Connect with us
PERTAMINA

Transportasi

Penumpang Kapal Pelni di Kuartal III Melesat 452 Persen

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Penumpang Kapal Pelni

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penumpang Kapal Pelni yang jumlahnya sempat menurun akibat penerapan PSBB kini mengalami lonjakan yang signifikan.

Tercatat pada Kuartal III (Juli-September) 2020, okupansi penumpang kapal Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melonjak hingga 452 persen dibandingkan kuartal II.

Jumlah penumpang Kapal Pelni diperkirakan akan terus naik hingga akhir tahun, lantaran pihak perusahaan mulai mengoperasikan 25 dari 26 kapal penumpang di bulan Oktober ini.

Namun hingga saat ini, masih ada 18 pelabuhan tujuan Kapal Pelni yang belum beroperasi lantaran mengikuti kebijakan dari Pemerintah Daerah setempat.

Untuk itu pihak perusahaan terus mendorong pemda yang masih menutup kegiatan angkutan penumpang dari pelabuhan agar segera membuka diri.

Pasalnya di akhir tahun merupakan masa dimana banyak masyarakat bepergian keluar daerah atau disebut masa peak season.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Yahya Kuncoro mengatakan, lebih dari 50 ribu masyarakat yang memanfaatkan 18 pelabuhan ini jadi terkendala dalam menjalankan aktivitas sosial ekonominya.

Ia pun mengaku prihatin atas kondisi masyarakat yang terdampak secara ekonomi atas penutupan pelabuhan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Padahal, dalam menjalankan operasional kapal penumpang, Pelni selalu mengutamakan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Operasional pelayaran Pelni sudah memenuhi standar. Karena itu kami ingin meyakinkan Pemda yang mengelola 18 pelabuhan ini, bahwa kapal kami sudah memenuhi standar protokol kesehatan dan siap melayani masyarakat,” kata dia saat paparan kinerja perusahaan, Jumat (16/10/2020).

Penumpang Kapal Pelni Terapkan Protol Kesehatan

Diketahui, Papua menjadi daerah terbanyak yang masih membatasi akses pelabuhan, dengan penutupan terbatas di 4 pelabuhan dan penutupan total di 3 pelabuhan.

Daerah lain yang masih menutup akses pelabuhan baik secara penuh maupun terbatas yakni Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Provinsi NTT.

“Penutupan pelabuhan terbatas ini jumlah penumpangnya yang dibatasi. Kalau sudah penutupan penuh, kapal tidak diizinkan untuk bersandar, jadi tidak bisa menaikkan atau menurunkan penumpang,” jelasnya.

Adapun untuk persiapan masa peak season, PT Pelni sudah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya pelayanan Aman dan Selamat (Safety dan Secure), mengikuti protokol kesehatan dengan penyemprotan disinfektan secara rutin dan menjaga keamanan penumpang selama berlayar.

“Sistem pembelian tiket kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi seluruh calon penumpang wajib menunjukkan surat hasil rapid test. Selama berada di kapal, penumpang juga wajib menggunakan masker hingga tiba di tempat tujuan,” jelas dia.

Tiket kapal akan dibatasi sebanyak 50 persen dari total seat agar jumlah penumpang tidak terlalu banyak untuk mencegah kerumunan di Kapal.

Selain itu, ABK yang melayani penumpang akan menggunakan APD secara lengkap dan menerapkan physical distancing. []

Transportasi

PT KAI Rugi Hingga Rp2,3 Triliun Selama Pandemi

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

PT KAI rugi

MEDIABUMN.COM, Jakarta – PT KAI rugi senilai Rp2,37 triliun di bulan September atau kuartal ketiga tahun 2020.

Anjloknya laba Kereta Api Indonesia (Persero) hingga menjelang akhir tahun ini akibat pendapatan dari penumpang yang merosot tajam selama pandemi Covid-19.

Jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2019, kondisi keuangan PT KAI sangat terpuruk, karena di kuartal III 2019, KAI masih mencetak laba bersih sebesar Rp1,5 triliun.

Tercatat sejak Januari hingga September 2020, pendapatan BUMN sektor transportasi ini turun menjadi Rp9,8 triliun.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, PT KAI mampu meraup pendapatan sebesar Rp16,3 triliun.

Meski dari jasa angkutan PT KAI turun, namun pendapatan dari sektor konstruksi justru mengalami peningkatan menjadi Rp 2,3 triliun.

Dari publikasi laporan keuangan PT KAI yang dipublish pada Selasa (27/10/2020), total pendapatan KAI sejak Januari hingga September mencapai Rp12,2 triliun.

“Namun perseroan harus mengeluarkan dana sebesar Rp12 triliun untuk menutupi beban operasional angkutan dan konstruksi. Kemudian dana beban usaha mencapai Rp1,8 triliun,” tulis manajemen PT KAI.

Diketahui, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap hampir seluruh sektor usaha, khususnya transportasi.

Hal ini lantaran adanya berbagai kebijakan pemerintah seperti PSBB, jaga jarak, bekerja dari rumah dan membatasi pergerakan orang yang membuat jumlah penumpang KAI anjlok.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartyanto mengatakan untuk mengatasi kondisi PT KAI rugi, pihaknya sedang mencari sumber pendapatan lain di luar sektor angkutan penumpang.

Potensi pendapatan yang digarap PT KAI yaitu di sektor logistik untuk pengiriman barang retail kecil, produk UMKM, hasil pertanian hingga kerajinan tangan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendongkrak kinerja keuangan perusahaan yang sudah merugi beberapa bulan terakhir.

“Pengiriman barang punya potensi besar untuk dikembangkan perusahaan. Pasalnya angkutan logistik KAI saat ini baru melayani segmen besar minimal 10 kilogram. Layanan angkutan barang juga masih terbatas dari stasiun ke stasiun,” ungkapnya.

Bahkan PT KAI berencana menggandeng perusahaan ojek online untuk menjadi perantara yang menjemput atau mengirim barang jarak dekat. []

Continue Reading

Transportasi

Karyawan Garuda Indonesia Di-PHK Massal, Kontrak 700 Orang Disetop

Alfian Setya Saputra

Published

on

Karyawan Garuda Indonesia

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Karyawan Garuda Indonesia kembali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

Kali ini maskapai pelat merah itu memutus kontrak sebanyak 700 pekerjanya setelah dirumahkan tanpa gaji sejak bulan Mei 2020 lalu.

Kebijakan pemutusan kontrak karyawan Garuda Indonesia ini akan diberlakukan mulai 1 November 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra mengatakan, kebijakan ini adalah penyelesaian lebih awal masa kerja karyawan Garuda Indonesia yang berstatus tenaga kerja kontrak.

Langkah ini terpaksa diambil oleh manajemen perusahaan lantaran Garuda Indonesia sudah terimbas cukup parah sejak pandemi covid-19 menyebar di Indonesia.

“Jumlah penumpang pesawat dalam beberapa bulan terakhir turun drastis, hal ini jelas berdampak buruk pada kinerja keuangan Garuda. Maka PHK ini adalah keputusan sulit yang terpaksa kami ambil untuk memastikan keberlangsungan perusahaan,” kata Irfan melalui rilis resminya, Selasa (27/10/2020).

Penuhi Hak Karyawan Garuda Indonesia

Meski melakukan PHK secara besar-besaran, ia memastikan pihak manajemen akan tetap memenuhi seluruh hak karyawan Garuda Indonesia yang tidak diperpanjang kontraknya.

Seperti pembayaran kewajiban perusahaan untuk sisa masa kontrak karyawan, sehingga PHK ini tetap sesuai aturan yang berlaku.

Irfan mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi yang semakin berat.

Maka salah satunya adalah dengan memutus kontrak karyawan Garuda Indonesia agar dapat mengurangi biaya operasional, dalam hal ini gaji pekerja.

Irfan menegaskan, kepentingan karyawan selama ini merupakan prioritas utama perusahaan.

Bahkan ketika maskapai lain mulai mulai mengurangi jumlah karyawan, perusahaan pelat merah ini masih berupaya mengoptimalkan langkah strategis untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Selanjutnya, emiten berkode saham GIAA menyampaikan ucapan terima kasih kepada seulurh karyawan Garuda Indonesia atas dedikasi dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada perusahaan.

Menurutnya, pandemi saat ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi perusahaan.

Hal itu tampak dari kondisi keuangan perusahaan yang juga belum ada perbaikan signifikan, padahal pandemi corona sudah memasuki akhir tahun 2020.

Diketahui, pada bulan Juni lalu, Garuda Indonesia juga memberhentikan 135 pilot dan copilot dengan mempercepat penyelesaian kontrak kerjanya.

Langkah ini dilakukan lantaran PHK menjadi opsi terakhir bagi pihak maskapai untuk menekan biaya operasional. []

Continue Reading

Transportasi

Harga Tiket Pesawat Garuda Bakal Turun di 13 Bandara, Ini Daftarnya

Alfian Setya Saputra

Published

on

Harga tiket pesawat garuda

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Harga tiket pesawat Garuda Indonesia akan diturunkan di 13 bandara di sejumlah daerah, sesuai dengan kebijakan pemeritah yang membebaskan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Penurunan harga tiket pesawat Garuda ini mulai berlaku sejak Jumat (23/10/2020) hingga Kamis (31/12 2020) mendatang.

Selanjutnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku maskapai milik negara akan mengimplementasikan aturan tersebut dengan menghapus tarif Passenger Service Charge (PSC) pada komponen harga tiket pesawat.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pembebasan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara atau airport tax tersebut.

Ia berharap kebijakan dari Kementerian Perhubungan ini menjadi langkah baru bagi industri penerbangan di tengah tantangan yang begitu beras di masa pandemi Covid-19.

“Kebijakan pemerintah ini kami harapkan dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia, terutama untuk menaikkan kembali minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara,” kata Irfan, Minggu (25/10/2020).

Ia pun berharap kebijakan ini akan berdampak positif untuk meningkatkan pergerakan penumpang pada rute penerbangan domestik.

Penurunan Harga Tiket Pesawat Garuda Dorong Kebangkitan Pariwisata

Menurut Irfan, sinergi yang solid antara pemerintah dan stakeholder, akan menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah Pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Adapun 13 bandara yang harga tiket pesawat Garuda akan diturunkan hingga 31 Desember mendatang yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hang Nadim, Bandara Kualanamu, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Bandara Internasional Lombok Praya.

Kemudian Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Silangit, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Bandara Banyuwangi, Bandara Adi Sucipto, Bandara Sam Ratulangi, dan Bandara Komodo Labuan Bajo.

“Sesuai dengan kebijakan stimulus PJP2U, di beberapa bandara ini yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan untuk pembelian tiket pesawat Garuda,” jelas Mantan Dirut PT INTI ini.

Terkait kesiapan infrastruktur pendukung dalam penyesuaian tarif tiket pesawat, Irfan memastikan bahwa semuanya sudah siap untuk memberikan pelayanan kepada penumpang.

Pihak Garuda Indonesia akan berlakukan kebijakan stimulus PJP2U di seluruh kanal penjualan tiket Garuda Indonesia sehingga calon penumpang bisa mendapat tiket yang lebih murah dari harga biasa.

Untuk diketahui, kebijakan pembebasan tarif Passenger Service Charge ini hanya disiapkan bagi penumpang pesawat rute domestik.

Stimulus ini diberikan untuk membangkitkan industri penerbangan dan pariwisata yang terpuruk beberapa bulan terakhir akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan catatan GIAA, pada bulan Agustus 2020, maskapai pelat merah ini sudah mengalami peningkatan jumlah penumpang hingga 55 persen dari bulan sebelumnya, yakni sebanyak 571.000 orang.

Sementara layanan angkutan barang (cargo) juga naik 6 persen dari bulan sebelumnya, dan revenue passenger kilometres naik 39 persen.

Namun jumlah ini masih tertinggal jauh jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, atau hanya 35 persen dari kapasitas normal di 2019. []

Continue Reading

Label

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!