Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Pertama di Indonesia! Angkasa Pura I Resmikan Fasilitas Keamanan Berteknologi Tinggi

MediaBUMN

Published

on

Angkasa Pura I

Angkasa Pura I secara resmi memperkenalkan fasilitas barunya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yaitu X-ray ATRS (X-ray automated tray return system) yang merupakan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi dengan menggunakan teknologi pemindaian tingkat tinggi.

Selain X-ray ATRS, Angkasa Pura I juga meresmikan fasilitas boarding pass scanner (flap barrier) dan autogate paspor (imigrasi). Dimana fasilitas-fasilitas tersebut merupakan yang pertama di Indonesia sebagai wujud komitmen perseroan terhadap upaya peningkatan pelayanan bandara yang berkelanjutan.

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa (3/9).

Angkasa Pura I

Dalam kesempatan tersebut Faik Fahmi memaparkan bahwa X-ray ATRS merupakan sistem pemeriksaan penumpang dan bagasi dengan teknologi pemindaian terkini yang berada pada area screening check point (SCP) yang berada di terminal keberangkatan internasional.

Keberadaan X-ray ATRS, lanjutnya, akan meningkatkan jaminan keamanan, meningkatkan keakuratan serta menurunkan stress akibat waktu antrian, dan berbagai keuntungan lainnya.

“Adanya X-ray ATRS akan mempercepat proses pemeriksaan barang dan calon penumpang. Jika x-ray konvensional rata-rata hanya mampu memeriksa 155 tray per jam dengan maksimal barang yang mampu diperiksa saat peak hour mencapai 235 tray, x-ray ATRS mampu memeriksa rata-rata hingga 285 tray per jam dengan kemampuan maksimum saat peak hour dapat memeriksa mencapai 410 tray per jam,” paparnya.

Dari hasil data sampling yang diambil sebanyak 12 kali pada sore dan malam hari (jam sibuk operasional), didapatkan efisiensi sebesar 383% dibandingkan tanpa menggunakan fasilitas ATRS. Fasilitas ini dapat menghemat waktu proses screening di SCP 2 sebanyak 3,83 kali lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan fasilitas ATRS.

Bagi maskapai, x-ray ATRS ini juga memberikan beberapa keuntungan seperti meningkatkan kemampuan maskapai dalam menyelesaikan masalah terkait delay, meningkatkan tingkat ketepatan waktu keberangkatan dengan mengurangi antrean menumpuk di SCP 2, dan menghindari kerugian akibat delay yang disebabkan faktor proses pemeriksaan.

X-ray ATRS dilengkapi dengan perangkat pemantau isi bagasi smartview, explosive trace detector, dan body scanner. Smartview yang berguna untuk memantau hasil pemindaian x-ray bagasi dilengkapi dengan 10 work station dan security efficiency management system (SEMS). Dengan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi barang yang berpotensi membahayakan lebih cepat dan akurat serta pemisahan jalur bagasi yang diduga berbahaya, maka proses pemeriksaan jadi lebih cepat tanpa menyisakan antrean panjang pemeriksaan.

Angkasa Pura I

“Beberapa fasilitas baru ini akan mempercepat proses pemeriksaan, baik barang, penumpang, boarding pass, dan paspor untuk keperluan imigrasi sehingga berdampak pada bertambahnya tingkat kenyamanan calon penumpang ketika melakukan proses pemeriksaan di bandara. Sebagai perusahaan penyedia jasa kebandarudaraan, Angkasa Pura I senantiasa berkomitmen untuk mengutamakan kenyamanan penumpang tanpa mengesampingkan aspek keamanan penerbangan. Salah satunya melalui implementasi fasilitas baru ini,”jelas Faik Fahmi.

Saat ini terdapat total 16 unit mesin autogate paspor (imigrasi) di mana 6 unit terdapat di terminal kedatangan internasional dan 10 unit di terminal keberangkatan internasional. Total waktu yang dibutuhkan penumpang saat menggunakan mesin autogate ini hanya 30 detik, waktu yang relatif singkat untuk melewati melalui proses imigrasi.

Sedangkan boarding pass scanner, saat ini terdapat 12 unit yang terletak di terminal keberangkatan internasional. Fasilitas ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penumpang untuk dapat secara otomatis melakukan pemindaian boarding pass penumpang tanpa harus mengantri di tempat scanning manual. Fasilitas ini dapat dipergunakan oleh penumpang yang membawa boarding pass dalam bentuk tercetak, ataupun masih dalam bentuk soft file dalam smartphone.

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Data Keuangan BUMN Diintegrasikan Untuk Perolehan Dividen

Alfian Setya Saputra

Published

on

Data keuangan

MEDIABUMN,COM, Jakarta – Data keuangan BUMN diintegrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan dengan data perpajakan dan pendapatan dividen negara.

Integrasi ini akan membuat data keuangan BUMN menjadi lebih transparan dan mencegah munculnya permasalahan perpajakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, dengan kerjasama integrasi data keuangan BUMN dan perpajakan, akan memudahkan kinerja BUMN itu sendiri.

“Jadi direksi BUMN bisa fokus pada kinerja bisnis perusahaannya, yang akhirnya bisa meningkatkan pembagian dividen kepada Negara,” ujar Suryo Utomo, di Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun integrasi data antara wajib pajak BUMN dan Direktorat Jendral Pajak ini dilakukan secara elektronik.

Dengan begitu jika ditemukan ada kejanggalan dalam pelaporan itu dapat dilakukan sejak awal dan tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai disusun.

Semua transaksi ini, kata dia, sudah dapat diidentifikasi implikasinya dalam kewajiban pajak.

“Nantinya BUMN akan membuat laporan keuangan perusahaan yang tersambung dengan sistem perpajakan secara online. Sehingga BUMN bisa lebih fokus melaksanakan operasional perusahaan untuk menambah penghasilan dan dividennya bisa lebih besar,” jelasnya.

Menurut Suryo, langkah yang dilakukan ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengetahui performa masing-masing perusahaan pelat merah secara akurat.

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri BUMN, bahwa kami sedang melakukan integrasi data DJP dan data keuangan BUMN untuk memastikan berapa deviden di masing-masing perusahaan. Ini sejalan karena dari transaksi tadi terbentuk susunan setelah laporan keuangan, SPT dan PPh,” kata Suryo.

Jika integrasi data keuangan BUMN ini dilanjutkan, maka kerjasama antara DJP dan BUMN akan memasuki tahun ketiga.

Diketahui, kerja sama yang dijalin DJP dengan BUMN dalam integrasi data perpajakan ini sebelumnya dilakukan dengan system e-Faktur host-to-host.

Sejauh ini, sudah ada lima BUMN yang siap mengintegrasikan data keuangan dengan DJP yakni PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Pegadaian.

“Yang sudah masuk dalam uji coba SPT dan masa PPh yaitu Pertamina, Telkom dan PLN. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan pihak Pelindo III untuk membuat kesepakatan, mereka juga sepakat,” tutupnya. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Penyandang Disabilitas Direkrut BUMN, Kuota 2 Persen

EKO PRASETYO

Published

on

Penyandang disabilitas

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyandang disabilitas punya peluang besar untuk bergabung di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kementerian BUMN berkomitmen akan terus menambah jumlah difabel yang bekerja di setiap BUMN dengan porsi sebanyak 2 persen lapangan kerja.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020).

Erick mengatakan rekrutmen penyandang disabilitas di BUMN sudah berjalan lama.

Bahkan sepanjang tahun 2020, ada sebanyak 178 difabel yang telah bekerja di berbagai perusahaan pelat merah.

“Komitmen itu sudah berjalan di BUMN, tahun ini ada 178 yang direkrut , ini bagian dari pemenuhan porsi 2 persen itu,” ujar Erick.

Namun Erick tidak merinci di perusahaan mana saja tempat mereka bekerja.

Selain itu, Erick juga menyampaikan pentingnya sinergi antar Kementerian dan lembaga untuk mengatasi para korban PHK akibat pandemi virus Corona.

Untuk itu, ia juga juga meminta adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan pembukaan lapangan kerja dan bantuan kepada pekerja formal dan informal dapat berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.

Sementara Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengatakan, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan.

Di tahun 2018 ada sebanyak 4.537 orang, dari dari tahun sebelumnya sebanyak 4.286 orang.

Dukungan Penuh Untuk Penyandang Disabilitas

Sementara jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas per tahun 2019 mencapai 20,98 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.

“Jumlah difabel yang bekerja masih terbilang rendah yaitu 9,91 juta orang, angka pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebanyak 289.407 orang. Data ini menunjukkan bahwa kita masih punya PR besar yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif,” ujarnya.

Ida menambahkan, kedua pihak akan terus bersinergi memastikan fasilitas kerja untuk para disalibitas sudah tercukupi, dan juga pemenuhan porsi tenaga kerja sebanyak 2 persen.

Hal ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah pusat, Pemda, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari total karyawan.

“Jadi dalam udang-undang itu sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah menjamin kesamaan hak difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemampuan dan keterampilannya,” tandasnya. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!