Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

PLN Siap Turunkan Tarif Listrik Sesuai Arahan Pemerintah

EKO PRASETYO

Published

on

listrik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan pelanggan listrik golongan 450 VA akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai bulan April hingga Juni 2020. Selain itu, pelanggan 900 VA juga akan diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan masa pemberlakuan yang sama.

Terkait kebijakan ini, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Dwi Suryo Abdullah mengatakan aturan teknis tersebut masih menunggu Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Mekanismenya yang mengatur kementerian terkait, yaitu Kementerian ESDM. Dalam hal ini PLN sebagai operator, jadi apa yang disampaikan pemerintah dan regulasinya seperti apa, itu yang akan kita jalankan,” kata Dwi, Selasa (31/3/2020).

“Nanti kami akan dikirimi surat. Permennya ini diberlakukan sejak kapan, teknisnya seperti apa, itu semua dari Kementerian ESDM,” imbuhnya.

Dwi Suryo mengatakan, meski Permen ESDM itu belum, PLN akan mendukung keputusan pemerintah yang menggratiskan listrik selama 3 bulan bagi warga yang tidak mampu demi memerangi virus corona.

“Kita semua tetap mendukung pencegahan Covid-19. Semua harus menyukseskan supaya Indonesia terbebas dari virus Covid-19,” sebutnya.

Dwi menuturkan nantinya Kementerian ESDM yang akan mengatur terkait mekanisme pengaturan dan penghitungan biaya untuk pergantian tarif tersebut. Sementara PLN tetap berfokus untuk memberikan pelayanan listrik maksimal kepada masyarakat sehingga kebutuhan listrik tetap terpenuhi.

“Kami berharap dengan penangguhan dan diskon yang diberikan dapat mendukung masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas di rumah masing-masing,” ungkapnya.

Diketahui, data pelanggan yang memakai listrik 450 VA jumlahnya sekitar 24 juta. Sedangkan yang memakai listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan. Kebijakan penggratisan tarif listrik dan diskon tarif listrik sebelumnya sudah dibicarakan dengan PLN.

Sementara, I Made Suprateka selaku Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, mengatakan PLN akan menindaklanjuti pola penggunaan listrik bagi kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA yang akan digratiskan dan juga didiskon 50 persen.

Menurut data PLN, rata-rata pelanggan listrik pelanggan 450 VA besaran penggunaan mencapai 70 kWh per bulan. Sedangkan pelanggan golongan 900 VA subsidi, rata-rata penggunaan listrik mencapai 100 kWh hingga 150 kWh per bulan.

“Perkiraan perhitungan tersebut akan dicocokkan kembali dengan database penggunaan pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA subsidi. Untuk yang diberi diskon 50 persen, akan dilihat penggunaan rill setiap bulannya. Meskipun mereka biasanya maksimum besaran konsumsi listriknya 100 kWh hingga 150 kWh per bulannya,” imbuhnya.

Presiden Jokowi mengambil langkah untuk memberikan pembebasan dan diskon tarif listrik, menyusul penyebaran wabah corona di sejumlah wilayah yang semakin tinggi. Sehingga tidak memungkinkan adanya kegiatan perekonomian.

Jokowi menegaskan, pembebasan tarif listrik dan diskon 50 persen pembayaran bagi masyarakat ekonomi kurang mampu dilakukan pemerintah sebagai bantuan atas dampak kebijakan pembatasan sosial skala besar yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.
Selain tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja dan relaksasi kredit.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, pemerintah telah memutuskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mengatasi Covid-19. Kebijakan PSBB ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dengan regulasi ini, Jokowi meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi.

“Semuanya jelas. Saya minta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan harus sesuai peraturan, berada dalam koridor Undang Undang, Peraturan Pemerintah, serta Keppres,” kata Jokowi. []

Energi & Tambang

Dirut PT PLN Batubara Resmi Dijabat Kemal Djamil Siregar

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Dirut PT PLN Batubara

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dirut PT PLN Batubara yang sempat mengalami kekosongan kini dijabat oleh Kemal Djamil Siregar. Pengangkatan ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk penataan susunan Direksi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Dirut PT PLN Batubara ini telah dilakukan pada Rabu 20 Mei 2020. Keputusan tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Erick pada 14 Mei 2020 ini disebutkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) mengusulkan pengangkatan Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara.

Selanjutnya hasil penetapan rapat atas pengangkatan Dirut tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data portal SDM BUMN.

“Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen BUMN secara Elektronik,” bunyi kalimat di SK tersebut.

Jabatan direksi baru PT PLN Batubara lainnya yaitu Plt Direktur Keuangan dan SDM merangkap Plt Direktur Pengembangan dijabat Hartanto Wibowo, sementara Plt Direktur Operasi dijabat Eko Yuniarto.

Sebelumnya jabatan Dirut PLN Batubara sempat mengalami kekosongan setelah ditinggal Rudi Hendra Prastowo. Rudi sebenarnya baru saja diangkat sebagai Dirut PT PLN Batubara pada Februari 2020 lalu oleh Direksi PLN lama.

Namun setelah perombakan direksi baru PLN, Rudi Hendra kemudian dipindah posisi menjadi Direktur Energi Primer PLN oleh Erick Thohir. Untuk mengisi kekosongan Dirut PT PLN Batubara, Kemal Djamil yang diberikan amanat. Sebelumnya Kemal merupakan Dirut Arutmin Indonesia, yaitu perusahaan tambang batu bara di bawah Grup Bakrie.

Informasi ini juga terkonfirmasi dari database Ditjen Minerba Kementerian ESDM. PT PLN Batubara sendiri merupakan anak perusahaan PLN itu dibentuk untuk menyediakan batubara berkualitas dan memasok kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengusulkan kepada Dirut PT PLN (Persero) untuk mengangkat Kemal Djamil Siregar sebagai Dirut PT PLN Batubara. Usulan itu disampaikan Erick melalui surat Nomor SR-329/MBU/05/2020.

“Pengangkatan Direktur Utama PLN Batu Bara tersebut agar ditetapkan dalam RUPS PT PLN Batu Bara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tulis Erick dalam surat. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Proyek Minyak Dikaji, Pertamina Teken MoU dengan PT Nindya Karya dan Konsorsium Korea

MediaBUMN

Published

on

Proyek minyak

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek minyak dan gas yang digarap oleh PT Pertamina (Persero) dengan mitra strategis dikaji kembali dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU). Kedua mitra itu adalah PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea Selatan yang melakukan penandatanganan MoU secara virtual melalui konferensi video, Rabu (20/5/2020).

MoU ini ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan yaitu PT Pertamina oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang; konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, dan PT Nindya Karya oleh Direktur Utama Haedar Karim.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan MoU ini untuk mengkaji peluang bisnis dan kerja sama dalam menggarap proyek minyak dan gas di Indonesia. Khususnya kegiatan Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit Pengolahan II Dumai. Bahlil mengatakan kerja sama ini sudah dimulai sejak tahun 2019 lalu saat ia berrkunjungan ke Korea Selatan.

“Ini merupakan inisiatif yang kita bangun bersama sejak tahun lalu agar terjadi kesepakatan dalam pengelolaan proyek industri minyak. Meskipun saat ini pandemi Covid-19 terjadi di semua negara, ketiga pihak tersebut tetap komitmen melanjutkan rencana kerja sama itu,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2020).

Terkait penggarapan proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai, menurut Bahlil hal ini penting, karena proyek senilai US$ 1,5 miliar ini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak dalam negeri dan akan akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia. Karena itulah Proyek minyak ini menjadi satu dari beberapa RDMP prioritas PT. Pertamina.

“Langkah ini diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depannya. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan efek ganda dalam pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Bahlil, penandatanganan MoU ini juga sejalan dengan upaya percepatan pelaksanaan megaproyek RDMP Dumai yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu Pemerintah akan hadir untuk membantu memfasilitasi proyek agar berjalan dengan aman.

“Kami juga akan melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah sehingga terjadi kolaborasi. Yang jelas BKPM akan bantu proyek ini,” tandasnya.

Dari pihak Pertamina yang diwakili Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang menyampaikan, proyek ini memang menjadi prioritas untuk cepat diselesaikan.

“Nindya Karya dan konsorsium Korea yang menjadi partner strategis Pertamina akan melakukan kajian upgrading Kilang Dumai. Dari hasil kerjasama ini ditargetkan pada Desember 2020 nanti ada milestone penting yang sudah tercapai,” ujar Ignatius.

Sementara Nindya Karya sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi menyambut baik kerja sama ini. Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim mengatakan pihaknya berkomitmen akan melaksanakan tahapan megaproyek ini sesuai dengan target yang telah disepakati.

“Kami akan melaksanakan dengan mempersiapkan sumber daya terbaik dari perusahaan, sehingga proyek besar ini dapat berjalan sesuai harapan kita bersama. Karena ini merupakan proyek strategis dengan nilai investasi yang cukup besar yang disiapkan untuk mewujudkan program ketahanan energi,” ujar Karim.

Hal senada disampaikan Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung selaku perwakilan konsorsium perusahaan Korea. Ia mennyampaikan rasa syukur atas penandatangan MoU di antara tiga pihak di tengah banyak kesulitan akibat pandemi Covid-19. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Diskon Listrik untuk Pelanggan PLN Akan Diperpanjang

EKO PRASETYO

Published

on

Diskon listrik

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Diskon listrik kepada 30,9 juta pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere akan diperpanjang hingga September mendatang untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di masa pandemic Covid-19. Langkah ini juga diambil oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mendukung program pemerintah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan PLN telah melakukan berbagai aksi strategis dalam masa pandemi Covid-19. Salah satunya program diskon listrik dan penggratisan kepada sekitar 30,9 juta pelanggan di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk yang pelanggan 450 VA itu gratis dan yang 900 VA itu dapat diskon 50 persen. Ini mungkin nanti dari pemerintah langsung yang memutuskan bisa juga diperpanjang,” jelas Erick dalam forum diskusi daring, Rabu (20/5/2020).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memperpanjang diskon listrik pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi hingga September mendatang. Langkah itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga pemulihan ekonomi masyarakat.

Untuk pelanggan listrik 450 VA akan langsung dibebaskan tagihannya, sementara diskon listrik bagi pelanggan subsidi 900 VA pascabayar, tagihan yang dibayarkan tiap bulannya akan dikurangi 50 persen.

Untuk pelanggan prabayar, akan diberikan token listrik gratis sebesar 50 persen sesuai pemakaian bulanan tertinggi selama 3 bulan terakhir.

Dalam diskusi daring ini, Erick Thohir juga mengatakan akan melakukan pemotongan belanja modal (capital expenditure) dan modal operasional (operational expenditure) di PLN sebesar Rp 39 triliun. Angka Rp 39 triliun ini mencapai 43 persen dari alokasi belanja modal yang ditetapkan PLN tahun ini.

Awal Maret 2020, PLN mengumumkan alokasi belanja sebesar Rp 90 triliun yang digunakan untuk membangun infrastruktur listrik seperti transmisi dan pembangkit listrik tambahan.

Namun Erick mengatakan perlu adanya pengurangan belanja modal dan biaya operasional di PLN yang dinilai tidak perlu.

“Seperti kemarin PLN kita potong hampir Rp 39 triliun. Pemotongan capex dan opex ini adalah salah satu strategi restrukturisasi BUMN, terutama di masa Covid-19 ini. Strategi lain yaitu melakukan konsolidasi, merger, dan rasionalisasi BUMN, hingga restrukturisasi utang BUMN,” ujarnya.

Erick meminta sejumlah BUMN mengurangi belanja modal agar pengeluaran perseroan lebih efisien. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan 90 persen perusahaan negara yang jumlahnya ratusan, terdampak virus corona.

Kinerja perusahaan pelat merah terganggu dan setoran negara berupa dividen pun bakal tergerus pada tahun depan. Selain memangkas belanja modal, Erick juga meminta BUMN merestrukturisasi utang yang mau jatuh tempo.

Menurut dia, hanya ada beberapa BUMN yang bisnisnya tidak terdampak pandemi, seperti BUMN telekomunikasi yaitu PT Telkom Tbk (Persero), BUMN di sektor kesehatan, dan BUMN kelapa sawit. Karena itu, dampak dari virus corona ini bakal menggerus pendapatan perusahaan. Dividen bakal tergerus tahun depan. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM