Pertamina Ingin Tarif Pembangkit Listrik Panas Bumi yang Pro Bisnis

by

PT Pertamina (Persero) mendukung aturan baru pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 tentang pengembangan energi baru dan Terbarukan (EBT) yang membuka peluang untuk proses penentuan tarif secara bussines-to-bussines (B2B) antara PLN dan pengembang listrik swasta.

Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik menyambut baik regulasi tersebut. Menurutnya dalam beberapa tahun ke depan, Pertamina masih akan mengembangkan energi panas bumi dan regulasi ini akan mempercepat pembangunan energi terbarukan seperti baik panas bumi, bio massa, hidro, matahari dan lainnya.

“Ke depan, peraturan ramah investasi serta mendukung adanya clean energy sangat positif. Pertamina sendiri telah bangun pembangkit listrik berbasis panas bumi dengan kapasitas 587MW. Potensinya sangat luar biasa! Masih kurang 3 Gigawatt lagi yang belum terpasang dari total sebesar 29 Gigawatt.,” ujarnya.

Baca : PLN Terus Berupaya Mendapatkan EBT dengan Harga Kompetitif

Senada dengan itu, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Yunus Saefulhak mengatakan, regulasi terbaru ini memungkinkan adanya skema B2B, jika rata-rata biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik dinilai kurang. Ia mencontohkan, proyek pembangkit Panas Bumi Rantau Dedap yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada akhirnya penentuan harga listriknya ditentukan melalui proses amendemen perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

“Dari target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 mendatang, sekitar 7.200 MW atau 16 persen akan datang dari panas bumi, dan investasi di sektor ini di perkirakan akan mencapai US$ 8 miliar. Harus disiapkan beberapa strategi, antara lain regulasinya harus mendukung. Selain itu pilihan lain adalah pinjaman skema lunak sehingga dapat harga lebih murah atau membangun sinergi dengan negara lain yang punya teknologi lebih baik sehingga aka nada transfer energy di dalamnya,” jelasnya.

Untuk itu kita harus menyiapkan beberapa strategi, yang pertama regulasinya harus mendukung. Pilihan lainnya yaitu, bisa menggunakan pinjaman dengan skema lunak sehingga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah atau

Sejak pemerintah memperbaiki regulasi terkait pengembangan panas bumi, tambah Yunus, investasi di sektor ini semakin meningkat. Dalam setahun terakhir misalnya, ada 80 penandatanganan pembangkit listrik energi terbarukan oleh IPP (independent power producers) dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 1.100 MW yang terdiri dari PLTA, PLT biomassa, PLTP, dengan investasi US$ 2,9 miliar. Sementara potensi energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 443,2 GW dan yang termanfaatkan baru 8,8 GW atau 2 persen saja.

“Intinya kebijakan yang kami susun, mengacu pada 3 hal, kompetitif atau murah, terjangkau oleh masyarakat dan harus terdistribusi dengan baik atau yang dikenal dengan istilah energi berkeadilan,” kata Yunus.

Sementara itu, Duta Besar Republik India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat mengungkap tantangan masing-masing negara dalam mengembangakan energi baru dan terbarukan berbeda satu sama lain. Di India misalnya, pemerintah tidak bisa mengelak dari polusi udara yang dihasilkan dari kota-kota dengan pertumbuhan populasi dan maraknya pembangunan infrastruktur seperti New Delhi.

“Pemerintahan kami sudah melakukan banyak hal. Sebagai contoh di Delhi dimana sudah ada larangan angkutan menggunakan solar atau bensin karena harus diganti dengan CNG. Kami juga tengah mengembangkan agar tenaga panel surya tidak hanya digunakan pada malam hari namun juga siang hari,” kata dia.

Baca Juga : Percepat Proses Berlangganan Gas Menjadi Bukti Inovasi PGN

Menurut Direktur Program Center of Strategic & International Studies (CSIS) untuk Asia Tenggara, Amy Searight, dari perspektif pengembangan energi baru terbarukan, saat ini terlihat semakin banyak kerjasama B-2-B antara Indonesia dan AS di bidang energi terbarukan, terutama dari sisi banyaknya perusahaan AS yang sudah lebih dulu memiliki teknologi dan akses.

Amy menilai di era Presiden Donald Trump saat ini, posisi negara-negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara bagi Amerika Serikat (AS) tetap penting. Di Ia telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, India dan Indonesia. AS di sisi kerjasama sektor energy diproyeksikan menjadi negara net exporter gas alam mulai 2026.

“Mereka bisa mengembangkan pasar di Asia tetapi semuanya tergantung perkembangan teknologi dan aksesnya ke depan nanti. Warga AS sendiri sebanayk 60 persen mengakui dengan adanya kerjasama dengan negara-negara Asia akan menciptakan keuntungan bagi masing-masing pihak,” tutup Amy. []ct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *