Connect with us
PERTAMINA

Jasa Keuangan

Perdagangan Emas Digital Makin Diminati, PT KBI Ingatkan Pentingnya Peran Kliring

Published

on

Perdagangan emas digital kini menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati banyak masyarakat Indonesia.Semakin berkembangnya

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Perdagangan emas digital kini menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati banyak masyarakat Indonesia.

Semakin berkembangnya bisnis ini karena performanya yang lebih stabil dan emas sebagai sarana lindung nilai untuk berinvestasi dengan aman.

Melihat hal itu, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) terus meningkatkan sosialisasi peran lembaga kliring dalam perdagangan emas digital.

Direktur Utama PT KBI Fajar Wabhiyadi mengatakan, dengan adanya kliring akan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memanfaatkan peluang investasi tersebut.

Wabhiyadi menyebut masyarakat perlu mengetahui peran lembaga kliring seiring berlakunya perdagangan emas digital di bursa berjangka yang sudah berjalan secara resmi di Indonesia.

Hal itu juga sudah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Bappebti  Nomor 4 Tahun 2019, yaitu lembaga kliring dijalankan oleh PT KBI.

Dalam perdaganan emas digital, lembaga kliring wajib melakukan fungsi Delivery versus Payment (DvP), yaitu memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening dengan saldo atau catatan kepemilikan emas.

“Kemudian perpindahan dana dan saldo dicatat dan diminta kepada pengelola tempat penyimpanan untuk mengubah catatan kepemilikan emas,” kata Fajar Wabhiyadi melalui rilis yang diterima Antara di Pangkalpinang, Kamis.

Kemudian Lembaga Kliring juga mecatatkan debet dan kredit rekening keuangan peserta, pelanggan, perantara, dan pedagang untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi.

Ia menyebut PT KBI menjalankan peran tersebut ini sesuai dengan regulasi dari Pemerintah, dan masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi di bidang ini.

“Tentunya semua transaksi akan berjalan sesuai dengan regulasi, emas yang diperdagangkan juga pasti ada dan tersimpan di lembaga depository,” tegasnya.

Selanjutnya perusahaan pelat merah ini akan terus mengedukasi dan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait kliring dalam perdagangan emas digital.

Dengan gencarnya sosialisasi, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat tentang emas digital akan semakin membaik dan bisa terhindar dari investasi emas illegal.

Sebagai catatan, sejak April hingga Juli 2022, sudah lebih dari 3,2 juta transaksi penjualan emas digital di Bursa Berjangka Jakarta dengan total 393.350 gram senilai Rp361,2 miliar.

Sementara dari transaksi pembelian emas digital sebanyak 2,5 juta transaksi dengan jumlah 298,1 gram, dan nilainya Rp272,1 miliar. []

Jasa Keuangan

Kredit Plafon Rendah Pegadaian Makin Diminati, ini Keunggulannya!

Published

on

Kredit Plafon Rendah

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Kredit plafon rendah dari PT Pegadaian (Persero) terus disosialisasikan dan dikenalkan kepada masyarakat luas.

Program kredit plafon rendah ini merupakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) supermikro dengan sistem syariah yang bisa menjadi solusi untuk permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Melalui kredit plafon rendah ini, pelaku usaha kecil bisa mendapat pinjaman modal hingga Rp10 juta tanpa ada agunan.

Adapun target dari penyaluran KUR Syariah ini adalah bagi para ibu rumah tangga yang sedang mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Sejak dilaunching pada bulan Juli lalu, jumlah penerima kredit dari PT Pegadaian (Persero) ini terus meningkat.

Untuk wilayah Surakarta saja, penerima KUR ini sudah lebih dari 500 orang dengan realisasi penyaluran mencapai Rp5 miliar.

Deputi Pegadaian Area Surakarta, Suwarno mengatakan sampai dengan akhir tahun ini, pihaknya menargetkan kredit plafon rendah bisa tersalur Rp125 miliar.

Untuk mempercepat penyalurannya, pihak perseroan terus menambah jumlah petugas penyaluran kredit untuk melayani nasabah.

Menurut Suwarno, program supermikro ini akan terus dikenalkan kepada masyarakat agar penyalurannya semakin optimal dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Pegadaian juga tidak membuat syarat agunan, karena karena usaha yang dijalankan debitur itulah yang secara otomatis terhitung sebagai agunannya.

Meski begitu, pihak perseroan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian agar kredit plafon rendah ini bisa tersalur tepat sasaran.

Jika pelaku UMKM sudah menerima pinjaman ini, Pegadaian juga akan tetap memberikan pendampingan agar usaha debitur bisa terus berkembang dan pemasaran lebih luas.

Adapun syarat pengajuan kredit ini dibuat mudah, jika semua berkas administrasi lengkap dan layak, proses pencairannya bisa langsung selesai dalam sehari.

Syarat pengajuan kredit di antaranya Fotocopy KTP Elektronik, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy surat nikah (yang sudah menikah), Surat keterangan domisili( jika alamat berbeda dengan KTP).

Kemudian memiliki rumah tinggal tetap (dibuktikan dengan PBB, SHM/SHGB, atau dokumen lainnya), Fotocopy Nomor Induk Usaha atau Surat Keterangan Izin Usaha, SIUP yang diperoleh dari pejabat berwenang, dan Fotocopy rekening listrik atau air atau telepon.

Selain itu, nasabah penerima KUR harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, punya usaha yang sah sesuai Undang Undang berlaku.

Kemudian calon nasabah tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain dari pemerintah atau lembaga keuangan lainnnya, serta tarif KUR Syariah 6 persen efektif per tahun atau 0,28 persen flat per bulan. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Iuran Taspen Dialihkan ke Lembaga Baru Pengelola Dana Pensiunan ASN

Published

on

Iuran Taspen

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Iuran Taspen yang selama ini didapat dari potongan gaji PNS kemungkinan bakal dipindahkan ke satu lembaga baru.

Pasalnya pemerintah berencana membentuk satu lembaga baru yang akan mengurusi dana pensiunan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini gaji PNS atau ASN mendapat potongan sebesar 3,25 persen setiap bulan untuk iuran Taspen.

Iuran bulanan itu dikelola oleh dikelola PT Taspen (Persero) untuk dana pensiunan ASN yang masuk dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Lantas, apakah dengan dibentuknya lembaga baru pengelola dana pensiun ASN bakal mengalihkan pembayaran iuran Taspen yang selama ini sudah berjalan?

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan sampai saat ini iuran Taspen masih terus diinvestasikan oleh PT Taspen.

Menurutnya, potongan iuran dari gaji PNS ini akan diakumulasikan lalu pengelolaannya akan dipisah sampai pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola dana pensiun.

Saat ini Kemenkeu masih mengkaji skema terbaik untuk pembiayaan dana pensiun ASN setelah lembaga dana pensiun yang baru resmi terbentuk.

Pemerintah memang belum memaparkan skema seperti apa yang akan dipakai, tapi yang pasti ada perubahan dari pay as you go menjadi fully funded.

Artinya pemerintah akan menyisihkan dana pensiun seluruh ASN per bulannya secara sistematis sejak ASN tersebut mulai bekerja.

Untuk sumber pendanaannya yaitu dari iuran bersama oleh ANS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

Dengan hadirnya satu lembaga baru, maka iuran Taspen dari ASN akan dipindahkan namun iuran dari TNI dan Polri tetap dikelola PT Asabri.

Terkait wacana ini, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai skema baru ini bisa menjaga kesinambungan fiskal.

Sebab, dana pensiun selama ini terus membebani APBN, seperti di 2022 saja, dana pensiun ASN mencapai Rp119 triliun.

Sementara untuk total keseluruhan belanja pensiun di APBN mencapai Rp2.800 triliun yang tentunya sangat memberatkan kondisi keuangan negara.

Namun Piter juga menyarankan agar pemerintah cermat menentukan skema baru dan harus menetapkan batasan ASN yang menggunakan sistem lama dan sistem baru.

Terlebih di masa transisi ini pemerintah harus memastikan bahwa lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola pensiun ASN sudah benar-benar siap.

“Jumlah ASN yang pensiun kan setiap tahun terus bertambah dan ini menjadi beban pemerintah dalam pembayaran dana pensiunnya, jadi harus disiapkan skema baru agar tidak terus menerus membebani APBN,” ungkapnya. []

Continue Reading

Jasa Keuangan

Laba PT SMF ‘Terjun Bebas’ 37 Persen Sejak Januari hingga Juni 2022

Published

on

Laba PT SMF

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Laba PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) sepanjang tahun 2022 ini menunjukkan hasil negatif.

Hal itu terlihat dari besaran laba PT SMF pada Semester I 2022, yakni Januari hingga Juni mengalami penurunan hingga 37,38 persen secara tahunan (yoy).

Pada Semester I 2022 laba PT SMF secara bersih mencapai Rp310 miliar, namun di periode yang sama tahun ini hanya Rp194,22 miliar.

Selain laba PT SMF yang ‘terjun bebas’ total pendapatan perusahaan pelat merah ini juga bernasib sama.

Dimana pada semester I tahun lalu pendapatan perseroan mencapai Rp1,2 triliun, di tahun ini hanya tercatat Rp897 miliar.

Mengutip laporan keuangan perusahaan, disebutkan besaran laba PT SMF yang turun drastis hingga 37 persen adalah dampak langsung dari turunnya total pendapatan.

Meski kinerja keuangan SMF sedang menurun, namun pihak perseroan masih mampu menahan beban yang harus dibayar, yaitu sekitar 19,48 persen menjadi Rp 663,77 miliar.

Jika dirinci, beban bunga turun dari sebelumnya Rp739,66 miliar menjadi Rp589 miliar, beban umum dan administrasi dari Rp45,51 miliar juga turun menjadi Rp 40,77 miliar.

Sementara untuk total aset BUMN yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan ini juga turun menjadi Rp30,35 triliun dari sebelumnya Rp33,73 triliun di akhir tahun 2021.

Untuk total ekuitas perusahaan hanya mengalami kenaikan tipis dari Rp14,02 triliun di akhir lalu menjadi Rp14,09 triliun semester I 2022.

Launching Program Baru

Di tengah hasil kinerja yang merosot, PT Sarana Multigriya Finansial tidak mengendorkan berbagai upaya untuk bangkit.

Bahkan SMF baru saja meresmikan pembiayaan HOME Syariah dan memberikan fasilitas pembiayaan bagi nasabah PNM Mekaar Syariah.

Program ini dikerjasamakan dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan dilaunching di Kantor SMF pada hari ini, 26 Juli 2022.

Kolaborasi dau BUMN ini bertujuan untuk keperluan nasabah PNM Mekaar bagi yang ingin melakukan renovasi rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha.

Peluncuran program HOME Syariah ini juga untuk sebagai bentuk dukungan PT SMF selaku Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Dalam prosesnya, program ini dijalankan dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah dan merujuk kepada ketentuan syariat Islam.

Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo menyebutkan peluncuran program ini adalah komitmen SMF untuk memberikan akses pembiayaan rumah kepada seluruh kalangan masyarakat, termasuk warga non fix income.

Ananta mengatakan, hal itu sesuai dengan Peraturan OJK Nomor12 Tahun 2022 yaitu untuk memaksimalkan peran SMF dalam menjalankan mandat Pemerintah. []

Continue Reading

BNI

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!