Connect with us
PERTAMINA

Agrobisnis & Pangan

Perum Bulog Tidak Masuk Holding BUMN Pangan, Ini Kata Erick Thohir

Published

on

Perum Bulog

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perum Bulog dipastikan tidak masuk dalam Holding BUMN Pangan yang baru dibentuk oleh pemerintah.

Meski sama-sama mengelola bisnis di bidang pangan, namun fungsi Perum Bulog ternyata berbeda dengan beberapa BUMN lainnya yang masuk dalam Holding Pangan atau ID Food.

Perbedaan ini pun dibeberkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Menurut Erick Bulog bertugas sebagai stabilisator harga pangan di pasaran dengan melakukan intervensi pasar. Seperti membeli barang dengan nilai tertentu dan masuk ke penyimpanan (cold storage).

Sementara BUMN yang ada di Holding Pangan fokus pada market atau penjualan produk yang dihasilkan, termasuk melakukan ekspor.

“Jadi ada perbedaan tugas dan fungsinya, sehingga Perum Bulog tidak kita masukkan dalam ID Food. Tugas Bulog akan lebih fokus untuk menstabilisasi harga-harga di pasaran,” jelas Erick dalam rapat tersebut.

Ia menyatakan, sejumlah BUMN yang masuk di ID Food sebelumnya telah demerger agar kinerjanya semakin optimal, seperti Perinus dengan Perindo, Pertani dengan Sang Hyang Sari, dan juga BGR Logistic dengan PPI.

Terkait orientasi pasar ini, Erick menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar produk pangan yang dihasilkan semakin berkualitas.

Misalnya standarisasi produk perikanan ekspor dari Perinus dan Perindo, telah dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami sudah rapat dengan Menteri KKP agar bisnis perikanan yang dijalankan Perinus dan Perindo tidak perlu lagi bersaing dengan nelayan. Tapi ke depannya hanya fokus sebagai offtaker,” kata dia.

Selain itu BUMN Perikanan ini juga dapat memberikan pendampingan kepada para nelayan di sekitar agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan standar, sehingga harga jualnya juga lebih tinggi.

Erick mencontohkan untuk hasil tangkapan gurita, Perinus sudah mengugrading gurita dengan standar ukuran (size) yang benar dan diproses sesuai standar sebelum dikirim ke luar negeri.

Di sisi pertanian, Sang Hyang Seri bisa memulai produksi beras dengan kualitas tinggi dari para petani lalu dipasarkan hingga ke berbagai Negara di tumur tengah.

“Maka peran Perum Bulog dan Holding Pangan berbeda. Dalam hal ini kita fokuskan hoding hanya sebagai off-taker agar jangan lagi bersaing dengan para peternak, nelayan atau petani. Tapi untuk mewujudkan ini memang perlu konsolidasi secara bertahap,” jelasnya. []

Agrobisnis & Pangan

Produksi Garam Nasional Belum Optimal, Siapa Salah?

Published

on

Produksi garam

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Produksi garam lokal yang dihasilkan petambak garam Indonesia sampai saat ini masih cukup rendah.

Minimnya hasil produksi garam ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah harus impor garam hingga 2,83 juta ton sepanjang tahun 2021.

Kondisi ini pun dipertanyakan oleh Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan PT Garam Indonesia, Senin, (05/09/2022).

Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta mengatakan, Indonesia sebenarnya punya lahan potensial yang besar untuk meningkatkan produksi garam lokal.

Namun sampai sekarang produk garam rakyat belum optimal, termasuk dalam pemanfaatan teknologi yang belum merata, ongkos produksi yang mahal serta harga jual yang tak menentu.

I Nyoman Parta mengatakan, produksi garam nasional tak bisa mencukupi kebutuhan nasional, yaitu hanya sebesar 1,09 juta ton di tahun 2021.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah itu turun 20,44 persen dari tahun 2020 yang mencapai 1,37 ton.

Bahkan jumlah produksi itu hanya mencapai 61,9 persen dari target nasional, yaitu sebanyak 2,1 juta ton sehingga pemerintah terpaksa mengimpor garam hingga 2,8 juta ton.

Wakil Rakyat dari Fraksi PDIP ini juga menyoroti beberapa faktor lain yang sering dialami oleh petani kecil, yaitu standarisasi produk.

Pasalnya garam yang dihasilkan petani sering dianggap kurang bermutu, seperti kandungan NaCL yang rendah di bawah 92 persen dan tidak bisa memenuhi standar kebutuhan infustri sebesar 97 hingga 99 persen.

Menurutnya, standarisasi yang dibuat terlalu tinggi justru menyusahkan produk garam lokal tidak terserap dan akhirnya menjadi kesempatan besar masuknya produk impor.

PRODUKSI GARAM RENDAH

Sementara Direktur Utama PT Garam Arif Haendra menjelaskan penyebab rendahnya jumlah produksi lokal karena tidak tidak semua pantai di Indonesia bisa menjadi tempat produksi garam.

Pasalnya lokasi yang cocok untuk pembuatan garam di Indonesia hanya berada di pantai utara Pulau Jawa, Jawa Timur, dan Madura.

Arif menjelaskan, untuk proses produksi membutuhkan radiasi panas yang sangat besar sehingga tidak mungkin bisa dilakukan di pantai Sumatera atau Sulawesi.

“Beberapa wilayah pantai di Indonesia radiasi panasnya tidak maksimal, selain itu wilayah yang terjalu terjal juga tidak cocok karena yang dibutuhkan adalah lahan datar di sepanjang pantai,” jelasnya.

Ia mencontohkan kualitas garam dari Australia jauh lebih baik karena di sana ada sistem aliran air laut sepanjang 40 km dari pantai dan dikeringkan di gurun.

Kemudian hasil garam itu masih dilakukan pencucian dan dijemur selama 3 sampai 5 tahun sebelum diekspor,sementara di Indonesia, hasil panennya langsung dijual.

Meski begitu, PT Garam berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing dari produk impor agar bisa memenuhi kebutuhan industri

Arif Haendra mengatakan, pada saat harga rendah, pihaknya akan berupaya mengejar harga dari garam impor.

BUMN ini juga menargetkan mulai tahun 2025 mendatang, tidak akan lagi menjual garam bahan baku ke pasar nasional, karena akan difokuskan menjadi soda es atau soda kaustik. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Penyaluran Pupuk Subsidi Dijamin Tepat Sasaran, Ini Jurus Baru PT Pupuk Indonesia

Published

on

Penyaluran Pupuk Subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyaluran pupuk subsidi dipastikan akan semakin tepat sasaran dengan hadirnya ‘jurus’ baru dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Komitmen PT Pupuk Indonesia dalam penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui program Go Live Single Responsibility.

Program Single Responsibility merupakan langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan layanan penyaluran pupuk subsidi, peningkatan kinerja dan optimalisasi fungsi Public Service Obligation (PSO).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengatakan, program ini akan meningkatkan harmonisasi pengelolaan PSO, yaitu penugasan penyaluran pupuk bersubsidi anggota holding Pupuk Indonesia grup.

“Dengan hadirnya program ini pelayanan hingga distribusi pupuk akan semakin optimal dan tepat sasaran, karena ini memang menjadi perhatian khusus bagi perusahaan,” kata Bakir dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Ia menjelaskan, program adalah respon cepat PT Pupuk Indonesia setelah Menteri Pertanian mengeluarkan aturan baru mengenai pupuk bersubsidi dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

Maka BUMN ini sudah memiliki beberapa tujuan yang harus dijalankan sesuai program tersebut, di antaranya mengoptimalkan mekanisme penyaluran pupuk subsidi agar lebih fleksibel dan dinamis.

Pasalnya dalam aturan Menteri Pertanian yang baru, perubahan rayonisasi bisa dilakukan kapan saja agar tidak mengganggu penyaluran dan penjualan di wilayah tertentu.

Dengan program ini, PT Pupuk Indonesia juga mengembangkan kompetensi tenaga pemasaran khususnya Account Executive (AE) dan Assistant Account Executive (AAE).

Dengan kompetensi itu, diharapkan para insan perusahaan bisa meningkatkan keterampilan dalam pemasaran dan melayani masyarakat pelanggan.

Menurut Bakir, tenaga pemasaran yang sebelumnya hanya mengelola produk dari satu anak perusahaan, nantinya bisa mengelola semua produk di suatu wilayah.

“Maka kompetensi yang dimiliki para tenaga pemasaran juga akan meningkat dan lebih komprehensif. Jadi budaya kinerjanya akan lebih efektif, dan siapapun tenaga pemasaran yang ada di suatu wilayah harus bisa menangani semua produk,” ujarnya.

Meski begitu, perusahaan pelat merah ini tetap menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar penyaluran pupuk berjalan dengan lancar dan tidak terganggu.

Maka pihak perseroan akan tetap menjalankan transformasi dan digitalisasi untuk pengendalian dan monitoring penyaluran pupuk melalui Integrasi Aplikasi REKAN, DIMAS, MARKISA dan WCM.

Ia berharap launching program Single Responsibility ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan, petani dan sektor pertanian dalam negeri. []

Continue Reading

Agrobisnis & Pangan

Ekspor Beras Indonesia Ke Cina, ID FOOD Siap Jalankan Tugas

Published

on

Ekspor Beras Indonesia

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Ekspor beras Indonesia akan dilakukan oleh Holding BUMN Pangan menuju Cina dalam waktu dekat.

Saat ini rencana ekspor beras Indonesia untuk yang pertama kalinya ke Cina masih dibahas bersama Kementerian Pertanian, baik jumlah, jenis, maupun jadwal keberangkatannya.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Frans Marganda Tambunan mengatakan persiapan ekspor beras Indonesia ini sudah dimulai sejak bulan lalu.

Menurutnya, Holding BUMN Pangan atau ID Food masih menunggu kelanjutan rencana pengiriman beras, terutama untuk penentuan waktu pelaksanaan dan jenis varietas yang akan diekspor.

Untuk memenuhi kebutuhan ekspor ini, ID Food juga berupaya menaikkan hasil panen beras agar tak mengganggu pasokan dalam negeri.

“Rencana ekspor ini sudah dibahas dengan Kementan, tapi kami juga tetap menjaga kebutuhan dalam negeri agar terpenuhi,” ujar Frans di kantor BUMN, Senin, 22 Agustus 2022.

Ia menyebut Holding BUMN pangan saat ini sedang memperkuat ekosistem pertanian yang mengintegrasikan antara petani dengan stakeholder melalui Program Makmur.

Program Makmur dijalankan oleh Agro Solution yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia untuk membantu petani meningkatkan produktivitas.

Frans mengatakan, jika produktifitas petani membaik, maka tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, program ini juga tersedia jaminan pembelian hasil panen petani sehingga dipastikan bisa terserap dengan baik.

Jika produktifitas petani Indonesia terus meningkat, maka program ekspor beras terus dioptimalkan, karena saat ini hasil panen Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga.

Sementara Kabiro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri menyebut bahwa pasokan beras saat ini sudah cukup untuk memulai ekspor.

Berdasarkan data dari Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022, tercatat stok beras nasional pada Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton, dan pada April 2022 naik jadi 10,15 juta ton.

Data BPS juga mencatat saat ini Indonesia tidak lagi melakukan impor beras pasar konsumsi, hanya mengimpor beras khusus untuk keperluan industri.

Terpisah, Kadiv Pengadaan Komoditi Perum Bulog, Budi Cahyanto menyatakan bahwa Indonesia berpotensi mengekspor beras karena stoknya sudah sangat besar.

Peluang ekspor beras Indonesia semakin memungkinkan karena memiliki jenis beras yang berbeda dibandingkan negara produsen lainnya.

“Nantinya jenis beras yang akan diutamakan adalah khas Indonesia, seperti Mentik Wangi, Pandan Wangi, dan Roso Lele, karena tidak dihasilkan oleh negara lain,” tandasnya.

Selain Cina, Budi menilai bahwa potensi ekspor beras dari Indonesia bisa masuk ke beberapa negara lain, terutama Malaysia dan Arab Saudi. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!