Connect with us
PERTAMINA

Energi & Tambang

Pemilihan Direktur Utama PLN Wajib Punya Leadership Kuat

MediaBUMN

Published

on

Pemilihan Direktur Utama PLN

Pemilihan Direktur Utama PLN, masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diketahui, direktur sebelumnya Sofyan Basir dinyatakan mundur setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada kasus suap PLTU Riau 1.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, pemilihan Direktur Utama PLN berlangsung selektif. Hal ini dikarenakan PLN dikategorikan sebagai sebuah perusahaan besar dan memiliki jumlah aset yang banyak. Itu sebabnya menurut Imam, perlu kehati-hatian tinggi dalam memilih penggantinya.

Masih menurut Imam Apriyanto Putro, Kementerian BUMN akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat ini bertujuan untuk menetapkan standar atau kualifikasi yang dicari ketika melakukan pemilihan direktur utama PLN.

Ada beberapa calon yang diajukan sebagai pengganti, baik dari internal PLN sendiri maupun dari pihak eksternal. Adapun proses seleksi didasarkan pada assessment center, uji kelayakan, dan kepatutan, serta melalui tes independen.

Pemilihan Direktur Utama PLN Harus Kapabilitas

Imam Apriyanto Putro menyebutkan bahwa, di dalam jajaran direksi PLN saat ini ada banyak calon yang memiliki kapabilitas mumpuni. Pemilihan Direktur Utama PLN tentu saja harus memiliki dasar leadership yang bagus.

Djoko Raharjo Abumanan, saat ini telah ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) direktur utama terhitung dari 29 Mei 2019. Sebelumnya Plt direktur utama dipegang oleh Muhammad Ali—Direktur Human Capital Management—yang menjabat selama 30 hari.

Ali menyebutkan bahwa, Djoko Abumanan memangku jabatan sebagai PLT sekaligus merangkap Direktur Pengadaan Strategis Dua. Pemilihan Direktur Utama PLN ini sebelumnya menetapkan masa akhir jabatan Ali pada tanggal 23 Mei lalu.

Vice President Public Relations PLN, Dwi Suryo Abdullah menjabarkan posisi dirut pelaksana harian adalah Amir Rosidin dan Syofyi Felienty Roekman. Sebelumnya, Amir adalah Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah. Sementara Syofyi sendiri merupakan Direktur Perencanaan Korporat.

Dengan dilakukannya Pemilihan Direktur Utama PLN, RUPS juga menyatakan adanya pergeseran jabatan direktur. Jika sebelumnya Iwan Santoso menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis Dua.

Maka, RUPS menetapkan Iwan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Nusa Tenggara. Rapat ini juga menetapkan penambahan jabatan, yakni Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Utama Indonesia Power. []

Energi & Tambang

Aset Pertamina Dioptimalkan, Cultural Park Segera Dibangun

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Aset Pertamina

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Aset Pertamina di Sumatera Selatan saat ini mulai dioptimalisasi dengan dibangunnnya Kawasan Kenten Cultural Park di atas lahan milik Pertamina.

Untuk optimalisasi ini, PT Pertamina (Persero) menggandeng pemda setempat dan menjalin Nota Kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) bersama Pemerintah Kota Palembang dan Pemprov Selatan.
MoU ini berisi tentang pengembangan asset Pertamina di wilayah Kenten, Kota Palembang.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan rencana tersebut merupakan apresiasi Pertamina terhadap dukungan yang telah diberikan masyarakat Sumatera Selatan, Pemkot Palembang, dan Pemprov Sumatera Selatan.

“Ini juga merupakan instansi atas kegiatan usaha inti yang selama ini dilakukan oleh Pertamina Group di Sumatera Selatan. Dengan kerjasama ini, aset Pertamina di Kawasan Kenten, akan disulap sebagai area hijau perkotaan yang dapat digunakan untuk tempat rekreasi dan berolahraga,” ujar Nicke, Jumat (10/7/2020).

Pertamina memiliki sejumlah objek vital di wilayah Sumatera Selatan yang cukup lengkap dari hulu hingga hilir.

Pertamina memiliki Aset 2 dan wilayah kerja yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE). BUMN sektor energi ini juga memiliki Kilang Plaju yang dikembangkan untuk pengolahan bioenergy berbahan CPO.

“Di Sumatera Selatan Pertamina memiliki sejumlah Terminal BBM penyuplai energi ke ratusan SPBU untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Kami juga membangun banyak Pertashop di wilayah pedesaan untuk melayani warga setempat,” jelasnya.

Di Prabumulih dan Palembang, perusahaan pelat merah ini juga telah membangun jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri dan pelaku usaha.

Nicke Widyawati mengungkapkan pihaknya akan terus bersinergi dengan pemda agar pengelolaan aset Pertamina berjalan baik, termasuk dalam pembangunan Cultural Park.

Kehadiran kawasan wisata ini, diharapkan menjadi fasilitas hijau perkotaan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.

“Bahkan dengan pengembangan ini juga akan memberikan destinasi wisata baru bagi Kota Palembang serta mendukung pembanugnan wilayah perkotaan di sekitar wilayah,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan kesepakatan pemanfaatan aset Pertamina dan pemda menjadi penting bagi semua pihak.

Sehingga kepastian hukum dan kemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Pemprov Sumsel, Pemda setempat maupun PT Pertamina.

“Pemanfaatan aset ini untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya adalah manajemen aset. Makanya kita melakukan penandatanganan kesepakatan pemanfaatan aset dengan PT Pertamina,” pungkasnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Blok Rokan Diambil Alih, Pemerintah Tanggung Biaya Investasi

GUNADI WITJAKSONO

Published

on

Blok Rokan

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Blok Rokan akan resmi dikelola PT Pertamina (Persero) mulai Agustus 2021 mendatang setelah diamil alih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Sebelum pengambilalihan ini berjalan, Pemerintah ikut memenuhi kebutuhan investasi di blok tersebut.

Upaya untuk menjaga kapasitas produksi minyak dan gas di Blok Rokan dinilai pemerintah sangat penting dilakukan.

Maka dari itu, investasi untuk pengeboran atau drilling harus terus berlanjut.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (10/7/2020).

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, sesuai dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Blok Rokan, pemerintah siap menanggung biaya investasi di blok tersebut

“Investasi pengeboran akan dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yakni Chevron. Nilai investasinya akan diperhitungkan dalam skema cost recovery karenanya pemerintah akan mengembalikan biaya investasi yang sudah dilakukan KKKS,” ujar

Masa Transisi Blok Rokan

Purbaya menjelaskan, Chevron dan SKK Migas sudah melakukan bertemuan yang cukup intensif.

Selanjutnya, kedua pihak akan menandatangani dokumen kesepakatan dan penyesuaian atas investasi yang akan dijalankan di masa transisi pengelolaan Blok Rokan.

Namun Purbaya belum mengungkapkan kapan penandatanganan kerjasama akan dilakukan.

“Yang pasti, untuk kegiatan pengeboran 104 sumur di Blok ini, SKK Migas sudah menerima proposal dari Chevron untuk investasi senilai US$ 152 juta. Pengeboran ini dilakukan dari tahun 2020 hingga berakhirnya kontrak Wilayah Kerja Rokan di bulan Agustus tahun 2021,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kedua pihak juga sedang mendiskusikan perihal tanggung jawab pemulihan lingkungan pasca operasi di Blok Rokan.

Seperti pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) dan aspek Abandonment and Site Restoration (ASR) yang sesuai ketentuan Undang Undang.

“Tim Kementerian, SKK Migas, PT CPI, dan lembaga terkait sedang bekerja untuk menyelesaikan audit lingkungan dalam waktu dekat. Audit lingkungan ini perlu untuk menentukan besaran kebutuhan sumber daya yang harus dipenuhi guna pemulihan lingkungan,” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap proses pemulihan lingkungan pascaoperasi ini bisa dilaksanakan dengan dana yang cukup.

Begitu juga dengan pengalihan pengelolaan Blok Rokan dapat berjalan lancar melalui investasi di masa transisi.

“Dengan begitu Pertamina tidak akan terbebani anggaran dan produksi migas Blok Rokan tetap terjaga ketika sudah diambil alih,” tutupnya. []

Continue Reading

Energi & Tambang

Proyek PLTU Malinau Sempat Mangkrak, Ditarget Rampung Akhir 2020

EKO PRASETYO

Published

on

Proyek PLTU Malinau

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Proyek PLTU Malinau di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dipastikan dalam waktu dekat akan rampung 100 persen. Hingga akhir Juni 2020, tercatat progress pembangunan Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 6 megawatt (MW) sudah mencapai 93,42 persen.

Diketahui, proyek PLTU Malinau sebelumnya sempat mengkrak sejak tahun 2016 lalu lantaran terjadinya lonjakan biaya pembangunan yang terdampak depresiasi kurs Rupiah terhadap Dolar AS.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim), Muhammad Ramadhansyah mengatakan, dengan dilanjutnya kembali proyek PLTU Malinau, pihaknya optimis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

“Ini menjadi harapan dan tugas kami untuk segera menyelesaikan pembangunan proyek PLTU Malinau sesuai target waktu yang sudah ditetapkan,” ujar Ramadhansyah di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dijelaskannya, Proyek PLTU Malinau adalah bagian dari proyek listrik di daerah terpencil yang seharusnya sudah beroperasi pada September 2014 namun pembangunan berhenti pada tahap 55,69 persen.

Terhentinya proyek PLTU Malinau ini lantaran kontraktor proyek dari konsorsium PT PAL (Persero) dan PT Wasita Karya (Persero) Tbk merugi karena biaya proyek membengkak setelah kurs dolar AS naik.

“Proyek ini adalah salah satu dari 34 proyek mengkrak yang pernah disinggung Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu. Dengan kondisi itu, PLN sempat meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proyek ini, dan sekarang sudah dianjut kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramadhansyah menyatakan optimis proyek PLTU Malinau akan rampung pada akhir tahun 2020.

Sebab, dua infrastruktur lainnya juga telah siap beroperasi untuk mengintegrasikan daya listrik dari sistem interkoneksi di Pulau Kalimantan, yaitu Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tidang Pale, Malinau dan Gardu Induk (GI) 150 kV Malinau.

“Dengan beroperasinya semua system kelistrikan ini, nantinya biaya operasi PLN di daerah ini diharapkan bakal turun hingga Rp 4,9 miliar per bulan,” ujarnya.

Selain itu, proyek PLTU Malinau juga akan menambah keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Malinau.

Diketauhui hingga saat ini masyarakat di daerah tersebut masih menggunakan setrum dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Maka setelah PLTU Malinau rampung, PT PLN (Persero) akan mulai mengurangi penggunaan PLTD. []

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 MEDIABUMN.COM

error: Content is protected !!