Pemerintah Rumuskan Langkah Menjaga Kesehatan Keuangan & Tata Kelola BUMN

by

Belum lama ini pemerintah melakukan rapat kordinasi terkait pengendalian dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, sekaligus melakukan konferensi pers yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua LPS Halim Alamsyah.

Sri Mulyani Indrawati memaparkan beberapa langkah-langkah untuk untuk menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari sisi governance dan transparansi agar BUMN menjadi sumber confidence, bukan sumber spekulasi.

“Dalam menjalankan misi pembangunan, BUMN akan mengoptimalkan penggunaan pembiayaan ekuitas. Dengan demikian, dia tetap menjaga leverage atau tingkat utangnya tetap pada batas yang aman, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tidak hanya kepada BUMN tapi kepada ekonomi secara keseluruhan,” jelas Menkeu.

Untuk bisa meningkatkan pembiayaan ekuitas ini, BUMN akan menggunakan berbagai macam alternatif, innovative financing seperti sekuritisasi aset, melakukan penerbitan KIK efek beragun aset, melakukan issuance Komodo Bonds secara hati-hati, dan melakukan kerja sama dengan investor strategis dalam meningkatkan sinergi antar BUMN maupun BUMN dengan swasta. Langkah ini akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan OJK karena menyangkut instrumen-instrumen keuangan.

Pemerintah secara khusus memberi perhatian terhadap kondisi BUMN seperti Pertamina dan PLN yang mendapat penugasan Pemerintah terkait penyediaan energi agar kedua BUMN tersebut tetap bisa menjalankan penugasan Pemerintah dan tetap memiliki neraca keuangan dan tata kelola yang baik dan makin sehat.

Pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan dari BUMN-BUMN karya yang selama ini melakukan penugasan pembangunan infrastruktur terutama bidang konstruksi. Perhatian Pemerintah dilakukan melalui pemantauan neraca BUMN tersebut dan menjaga agar mereka tidak mendapatkan masalah dan tekanan baik dari sisi cash flow, liquiditas maupun dari sisi profitabilitas ataupun solvabilitasnya. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *