Connect with us
PERTAMINA

HIGHLIGHT BUMN

Penerapan TKDN Tidak Maksimal, Bos BUMN Terancam Dicopot

Published

on

Penerapan TKDN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Penerapan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri oleh perusahaan BUMN ternyata belum maksimal. Hal ini pun menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), masih banyak petinggi BUMN yang tidak memprioritaskan produksi dalam negeri.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan agar pejabat BUMN yang tidak serius menerapkan TKDN agar dicopot dari jabatannya.

“Jadi, kalau tidak ada yang melaksanakan TKDN agar diganti saja. Ini saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh. Saya akan meminta kepada Presiden agar dapat dibuat rapat terbatas terkait hal ini. Supaya kita tahu dimana kelemahan selama ini,” Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Menurut Luhut, Presiden RI, Joko Widodo sudah menyampaikan arahan terkait penggunaan APBN untuk stimulus pandemi Covid-19 harus menggunakan produk dalam negeri.

Maka penerapan TKDN untuk mengoptimalkan hasil produk dalam negeri tidak bisa main-main, apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang membutuhkan kerja nyata dari semua pihak.

Luhut pun mendukung rencana pemberian sanksi denda kepada perusahaan pelat merah yang tidak menerapkan TKDN hingga 30 persen.

“TKDN ini harus jadi perhatian serius semua pihak, khususnya bagi BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN. Terkait usulan jumlah denda dari Wakil Menteri BUMN itu bagus sekali, kalau bisa dendanya 30 persen,” kata ujar Ketua Umum Timnas Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Patuh Penerapan TKDN

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan segera menindaklanjuti laporan terkait penerapan TKDN yang belum optimal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi mengatakan, kebijakan pengadaan barang dan jasa di BUMN memang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini perlu untuk memberikan insentif jika menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share kebijakan ini ke BUMN, seperti PLN dan BUMN lainnya,” kata Budi.

Bahkan Wamen BUMN ini mengusulkan agar diberlakukan denda bagi perusahaan pelat merah yang tidak patuh terhadap syarat 25 persen TKDN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, M. Yusuf Ateh mengatakan, penerapan TKDN untuk penggunaan produksi dalam negeri belum terintegrasi dengan system manajemen perusahaan BUMN.

Untuk itu, BPKP menyampaikan rekomendasi agar Kementerian BUMN menetapkan kebijakan BUMN dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai salah satu indikator kinerja direksi.

“Kami merekomendasikan agar Kementerian BUMN memerintahkan seluruh BUMN menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018,” ujar Yusuf dalam laporan auditnya. []

HIGHLIGHT BUMN

Dividen BUMN, Erick Thohir: “Tahun Ini Target Rp35 Triliun”

Published

on

Dividen BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Dividen BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp35 Triliun. hal ini dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir secara virtual beberapa waktu lalu.

“tahun ini insyaallah deviden ada peningkatan di angka Rp35 triliun,” ujar Erick Thohir.
Seperti diketahui bahwa dividen BUMN pada tahun lalu hanya terkumpul Rp26 Triliun dari yang ditargetkan Rp40 Triliun.

Jumlah tersebut menurun jauh mengingat berbagai tantangan yang harus dihadapi BUMN khususnya dalam mendorong kinerja di bawah tekanan Pandemi Covid-19.

“BUMNakan bekerja keras agar setoran dividen Rp35 triliun tahun ini bisa tercapai bisa sama seperti tahun 2019,” tambah Erick.

Untuk mencapai target itu, mantan bos Intermilan ini memilih langkah perbaikan dari sisi internal pada BUMN.

Perbaikan tersebut meliputi SDM hingga proses bisnis sehingga BUMN mampu maksimal memberikan manfaat besar (dividen) untuk negara.

“Tentunya kita ingin ada perbaikan BUMN pada sisi human capital sampai proses bisnis yang baik. Sehingga target dalam menghasilkan dividen bagi negara bisa tercapai,” ujar Erick.

Saat ini Kementerian BUMN, lanjut Erick, dari sisi SDM telah memberikan program peningkatan kapasitas SDM untuk penguatan pada sisi pengetahuan bisnis sampai dengan manajemen risiko.

“Untuk sisi bisnisnya BUMN diminta agar mampu melakukan restrukturisasi model bisnis melalui inovasi bisnis model,” tutup Erick. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Holding Hotel BUMN Dibentuk, Semua Perusahaan Sudah Tanda Tangan

Published

on

Holding Hotel BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Holding Hotel BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN kini memasuki babak baru.

Seluruh perusahaan hotel pelat merah yang akan tergabung di dalam Holding Hotel BUMN ini sudah menandatangani dua persetujuan penting.

Yaitu penandatanganan conditional sales and purchase agreement (CSPA) dan sales and purchase agreement transaksi jual beli saham di Nusa Dua Bali, Jumat (11/6/2021).

Transaksi Holding Hotel BUMN merupakan proses inbreng atau penyertaan modal tunai dari 11 hotel milik PT Hotel Indonesia Natour, 9 hotel PT Pegadaian, dan 1 hotel PT Aerowisata kepada PT Wika Realty.

Sementara transaksi pembelian saham PT Patra Jasa yang ada di PT Hotel Indonesia Group oleh PT Wika Realty.

Maka saham Hotel Indonesia Group sebesar 51 persen kini resmi dikuasai PT Hotel Indonesia Natour, dan sisanya menjadi milik Wika Realty.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menyaksikan langsung penandatanganan ini menyatakan, bahwa langkah itu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan nilai hotel-hotel BUMN.

Langkah ini menurutnya menjadi tonggak baru dalam pembentulkan Holding Hotel BUMN, sehingga bisnis yang dijalankan oleh seluruh perusahaan sudah Dikonsolidasi.

“Kita membangun Holding Hotel BUMN sebagai institusi bisnis yang kompetitif sehingga anak-anak usaha hotel di BUMN bisa fokus menjalankan bisnis intinya masing-masing,” ujar Tiko, melalui keterangan tertulis, Minggu (13/6/2021).

Ia menjelaskan bahwa pembentukan Holding Hotel BUMN adalah upaya efisiensi untuk menjadikan perusahaan pelat merah sebagai pemain global.

Holding Hotel BUMN Dorong Pariwisata Nasional

Holding Hotel BUMN akan semakin berperan penting dalam mendukung industri pariwisataa di Indonesia dan berdampak pada peningkatan ekonomi di daerah.

Nantinya, Holding yang bernama Hotel Indonesia Group akan menjadi salah satu operator hotel terbesar di Indonesia yang mengelola lebih dari 100 unit hotel.

Sebelum sampai ke penandatanganan transaksi dan saham ini, Hotel Hotel BUMN sebelumnyatelah melakukan rebranding pada bulan April lalu.

Proses rebranding yang dilakukan yakni pergantian nama hotel BUMN secara menyeluruh dan hotel hotel pelat merah akan memiliki tiga brand utama.

Ketiga brand itu yakni ‘Khas’ untuk kelompok bintang 3 atau budget hotel, ‘Truntum’ untuk hotel bintang 4 dan ‘Meru’ untuk brand hotel bintang 5. []

Continue Reading

HIGHLIGHT BUMN

Pejabat BUMN Berkinerja Buruk, Erick Thohir: “Bakal Dicopot”!

Published

on

Pejabat BUMN

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Pejabat BUMN mendapat warning dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Erick menegaskan akan mencopot pejabat BUMN baik itu direksi maupun komisaris yang kinerjanya buruk dan tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pasalnya setiap hasil kerja para pejabat BUMN, sudah diatur dalam Key Performance Indicator (KPI).

“Jika nilainya tidak memenuhi indikator KPI, tidak menjalankan perusahaan sesuai prinseip GCG, dan tidak menerapkan nilai AKHLAK, maka harus siap dicopot!” ujarnya, Selasa (8/6/2021).

Erick mengatakan, setiap pejabat BUMN tidak hanya siap diangkat, tapi juga harus mau belajar untuk meningkatkan kapabilitas dalam memimpin perusahaan milik negara.

Terlebih di era teknologi yang semakin maju, maka direksi dan komisaris juga dituntut agar melakukan transformasi BUMN.

“Ini harus menjadi atensi semua pejabat BUMN, agar bisa berkompetisi di tengah perubahan dan persaingan yang semakin terbuka. Transformasi harus kita lakukan agar bisnis BUMN bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman,” ujarnya.

Erick pun meminta agar arahan ini menjadi keseriusan bersama, sehingga BUMN terus bergerak menuju perusahaan berkelas dunia.

Untuk peningkatan kualitas para pejabat BUMN, sebelumnya Erick telah meresmikan satu lembaga baru, yakni BUMN Leadership and Management Institute (BLMI).

Lembaga ini akan berfungsi sebagai pusat riset, inovasi, kolaborasi, dan pengembangan kepemimpinan dan manajemen di seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam pembentukan BLMI, pihak Kementerian melibatkan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Mandiri Corporate University yang didapuk sebagai koordinator.

Mandiri Corporate University akan bersinergi Telkom, Pertamina, dan Wijaya Karya dalam membangun road map pengembangan kepemimpinan para pejabat BUMN.

Mulai dari pekerja yang baru masuk, manajer tingkat pertama, sampai di jajaran direksi dan komisaris.

Langkah awal dari program ini dimulai dengan menggandeng beberapa sekolah bisnis lokal dan global sebagai mitra.

Seperti Indonesian Institute of Corporate Directors, IPMI International Business School, INSEAD, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Michigan Ross School of Business, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan IMD Business School.

Kegiatan pelatihan pertama di BLMI telah berjalan pada bulan Januari lalu dengan kegiatan Onboarding Directorship Program angkatan I.

Di bulan Juni tahun ini, lembaga BLMI akan kembali menggelar kegiatan serupa untuk angkatan II. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!