Connect with us
banner pln 2023

HIGHLIGHT BUMN

Penyaluran Dana PMN untuk BUMN Harus Jelas

Published

on

Penyaluran dana PMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penyaluran dana PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk perusahaan pelat merah harus jelas agar tidak disalahgunakan.

Di tahun ini ada banyak perusahaan milik negara yang mendapat jatah penyaluran dana PMN dengan nominal hingga triliunan Rupiah.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan jika tak ada aturan atau regulasi yang jelas, maka penyertaan modal negara ini berpotensi disalahgunakan.

Untuk itu, Trubus Rahadiansyah mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait PMN agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya hal ini selaras dengan upaya Erick Thohir yang terus melakukan ‘bersih-bersih’ dan pembenahan di seluruh BUMN guna mencegah terjadinya kasus korupsi.

“Regulasi imi sangat perlu karena dana PMN sangat rawan disalahgunakan, jadi beliau (Erick Thohir) harus lebih berani untuk membuat kebijakan agar tidak ada lagi celah untuk terjadinya penyalahgunaan,” ujar Trubus, Senin (10/10/2022).

Trubus menilai, dengan hadirnya aturan penyaluran dana PMN, bakal menutup ruang gerak bagi pihak-pihak yang ingin menyelewengkan modal negara.

Ia mencontohkan regulasi yang diperlukan terutama dalam hal penegakan hukum atau sanksi berat bagi manajemen yang terbukti melanggar, yaitu dipecat.

Menteri BUMN juga diminta dapat meningkatkan koordinasi dengan penegak hokum, seperti KPK dan Kejaksaan agar setiap temuan penyalahgunaan dana di BUMN langsung diproses.

“Saat ini koordiniasinya dengan penegak hukum masih kurang efektif, maka harus terus ditingkatkan agar semua bisa berperan aktif melakukan pengawasan dan investigasi terhadap penggunaan dana PMN,” jelasnya.

Tak hanya soal penyaluran dana PMN, dosen Universitas Trisakti ini juga berharap adanya perbaikan dalam sistem penyaluran dana subsidi bagi BUMN.

Regulasi ini nantinya bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk lintas kementerian dan lembaga dengan membentuk satuan tugas (satgas) dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat.

Selain itu Trubus juga menyarankan agar Kementerian BUMN memisahkan fungsi komersial dan fungsi pelayanan dari BUMN kepada masyarakat.

Menurutnya, BUMN yang berfokus pada pelayanan ke masyarakat tidak akan selincah perusahaan lain dalam hal mencari keuntungan (profit).

Ia menyarankan agar dibentuk BUMN khusus yang dapat melakukan Public Service Obligation (PSO), sehingga pemisahan ini bisa mempermudah pembagian tugas dan kewenangan di BUMN.

“Selama ini BUMN fokus menjalankan dua hal sekaligus, yaitu pelayanan dan keuntungan, maka perlu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab. Dengan kebijakan ini, BUMN yang fokus memberikan kontribusi kepada keuangan Negara bisa lebih optimal dan pelayanan masyarakat juga lebih baik,” tutupnya. []

Continue Reading

BNI

Label

Copyright © 2023 MEDIABUMN.COM