Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

PLTS Atap Jadi Proyeksi Bisnis PLN

MediaBUMN

Published

on

PLTS Atap

PLTS Atap akan ditargetkan pemasangannya hingga satu juta (1juta) unit dalam empat tahun kedepan sampai 2023. Kapasitas tenaga yang ditargetkan mencapai satu gigawatt.Hal ini disampaikan pemerintah melalui Kementerian ESDM.

PLTS Atap kini tengah dikaji oleh Zulfikar Manggau, selaku Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT PLN. Pihaknya masih melakukan pertimbangan prospek mekanisme dalam penjualan proyek ini secara besar-besaran ke depan.

Ia mengemukakan jika pihaknya hanya menangani masalah pemasangan serta perawatan melalui anak perusahaan PLN. Namun, diharapkan jika tahun depan telah ada mekanisme bisnis guna menjalankan proyek PLTS ini. Zulfikar juga menambahkan, pemanfaatan energi matahari ini bernilai strategis dan berpotensi menambah penghasilan bagi ragam bisnis PLN.

Meski demikian PLN masih tetap akan mengkaji dampak positif dan negatif baru bagi PO perusahaan. Terdapat 2 jenis upaya PLN untuk masuk ke dalam bisnis PLTS ini. Pertama, pembelian energi yang dimenangkan oleh perusahaan swasta. Yang kedua, dengan mengembangkan proyek ini secara mandiri (sendiri).

Proyeksi PLTS Atap

Zulfikar juga menuturkan jika PLN masih melihat perkembangan pasar PLTS ke depannya. Hal ini tentunya berpengaruh pada kemungkinan PLN memproduksi modul panel surya atap selanjutnya.

Pihaknya menilai jika industri terus bergerak dan berkembang sehingga kalau terdapat permintaan, maka perusahaan EBT (Energi Baru Dan Terbarukan) tidak akan menambah jumlah produksi karena fokus di permintaan saja.

Sejauh ini saja telah terdapat sekitar 600 (enam ratus) pelanggan PLN yang menggunakan PLTS Atap dengan kapasitas 5.500 VA. Data ini didapatkan khusus di wilayah Jabodetabek, untuk konsumsi rumah tangga. Dari jumlah awal 2019 sebesar 600 ini ditetapkan sebagai pelanggan dominan sekaligus paralel dengan PLN sebesar 5.500 VA.

Di wilayah Jawa Timur ditengarai juga telah banyak menggunakan proyek ini. Namun, belum tersebar secara masif. Semoga Proyek PLTS Atap ini mampu memberikan dampak positif bagi kesinambungan masyarakat secara keseluruhan di masa mendatang. []

Energi & Tambang

Direksi PT Timah dan PT Antam Dirombak, Ada Jabatan Yang Dihapus!

Alfian Setya Saputra

Published

on

Direksi PT Timah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Direksi PT Timah Tbk resmi dirombak oleh Kementerian BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Dalam RUPS yang digelar pada Selasa (6/4/2021) ini, Jabatan Direktur Utama PT TImah Tbk (TINS) kembali dipercayakan kepada Mochtar Riza Pahlevi.

Selain itu, jajaran direksi PT Timah lainnya yang masih dipertahankan adalah M Rizki yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM.

Namun dalam RUPS ini belum disampaikan apakah M Rizki akan tetap menjabat di posisi yang lama atau megisi jabatan yang baru.

Terkait penugasan kembali di jajaran direksi PT Timah, Riza Pahlevi belum menyampaikan informasi detail kepada media.

Ia menyatakan akan menyampaikan berbagai hasil dari RUPS Luar Biasa ini melalui keterangan resmi tertulis.

“Saya dan Rizki kembali dipercaya untuk melanjutkan tugas di direksi di periode kedua. Terkait berbagai agenda dan hasil RUPS ini, selanjutnya akan saya sampaikan secara detail melalui rilis berita,” kata Riza, Rabu (7/4/2021).

Selain perubahan jajaran direksi PT Timah, para pemilik saham juga melakukan berbagai agenda dalam RUPS kali ini.

Di antaranya persetujuan laporan publik, pengesahan laporan keuangan, pengesahaan laporan kemitraan, laporan pertanggungjawaban pengesahan dana hingga laporan penggunaan laba perusahaan.

Ada pula proses persetujuan dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan persetujuan perubahan pengurus perusahaan.

BUMN Tambang Lainnya Juga Dirombak

Selain jajaran direksi PT Timah, di waktu yang bersamaan juga dilakukan perombakan direksi di BUMN tambang lainnya, yakni PT Aneka Tambang Tbk.

Perombakan ini juga dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (7/4/2021).

Adapun hasil RUPST ini, Aprilandi Hidayat Setia secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Niaga.

Direktur lainnya yang diberhentikan dengan hormat adalah Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Antam.

Atas kinerja dan dedikasi yang dilakukan oleh keduanya selama menjabat di direksi, Dewan komisaris dan Direksi Perseroan menyampaikan ucvapan terima kasih.

Di sisi lain, juga terjadi perubahan nomenklatur jabatan, yaitu Direktur Keuangan diganti menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen risiko.

Kemudian jabatan Direktur Produksi dan Transformasi Bisnis menjadi satu posisi yang baru menggantikan jabatan Direktur Operasi dan Produksi.

Bahkan jabatan Direktur Niaga dan Direktur Pengembangan Usaha juga dihapuskan dari struktur direksi PT Antam.

Susunan Dewan Komisaris PT Antam :

Komisaris Utama: Agus Surya Bakti
Komisaris Independen: Gumilar Rusliwa Somantri
Komisaris Independen: Anang Sri Kusuwardono
Komisaris: Arif Baharudin
Komisaris: Dadan Kusdiana
Komisaris: Bambang Sunarwibowo

Susunan Direksi PT Antam :

Direktur Utama: Dana Amin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Anton Herdianto
Direktur Sumber Daya Manusia: Luki Setiawan Suardi
Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis: Risono.

Terpisah, SVP Corporate Secretary Aneka Tambang, Kunto Hendrapawoko mengatakan, dari hasil rapat ini, pihak perusahaan juga akan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 2,84 triliun di tahun ini.

Belanja modal untuk pengembangan usaha dalam bentuk proyek yang menjadi fokus perseroan.

Di antaranya pembangunan pabrik feronikel di Halmahera Timur, kerja sama dengan Inalum dan beberapa proyek lainnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Rumah Subsidi Dicek Keterhuniannya, Kementerian PUPR Gandeng PLN

Alfian Setya Saputra

Published

on

Rumah subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Rumah subsidi yang tersebar di berbagai daerah akan dicek tingkat keterhuniannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam melakukan pengecekan itu, Kementerian PUPR menggandeng PT PLN (Persero) yang akan melakukan pendataan berdasarkan integrasi data layanan listrik debitur yang menempatai rumah subsidi.

Dengan begitu akan diketahui jumlah nasabah penerima bantuan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR, debitur rumah subsidi wajib menempati huniannya paling lambat satu tahun setelah serah terima dilakukan.

Jika tidak, maka warga yang sudah mendapatkan fasilitas subsidi tersebut bisa dicabut karena telah menyalahi ketentuan.

Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin pada Rabu (31/03/2021).

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertempat di Gedung Kementerian BUMN.

Menurut Basuki, kerja sama pendataan tingkat hunian rumah subsidi ini untuk mendapatkan gambaran terkait penyaluran dana FLPP apakah sudah berdampak dan tepat sasaran.

Informasi yang didapat oleh PLN berupa data konsumsi pengguna layanan listrik melalui data tagihan listrik atau pascabayar dan data pembelian token atau pra bayar.

“Kerja sama ini akan mengintegrasi data pengguna layanan listrik debitur penerima program FLPP dan data pembangunan rumah subsidi untuk perencanaan sambungan listrik,” jelas Basuki dalam siaran pers, Kamis (1/4/2021).

Dengan pendataan ini, akan didapat identitas pelanggan yang disinkronkan dengan program Gaya Hidup Ramah Lingkungan, serta penggunaan sertifikat Energi Terbarukan.

Sementara Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengatakan, kerja sama ini akan berlangsung selama 3 tahun.

Nantinya pihak Kementerian PUP akan menyediakan data penghuni rumah subsidi, di antaranya ID pelanggan, Nomor Induk Kepemilikan, nama, dan alamat rumah.

Kemudian, NPWP, nomor telepon, serta status apakah masih aktif debitur FLPP atau sudah lunas.

“Sedangkan dari pihak PLN akan menyediakan data pengguna layanan listrik untuk per bulan dan per tahun pemakaian. Kemudian ID Pelanggan, nama pelanggan, tarif, dan daya,” jelas Arief.

Selain itu, PLN juga akan mendata layanan pelanggan pra-bayar atau pasca-bayar, nilai tagihan, dan nilai pemakaian kWh. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Pemanfaatan Gas Bumi PGN Untuk Kemajuan Bisnis dan Ekonomi Negara

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemanfaatan gas bumi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemanfaatan gas bumi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan perekonomian nasional terus dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Hal ini sesuai mandat pemerintah agar pemanfaatan gas bumi bisa lebih optimal sebagai bagian dari solusi pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Utama PGN Suko Hartono menyatakan, berbagai upaya sedang dilakukan oleh pihaknya bersama Kementerian ESDM dalam menjaga pengaliran gas bumi di semua sektor.

Dengan begitu diharapkan dapat menjaga dan memitigasi risiko tekanan terhadap kinerja perseroan dan meningkatkan pendapatan serta menurunkan risiko tekanan kinerja.

“Di masa pandemi dan tantangan global, kami tentu akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi ke sejumlah sektor yang membutuhkan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Berbagai upaya yang teah dijalankan di antaranya pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dan Kilang Pertamina.

Kemudian proyek pipanisasi gas bumi, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pembangunan infrastruktur LNG, dan insentif pemanfaatan gas unutilized untuk pelanggan.

Selain itu, pemfaatan gas bumi juga harus dipastikan kehandalannya dalam operasional pembangkit listrik sehingga akan mendorong pemerataan akses listrik yang efisien.

“Proyek gasifikasi LNG ke PLTD akan memasok energi listrik yang efisien, dan jadi peluang bagi perusahaan mengembangkan infrastruktur gas. Ini juga akan memperluasan pemanfaatan gas bumi di berbagai wilayah, terutama di Indonesia bagian timur dan tengah,” ungkapnya.

Menurut Suko, sistem infrastruktur PGN Group saat ini sudah terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kehandalan, efisiensi dan fleksibilitas gas bumi bagi pelanggan di berbagai sektor.

“Kami sedang bangun jaringan interkoneksi pipa yang akan rampung tahun ini yang diharapakan dapat meningkatkan kehandalan dan jaminan pasokan gas bumi. Dengan infrastruktur yang sudah terintegrasi, tentu akan mendukung penyerapan gas bumi,” imbuhnya.
Pemanfaatan gas bumi juga akan dioptimalkan untuk Tujuh Program Gasifikasi Nasional, salah satunya melayani sektor rumah tangga.

Di tahun ini, PGN akan menjalankan penugasan membangun Jaringan gas dengan dana APBN sebanyak 120.776 SR di 21 kota/kabupaten.

Sedangkan untuk jaringan gas mandiri, total yang akan dibangun sebanyak 369.224 SR.

Sementara volume niaga gas Subholding Gas diproyeksikan meningkat dari tahun lalu, karena ada penambahan pelanggan eksisting dan pelanggan baru.

Di antaranya Pupuk Indonesia, sektor pembangkit PLN, gas untuk Kilang Pertamina, LNG Retail, dan kebutuhan gas di wilayah ekonomi baru.

“Kami berupaya memberikan manfaat dari gas bumi. Dengan mengelola 96 persen infrastruktur nasional dan 92 persen niaga gas bumi nasional, PGN akan lebih baik untuk mempertahankan kehandalan dan perluasan akses gas bumi nasional,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!