Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Alfian Setya Saputra

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

HIGHLIGHT BUMN

Pinjaman BUMN, Pemerintah Siapkan Skema Baru

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Pinjaman BUMN

MEDIABUMN.COM Jakarta – Pinjaman BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dikucurkan Pemerintah Pusat melalui skema baru. Pemberian pinjaman untuk BUMN ini sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi perusahaan pelat merah dan lembaga yang bersangkutan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

“PP itu direvisi menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam pasal 15, pemerintah dapat melakukan investasi untuk program PEN. Bentuknya dapat berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman BUMN. Pemberian pinjaman kepada lembaga dan pinjaman PEN daerah,” ujarnya.

Dalam aturan yang baru ini, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema baru pemberian pinjaman untuk BUMN dan bentuk pinjaman yang diberikan secara beragam.

Misalnya melalui mandatory exchangeable bond (MEB), special mission vehicle (SMV) pemerintah dan penerbitan convertible bond.

“Jadi skema pinjamannya bermacam-macam, bisa dilakukan melalui SMV pemerintah dan dengan penerbitan convertible bond,” ujar Yustinus, Minggu (9/8/2020).

Yustinus menjelaskan, skema SMV merupakan salah satu sinergi di sektor penjaminan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program PEN.

Sedangkan MEB adalah jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dari perusahaan penerbit obligasi, sehingga sering disebut obligasi hibrida.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan program PEN untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menyiapkan anggaran senilai Rp695,20 triliun dari APBN.

Khusus untuk pembiayaan sektor korporasi senilai Rp53,57 triliun yang porsinya juga telah ditetapkan untuk berbagai bidang.

Di antaranya restrukturisasi padat karya sebesar Rp3,42 triliun, penyertaan modal negara (PMN) Rp20,50 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp1,5 triliun, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) Rp 5 triliun hingga talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun.

Hapus Mekanisme Bank Jangkar

Selain pinjaman BUMN, pemerintah juga menghapus mekanisme Bank Jangkar dalam PP 43/2020, dan diganti menjadi Bank Umum Mitra.

Dalam PP tersebut, Bank Umum yang menjadi Bank Umum Mitra harus memiliki beberapa kriteria.

Seperti memiliki izin usaha yang masih berlaku, mempunyai kegiatan usaha di wilayah RI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan WNI.

Selain itu juga memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh OJK RI dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan program PEN.

Dana yang ditempatkan di Bank Umum Mitra selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, dan debitur lain yang tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Jenderal Andika Perkasa Resmi Jadi Wakil Erick Thohir

CHRIESTIAN

Published

on

Jenderal Andika Perkasa

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Jenderal Andika Perkasa yang dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI telah resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menetri Badan Urusan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal ini dikatakan langsung oleh Erick Thohir dimana penanganan Covid-19, imbuh Erick, sangat membutuhkan peran besar TNI sesuai dengan pandangan Presiden Jokowi.

“Sesuai keputusan Presiden bahwa KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi wakil ketua Komite Pelaksana,” ujar Erick.

Erick mengatakan secara detail bahwa kehadiran TNI merupakan langkah penting untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut merupakan jangka pendek yang harus dilakukan.

“Adanya TNI dalam mengamankan hal ini diharapkan akan membuat masyarakat menjadi lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya adanya TNI berarti bukan melakukan kewenangan hukum, namun menegakan kedisipilanan yang menjadi langkah utama yang segera dilakukan,” jelas mantan bos Inter Milan tersebut. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Rumah Sakit BUMN Ditarget Raih Pendapatan Rp4,5 Triliun

Alfian Setya Saputra

Published

on

Holding Rumah Sakit

MEDIABUMN.COM, JAKARTA – Holding Rumah Sakit BUMN ditargetkan mampu mendapatkan pendapatan sebesar Rp4,5 triliun. Target ini dinilai bisa terwujud karena Holding Rumah Sakit BUMN menjadi salah satu jaringan rumah sakit terbesar dengan jumlah tempat tidur lebih dari 4.500 unit.

“Grup Rumah Sakit BUMN kami perkirakan bisa meraih pendapatan usaha mencapai Rp4,5 tilliun dengan total aset mendekati Rp5 trilliun,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi, Jumat (7/8/2020).

Erick mengatakan, pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN ini telah memasuki fase kedua untuk meningkatkan jumlah rumah sakit di dalam Holding ini.

Pertamedika IHC Pertamedika IHC selaku operator holding nantinya akan mengelola 35 rumah sakit, ada penambahan 21 RS, dari sebelumnya 14 Rumah Sakit.

“Jumlah ini akan terus bertambah setelah selesainya penerapan roadmap Holding Rumah Sakit BUMN,” kata dia.

Pertamedika IHC sendiri adalah satu anak perusahaan PT Pertamina yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang mengelola sejumlah rumah sakit.

Erick menjelaskan, sejak tahun 2017, Pertamedika IHC ditunjuk menjadi operatorship holding Rumah Sakit BUMN sesuai keputusan Menteri BUMN.

Pada Jumat (7/8/2020), Pertamedika IHC telah menandatangani akta jual beli dengan 7 perusahaan pelat merah pemilik RS untuk pembentukan holding rumah sakit BUMN.

Acara ini dihadiri Menteri BUMN, Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan para Direktur BUMN.
Erick Thohir menyebutkan penandatanganan akta jual beli ini merupakan tindaklanjut dari pengembangan Holding Rumah Sakit BUMN secara bersama dalam grup IHC.

Pembentukan holding ini dipastikan dapat meningkatkan peran BUMN dalam ketahanan kesehatan nasional dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat Indonesia.

Ada empat objektif strategis yang akan diterapkan, yaitu peningkatan jaringan dan skala, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, integrasi dan kolaborasi ekosistem kesehatan nasional, dan pengembangan kapabilitas dan inovasi.

“Menurut saya sudah seharusnya seluruh Rumah Sakit milik BUMN dapat dikelola secara profesional dan transparan, dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan,” ujar Erick.

Ditambahkannya, kegiatan yang merupakan bagian dari roadmap pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN yang telah berjalan sejak tahun 2018, melalui pengambilalihan saham mayoritas Rumah Sakit milik PT Pelni. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!