Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Pertamina dan Aramco Miliki Kandidat Tim Penilai Pada RDMP Cilacap

MediaBUMN

Published

on

Pertamina

Pertamina dan Saudi Aramco beberapa waktu yang lalu bersepakat, untuk membentuk tim gabungan guna menentukan valuer. Atau Tim penilai pada evaluasi Refinery Development Master Plant atau RDMP di Cilacap.

Nicke Widyawati selaku Direktur Utama Pertamina mengatakan bahwa, sejauh ini kedua pihak masih terus melakukan pembahasan. “Kami mempunyai lima kandidat valuer, mudah-mudahan di pekan depan terpilih,” ujar Nicke ketika berada dalam kunjungan Refinery Unit IV Cilacap.

Namun sayangnya, Nicke menolak mengungkap lebih lanjut soal kelima kandidat konsultan independen tersebut. Akan tetapi, Nicke memastikan bahwa kepastian mengenai tim valuasi baru akan diumumkan pada bulan September mendatang. Pembentukan tim gabungan itu merupakan langkah mempercepat negosiasi yang masih berlangsung.

Sebelumnya, Pertamina telah sempat memberikan nilai valuasi dengan berdasarkan hasil perhitungan pihaknya. Akan tetapi nilai tersebut ditolak, bahkan Saudi Aramco juga menolak nilai valuasi dari konsultan independent. Pada hal ini oleh PricewaterhouseCoopers atau PWC.

Pertamina Masih dalam Tahap Menawarkan Skema Spin-Off

Sejauh ini, skema yang ditawarkan Pertamina masih dalam skema spin-off, yaitu ekspansi terhadap akses eksisting. Namun jika tidak workable, perusahaan akan mencoba menawarkan yang bangun baru, yakni Petrokimia.

Nicke memastikan, bahwa konsep pengembangan di Petrokimia telah siap walau belum dapat dipastikan besaran investasi proyek. Akan tetapi RDMP Cilacap menelan biaya hingga US$6 miliar. Yang mana sebagiannya sudah dialokasikan terhadap sejumlah proyek. Residual Fluid Catalytic Cracker atau RFCC Cilacap serta Proyek Langit Biru Cilacap atau PLBC telah selesai, termasuk bukunya.

Sebagai informasi, sejauh ini ada dua RU Pertamina yang dapat menghasilkan bahan bakar setara dengan Euro IV. Di antaranya, yaitu RU Cilacap dan juga RU Balongan, perusahaan menargetkan tahun 2026 seluruhnya sudah bisa menjadi Euro V. Langkah tersebut menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam menyokong upaya pemerintah guna menerapkan produk ramah lingkungan.

Pertamina juga sedang fokus dalam proyek RDMP Balikpapan, termasuk dalam menentukan proyek. Agar berjalan sesuai jadwal senan manufakturnya dari luar negeri.

Pembangunan itu mencapai jumlah Rp57,8 triliun dengan kontraktor yang terdiri dari berbagai pihak. Seperti konsorsium SK Engineering & Construction Co. Ltd, Hyundai Engineering Co. Ltd. Ada pula PT Rekayasa Industri serta PT PP (Persero) Tbk. []

Energi & Tambang

Direksi PT Timah dan PT Antam Dirombak, Ada Jabatan Yang Dihapus!

Alfian Setya Saputra

Published

on

Direksi PT Timah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Direksi PT Timah Tbk resmi dirombak oleh Kementerian BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).

Dalam RUPS yang digelar pada Selasa (6/4/2021) ini, Jabatan Direktur Utama PT TImah Tbk (TINS) kembali dipercayakan kepada Mochtar Riza Pahlevi.

Selain itu, jajaran direksi PT Timah lainnya yang masih dipertahankan adalah M Rizki yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM.

Namun dalam RUPS ini belum disampaikan apakah M Rizki akan tetap menjabat di posisi yang lama atau megisi jabatan yang baru.

Terkait penugasan kembali di jajaran direksi PT Timah, Riza Pahlevi belum menyampaikan informasi detail kepada media.

Ia menyatakan akan menyampaikan berbagai hasil dari RUPS Luar Biasa ini melalui keterangan resmi tertulis.

“Saya dan Rizki kembali dipercaya untuk melanjutkan tugas di direksi di periode kedua. Terkait berbagai agenda dan hasil RUPS ini, selanjutnya akan saya sampaikan secara detail melalui rilis berita,” kata Riza, Rabu (7/4/2021).

Selain perubahan jajaran direksi PT Timah, para pemilik saham juga melakukan berbagai agenda dalam RUPS kali ini.

Di antaranya persetujuan laporan publik, pengesahan laporan keuangan, pengesahaan laporan kemitraan, laporan pertanggungjawaban pengesahan dana hingga laporan penggunaan laba perusahaan.

Ada pula proses persetujuan dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan persetujuan perubahan pengurus perusahaan.

BUMN Tambang Lainnya Juga Dirombak

Selain jajaran direksi PT Timah, di waktu yang bersamaan juga dilakukan perombakan direksi di BUMN tambang lainnya, yakni PT Aneka Tambang Tbk.

Perombakan ini juga dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (7/4/2021).

Adapun hasil RUPST ini, Aprilandi Hidayat Setia secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Niaga.

Direktur lainnya yang diberhentikan dengan hormat adalah Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Antam.

Atas kinerja dan dedikasi yang dilakukan oleh keduanya selama menjabat di direksi, Dewan komisaris dan Direksi Perseroan menyampaikan ucvapan terima kasih.

Di sisi lain, juga terjadi perubahan nomenklatur jabatan, yaitu Direktur Keuangan diganti menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen risiko.

Kemudian jabatan Direktur Produksi dan Transformasi Bisnis menjadi satu posisi yang baru menggantikan jabatan Direktur Operasi dan Produksi.

Bahkan jabatan Direktur Niaga dan Direktur Pengembangan Usaha juga dihapuskan dari struktur direksi PT Antam.

Susunan Dewan Komisaris PT Antam :

Komisaris Utama: Agus Surya Bakti
Komisaris Independen: Gumilar Rusliwa Somantri
Komisaris Independen: Anang Sri Kusuwardono
Komisaris: Arif Baharudin
Komisaris: Dadan Kusdiana
Komisaris: Bambang Sunarwibowo

Susunan Direksi PT Antam :

Direktur Utama: Dana Amin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Anton Herdianto
Direktur Sumber Daya Manusia: Luki Setiawan Suardi
Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis: Risono.

Terpisah, SVP Corporate Secretary Aneka Tambang, Kunto Hendrapawoko mengatakan, dari hasil rapat ini, pihak perusahaan juga akan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 2,84 triliun di tahun ini.

Belanja modal untuk pengembangan usaha dalam bentuk proyek yang menjadi fokus perseroan.

Di antaranya pembangunan pabrik feronikel di Halmahera Timur, kerja sama dengan Inalum dan beberapa proyek lainnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Rumah Subsidi Dicek Keterhuniannya, Kementerian PUPR Gandeng PLN

Alfian Setya Saputra

Published

on

Rumah subsidi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Rumah subsidi yang tersebar di berbagai daerah akan dicek tingkat keterhuniannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam melakukan pengecekan itu, Kementerian PUPR menggandeng PT PLN (Persero) yang akan melakukan pendataan berdasarkan integrasi data layanan listrik debitur yang menempatai rumah subsidi.

Dengan begitu akan diketahui jumlah nasabah penerima bantuan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR, debitur rumah subsidi wajib menempati huniannya paling lambat satu tahun setelah serah terima dilakukan.

Jika tidak, maka warga yang sudah mendapatkan fasilitas subsidi tersebut bisa dicabut karena telah menyalahi ketentuan.

Kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin pada Rabu (31/03/2021).

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertempat di Gedung Kementerian BUMN.

Menurut Basuki, kerja sama pendataan tingkat hunian rumah subsidi ini untuk mendapatkan gambaran terkait penyaluran dana FLPP apakah sudah berdampak dan tepat sasaran.

Informasi yang didapat oleh PLN berupa data konsumsi pengguna layanan listrik melalui data tagihan listrik atau pascabayar dan data pembelian token atau pra bayar.

“Kerja sama ini akan mengintegrasi data pengguna layanan listrik debitur penerima program FLPP dan data pembangunan rumah subsidi untuk perencanaan sambungan listrik,” jelas Basuki dalam siaran pers, Kamis (1/4/2021).

Dengan pendataan ini, akan didapat identitas pelanggan yang disinkronkan dengan program Gaya Hidup Ramah Lingkungan, serta penggunaan sertifikat Energi Terbarukan.

Sementara Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengatakan, kerja sama ini akan berlangsung selama 3 tahun.

Nantinya pihak Kementerian PUP akan menyediakan data penghuni rumah subsidi, di antaranya ID pelanggan, Nomor Induk Kepemilikan, nama, dan alamat rumah.

Kemudian, NPWP, nomor telepon, serta status apakah masih aktif debitur FLPP atau sudah lunas.

“Sedangkan dari pihak PLN akan menyediakan data pengguna layanan listrik untuk per bulan dan per tahun pemakaian. Kemudian ID Pelanggan, nama pelanggan, tarif, dan daya,” jelas Arief.

Selain itu, PLN juga akan mendata layanan pelanggan pra-bayar atau pasca-bayar, nilai tagihan, dan nilai pemakaian kWh. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Pemanfaatan Gas Bumi PGN Untuk Kemajuan Bisnis dan Ekonomi Negara

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pemanfaatan gas bumi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pemanfaatan gas bumi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan perekonomian nasional terus dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Hal ini sesuai mandat pemerintah agar pemanfaatan gas bumi bisa lebih optimal sebagai bagian dari solusi pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Utama PGN Suko Hartono menyatakan, berbagai upaya sedang dilakukan oleh pihaknya bersama Kementerian ESDM dalam menjaga pengaliran gas bumi di semua sektor.

Dengan begitu diharapkan dapat menjaga dan memitigasi risiko tekanan terhadap kinerja perseroan dan meningkatkan pendapatan serta menurunkan risiko tekanan kinerja.

“Di masa pandemi dan tantangan global, kami tentu akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi ke sejumlah sektor yang membutuhkan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Berbagai upaya yang teah dijalankan di antaranya pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dan Kilang Pertamina.

Kemudian proyek pipanisasi gas bumi, pembangunan jaringan gas rumah tangga, pembangunan infrastruktur LNG, dan insentif pemanfaatan gas unutilized untuk pelanggan.

Selain itu, pemfaatan gas bumi juga harus dipastikan kehandalannya dalam operasional pembangkit listrik sehingga akan mendorong pemerataan akses listrik yang efisien.

“Proyek gasifikasi LNG ke PLTD akan memasok energi listrik yang efisien, dan jadi peluang bagi perusahaan mengembangkan infrastruktur gas. Ini juga akan memperluasan pemanfaatan gas bumi di berbagai wilayah, terutama di Indonesia bagian timur dan tengah,” ungkapnya.

Menurut Suko, sistem infrastruktur PGN Group saat ini sudah terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kehandalan, efisiensi dan fleksibilitas gas bumi bagi pelanggan di berbagai sektor.

“Kami sedang bangun jaringan interkoneksi pipa yang akan rampung tahun ini yang diharapakan dapat meningkatkan kehandalan dan jaminan pasokan gas bumi. Dengan infrastruktur yang sudah terintegrasi, tentu akan mendukung penyerapan gas bumi,” imbuhnya.
Pemanfaatan gas bumi juga akan dioptimalkan untuk Tujuh Program Gasifikasi Nasional, salah satunya melayani sektor rumah tangga.

Di tahun ini, PGN akan menjalankan penugasan membangun Jaringan gas dengan dana APBN sebanyak 120.776 SR di 21 kota/kabupaten.

Sedangkan untuk jaringan gas mandiri, total yang akan dibangun sebanyak 369.224 SR.

Sementara volume niaga gas Subholding Gas diproyeksikan meningkat dari tahun lalu, karena ada penambahan pelanggan eksisting dan pelanggan baru.

Di antaranya Pupuk Indonesia, sektor pembangkit PLN, gas untuk Kilang Pertamina, LNG Retail, dan kebutuhan gas di wilayah ekonomi baru.

“Kami berupaya memberikan manfaat dari gas bumi. Dengan mengelola 96 persen infrastruktur nasional dan 92 persen niaga gas bumi nasional, PGN akan lebih baik untuk mempertahankan kehandalan dan perluasan akses gas bumi nasional,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!