Dayamitra Telekomunikasi.

“Di sektor pertambangan ada PT Inalum Operating, PT MIND ID dan, PT Logam Mulia. Dan di pertanian ada PT EDC and Payment Gateway dan PT Pupuk Kalimantan Timur,” jelas Erick.

Mantan Presiden Klub Inter Milan ini juga memastikan beberapa anak usaha PT Krakatau Steel akan melantai di pasar perdana, yaitu PT Krakatau Tirta Industri, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Industrial Estate. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penutupan BUMN, Erick Thohir: “Kami Sudah Tutup 70 BUMN!”

Published

on

Penutupan BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penutupan BUMN yang tidak produktif alias ‘sakit’ menjadi salah satu prioritas dari Kementerian BUMN semenjak dipimpin oleh Erick Thohir.

Hal itu terbukti dari banyaknya BUMN sakit yang disuntik mati alias ditutup atau dimerger dengan perusahaan lainnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan jumlah perusahaan pelat merah yang ditutup sejauh ini sudah mencapai 70 BUMN.

Erick menegaskan, penutupan BUMN ini dilakukan hanya bagi perusahaan yang sudah lama tidak operasional dan secara keuangan dalam keadaan ‘sakit’.

Menurutnya, perusahaan milik negara yang sudah tidak bisa berkompetisi hanya akan menjadi pemborosan terhadap keuangan Negara.

Sebab BUMN yang dimaksud tidak akan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor bisnisnya, terlebih untuk memberi pemasukan bagi APBN.

“Penutupan BUMN yang kami lakukan bagi perusahaan yang sudah tidak berjalan sejak tahun 2008 lalu, jadi memang harus ditutup. BUMN yang lama tidak beroperasi jelas akan mengakibatkan pemborosan,” papar Erick, dalam Orasi Ilmiah di Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021).

Tak berhenti sampai disini, Erick menyatakan bahwa penutupan BUMN sakit masih akan terus dilakukan pemerintah bagi BUMN yang tidak beroperasi, dan sudah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Meski banyak BUMN yang ditutup, ia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja di BUMN.

“Langkah ini akan terus kita lakukan sebagai langkah efisiensi dan tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan,” kata dia.

Tak hanya penutupan BUMN, efisiensi juga harus dilakukan di masing-masing perusahaan pelat merah guna meningkatkan kinerjanya.

Erick mencontohkan saat ini berbagai bank BUMN sudah melakukan penutupan kantor cabang di berbagai daerah karena sektor keuangan sudah banyak beralih ke layanan digital.

“Meski bank itu menutup kantor cabangnya tapi kan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi pekerjaannya bisa ditambahkan, misalnya keluar untuk menaikkan kinerja sales nasabah,” jelas Erick.

Pemerintah Dorong Penutupan BUMN Sakit

Sebelumnya, Erick Thohir sudah menyampaikan rencana penutupan 7 perusahaan milik negara yang berasal dari beragam industri, mulai dari penerbangan hingga konstruksi.

Ia menyatakan pemerintah perlu memberikan kepastian bagi BUMN yang tak beroperasi apakah masih perlu dilanjut atau disetop secara total.

Menurutnya, jika BUMN tersebut dibiarkan dalam kondisi ‘hidup segan mati tak mau’ justru merupakan hal zalim karena tidak memberikan kepastian.

Adapun perusahaan yang masuk daftar pembubaran itu yakni PT Industri Gelas, Maskapai Merpati Nusantara Airlines, PT PANN, PT Istaka Karya, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan PT Industri Sandang Nusantara. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!