Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Pertamina Ingin Tarif Pembangkit Listrik Panas Bumi yang Pro Bisnis

MediaBUMN

Published

on

PT Pertamina (Persero) mendukung aturan baru pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 tentang pengembangan energi baru dan Terbarukan (EBT) yang membuka peluang untuk proses penentuan tarif secara bussines-to-bussines (B2B) antara PLN dan pengembang listrik swasta.

Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik menyambut baik regulasi tersebut. Menurutnya dalam beberapa tahun ke depan, Pertamina masih akan mengembangkan energi panas bumi dan regulasi ini akan mempercepat pembangunan energi terbarukan seperti baik panas bumi, bio massa, hidro, matahari dan lainnya.

“Ke depan, peraturan ramah investasi serta mendukung adanya clean energy sangat positif. Pertamina sendiri telah bangun pembangkit listrik berbasis panas bumi dengan kapasitas 587MW. Potensinya sangat luar biasa! Masih kurang 3 Gigawatt lagi yang belum terpasang dari total sebesar 29 Gigawatt.,” ujarnya.

Baca : PLN Terus Berupaya Mendapatkan EBT dengan Harga Kompetitif

Senada dengan itu, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Yunus Saefulhak mengatakan, regulasi terbaru ini memungkinkan adanya skema B2B, jika rata-rata biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik dinilai kurang. Ia mencontohkan, proyek pembangkit Panas Bumi Rantau Dedap yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada akhirnya penentuan harga listriknya ditentukan melalui proses amendemen perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

“Dari target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 mendatang, sekitar 7.200 MW atau 16 persen akan datang dari panas bumi, dan investasi di sektor ini di perkirakan akan mencapai US$ 8 miliar. Harus disiapkan beberapa strategi, antara lain regulasinya harus mendukung. Selain itu pilihan lain adalah pinjaman skema lunak sehingga dapat harga lebih murah atau membangun sinergi dengan negara lain yang punya teknologi lebih baik sehingga aka nada transfer energy di dalamnya,” jelasnya.

Untuk itu kita harus menyiapkan beberapa strategi, yang pertama regulasinya harus mendukung. Pilihan lainnya yaitu, bisa menggunakan pinjaman dengan skema lunak sehingga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah atau

Sejak pemerintah memperbaiki regulasi terkait pengembangan panas bumi, tambah Yunus, investasi di sektor ini semakin meningkat. Dalam setahun terakhir misalnya, ada 80 penandatanganan pembangkit listrik energi terbarukan oleh IPP (independent power producers) dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 1.100 MW yang terdiri dari PLTA, PLT biomassa, PLTP, dengan investasi US$ 2,9 miliar. Sementara potensi energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 443,2 GW dan yang termanfaatkan baru 8,8 GW atau 2 persen saja.

“Intinya kebijakan yang kami susun, mengacu pada 3 hal, kompetitif atau murah, terjangkau oleh masyarakat dan harus terdistribusi dengan baik atau yang dikenal dengan istilah energi berkeadilan,” kata Yunus.

Sementara itu, Duta Besar Republik India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat mengungkap tantangan masing-masing negara dalam mengembangakan energi baru dan terbarukan berbeda satu sama lain. Di India misalnya, pemerintah tidak bisa mengelak dari polusi udara yang dihasilkan dari kota-kota dengan pertumbuhan populasi dan maraknya pembangunan infrastruktur seperti New Delhi.

“Pemerintahan kami sudah melakukan banyak hal. Sebagai contoh di Delhi dimana sudah ada larangan angkutan menggunakan solar atau bensin karena harus diganti dengan CNG. Kami juga tengah mengembangkan agar tenaga panel surya tidak hanya digunakan pada malam hari namun juga siang hari,” kata dia.

Baca Juga : Percepat Proses Berlangganan Gas Menjadi Bukti Inovasi PGN

Menurut Direktur Program Center of Strategic & International Studies (CSIS) untuk Asia Tenggara, Amy Searight, dari perspektif pengembangan energi baru terbarukan, saat ini terlihat semakin banyak kerjasama B-2-B antara Indonesia dan AS di bidang energi terbarukan, terutama dari sisi banyaknya perusahaan AS yang sudah lebih dulu memiliki teknologi dan akses.

Amy menilai di era Presiden Donald Trump saat ini, posisi negara-negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara bagi Amerika Serikat (AS) tetap penting. Di Ia telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, India dan Indonesia. AS di sisi kerjasama sektor energy diproyeksikan menjadi negara net exporter gas alam mulai 2026.

“Mereka bisa mengembangkan pasar di Asia tetapi semuanya tergantung perkembangan teknologi dan aksesnya ke depan nanti. Warga AS sendiri sebanayk 60 persen mengakui dengan adanya kerjasama dengan negara-negara Asia akan menciptakan keuntungan bagi masing-masing pihak,” tutup Amy. []ct

Energi & Tambang

Direksi PT Timah dan PT Antam Dirombak, Ada Jabatan Yang Dihapus!

Alfian Setya Saputra

Published

on

Direksi PT Timah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Direksi PT Timah Tbk resmi dirombak oleh Kementerian BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Dalam RUPS yang digelar pada Selasa (6/4/2021) ini, Jabatan Direktur Utama PT TImah Tbk (TINS) kembali dipercayakan kepada Mochtar Riza Pahlevi.

Selain itu, jajaran direksi PT Timah lainnya yang masih dipertahankan adalah M Rizki yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM.

Namun dalam RUPS ini belum disampaikan apakah M Rizki akan tetap menjabat di posisi yang lama atau megisi jabatan yang baru.

Terkait penugasan kembali di jajaran direksi PT Timah, Riza Pahlevi belum menyampaikan informasi detail kepada media.

Ia menyatakan akan menyampaikan berbagai hasil dari RUPS Luar Biasa ini melalui keterangan resmi tertulis.

“Saya dan Rizki kembali dipercaya untuk melanjutkan tugas di direksi di periode kedua. Terkait berbagai agenda dan hasil RUPS ini, selanjutnya akan saya sampaikan secara detail melalui rilis berita,” kata Riza, Rabu (7/4/2021).

Selain perubahan jajaran direksi PT Timah, para pemilik saham juga melakukan berbagai agenda dalam RUPS kali ini.

Di antaranya persetujuan laporan publik, pengesahan laporan keuangan, pengesahaan laporan kemitraan, laporan pertanggungjawaban pengesahan dana hingga laporan penggunaan laba perusahaan.

Ada pula proses persetujuan dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan persetujuan perubahan pengurus perusahaan.

BUMN Tambang Lainnya Juga Dirombak

Selain jajaran direksi PT Timah, di waktu yang bersamaan juga dilakukan perombakan direksi di BUMN tambang lainnya, yakni PT Aneka Tambang Tbk.

Perombakan ini juga dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (7/4/2021).

Adapun hasil RUPST ini, Aprilandi Hidayat Setia secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Niaga.

Direktur lainnya yang diberhentikan dengan hormat adalah Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Antam.

Atas kinerja dan dedikasi yang dilakukan oleh keduanya selama menjabat di direksi, Dewan komisaris dan Direksi Perseroan menyampaikan ucvapan terima kasih.

Di sisi lain, juga terjadi perubahan nomenklatur jabatan, yaitu Direktur Keuangan diganti menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen risiko.

Kemudian jabatan Direktur Produksi dan Transformasi Bisnis menjadi satu posisi yang baru menggantikan jabatan Direktur Operasi dan Produksi.

Bahkan jabatan Direktur Niaga dan Direktur Pengembangan Usaha juga dihapuskan dari struktur direksi PT Antam.

Susunan Dewan Komisaris PT Antam :

Komisaris Utama: Agus Surya Bakti
Komisaris Independen: Gumilar Rusliwa Somantri
Komisaris Independen: Anang Sri Kusuwardono
Komisaris: Arif Baharudin
Komisaris: Dadan Kusdiana
Komisaris: Bambang Sunarwibowo

Susunan Direksi PT Antam :

Direktur Utama: Dana Amin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Anton Herdianto
Direktur Sumber Daya Manusia: Luki Setiawan Suardi
Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis: Risono.

Terpisah, SVP Corporate Secretary Aneka Tambang, Kunto Hendrapawoko mengatakan, dari hasil rapat ini, pihak perusahaan juga akan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 2,84 triliun di tahun ini.

Belanja modal untuk pengembangan usaha dalam bentuk proyek yang menjadi fokus perseroan.

Di antaranya pembangunan pabrik feronikel di Halmahera Timur, kerja sama dengan Inalum dan beberapa proyek lainnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Rumah Subsidi Dicek Keterhuniannya, Kementerian PUPR Gandeng PLN

Alfian Setya Saputra

Published

on

Rumah subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Rumah subsidi yang tersebar di berbagai daerah akan dicek tingkat keterhuniannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam melakukan pengecekan itu, Kementerian PUPR menggandeng PT PLN (Persero) yang akan melakukan pendataan berdasarkan integrasi data layanan listrik debitur yang menempatai rumah subsidi.

Dengan begitu akan diketahui jumlah nasabah penerima bantuan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR, debitur rumah subsidi wajib menempati huniannya paling lambat satu tahun setelah serah terima dilakukan.

Jika tidak, maka warga yang sudah mendapatkan fasilitas subsidi tersebut bisa dicabut karena telah menyalahi ketentuan.

Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin pada Rabu (31/03/2021).

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertempat di Gedung Kementerian BUMN.

Menurut Basuki, kerja sama pendataan tingkat hunian rumah subsidi ini untuk mendapatkan gambaran terkait penyaluran dana FLPP apakah sudah berdampak dan tepat sasaran.

Informasi yang didapat oleh PLN berupa data konsumsi pengguna layanan listrik melalui data tagihan listrik atau pascabayar dan data pembelian token atau pra bayar.

“Kerja sama ini akan mengintegrasi data pengguna layanan listrik debitur penerima program FLPP dan data pembangunan rumah subsidi untuk perencanaan sambungan listrik,” jelas Basuki dalam siaran pers, Kamis (1/4/2021).

Dengan pendataan ini, akan didapat identitas pelanggan yang disinkronkan dengan program Gaya Hidup Ramah Lingkungan, serta penggunaan sertifikat Energi Terbarukan.

Sementara Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengatakan, kerja sama ini akan berlangsung selama 3 tahun.

Nantinya pihak Kementerian PUP akan menyediakan data penghuni rumah subsidi, di antaranya ID pelanggan, Nomor Induk Kepemilikan, nama, dan alamat rumah.

Kemudian, NPWP, nomor telepon, serta status apakah masih aktif debitur FLPP atau sudah lunas.

“Sedangkan dari pihak PLN akan menyediakan data pengguna layanan listrik untuk per bulan dan per tahun pemakaian. Kemudian ID Pelanggan, nama pelanggan, tarif, dan daya,” jelas Arief.

Selain itu, PLN juga akan mendata layanan pelanggan pra-bayar atau pasca-bayar, nilai tagihan, dan nilai pemakaian kWh. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Pemanfaatan Gas Bumi PGN Untuk Kemajuan Bisnis dan Ekonomi Negara

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemanfaatan gas bumi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemanfaatan gas bumi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan perekonomian nasional terus dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Hal ini sesuai mandat pemerintah agar pemanfaatan gas bumi bisa lebih optimal sebagai bagian dari solusi pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Utama PGN Suko Hartono menyatakan, berbagai upaya sedang dilakukan oleh pihaknya bersama Kementerian ESDM dalam menjaga pengaliran gas bumi di semua sektor.

Dengan begitu diharapkan dapat menjaga dan memitigasi risiko tekanan terhadap kinerja perseroan dan meningkatkan pendapatan serta menurunkan risiko tekanan kinerja.

“Di masa pandemi dan tantangan global, kami tentu akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi ke sejumlah sektor yang membutuhkan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Berbagai upaya yang teah dijalankan di antaranya pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dan Kilang Pertamina.

Kemudian proyek pipanisasi gas bumi, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pembangunan infrastruktur LNG, dan insentif pemanfaatan gas unutilized untuk pelanggan.

Selain itu, pemfaatan gas bumi juga harus dipastikan kehandalannya dalam operasional pembangkit listrik sehingga akan mendorong pemerataan akses listrik yang efisien.

“Proyek gasifikasi LNG ke PLTD akan memasok energi listrik yang efisien, dan jadi peluang bagi perusahaan mengembangkan infrastruktur gas. Ini juga akan memperluasan pemanfaatan gas bumi di berbagai wilayah, terutama di Indonesia bagian timur dan tengah,” ungkapnya.

Menurut Suko, sistem infrastruktur PGN Group saat ini sudah terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kehandalan, efisiensi dan fleksibilitas gas bumi bagi pelanggan di berbagai sektor.

“Kami sedang bangun jaringan interkoneksi pipa yang akan rampung tahun ini yang diharapakan dapat meningkatkan kehandalan dan jaminan pasokan gas bumi. Dengan infrastruktur yang sudah terintegrasi, tentu akan mendukung penyerapan gas bumi,” imbuhnya.
Pemanfaatan gas bumi juga akan dioptimalkan untuk Tujuh Program Gasifikasi Nasional, salah satunya melayani sektor rumah tangga.

Di tahun ini, PGN akan menjalankan penugasan membangun Jaringan gas dengan dana APBN sebanyak 120.776 SR di 21 kota/kabupaten.

Sedangkan untuk jaringan gas mandiri, total yang akan dibangun sebanyak 369.224 SR.

Sementara volume niaga gas Subholding Gas diproyeksikan meningkat dari tahun lalu, karena ada penambahan pelanggan eksisting dan pelanggan baru.

Di antaranya Pupuk Indonesia, sektor pembangkit PLN, gas untuk Kilang Pertamina, LNG Retail, dan kebutuhan gas di wilayah ekonomi baru.

“Kami berupaya memberikan manfaat dari gas bumi. Dengan mengelola 96 persen infrastruktur nasional dan 92 persen niaga gas bumi nasional, PGN akan lebih baik untuk mempertahankan kehandalan dan perluasan akses gas bumi nasional,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!